Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"Aplikasi PeduliLindungi merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mitigasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu aplikasi ini menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat agar dapat beraktifitas di ruang publik. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait kualitas pelayanan aplikasi pedulilindungi selama masa pandemis covid-19 khususnya di Kota Depok dengan menggunakan empat dimensi E-Government Quality yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012). Adapun penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survey yang kemudian peneliti lengkapi dengan studi literature dan wawancara mendalam. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi pedulilindungi di Kota Depok adalah baik. Namun, memang masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan pelayanan aplikasi pedulilindungi di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tim pengembang aplikasi pedulilindungi agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

PeduliLindungi is an application made by government as an effort to mitigate the spread of Covid-19 Viruses. During the time, currently pedulilindungi is a mandatory application for citizen to be able to do activies in public spaces. Referring to this context, this study examines the quality of application services to protect during the Covid-19 pandemic by using Analysis E-Government Service Quality of the Pedulilindungi Application during Covid-19 Pandemic : A Case Study in Depok City. This Research using quantitative data collection techniques through surveys which are the complemented by literature studies, and in depth interviews. The number of respondents in this study were 100 respondents who were obtained through online questionnaires. The results of this research indicate that the quality of the application in Depok City is good. However, there are still some obstacles that are felt by the community in the use and implementation of PeduliLindungi application services in the field. Therefore, in this study, there are several suggestions addressed to the PeduliLindungi application development team so that the application can be better in the future."

"Pemerintah meluncurkan aplikasi pelacakan kontak bernama aplikasi PeduliLindungi untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Namun aplikasi ini hanya memiliki 55 juta atau hanya sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut dinilai kurang untuk membantu mengatasi COVID-19. Setidaknya diperlukan 60% dari populasi yang menggunakan aplikasi pelacakan kontak sehingga penggunaan aplikasi pelacakan kontak menjadi efektif. Kualitas layanan merupakan faktor pengaruh dominan terhadap niat adopsi pengguna. Rendahnya kualitas layanan suatu aplikasi dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas layanan aplikasi pelacakan kontak berdasarkan ulasan pengguna. Penelitian ini menggunakan metode pemodelan topik untuk memperoleh dimensi kualitas layanan serta analisis sentimen untuk mengukur kualitas layanan. Penelitian ini terdiri dari (1) pengumpulan ulasan pengguna aplikasi PeduliLindungi, (2) pra-pemrosesan dari data ulasan yang sudah diekstrak, (3) mengklasifikasikan ulasan ke topik/ dimensi kualitas layanan, (4) mengukur skor kualitas layanan setiap dimensi kualitas layanan, dan (5) mengevaluasi total skor untuk kualitas layanan dari aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, dari berbagai dimensi kualitas layanan diketahui bahwa dimensi system efficiency, functional benefit, system availability, dan emotional benefit menjadi faktor penting oleh pengguna aplikasi pelacakan kontak. Skor kualitas layanan pada setiap dimensi adalah 66.5% untuk dimensi system efficiency, 54.4% untuk dimensi functional benefit, 51.5% untuk dimensi system availability, dan 46.2% untuk dimensi emotional benefit. Skor kualitas layanan aplikasi PeduliLindungi secara keseluruhan adalah 40.6%.

---

The government has launched a contact tracing application called the PeduliLindungi application to stop the spread of COVID-19. However, this application only has 55 million or only about 20% of Indonesia's population. This amount is considered insufficient to help overcome COVID-19. At least 60% of the population is required to use contact tracing applications for the use of contact tracing applications to be effective. Service quality is the dominant influence factor on user adoption intention. Service quality level can affect people's desire to use the application. This study aims to measure the service quality of contact tracing applications based on user reviews. This study uses the topic modeling method to obtain service quality dimensions and sentiment analysis to measure service quality. This research consists of (1) collecting user reviews of PeduliLindungi, (2) pre-processing the extracted review data, (3) classifying reviews into topics/service quality dimensions, (4) measuring service quality scores for each service quality dimension, and (5) evaluate the total score for the service quality of the PeduliLindungi application. This research produced several findings. First, from various service quality dimensions, it is known that the service quality dimensions of a contact tracing application are system efficiency, functional benefit, system availability, and emotional benefit are important factors for contact tracing application users. The service quality score on each dimension is 66.5% for the system efficiency dimension, 54.4% for the functional benefit dimension, 51.5% for the system availability dimension, and 46.2% for the emotional benefit dimension. The overall PeduliLindungi service quality score is 40.6%."

