Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam produk perbankan berbasis syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya harus selalu memperkaya produknya untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat modern dalam menjawab kebutuhan ummat akan perbankan modern namun tetap sejalan dengan ajaran Islam. Hawalah sebagai salah satu produk yang dirumuskan oleh bank syariah sebagai akad yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Namun, praktik Hawalah juga tidak luput dari risiko, terutama bagi pihak bank. Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi oleh nasabah, bank syariah memiliki upaya untuk mengantisipasi risiko akad hawalah. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hawalah berdasarkan hukum Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Bank dalam suatu transaksi Hawalah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan tentang hawalah diatur dalam beberapa undang-undang seperti dalam Fatwa Dewan Nasional, UU No.21 Tahun 2008 dan POJK. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bank dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif, dimana cara-cara tersebut membantu bank untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Tesis ini menyarankan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap cukup, namun sebaiknya bank lebih berupaya mencegah pembiayaan macet yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang telah diberikan kepada bank. Selain itu, untuk mencegah terjadinya default bank juga harus memaksimalkan perlindungan hukum yang represif.

---

The development of Syariah banks in Indonesia encourages the birth of new innovations in sharia-based banking products. Syariah Banks in carrying out their business should always enrich its products to meet the objective needs of modern society in responding to the ummah's need for modern banking but still in line with Islamic teachings. Hawalah as one of the product that syariah banks formulates as akad that is expected to be a solution to the problems faced by the Indonesian people. However, the practice of Hawalah is also not spared from risk, especially for the bank. In order to anticipate the occurrence of default by customers, Islamic banks have efforts to anticipate the risk of hawalah contracts. Therefore, the problem that will be examined in this thesis are how are the applicable law and regulations regarding hawalah based on Indonesian law and how are the legal protection provided for the Bank in a Hawalah transaction. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that the law and regulation on hawalah is stipulated under several laws such as under the National Council Fatwa, Law No.21 Year 2008 and POJK. The legal protection provided for the banks are carried out through preventive and repressive ways, in which such ways helps the bank to prevent the occurrence of default. This thesis suggest that the prevailing law and regulations are considered sufficient, but rather the banks should put in more efforts in preventing a bad financing which is through the preventive legal protection that has been provided for banks. Moreover, to prevent the occurrence of default to happen banks should also maximize its repressive legal protection."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur.

---

Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors."

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."

"Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

---

To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible."

"Praktek Profit Distribution Management (PDM) bank syariah ditunjukkan dari kegiatan bank syariah dalam memberikan tingkat bagi hasil atau equivalent rate of return (ERR) kepada nasabah mereka. Bank syariah yang berada dalam dual banking system akan menghadapi risiko Displaced Commercial Risk (DCR), yaitu risiko bank syariah harus memberikan tingkat bagi hasil yang mirip dengan tingkat bunga pasar. Memperhatikan tingkat bagi hasil dan risiko DCR bagi bank syariah sangatlah penting. Apabila bank syariah mengabaikan memperhatikan tingkat bagi hasil dan risiko DCR maka dapat menyebabkan terjadinya withdrawal risk, dimana nasabah menarik dana mereka dari bank syariah karena tingkat bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan tingkat return yang ditawarkan di pasar. Penelitian ini akan menganalisa mengenai pengaruh faktor makroekonomi dan bank specific dalam mempengaruhi penentuan tingkat bagi hasil bank syariah dan risiko DCR. Penelitian ini berkontribusi mengisi gap dari beberapa penelitian sebelumnya, terutama mengembangkan model risiko DCR yang menggunakan pendekatan Guiadance Note 4 IFSB. Metode yang digunakan adalah analisis data panel. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa baik faktor makroekonomi maupun bank specific memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil dan risiko DCR bank syariah.

---

The practice of Profit Distribution Management (PDM) in Islamic bank represented by the way of Islamic bank give the profit-sharing rate or equivalent rate of return (ERR) to their customers. Islamic bank, which are in Dual Banking System, facing the risk of Displaced Commercial Risk (DCR) which the risk where Islamic bank should pay its equivalent rate of return following the interest rate in market. Paying good attention upon equivalent rate of return and DCR risk is very important thing to do by Islamic bank, because if the its ignore the risk, Islamic bank would face the withdrawal risk where their customer will take out their money and replace their saving bank due to the profit-sharing rate being under expectations or not similar to what market has to offer. This research will analyize the factor of macroeconomic and bank specific towards equivalent rate of return and DCR risk. This research will contribute to full fill the gap from previous similar topiks, esspecially in term of DCR risk model using the approach from IFSB Guidance Note 4. The method used in this paper is panel data regression. The result shows that both macroeconomic and bank specific factors affect the equivalent rate of return and DCR risk in Islamic Bank."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip good corporate governance juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

---

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources.

Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers.

This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers.

Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa intensi masyarakat muslim di Indonesia dalam menggunakan bank syariah. Penelitian disusun menggunakan pendekatan integratif, dimana Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) diintegrasikan dengan menambahkan variabel religiusitas untuk melihat pengaruhnya terhadap intensi masyarakat muslim di Indonesia dalam menggunakan Bank Syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan), perceived usefulness (persepsi akan manfaat), attitude (sikap), subjective norm (norma subjektif), perceived behavioral control (kontrol atas perilaku), dan Religiosity (religiusitas). Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner pada periode Maret – Juli 2021. Responden terdiri dari masyarakat muslim Indonesia yang merupakan nasabah bank syariah dengan jumlah 500 responden yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use dan perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude. Kemudian, attitude, subjective norms, perceived behavioral control, dan religiosity berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi. Hal ini berarti bahwa intensi masyarakat muslim di Indonesia dapat dipengaruhi oleh variabel penelitian yang diajukan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pelaku industri dan regulator untuk meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar perbankan syariah.

---

This study was conducted to analyze the intentions of the Muslim community regarding to their using of the Islamic (Sharia) banks in Indonesia. The study was structured by an integrative approach, where the Technology Acceptance Model (TAM) and Theory of Planned Behavior (TPB) were integrated by adding the religiosity variable to see its effect on the intentions of the Muslim community in Indonesia to use Islamic banks. The variables used in this study include perceived ease of use, perception of benefits, attitude, subjective norms, control over behavior, and religiosity. The research data used is primary data collected using a questionnaire in the period of March – July 2021. The respondents consist of the Indonesian Muslim community who are also sharia bank customers with a total of 500 respondents spread across 34 provinces throughout Indonesia. Furthermore, data analysis was performed using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results showed that perceived ease of use and perceived usefulness had a positive and significant effect on attitude. Then, attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and religiosity have a positive and significant effect on intentions. This means that the intentions of the Muslim community in Indonesia can be influenced by the proposed research variables. The results of this study are expected to provide input to industry players and regulators to increase the growth and market share of Islamic banking.

"

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas bank syariah hasil konversi dan hasil spin off di Indonesia. Sebelumnya penelitian melakukan pengujian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Terdapat tujuh bank syariah yang digunakan sebagai sampel, terdiri dari empat bank syariah hasil konversi dan tiga bank syariah hasil spin off tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan uji beda. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan pangsa pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah, sedangkan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil uji beda, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pengumpulan dana pihak ketiga, pembiayaan dan ROA bank syariah hasil konversi dan hasil spin off. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dari pangsa pasar bank syariah hasil konversi dan hasil spin off.

---

The study was conducted with the aim to find out the comparison of the profitability between conversion and spin-off islamic banks in Indonesia. Previous research conducted tests related to what factors could affect the profitability of Islamic banks. There are seven sharia banks that are used as samples consisting of 4 sharia banks resulting from conversion and 3 sharia banks resulting from spin off. The data analysis technique used is panel data regression and different test. This research shows that third party funds and market share have significant effect on ROA while financing does not significantly influence ROA. In the results of different tests show that the conversion of third-party funds, financing and ROA of Islamic banks and the spin off results there is no difference while there is a difference in market share."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Model panel data digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian dengan data dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS pada 24 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2021 dan variabel makro ekonomi yang di dapat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi, yaitu PDRB dan tingkat inflasi, signifikan mempengaruhi pertumbuhan kemiskinan dalam skala makro.

---

This study aims to explore how BPRS financing and macroeconomic affect poverty in Indonesia. The panel data model used to answer the objectives of the research with data from financing disbursed by BPRS in 24 provinces in Indonesia in the period 2011-2021 and macroeconomic variables obtained from the Financial Services Authority and the Central Agency on Statistics of Indonesia. The results of this study found that BPRS financing and macroeconomic variables, namely GRDP and inflation rate, significantly affected poverty growth on a macro scale."