Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah korban kegiatan carding dalam transaksi digital perbankan. Fokus penelitian akan terkhusus kepada Bank Negara Indonesia (“BNI”) sebagai bank penerbit kartu kredit dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah-nasabahnya yang terjerat kejahatan carding. Selain itu, akan dijelaskan juga terkait tindakan pencegahan yang dilakukan BNI untuk melindungi para nasabah dari carding serta langkah yang harus dilakukan nasabah pemegang kartu kredit BNI yang mengalami kerugian dan tanggung jawab BNI dalam menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian data kartu kredit tersebut. Carding didefinisikan sebagai jenis kejahatan di mana seseorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian tanpa persetujuan individu (pemilik). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian descriptive qualitative method dengan jenis data primary data dan secondary data dengan melakukan pengkajian terhadap buku, peraturan perundang-undangan, jurnal serta melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan nasabah yang diberikan oleh BNI mengacu kepada UU Perlidungan Konsumen, UU Perbankan serta UU ITE. Dalam hal perlindungan nasabah terhadap carding, BNI selalu memberi edukasi kepada nasabahnya serta mempunyai deteksi fraud dini untuk mencegah carding. BNI juga menyediakan layanan pengaduan dan mempunyai tim investigasi khusus untuk menyelesaikan masalah carding. Jika terbukti bahwa kegiatan carding diakibatkan karena kelalaian BNI maka nasabah mempunyai hak untuk chargeback dimana BNI akan mengembalikan semua kerugian yang dialami nasabah.

---

This research aims to determine the protection of customers who are victims of carding activities in digital banking transactions. The focus of the research will be specifically on Bank Negara Indonesia (“BNI”) as a credit card issuing bank and legal protection efforts for its customers who are ensnared by carding crimes. In addition, it will also explain the preventive measures taken by BNI to protect customers from carding and the steps that must be taken by BNI credit card holder customers who experience losses and BNI's responsibility in resolving losses caused by the theft of credit card data. Carding is defined as a type of crime wherein a person uses another person's credit card to make a purchase without the consent of the individual (the owner). This study uses a descriptive qualitative research method with primary data and secondary data types by conducting an assessment of books, laws and regulations, journals and conducting interviews related to the title of this thesis.The results of the research show that the customer protection provided by BNI refers to the Consumer Protection Act, the Banking Law and the ITE Law. In terms of customer protection against carding, BNI always provides education to its customers and has early fraud detection to prevent carding. BNI also provides complaint services and has a special investigation team to resolve carding problems. If it is proven that the carding activity was caused by BNI's negligence, the customer has the right to a chargeback where BNI will return all losses suffered by the customer."

"Kedudukan khusus yang dimiliki bank sebagai financial intermediary menjadikan bank sebagai suatu lembaga kepercayaan dan hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dilandasi oleh asas kepercayaan (fiduciary relations). Dalam hubungan tersebut, bank menanggung risiko reputasi yang berasal dari publikasi negatif terkait kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank sehingga bank harus memiliki mekanisme pengaduan nasabah. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan, hal tersebut dapat menimbulkan sengketa. Penelitian dalam skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Peraturan OJK. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dalam tahap internal oleh bank dan tahap eksternal oleh OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Pengadilan. Adapun ditemukan bahwa penyelesaian sengketa oleh LAPSPI belum efektif karena lembaga tersebut baru memiliki izin beroperasi pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

Bank as a financial intermediary create an exceptional position for bank as an institution of trust and the relationship between bank and its customers is based on the principle of trust (fiduciary relations). Therefore, bank bears the risk of reputational damage from negative publicity related to the business or negative perception of the bank so that bank shall have a mechanism for customer complaints. If the complaints could not be resolved, it will rise to disputes. This thesis will discuss the dispute resolution regulations between bank and its customers since the Financial Service Authority (FSA) is established as well as how the implementation of the dispute resolution based on the FSA Regulations. Based on those rules, there are stages of dispute resolution which are internal stage by the bank and external stage by FSA, Alternative Dispute Resolution Institution of Indonesian Banking (ADR Institution of Indonesian Banking), and Court. As it was found that the dispute resolution by ADR Institution of Indonesian Banking has not been effective because the institution just had its operating license in 2016. This research is a normative judicial research with literature approach. The research sources which are used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collections used by interviews with related parties which analyzed by qualitative methods."

"Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap keamanan pada sistem pembayaran di Indonesia. Kegiatan penatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan kartu debit dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) akan memunculkan kejahatan-kejahatan pada kartu dan mesin ATM. Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kejahatan card trapping yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN DPs. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen, dalam hal terjadinya card trapping pada mesin ATM. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran oleh penyelenggara yaitu Bank, dalam hal terjadinya card trapping. Dan tipologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan sebuah masalah. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada alat pembayaran menggunakan kartu sebagai salah satu instrument pembayaran dari PJP terhadap card trapping adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 beserta ketentuan pelaksanannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang telah disempurnakan dengan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen terkait card trapping pada ATM yang diselenggarakan oleh Bank dan belum dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan nasabah agar penanganan sengketa antar Bank dengan Nasabah bisa diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

Technological developments affect the security of the payment system in Indonesia. Administration of sources of funds in the form of issuing automated teller machines and debit cards from Payment Service Providers (“PSP”) will lead to crimes on cards and ATM machines. Overall, the implementation has gone well, but there are obstacles such as the occurrence of card trapping crimes experienced by consumer on the verdict Number 149/Pdt.G/2020/PN Dps. Therefore, this thesis discusses consumer protection in payment instruments using cards, in the event of card trapping at ATM machines. The form of research in this thesis is juridical-normative reviewing and analysing legal provisions and other library materials related to consumer protection in the payment system by the organizer, namely the Bank, in the event of card trapping. The conclusions obtained from this thesis research are (1) the regulation of consumer protection on payment instruments using cards as one of the payment instruments from PJP against card trapping is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/23/PBI/2020 and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PSP and their implementing provisions, PBI Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services has been refined by PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection and its implementing provisions; and (2) Implementation of consumer protection regulations related to Card trapping at ATMs held by the Bank and has not been implemented properly. From the results of this thesis research, the organizers need to provide certainty regarding the handling and settlement of customer complaints so that the handling of disputes between banks and customers can be resolved by reaching an agreement between the two parties."

"Perkembangan era digital mendorong sektor perbankan agar turut berpartisipasi dalam memperluas cakupan layanannya. Dalam hal ini tentunya tidak hanya dampak positif, namun dampak negatif turut timbul bagi bank penyelenggara dan nasabah pengguna sebagai akibat dari layanan perbankan digital yang makin meluas. Bahkan, saat ini perilaku menyimpang yang menyalahgunakan layanan perbankan digital sering terjadi dan mudah sekali ditemukan terutama pada saat bertransaksi menggunakan kartu kredit dalam platform digital seperti e-commerce. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas mengenai dibutuhkannya sistem keamanan yang layak dan mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam penggunaannya. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital mengatur bahwasannya bank wajib menerapkan paling sedikit two factor authentication untuk verifikasi transaksi keuangan pada layanan transaksional. Kode OTP adalah metode yang umum digunakan sebagai bentuk lapisan keamanan dengan kode unik yang dikirimkan kepada nomor telepon terdaftar milik nasabah dan hanya berlaku dalam waktu yang singkat, digunakan dalam rangka memverifikasi bahwa transaksi yang hendak dilakukan memang benar dilakukan oleh nasabah pemilik kartu. Tidak jarang ditemukan bahwa pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan kode OTP. Cara-cara yang ditempuh mulai dari meminta sendiri kode OTP kepada nasabah yang bersangkutan sampai berusaha menguasai identitas dari nasabah secara utuh. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa masih diperlukan sistem keamanan yang mumpuni diiringi dengan edukasi dan literasi secara berkelanjutan kepada nasabah terkait kerahasiaan kode OTP yang harus dijaga serta potensi risiko terhadap produk dan/atau layanan perbankan digital.

