Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses seorang anggota Polri untuk menjadi petugas Bhabinkamtibmas serta menganalisis upaya memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme di Polresta Banyuwangi. Penelitian ini memberikan kebaruan konsep dan pemahaman terkait Bhabinkamtibmas yaitu upaya memaksimalkan perekrutan anggota Bhabinkamtibmas dan membangun program pelatihan yang memadai terkait dengan upaya pencegahan terorisme sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait proses rekrutmen sesuai konsep manajemen sumber daya manusia sehingga ke depan Bhabinkamtibmas dapat menjadi sumber daya manusia Polri yang unggul yang dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam hal deteksi dini. Untuk mengungkap tujuan penelitian ini secara utuh dan obyektif, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah Banyuwangi di mana telah ditemukan fenomena perekrutan “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri oleh kelompok transnasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) proses rekrutmen Bhabinkamtibmas di Banyuwangi dilaksanakan melalui penunjukan langsung oleh atasan langsung atas kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan program 1 Polisi 1 Desa; dan (2) Perlunya program pelatihan dan peningkatan kompetensi personal, kompetensi dasar, dan kompetensi manajemen bagi Bhabinkamtibmas. Program pelatihan ini dapat diperluas untuk mencakup fungsi-fungsi intelijen sehingga tugas deteksi dini Bhabinkamtibmas menjadi lebih maksimal sehingga tercipta rasa aman ditengah masyarakat.

---

The study aims at detailing the process for a member of Indonesian National Police to be recruited as a Bhabinkamtibmas officer in Banyuwangi and analyzing the efforts of maximizing the role of Bhabinkamtibmas officer in preventing the terrorism within the jurisdiction of Banyuwangi City Resort Police. The current study offers a new concept and understanding pertaining to Bhabinkamtibmas officer namely the efforts of maxizming the recruitment of Bhabinkamtibmas officer and of providing sufficient training programs that are related to the efforts of preventing terrorism as a disturbance to the public order and security. The review within the study is expected to describe the process of recruitment in accordance with the concept of human resources management so that in the future the Bhabinkamtibmas officer can be the excellent human resources who can execute their duty, function and authority mainly in terms of early detection. In order to achieve the objectives of the study through the complete and objective manner, the researcher has adopted the qualitative method with in-depth interview and document study with relevance to the topic of the study. Then, the study is conducted in Banyuwangi where a phenomenon known as “bride” or suicide-bombing candidate recruitment has been found. The results of the study show that: (1) the recruitment of Bhabinkamtibmas officer has been conducted by means of direct appointment by the immediate supervisor based on the organizational needs in meeting the target of the program 1 Police Officer 1 Village; and (2) the competencies that should be improved in the Bhabinkamtibmas officer in conducting their duty, function and authority consist of personal competence, basic competence and managerial competence. The training programs that have been provided can be expanded in order to include the functions of intelligence recalling that intelligence has been very helpful in the conduct of early detection toward the disturbance of the public order and security."

"Skripsi ini membahas peran sayap perempuan partai politik dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR, dengan studi kasus peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Garnita Malahayati pada Pemilu tahun 2019. Untuk membahas keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati, penulis menggunakan teori rekrutmen Pippa Norris (2016) yang mencakup tiga tahap, yaitu certification, nomination dan election (tahap penyusunan Daftar Calon Sementara menjadi Daftar Calon Tetap). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pada proses certification KPPG dan Garnita Malahayati memiliki perbedaan legalitas dalam menjalankan proses rekrutmen caleg perempuan. Perbedaan ini sangat memengaruhi keterlibatan KPPG dan Garnita Malahayati pada proses berikutnya yaitu nomination dan election. KPPG memiliki peran lebih besar dalam proses pencalonan caleg perempuan karena adanya kebijakan one gate policy. Sementara tidak adanya kebijakan yang khusus diberlakukan untuk perempuan dalam internal partai NasDem, membuat Garnita Malahayati tidak memiliki peran besar dalam proses pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif.

---

This thesis discusses the role of the Golkar Party Women's Unity (KPPG) and Garnita Malahayati in the nomination of women as members of the Republic of Indonesia DPR in the 2019 elections. Using the recruitment theory of Pippa Norris (2016) this paper will discuss the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in 3 processes: certification, nomination and election (the stage of preparing DCS to become DCT). This study used a qualitative approach which was carried out using in-depth interviews. The findings from this study indicate that the process certification KPPG and Garnita have different legalities in carrying out the recruitment process for female candidates. This difference greatly influenced the involvement of KPPG and Garnita Malahayati in the next process, namely nomination and election. KPPG has a bigger role in the process of nominating female candidates because of the one gate policy. There is no specific policy specifically applied to women within the internal party, making Garnita Malahayati not have a big role in the process of nominating women."