"Dalam era informasi ini pemanfaatan informasi komunikasi dan teknologi ICT berkembang dalam berbagai bidang Munculnya ICT telah menyediakan sarana komunikasi yang lebih cepat baik dan efisien Penerapan ICT dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e government E government saat ini juga diterapkan di Kota Depok sebagai salah satu kota di Indonesia Depok Cyber City yang mulai dicanangkan sejak tahun 2012 ndash 2016 merupakan program yang mencakup pengembangan e government di Kota Depok Program tersebut menjadi salah satu faktor dari tiga faktor utama yang ditinjau pada penelitian ini Selain program pemerintahan kualitas website berupa tampilan website kualitas layanan dan kualitas informasi yang disampaikan juga menjadi faktor lainnya Faktor terakhir yang mempengaruhi kepuasan dan adopsi masyarakat adalah persepsi pengguna yaitu masyarakat Kota Depok Ketiga faktor itu dikembangkan menjadi sebuah model yang kemudian akan diuji menggunakan SEM dengan tools AMOS Melalui hasil analisis dari pengujian model maka didapatkan kesimpulan bahwa faktor kualitas website khususnya kualitas layanan dan informasi menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap e government di Depok Faktor kualitas website khususnya kualitas layanan juga mempengaruhi adopsi masyarakat Selain kualitas layanan faktor program pemerintah dalam hal ini program Depok Cyber City juga turut andil dalam mempengaruhi adopsi Melalui penelitian ini pemerintah Kota Depok dapat mengetahui faktor mana yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan e government selanjutnya

---

In this information era utilizations of information communication and technology ICT develop in various fields The emergence of ICT has provided faster better and more efficient means of communication The implementation of ICT in the government is known as e government Currently E Government is also applied in Depok one of the municipal in Indonesia Depok Cyber City which has been launched since 2012 is a program covering the development of e government in Depok This program is one of the three main factors reviewed in this research Aside from government s programs other factors include website quality in terms of interface service quality and information quality The last factor influencing society s satisfaction and adoption is user s perception The three main factors were developed into a model which would be tested using SEM with the tool AMOS With the result of analysis and model testing it was concluded that website quality especially quality of service and information is a factor influencing society s satisfaction towards e government in Depok Website quality especially quality of service also influences society s adoption Beside quality of service government s program which is Depok Cyber City also plays a role in influencing adoption Through this research the government of Depok will be able to find out which factors to pay attention to in developing e government even further "

"E-government berdampak signifikan pada administrasi publik di mana layanan publik beroperasi. Titik tolak penelitian ini adalah bahwa investasi dalam teknologi tidak bebas nilai dan diperlukan analisis realisasi manfaat e-government yang dikombinasikan dengan fokus pada nilai dengan framework value positions oleh Rose et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai yang diciptakan oleh implementasi JAKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ilustratif sebagai strategi analisis data. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilengkapi dengan data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan bahwa nilai professionalism memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas yang dapat memungkinkan adanya penciptaan public record dan kesetaraan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi, kesetaraan ini belum tercapai dikarenakan JAKI belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama penyandang disabilitas. Nilai efficiency memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas karena efisiensi yang tercipta dapat memungkinkan adanya penghematan sumber daya bagi internal pemerintah dan penghematan waktu serta biaya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya, JAKI digambarkan sebagai pendorong nilai service yang diasosiasikan dengan kepastian layanan 24/7 dan upaya pemerintah dalam pembentukan layanan citizen centric, tetapi ketidakcocokan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kesenjangan terhadap proposisi nilai service. Di sisi lain, JAKI tidak digambarkan sebagai pendorong keterlibatan warga.

---

Point of departure in this study is that investments in technology are not value-free, they are necessary to identify the realization of the benefits of e-government combined with a focus on value. The purpose of this paper is to investigate how JAKI can substantially contribute to value generation in the public sector. This study uses a qualitative approach with illustrative methods. In-depth interviews and secondary evidence provide the empirical data for the analysis. The findings reveal that professionalism facilitates the creation of better services because it allows the creation of public records and equity for citizens in accessing services. However, this equity has not been achieved because JAKI has not been able to accommodate citizen inclusively. Efficiency facilitates the creation of better government and better services because the efficiency created can allow saving resources for internal government and saving time and costs for the citizens. Furthermore, JAKI is described as the value of service driver associated with 24/7 service assurance and in the establishment of citizen centric services, but the information mismatch as a gap to the service value proposition. On the other hand, JAKI is not described as a driver of engagement that accommodates in deliberative processes and decision-making."