---

The development of the digital era encourages banking sector to participate in expanding the scope of its services. In this case, there are not only positive impacts, but also negative impacts for the operating bank and customers as a result of increasingly widespread digital banking services. In fact, nowadays deviant behavior that misuses digital banking services often occurs and is easy to find, especially when transacting using credit cards on digital platforms such as e-commerce. Therefore, this thesis will discuss a proper security system that is needed and have to be able to provide protection for the parties involved. The research method in this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. OJK Regulations on the Implementation of Digital Banking Services stipulates that the operating bank is required to implement at least two factor authentication for verification of financial transactions in transactional services. OTP Code is a method that commonly used as a form of security layer with unique code that is sent to the customer's registered phone number and is valid for a short time period, used to verify that the transaction is done by the customer who owns the card. It is easy to find that there are people who intentionally misuse the OTP code. Usually, it starts from asking the customer for the OTP code themselves to trying to master the identity of the customer. In the end, it could be concluded that a capable security system is still needed accompanied by education and literacy to customers regarding the confidentiality of the OTP code that must be maintained as well as the potential risks to digital banking products and/or services."

"ABSTRAKBank tanpa infrastruktur teknologi informasi yang baik, cepat atau lambat akan segera tersingkir dari arena persaingan. Teknologi informasi menjadi senjata andalan bagi bank yang bersangkutan dalam persaingannya menghadapi bank kompetitor, terutama dalam memberikan produk layanan yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat. Kemajuan teknologi informasi di bidang perbankan tersebut berbanding lurus dengan semakin canggihnya tingkat kejahatan, kejahatan yang dikenal dengan cybercrime. Cybercrime pada perbankan yang umum dan sering terjadi adalah hacking, carding, phising, cyberlaundering, dan sms penipuan. Kejahatan teknologi informasi tersebut menambah panjang resiko yang harus dihadapi perbankan. Resiko-resiko yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan teknologi perbankan yakni: resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko strategis. Resiko tersebut juga mengancam keamanan dan kenyamanan nasabah selaku konsumen perbankan dalam menjalankan transaksinya sehari-hari, khususnya nasabah pengguna layanan perbankan elektronik. Kebutuhan akan perlindungan nasabah pun semakin tinggi, antara lain dengan cara pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi. Menjadi tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan bagi nasabahnya, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan bermuara pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang sangat penting peranannya dalam perputaran roda perekonomian nasional.

---

ABSTRACTNowadays, information technology is important in banking industries. If a bank doesn’t have a good infrastructure of information technology, sooner or later, it will be eliminated from the competition arena. Information technology is going to be the main weapon for a bank against their competitor, especially in giving a cheaper, a better and a faster product. The progressing of information technology is equal with the increasing of cybercrime. The most common information technology crime in banking industries are hacking, carding, phising, cyberlaundring and text messages scams. This crime is increasing the length of risks that should be faced by banks. Risks that related directly to the use of banking technology are: operational risks, compliance risks, law risks, reputation risks, and strategic risks. That risks also threaten the safety and comfort of a customer as a banking consumer in doing their daily transactions, especially those who use electronic banking product. The needs of customer protection is also increased, among others, by means of active surveillance from commissioners and directors; adequacy of policies and procedures for the use of information technology; adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control of the risks of using information technology, and systems of internal control over the use of information technology. It’s the responsibilities of a bank in giving protection to their customer, hence people keep trusting to the banking system and lead to the stability of entire finance system that has a very important role in the rotation of national economy."

"ABSTRAKKonglomerasi Keuangan sebagai bentuk Integrasi usaha antara perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan perusahaan jasa keuangan lainnya, dalam konglomerasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi nasabah, sedangkan informasi nasabah termasuk rahasia bank. Dalam praktiknya informasi nasabah tersebut dapat tersebar kepada penyedia jasa keuangan lain seperti perusahaan penyedia kartu kredit dan asuransi. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang Pertukaran Informasi Nasabah Antar Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian apakah pertukaran informasi nasabah antara suatu bank dengan perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah pengaturan mengenai pertukaran informasi nasabah yang dilakukan antara suatu bank dengan perusahaan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan telah melindungi nasabah penyimpan dari aspek perlindungan konsumen. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah pertukaran informasi nasabah antar bank dapat dilakukan dengan perantara Otoritas Jasa Keuangan Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK dan pihak swasta melalui berbagai Biro Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP . Sedangkan untuk pertukaran informasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak memiliki cara khusus selain melalui SLIK dan LPIP dari pihak swasta. Kemudian perlindungan kepentingan nasabah seharusnya lebih dapat diperkuat lagi dengan membuat peraturan perundangan baru yang khusus mengatur tentang rahasia bank, khususnya informasi nasabah.