"[ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan dan evaluasi rekrutmen dan seleksi penerimaan CPNS Jalur Khusus di Kementerian Luar Negeri tahun 2014 Rekrutmen dan seleksi ini ditujukan untuk memperoleh para Diplomat yang berasal dari Universitas Negeri di luar Pulau Jawa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kebhinekaan dalam diplomasi Indonesia Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Evaluasi dilakukan menggunakan model evaluasi CIPP context input process dan output Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini sudah sesuai dengan konteks Kemudian dari aspek input sudah sesuai dengan aturan dan kompetensi hanya saja pada prosesnya terdapat beberapa kendala seperti pemunduran jadwal pelaksanaan sehingga berakibat pada jumlah CPNS yang diterima tidak sesuai dengan target Program ini sudah mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang Kementerian Luar Negeri Sehingga perlu untuk dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan modifikasi dari berbagai aspek yang dibutuhkan

---

ABSTRACTThis thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ;This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ;This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ;This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed , This thesis explains the process and evaluation of Civil Servants CPNS rsquo Recruitment and Selection through Special Recruitment in Ministry of Foreign Affairs Year 2004 The recruitment and selection focuses on diplomats who graduated from universities outside Java Island as one of the efforts to enforce the unity above diversity in Indonesia diplomacy This research uses Post Positivist with descriptive design The evaluation is done using CIPP Evaluation The result of this research shows that recruitment and selection program is suitable to the context Then input aspect is suitable to the rules and competence but there are some problems such as the delay of the selection schedule and it makes the quota for civil servants accepted cannot fulfil the target number This program aims for achieving the long term purposes of Ministry of Foreign Affairs Thus this program need to be continued with improvements and modifications in all aspects needed ]"

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan rekrutmen dan seleksi untuk calon tenaga medis dan calon tenaga kesehatan di Klinik Fullerton Health Jakarta, untuk mendapatkan calon tenaga medis dan calon tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Klinik Fullerton Health ini kesulitan untuk mendapatkan calon tenaga medis dan calon tenaga kesehatan yang sesuai dengan kualifikasinya. Pada Januari - Maret 2024 ini terdapat 323 pelamar, akan tetapi yang diproses untuk tahap interview hanya 18 kandidat. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang diperoleh dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen dan seleksi untuk calon tenaga medis dan calon tenaga kesehatan di Klinik Fullerton Health Jakarta sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa proses yang belum optimal dan disarankan untuk menambahkan Platform lowongan kerja yang lain dari yang biasa digunakan untuk memasarkan lowongan pekerjaan, bekerjasama dengan berbagai universitas atau lembaga pelatihan dengan cara magang, job fair dan lulusan terbaik, kemudian melakukan uji coba karyawan dan membuat pemasaran lowongan pekerjaan yang lebih menarik.

---

The Study analyzed the implementation of recruitment and selection for prospective medical personnel and potential health workers at the Fullerton Health Jakarta Clinic, to obtain prospective medical personnel and prospective health workers according to the desired competencies. The Fullerton Health clinic is having difficulty finding prospective medical staff and prospective health workers who match their qualifications. In January - March 2024 there were 323 applicants, but only 18 candidates were processed for the interview stage. This research design uses a case study using a descriptive qualitative approach obtained by in-depth interviews, document review and observation. This research shows that the implementation of recruitment and selection for prospective medical personnel and potential health workers at the Fullerton Health Jakarta Clinic has gone well, although there are still several processes that are not optimal and it is recommended to add a job vacancy platform that is different from the one usually used to market job vacancies, collaborate with various universities or training institutions through internships, job fairs and the best graduates, then conduct employee trials and create more attractive job vacancy marketing."

"Kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah yang diundangkan dalam Undang Undang No. 22 tahun 1999, berdampak pada bergulirnya isu Putera Daerah. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas Polri, beberapa konsep dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat telah dikembangkan, diantaranya merekrut putera daerah untuk dididik sebagai anggota Polri. Konsep ini dikenal sebagai local boy for local job.Fungsi polisi adalah memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi diharapkan untuk senantiasa berinteraksi dengan warga masyarakat yang dilayaninya. Penelitian ini ingin menunjukkan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Putera Daerah pada satuan fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembinaan kwalitas sumber daya anggota Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau etnografi, ditujukan pada anggota Bintara Remaja Polisi Putera Daerah Jakarta yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ditempatkan pada unit Patroli Kota sebanyak 15 orang, Kompi Pengendalian Massa sebanyak 42 orang dan Penjagaan Markas sebanyak 13 orang.Yang dapat disimpulkan dari tesis ini adalah : Keberadaan Polisi Putera Daerah yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan cocok dengan warga komuniti masyarakat yang dilayaninya melalui simbol-simbol kebudayaan yang dapat dengan mudah dimengerti. Polisi Putera Daerah dalam hal ini berfungsi menjembatani kepentingan kepolisian dengan warga masyarakat yang dilayaninya dengan menerapkan bahasa yang komunikatif dan simbol-simbol kebudayaan yang cocok untuk saling berkomunikasi."

