Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"ABSTRAKImplementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintah KotaPalembang telah berjalan semenjak tahun 2011. Pemerintah Kota Palembangberusaha untuk transparan dalam proses pengadaan barang/jasa. Serangkaiankegiatan tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa, mempersiapkanpaket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangankontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) BagiPenyedia Barang Dan Jasa di Pemerintah Kota Palembang. Penelitian inimengadopsi model kesuksesan informasi DeLone & McLean 2003 denganvariabel penelitian yaitu: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan,Kepuasan Pemakai dan Manfaat Bersih. Metodologi analisis menggunakanStructural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 2.0M3. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diketahui Kualitas Sistem tidakberpengaruh secara positif pada Kepuasan Pemakai, Kualitas Pelayananberpengaruh positif terhadap Kepuasan Pemakai, Kualitas Informasi berpengaruhpositif terhadap Kepuasan Pemakai, dan Kepuasan Pemakai berpengaruh positifterhadap Manfaat Bagi Organisasi.

---

ABSTRACTThe Implementation of Electronic Procurement System (SPSE) in theGovernment of Palembang City has been running since 2011. The Government ofPalembang City is trying to be transparent for goods or services procurementprocess. The part of these activities starts from the identification of goods /services, preparation tender packages, explanation of package auction, auctionprocess, and the contract agreement. The purposes of this study is to determine thefactors that influence the implementation of Electronic Procurement System(SPSE) in the Government of Palembang City. This study adopts the model ofDeLone & McLean information system success in the 2003 in which variables ofthis study are: System Quality , Information Quality , Service Quality , UserSatisfaction and Net Benefits. Methodology analysis of this study using theStructural Equation Model (SEM) with the SmartPLS Version 2.0 M3 software.Based on the results of the hypothesis in this study, System Quality has not giventhe impact positively on User Satisfaction; Service Quality has positive influenceon User Satisfaction, while Information Quality has positive influence on UserSatisfaction, and User Satisfaction has positive influence on Benefits for theOrganization."

"Pencegahan korupsi sangat diperlukan untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan sistem informasi E- Tendering pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia serta membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode Manajemen Sistem Informasi dan Rekayasa Proses Bisnis digunakan pada penelitian ini. Desain sistem informasi yang diusulkan dibuat dengan metode structured system development yang memiliki 4 tahap yaitu, pembuatan entity-relationship diagram (ERD), relational database, use case diagram dan data flow diagram (DFD). Penelitian ini memberikan tiga pilihan skenario yang dimodelkan dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak iGrafx. Skenario yang paling realistis untuk diimplementasikan saat ini adalah skenario 1 yaitu integrasi database untuk dokumen administrasi pelaku usaha dengan instansi pemerintahan terkait dengan menggunakan pendekatan BPR best practice dan juga sistem informasi. Manfaat yang didapatkan dari skenario 1 adalah penurunan average cycle time sebesar 34,20%, kemudahan melakukan evaluasi penawaran, dan menghilangkan proses tatap muka untuk mencegah terjadinya persekongkolan. Skenario yang ideal untuk diimplementasikan dalam proyek jangka panjang adalah skenario 3. Manfaat yang didapatkan dari skenario 3 adalah penurunan average cycle time sebesar 18,34%, proses evaluasi penawaran yang lebih cepat, menghilangkan proses pembuktian kualifikasi, memperketat pengawasan dengan S.M.A.R.T serta koordinasi antar APIP/KPK dengan LKPP, dan meningkatkan transparansi data dan informasi.

---

ABSTRACTThe number of corruptions in Indonesia can be reduced by corruption prevention initiative. The purpose of this research is to improve E-Tendering Electronic Procurement System (SPSE) to be more transparent, accountable, and efficient in order to prevent corruption in Indonesia and to support the Corruption Eradication Commission (KPK). Management Information Systems and Business Process Reengineering method are used in this study. Information system design proposed in this research made with structured system development method consists of 4 stages; the creation of entity-relationship diagrams (ERD), relational database, use case diagram and data flow diagram (DFD). This research provides three choices of scenarios that are modeled and simulated by iGrafx software. The most realistic scenario to be implemented right now is the first scenario with database integration for administrative documents related to government agencies using BPR best practice and information systems. The benefit from the first scenario are reducing average cycle time by 34.20%, faster bid evaluation process, and eliminates face-to-face processes to prevent collusion. Scenario 3 is the ideal scenario to be implemented in a long-term project. The benefit from the third scenario are reducing average cycle time by 18.34%, a faster bid evaluation process, eliminates face-to-face processes to prevent collusion, strengthen E-Tendering supervision with S.M.A.R.T and coordination between APIP / KPK and LKPP, and increase data and information transparency."