---

ABSTRACTFinancial conglomeration, as a form of financial business integration between banking and non banking companies, allows the exchange of customer rsquo s informations. In practice area, customer rsquo s informations are shared to the other financial companies just like credit card provider and insurance. According these asumptions, this research will examine on how customer rsquo s informations exchanging between banking companies is done based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, then, is that exchanging is allowed to be done in the financial conglomerations based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, at the last is that whether the rules about customer rsquo s informations exchanging have well protected the customers from the consumer protection sight. This research is analytic and uses normative method by doing statutory approach. The results are that consumer rsquo s informations exchanging can be done with the Financial Service Authority OJK intercession through its Financial Information Service System SLIK or private institutions through some companies that included in Credit Information Management Institutions LPIP . Informations exchanging in a financial conglomeration does not have special procedures but through SLIK and LPIP. The last is that the protection of customer rsquo s interest should be strengthened by legislating the new acts that rule specially about bank secrecy, especially customer rsquo s informations."

"Perkembangan teknologi pada Era digitalisasi saat ini mendorong dunia sektor jasa keuangan untuk turut mendigitalisasi sistem perbankan konvensionalnya menjadi digital, dimana lahirnya berbagai Bank Digital yang bergantung kepada teknologi informasi pula yang menjadi sebab banyaknya fraud yang terjadi dan menyebabkan timbulnya kasus kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga perlu diatur regulasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas fraud tersebut dan bentuk pengawasan pada tingkat kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan pada aktivitas transaksi Bank Digital serta bentuk Kepatuhan yang wajib ditaati oleh Bank Digital sebagai penyelenggara. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Permasalahan hukum antara lain Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas Fraud pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Kelayakan produk elektronik pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk Kepatuhan (Compliance) yang diatur dan dirumuskan dalam Sistem Pengawasan terhadap aktivitas Transaksi Bank Digital?. Penelitian ini berbentuk Penelitian Doktrinal dengan menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap fenomena dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melakukan wawancara langsung terhadap Informan. Dimana sistem perlindungan hukum yang diatur oleh otoritas yang berwenang adalah dengan memperhatikan aspek risiko elektronik dan penerapan pengelolaan yang meliputi tahapan Pencegahan, Deteksi dan Penanganan, serta Pemantauan. Pemantauan dengan berpedoman pada bentuk pengawasan terhadap kelayakan produk dan/atau Layanan aktivitas transaski Bank Digital yang dilakukan oleh Otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan dimana efektivitas perlindungan dan pengawasan dapat berlaku dengan adanya kepatuhan (Compliance) oleh Bank Digital terhadap berbagai ketentuan yang diberlakukan pada penyelenggaraan Bank Digital.

---

Technological developments in the current era of digitalization have encouraged the world of the financial services sector to participate in digitizing its conventional banking system to digital, where the birth of various Digital Banks that depend on information technology has also been the cause of the large number of frauds that have occurred and led to cases of losses experienced by customers so that it is necessary regulated regulations regarding legal protection for customers against such fraud and forms of supervision at the level of eligibility and security of products and/or services in Digital Bank transaction activities as well as forms of Compliance that must be obeyed by Digital Banks as organizers. This research was conducted based on 3 (three) legal issues, including what is the legal protection for customers for fraud in digital bank transactions? Supervision of Digital Bank Transaction activities?. This research is in the form of Doctrinal Research using descriptive-analytical methods of phenomena and applicable laws and regulations as well as by conducting direct interviews with informants. Where the system of legal protection regulated by the competent authorities is by taking into account aspects of electronic risk and implementation of management which includes the stages of Prevention, Detection and Handling, and Monitoring. Monitoring guided by the form of supervision on the feasibility of products and/or services for Digital Bank transaction activities carried out by the competent Authority in the Financial Services Sector where the effectiveness of protection and supervision can apply with compliance (Compliance) by Digital Banks with various provisions that apply to the implementation Digital Banks.