"ABSTRACTIndonesia sebagai sebuah organisasi mengalami masalah dalam hal Sumber Daya Manusia-nya (SDM). Pegawai Negeri Sipil secara esensial adalah SDM dalam tubuh organisasi Pemerintah Indonesia. Fakta bahwa dari 4.450.000 PNS di Indonesia, sebanyak 42% di antaranya masih berkualifikasi pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas, membuat pergerakan Pemerintah Indonesia mencapai tujuan organisasi menjadi kurang efektif. Fakta selanjutnya adalah sebanyak 32,6% PNS merupakan SDM berusia tua yang sudah mendekati umur pensiun. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal yang kemudian menjadi masalah dan diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana penyusunan perangkat seleksi yang digunakan untuk menyaring para pelamar yang terkumpul dari proses rekrutmen dilakukan. Perangkat seleksi yang dimaksud adalah Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Studi kasus dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Bidang oleh LIPI dilakukan dengan membentuk suatu tim khusus yang disebut dengan Tim Penyusun. Dari lima dimensi perangkat seleksi yaitu keterandalan, kesahihan, kemampuan untuk diterapkan secara umum, kemanfaatan, dan legalitas, penyusunan TKB oleh LIPI sudah hampir memenuhi kategori perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang masih kurang adalah belum dilakukannya uji coba perangkat seleksi. Penyusunan perangkat seleksi dalam bentuk Tes Kompetensi Dasar dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penyusunan Tes Kompetensi Dasar sudah hampir memenuhi lima dimensi perangkat seleksi yang efektif. Satu hal yang kurang adalah belum adanya uji coba perangkat seleksi.

---

ABSTRACTIndonesia as an organization has problems in terms of its Human Resources (HR). Civil servants are essentially human resources within the body of the Indonesian Government organization. The fact that of the 4,450,000 civil servants in Indonesia, as many as 42% of them are still qualified for high school level education, making the Indonesian Governments movement to achieve organizational goals less effective. The next fact is that as many as 32.6% of civil servants are elderly human resources who are approaching retirement age. This condition made the Indonesian Government take steps to recruit prospective Civil Servants. What later became a problem and was raised in this article was how the preparation of selection tools was used to screen applicants collected from the recruitment process. The selection tool in question is the Basic Competency Test and Field Competency Test. Case studies are conducted at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). The results showed that the preparation of selection tools in the form of Field Competency Tests by LIPI was conducted by forming a special team called the Compilation Team. From the five dimensions of selection tools, namely reliability, validity, ability to be applied in general, usefulness, and legality, the preparation of Field Competence Test by LIPI has almost fulfilled the category of effective selection tools. One thing that is still lacking is the lack of a try-out of the selection device. The preparation of selection devices in the form of Basic Competency Tests is coordinated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The preparation of the Basic Competency Test has almost fulfilled the five dimensions of an effective selection tool. One thing that is lacking is the lack of try-out of selection devices."

"Tesis ini memuat gambaran atau deskripsi tentang tingkat efektifitas penerapan kebijakan program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Promoter” penting untuk merubah citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Pokok permasalahan penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil pimpinan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Promoter, memahami proses kesiapan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kebijakan program “Promoter” dan Polmas, memahami kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, memahami tingkat efektifitas penerapan “Promoter” dalam kinerja Bhabinkamtibmas, dan juga menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan “Promoter”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan dilapangan yang kemudian dideskripsikan. Adapun temuan penelitian ini bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Pandeglang sudah mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) maupun di dalam SOP Bhabinkamtibmas. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas disetiap wilayah dilakukan melalui beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan sambang (door to door). Sedangkan kegiatan yang bersifat adaptif dan kreatif juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui kegiatan tiga pilar dan problem solving. Jika dikaitkan dengan konsep Polmas dimana salah satu karakteristik Polmas ialah bekerja sama dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi tertentu untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah dengan sinergitas tiga pilar, maka apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang sudah melaksanakan tugas pemolisian masyarakat (Polmas).