"Sistem pembayaran elektronik merupakan inovasi dari sistem pembayaran. Melakukan pembayaran elektronik dapat memungkinkan timbulnya risiko dalam proses transaksi. Untuk menghindari suatu risiko, maka diperlukan suatu pedoman untuk menghindari risiko tersebut. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi dengan sengaja mengambil risiko tertentu, karena mereka melihat potensi manfaat di balik bertahan, atau mengoptimalkan risiko. Dalam rangka menciptakan sistem pembayaran elektronik yang efektif dan efisien, Bank Indonesia juga mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran tentang Manajemen Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan regulasi mengenai manajemen risiko pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia dan mengetahui penerapan manajemen risiko yang muncul pada sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, perusahaan Fintech sebagai penyedia layanan pembayaran berusaha untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaksanakannya. Kedua, Perusahaan Fintech X sebagai salah satu penyedia jasa pembayaran telah melakukan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia, baik penanganan risiko yang terjadi secara internal maupun eksternal perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Supervisi Bank Indonesia selaku pengawas Bank di Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Bank di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko dalam penerapan finansial teknologi.

---

The electronic payment system is an innovation from the payment system. Carrying out electronic payments can allow the emergence of a risk in the transaction process. To avoid a risk, it requires a guideline to avoid that risk. Risk management aims to manage risk so that organizations deliberately take certain risks, because they see the potential benefits behind surviving, or optimizing risks. In order to create an effective and efficient electronic payment system, Bank Indonesia also includes Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI of 2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI of 2021 concerning Payment Service Providers regarding risk management. This thesis research aims to find out the legal and regulatory provisions regarding risk management in electronic payment systems in Indonesia and determine the application of risk management that arise in electronic payment systems in Indonesia. This research uses a normative juridical research method is library law research which is accomplished through the examination of library materials or secondary data. A data analysis method that is carried out by the author is a qualitative method. The result of this research is, first, Fintech companies as payment service providers strive to comply with the regulations set by Bank Indonesia and implement them. Second, Fintech Company X, as one of the payment service providers, has carried out risk management procedures that have been stipulated by Bank Indonesia in Bank Indonesia Regulations, both the handling of risks that occur internally or externally to the company. Suggestion of the research is The Supervisory Board of Bank Indonesia as supervisor of Bank Indonesia can improve supervision on the performance of Bank Indonesia in implementing risk management in the implementation of financial technology."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur dan hasil audit SPSE di Kementerian Perhubungan untuk pengadaan barang/jasa tahun 2015. Audit SPSE dilakukan menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer CAATs . Pembahasan dalam laporan magang ini mencakup prosedur audit yang dilakukan oleh Tim Audit SPSE Kementerian Perhubungan dan hasil audit yang berupa temuan-temuan dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian Perhubungan. Prosedur audit yang dilakukan oleh Tim Audit telah sesuai dengan teori tahapan- tahapan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Kemudian berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari proses audit, diketahui bahwa terdapat beberapa indikasi kecurangan yang mengakibatkan pengadaan barang/jasa Kementerian Perhubungan menjadi tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

ABSTRACT This internship report explain the Electronic Procurement System SPSE audit procedures and result in Ministry of Transportation for procurement of goods services in 2015. The SPSE audit is done using the Computer Assisted Audit Techniques CAATs . The explanation in this report consist of the audit procedures done by Ministry of Transportation rsquo s SPSE Audit Team and also the results which is in form of findings about the procurement process in Ministry of Transportation. Audit procedures are done already comply with the CAATs theory. According to the findings, there are indications of fraudulence which means that the procurement of goods services did not fully comply to the established law on procurement in government institutions."

"Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal.

---

The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy."

"Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016.

---

The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang secara elektronik di Kemenristekdikti. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Jumlah kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan korupsi. Sehubungan dengan ini, LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kemenristekdikti berdasarkan tujuh prinsip pengadaan sudah terlaksana dengan baik diantaranya prinsip efisien dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan menyanggah serta komunikasi, terbuka dalam informasi pengadaan, bersaing secara sehat antara penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa intervensi dari luar, dan akuntabel dari sisi dokumentasi dan pengawasan yang sudah terlaksana dengan baik. Selain itu berdasarkan delapan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement diantaranya kepemimpinan organisasi, perencanaan dan manajemen, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar pelaksanaan, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan kendala pada sistem laporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the successful implementation of electronic procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places the procurement as the most vulnerable sector to corruption. Therefore, the Government of Indonesia has carried out administrative reforms by adopting electronic procurement (e-procurement). This study uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. This study's results indicate that the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education has been carried out well, including the efficiency in terms of time, cost and human resources, and the effectiveness in the question-and-answer process. The study also found adequate transparency in the discussion, communication, and feedback process; the openness of the procurement information; fair competition among providers; free of outside intervention; and accountability of controlling and documentation. Furthermore, this study underlines factor that influences the implementation and found that the procurement financial reporting system had not been adequately synchronized, resulting in the non-fulfilment of the procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report"