"Penelitian ini berdasarkan factual problem bahwa Super apps JAKI belum mencapai tingkat maksimal dalam aspek kepercayaan publik. Ketidakseimbangan pengunduh dan pengguna aktif Super apps JAKI menjadi problematika yang ditemukan yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap e-Government sangat kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, pendidikan, suku, dan agama. Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI dan faktor faktor apa yang mempengaruhinya melalui opini publik dengan melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan positivist. Analisis eksplanatif digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepercayaan publik dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan metode OECD. Penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk membangun hubungan model kepercayaan publik. Hasil histogram penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI berada pada posisi menengah ke tinggi dengan skor OECD, yaitu sebesar 7.4 dari skala 10, yang menandakan tingkat kepercayaan publik pada level menengah. Tingkat kepercayaan tersebut berdasarkan persepsi publik atas kemampuan, integritas dan kebaikan Super apps JAKI dalam memberikan layanan kepada publik. Faktor demografi responden pengguna seperti pekerjaan dan jenis kelamin juga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Keputusan publik untuk menggunakan dan mempercayai Super apps JAKI membutuhkan tahapan yang melibatkan berbagai faktor. Pengujian model kepercayaan publik dengan SEM menghasilkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik yaitu media sosial, pengaruh sosial, lembaga pemerintah, kebijakan dan teknologi. Dari kelima faktor tersebut, faktor media sosial memiliki pengaruh paling signifikan sebagai media fenomena baru dalam sosialisasi, promosi dan diseminasi kepada publik yang cenderung mencari informasi dengan cepat dan mudah tanpa peduli terhadap risiko, politik dan budaya. Pemerintah perlu memperhatikan faktor lain untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna Super apps JAKI sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penerimaan risiko data dan informasi pribadi. Penelitian ini menjadi starting point untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan model yang lebih spesifik untuk kota-kota yang berbasis pedesaan pada negara berkembang

---

This research is based on the factual problem that JAKI Super apps have not reached the maximum level in the aspect of public trust. The imbalance of downloaders and active users of JAKI Super apps is a problem found that can affect trust. In addition, the challenges and obstacles in gaining public trust in e Government are very complex, especially in developing countries such as Indonesia which has cultural, social, educational, ethnic and religious diversity. This research analyzes the level of public trust in JAKI Super apps and what factors influence it through public opinion by conducting a survey. The research method used in this research is quantitative with a positivist approach. Explanation analysis is used to measure and provide an overview of the level of public trust with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the OECD method. This research also uses a Structural Equation Model (SEM) to build a public trust model relationship. The results of the research histogram show that the level of public trust in JAKI Super apps is in a medium to high position with an OECD score of 7.4 on a scale of 10, which indicates a medium to high fully trusting level of public trust. The level of trust is based on the public's perception of ability as the highest dimension, integrity and benevolence of Super apps JAKI in providing services to the public. The demographics of users such as occupation and gender also have a direct impact on public trust. The public's decision to use and trust JAKI Super apps requires stages involving various factors. The SEM analysis of the public trust model results in significant factors that have a direct effect on public trust, namely social media, social influence, government, policies and technology. These five factors are very important to be involved and contribute to realizing a good governance system in DKI Jakarta with public trust. The social media factor has the most significant influence as a new media phenomenon in socialisation, promotion and dissemination to the public who tend to seek information quickly and easily without caring about risks, politics and culture. The government needs to pay attention to other factors to increase the sense of security and comfort of JAKI Super apps users as a form of awareness of the risk acceptance of personal data and information. This research is a starting point for further research in developing models that are more specific to rural-based cities in developing country"

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis pengelolaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Jawa Barat dalam upaya pengaplikasian proyek e-Government. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan proyek e-Government. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP sudah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari 4 dimensi yang sudah terpenuhi dan 2 dimensi yang masih belum terpenuhi karena masih terdapat kendala dalam pengelolaanya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the analysis of management of Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK at investment and one stop service office DPMPTSP of West Java province to apply e Government project. The theory used in this research is the management of e Government projects. This research uses post positivist approach through in depth interview and literature study. The results showed that the management of Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK in the investment and one stop service office DPMPTSP has been done, it can be seen from 4 dimensions that have been fulfilled and 2 dimensions that are still not fulfilled because there are still obstacles in its management."

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."