"

"ABSTRAKPenulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatifdeskriptif. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan bank sebagaiagen penjual Reksa Dana; bagaimana hubungan antara bank dengan nasabahpembeli Reksa Dana serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan olehotoritas pengawas bank dan pasar modal; serta bagaimana perlindungan hukumterhadap konsumen pembeli Reksa Dana melalui bank? Untuk meningkatkan feebased income, Bank sebagai lembaga intermediasi selain mengembangkanpelayanan produk perbankan, bank juga mengembangkan pelayanan produk nonperbankan yang salah satunya adalah bank bertindak sebagai agen penjual ReksaDana. Reksa Dana sebagai bentuk investasi yang saat ini sedang bergairah, selainmemberikan tingkat keuntungan yang kompetitif, juga mengandung risikosehingga nasabah perlu memininalisir risiko dengan cara meminta informasi secaralengkap dan transparan kepada bank. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalaminteraksi yang demikian intensif antara bank sebagai agen penjual Reksa Danadengan nasabah pembeli Reksa Dana, da pat menimbulkan sengketa. Untuk itumaka otoritas pengawas perbankan dan pasar modal telah mengeluarkan berbagaiketentuan terkait perlindungan nasabah bank dan mengawasi implementasiketentuan tersebut agar tercipta sistem perbankan yang sehat dan mampumelindungi kepentingan nasabah dengan baik. Perlindungan hukum yangditekankan dalam Tesis ini adalah perlindungan hukum secara implisit (implicitdeposit protection ) melalui pengetatan pengaturan dan pengawasan terhadap bankyang bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana agar menerapkan prinsip kehatihatian(prudential banking principles) sehingga kepentingan nasabah dapatterlindungi. Terkait hal tersebut, maka bank perlu menginformasikan kepadanasabah antara lain mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat padaproduk Reksa Dana serta pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap bank yangtidak prudent terhadap ketentuan yang ada.

---

ABSTRACTThis Thesis is written by using normative and descriptive-qualitative legal researchmethods. Problems arise as objects in this Thesis are; how is the legal position ofbank as an agent of Mutual Fund; how is the relation between bank and customerof Mutual Fund; how banking regulations are regulated and how is the supervisionconducted by the banking and capital market authority; and how is the legalprotection prevailed for customer who purchase Mutual Fund from the bank. Toincrease its fee based income, bank as an intermediation institution besidesdeveloping its banking product services, also develop services for its non-bankingproducts such as providing services as agent of Mutual Fund. Mutual Fund, as aninvestment that is now booming, offers a very competitive profit, but also containshigh risks of which customer should be aware and minimize those risks by askingthe bank to provide complete and transparent information. However, it cannot beavoided that during intensive interaction between bank, as an agent or a seller ofMutual Fund, and customer, the dispute may arise. With regards to that, bankingand capital market authority have enacted various regulations that aim to protectcustomers and also supervise the implementation of such regulations in order tocreate a sound banking system so that would enable to protect customers. The legalprotection that is emphasized in this Thesis is the implicit deposit protectionthrough tightening regulations and supervision to the banks as agents of MutualFund in order to ensure their compliance of prudential banking principles so theprotection to customers could be established. In relation to that, ba nk needs toinform customer on, among others, the benefits, risks, and costs of Mutual Fund.Sanction will be given to banks which are not comply with the prevailedregulations"

"Kepercayaan Masyrakat memiliki peran yang besar dalam operasioal suatu lembaga perbankan. Tanpa adanya hubungan kepercayaan masyrakat, keberadaan suatu bank tidak akan bertahan lama karena bank retan terhadap risiko. Salah satu risiko adalah risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan jaminan kepada deposan bahwa uangnya akan dilindungi oleh hukum jika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Belanda memberikan perlindungan hukum bagi para deposan selama likuidasi bank dan bagaimana negara-negar tersebut menegakkanya di masing-masing yuridiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakuka studi hukum komparatif dengan Hukum Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Indonesia maupun Belanda telah memberikan perlindungan hukum kepada para deposan melalui ketentuan penjaminan simpanan berdasarkan prinsip IADI meskipun ada beberpa bagian yang masih kurang. Berdasarkan kasus yang dianalisis, penerapan perlindungan hukum bagi deposan pada saat likuidasi bank di Indonesia masih kurang dalam beberapa hal dibandingkan dengan penerapan di Belanda. Melalui kajian ini, terdapat beberapa hal yang disarankan. Pertama, disarankan kepada Presiden Indonesia untuk mempertimbangkan usulan amandemen pengaturan untuk mempercepat waktu pencairan dana masalah. Kedua, perlu adanya regulasi yang megatur kewajiban bank untuk memberikan informasi konkret tentang penjaminan simpanan di Indonesia.