---

This Thesis research is to obtain an description of the effectiveness of the application of “Promoter” Policy in supporting the success of Pandeglang Bhabinkamtibmas Police duties in order to develop public security and order. The application of the "Promoter" policy is important to change the image of Indonesia National Police in the public, especially in giving trust to the community as a credible law enforcement institution. This research aims to explore the action that taken by the chief in supporting the successful implementation of “Promoter” policies, understanding the process of Bhabinkamtibmas preparation in carrying out their duties in line with “Promoter” and community policing policies, understanding the performance of Bhabinkamtibmas members in carrying out their duties, understanding the effectiveness of the promoter application in performance of Bhabinkamtibmas, and also explore the factors that influence performance of Bhabinkamtibmas in implementing the "Promoter" policy. This research was conducted with a qualitative. Descriptive approach where data and facts were collected based on findings in the field which were then described. The findings of this study are that Bhabinkamtibmas in the Pandeglang district police area has implemented the main duties and functions of Bhabinkamtibmas Police as regulated in the National Police Chief Regulations. Community development activities to maintain Public security and order in each region are carried out through several routine activities such as counseling and door to door visit. While the activities that are adaptive and creative are also carried out by Bhabinkamtibmas through three government pillars activities and problem solving. If related to the concept of Community Policing where one of the characteristics of Community Policing is working with certain segments of the community who are in a certain position to help reduce or overcome problems with the synergy of the three pillars, then what has been done by the Pandeglang Bhabinkamtibmas Police has carried out the task of community policing."

"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang konsep outsourcing, namun hal itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan, seperti pengaturan rekrutmen dan pelatihan calon tenaga kerja outsourcing yang memang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Skripsi ini membahas pemahaman konsep outsourcing di Indonesia, implementasi rekrutmen dan pelatihan karyawan outsourcing yang secara umum dilakukan, serta analsis kasus rekrutmen dan pelatihan karyawan di PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City). Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman bahwa perhatian terhadap tenaga kerja outsourcing hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja. Selain itu, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pengaturan konsep outsourcing di Indonesia secara keseluruhan.

---

Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower set about the concept of outsourcing, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings, such as setting the recruitment and training of manpower outsourcing candidates who did not receive special attention from the government.

This thesis discusses the understanding of the concept of outsourcing in Indonesia, the implementation of outsourcing recruitment and training of employees generally, and case analysis of recruitment and training of employees in PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City).

The results of this research is the understanding that attention to the outsourcing of labor is only looking at the obligations that the law be given. In addition, the Constitutional Court is also not a significant impact on improving the concept of outsourcing arrangements in Indonesia as a whole."

"Tesis ini adalah tentang perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah Proses/manajemen pencarian calon Bintara Polri yang memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat.Tesis ini ingin menunjukkan bahwa pola kegiatan perekrutan Bintara Polri diwilayah Jakarta Barat Polda Metro Jaya tidak didukung oleh pemahaman yang tepat tentang konsep putra daerah pada masyarakat heterogen. Selain itu Kelemahan mendasar pada sistem desentralisasi tidak diantisipasi oleh pimpinan Polri di daerah.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pencarian untuk memperoleh calon Bintara Polri yang memiliki kemampuan memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A 2004 yang dilakukan secara profesional bersih dan objektif. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah Mengapa Polda Metro Jaya merekrut putra daerah pada masyarakatnya yang heterogen untuk menjadi Bintara Polri dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?Dalam tesis ini, perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri dilihat dari perspektif Panda selaku pembuat kebijakan dan pelaksana, calon peserta seleksi dan unsur pelaksana tingkat Panbanrim Jakarta Barat secara timbal balik. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta tindakan Panbanrim wilayah Jakarta Barat dalam menerima pendaftaran dan seleksi calon Bintara Polri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian putra daerah oleh Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan kesukubangsaan dan seluruh rangkaian kegiatan perekrutan belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mencari Bintara Polri berkualitas dan mehamami karakteristik dan orientasi masyarakat diharapkan dapat diperoleh apabila yang bersangkutan berasal dari masyarakat setempat atau dimana ia akan ditugaskan. Pemilihan manusia yang baik dapat dilakukan melalui sistem perekrutan yang bersih dan objektif. Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Polres Jakarta Barat berani mengambil terobosan yang positif untuk merekrut putra daerah dengan membuat kriteria putra daerah dan program Bintara Polri rekrutan Polsek. Kebijakan yang berusaha melibatkan masyarakat dan para petugas Polri terdepan akan lebih berhasil bila dikelola melalui perencanaan yang matang, sistem kontrol yang baik dan analisa serta evaluasi yang lebih mendalam. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan perekrutan akan dapat menghilangkan kesan bahwa kebijakan yang dibuat hanya baik diatas "kertas" namun sulit atau tidak dapat dioperasionalkan.Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya pendefinisian ulang putra daerah pada masyarakat Jakarta yang bersifat heterogen. Panitia penerimaan hendaknya bekerja secara professional, untuk itu seluruh unsur pelaksana harus memilki pengetahuan dan keterampilan dibidang menejemen sumberdaya manusia Polri secara menyeluruh. Selain itu, peran konkrit masyarakat dan optimalisasi fungsi kontrol sangat diperlukan dalam proses penerimaan Bintara Polri."