---

.The public trust as a signifcant role in the operation of a banking instituition. Without the relationship of public trust, the existence of a bank will nt last long as banks are prone to risks, one of which is liquidity risk. Hence, it is necessary to give depositors insurance so their mone will be protected by law in case of bank liquidation. This study anlayzes how Indonesia and the Netherlands provide legal protection for depositors during bank liquidation and how these countries enforce them in each juridiction. It is conducted through juridical-normative research by doing a comparative legal study with various legal systems existing in the society. This study shows that both Indonesia and the Netherlands are already trying to adjust their legal protection for depositors through their provisions on deposit guarnatees based on IADI principles, even though some parts are still lacking. Pursuant to the analyzed cases, the implementation of legal protection for depositors during bank liquidation in Indonesia is still lacking compared to the Implementation in the Netherlands. Through this study, there are some recommendations. First, it is recommended for the Indonesian presiden ro consider proposing and amendment regarding customer guarantee payments regulations, specifically rearding arrangements to speed up the time for disbursing cutomer funds. Second, there is need for regulations governing the obligations of bank to provide factual informations about deposit guarantees in Indonesia."

"Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan model transaksi perdagangan pada umumnya dan transaksi perbankan pada khususnya. Transaksi perbankan secara elektronik memiliki dua macaw mekanisme yaitu melalui jaringan internal banking dan mobile banking. Kedua sistem tersebut pads prinsipnya memiliki mekanisme kerja yang sama dimana finalitas semua transaksi dilakukan secara elektronis clan komputerisasi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu tidak dapat dihindarkan dad munculnya resiko-resiko tertentu bagi para pengguna mobile banking.Konsumen pengguna mobile banking lebih berada pads posisi yang tidak menguntungkan secara teknis prosedural baik secara mekanismenya maupun segi perlindungan hukumnya. Kelemahan konsumen mobile banking diakibatkan oleh sifat transaksi on-line yang masih memerlukan pengaturan-pengaturan khusus, yang nantinya hal ini diharapkan dapat lebih melindungi konsumen pengguna mobile banking. Selama ini kekuatan alat bukti elektronik dan ketiadaan cetak bukti transaksi menjadi perrnasalahan yang krusial bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menjamin kepastian hukum di masa mendatang. Ketentuan-ketentuan hukum positif yang sudah berlaku di masyarakat ternyata belum mampu mengimbangi kemajuan teknologi serfs belum mampu mengakomodir hak-hak konsumen yang seringkali dilanggar clan tidak dipenuhi oleh pihak perbankan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memiliki kemampuan terbatas untuk melindungi hak-hak konsumen pengguna mobile banking secara komprehensif. Acuan terhadap UU lain seperti UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tabun 1999 beserta ketentuan-ketentuan teknis Bank Indonesia belum mampu menjawab secara maksimal terhadap kendala pengelolaan hak-hak pengguna mobile banking secara maksimal.Kesemuanya masih bertaraf sebagai peraturan perundang-undangan yang memayungi kegiatan-kegiatan jasa perbankan spesifik tersebut. RUU Informasi Teknologi Elektronik dan praktek pengaturan penggunaan mobile banking di negara lain dijadikan sebagai kerangka pemikiran yang diharapkan bisa diadopsi di Indonesia dengan beberapa penyesuaian struktur, budaya hukum dan masyarakat. Sinergi antara UU No. 8 Tabun 1999 dengan UU teknis lainnya diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah hak-hak konsumen pengguna mobile banking."