"Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dibawah tangan dan penggunaan akta notariil sebagai instrumen perlindungan hukum yang melindungi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perjanjian restrukturisasi kredit komersial sebaiknya dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta autentik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.This study was conducted to determine the legal consequences arising from the credit restructuring agreement by using private agreement and the use of notarial deed as an instrument of legal protection for the parties. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This study concludes that the commercial credit restructuring agreement should be made by a notary in the form of an authentic deed to ensure legal certainty and provide legal protection for the parties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan juga memperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai bukti tertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yang diberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yang diajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akan mengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval on the application for conducting and determining the quorum in general meeting of shareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company to the District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in the general meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. In granting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration in form of provisions and regulation regarding implementation of the General Meeting of Shareholders which is stated in the company?s Articles of Association and Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, in providing the stipulation, the Judge will also consider about other matters submitted by the applicant such as documents as written evidence, other information from applicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board of Directors as the party who has the authority to conduct General Meeting of Shareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company's Article of Association and the Law of Limited Liabilty Company No. 40 year 2007. As long as there is no contradiction with the Company?s Article of Association and the Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grant the decision of implementation and quorum determination of the General Meeting of Shareholders."
"ABSTRAKPemegang saham yang ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dan permintaan untuk diselenggarakan RUPS diabaikan oleh Direksi dan Komisaris, Pemegang Saham dapat meminta diadakannya RUPS, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pemberian izin Untuk Melakukan Pemanggilan dan Menyelenggarakan Sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ke Pengadilan Negeri. Hakim apabila mengabulkan sebuah permohonan penetapan akan menjatuhkan penetapan. Tesis ini membahas mengenai keabsahan terhadap permohonan penetapan RUPS yang dikabulkan berupa putusan dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan atas permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS dan upaya-upaya hukum pihak terkait terhadap putusan pengadilan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan yang berisi Penetapan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS oleh Pengadilan Negeri merupakan aturan khusus dalam dinamika praktik penyelesaian Permohonan di Pengadilan. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan diselesaikan dengan proses Hukum Acara Perdata yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara contentiosa dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut pun terbatas dan/atau limitatif yang wajib tunduk pada ketentuan pasal 80 ayat 6 dan 7 UUPT 2007. ABSTRACTShareholders who want to implement General Meeting of Shareholders GMS and requests to be held The GMS is ignored by the Board of Directors and Commissioners Shareholders may ask for arranging the GMS by submitting an application the determination of the provision of licenses to perform call for and administering own general meeting of shareholders to the district court So, judge when answer the stipulation of will drop the stipulation of. This thesis discusses About the legality of to entreaty the stipulation of GMS who granted of decision and About the legal action can be implemented towards the decree of the heavenly regarding the approval of the convention of GMS. The main issues in this research includes the judge 39 s consideration in giving decision on the pleas for the execution of the GMS and legal action of the parties concerned against the court 39 s decision concerning the approval of the GMS. This research is a normative juridical research. The results of this research is the decision containing the Stipulation for the Applicant To perform call for GMS themselves by district courts is a special rule in the dynamics of practices the completion of the plea in court. Plea filed by the applicant will be solved by process Civil Law Procedure commonly used to solve cases contentiosa and the legal action that can be made against such decisions is limited, which is subject to the terms article 80 paragraph 6 and 7 UUPT 2007. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51081
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"Tesis ini membahas mengenai kewajiban Direksi sebagai organ Perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan kepengurusan Perseroan. Kewajiban Direksi tersebut terkait dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Selain kewajiban Direksi dalam penyelenggaraan RUPS, tesis ini juga membahas mengenai peranan institusi peradilan dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan permohonan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS karena Direksi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan institusi peradilan.Hasil penelitian menyarankan agar Direksi tetap memenuhi permintaan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagai bagian dari hak Pemegang Saham. Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk menetapkan permohonan Pemegang Saham dalam hal Pemegang Saham mengajukan permohonan penetapan pemberian ijin pemanggilan sendiri RUPS wajib memeriksa dengan cermat permohonan Pemegang Saham tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan dan ada kepentingan yang wajar dari Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS tersebut.This Thesis contains analysis of obligation of Board of Directors as an organ of a limited liability company to manage the company. Such obligation is related to conduct General Meeting of Shareholders (GMS) of the company, either Annual GMS or Extra-Ordinary GMS as mandated by the law. Besides analyzes the obligation to conduct GMS, this Thesis also analyzes the role of Court of Law institution in providing law assurance in relation with the right of shareholder of a company to by itself make convocation of/formal call for the GMS, in case the Board of Directors did not do that. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law.Considering the result of this analysis, the Board of Directors should suggestively honor the right of shareholder who requested the GMS to be conducted. An authorized District Court is competent to examine if the request of shareholder has duly fulfilled all the requirements and if are there any normal interest of such shareholder in requesting the GMS."
"Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta PKR yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang pemegang saham yang merangkap sebagai dewan komisaris dalam menyelenggarakan RUPS telah terbukti melawan hukum karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan berdampak menimbulkan kerugian. Akibatnya, pemegang saham tersebut dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Notaris SN turut dinyatakan melakukan PMH karena pembuatan akta PKR 63 telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Dengan demikian, atas kerugian yang ada, Notaris SN bertanggung jawab secara secara perdata, berupa ganti kerugian secara tanggung renteng dan bertanggung jawab secara administratif. Saran yang diberikan, yaitu berupa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris agar tercipta keseimbangan dalam perseroan terbatas. Selain itu, disarankan kepada Notaris dalam pembuatan akta PKR harus memeriksa kesesuaian antara notulen RUPS dengan dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.Abuse of power by shareholders who doubles as Board of Commissioner occurs because of the difference in number of shares that are larger. The abuse of authority in this case was carried out by the shareholder who also serves as the Board of Commissioners in holding the General Meeting of Shareholders (GMS). This involves the Notary who makes the deed of shareholders resolution from general meeting (SRG) be the defendant. This thesis analyzes the problem of abuse of power by shareholders who also serve as a Board of Commissioner in a limited liability company (Ltd. Company) and the legal responsibilities of a notary in making of SRG which contains elements of unlawful acts. The research method used is normative juridical with analytical explanatory typology and uses secondary data. The result of the research is the act of abuse of rights by shareholders who hold concurrent positions as the Board of Commissioners in holding the EGMS has been proven against the law because it has intentionally violated the provisions of law number 40 of 2007 (Company Law), impact losses. As a result, the concept of piercing the corporate veil can be applied. Notary SN was also declared to have committed an unlawful act because the making of the SRG 63 had violated the Notary Occupation Law and the Notary Code of Ethics. Thus, for the existing losses, the Notary SN is be liable civilly, in the form of compensation for losses jointly and be liable administratively. The advice given is in the form of applying the principles of good corporate governance by shareholders, directors, and board of commissoners in order to create a balance in the Ltd. company. In addition, it is recommended to Notary that in making the SRG must check the suitability between the minutes of the GMS and other documents related to the holding of the GMS.
Keywords: Abuse of Power, Piercing the Corporate Veil, Deed of Shareholders Resolution from General Meeting."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga memerlukan wakil yang disebut organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengambil tindakan terkait managemen dan kepemilikan dari perusahaan serta mengadakan perjanjian perikatan antara perseroan dengan pihak lain dan sebaliknya sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Tugas-tugas yang dibebankan kepada direksi dalam menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas sangatlah banyak dan dalam kondisi tertentu mungkin terjadi Direktur tidak dapat menjalankan kewenangannya sehingga kewenangan direksi dalam mengurus perseroan dikuasakan kepada pihak lain. Pemberian kuasa direksi ini merupakan hal yang umum pada masa sekarang ini, dan merupakan hal yang penting dalam aktivitas bisnis perseroan. Namun meskipun dibolehkan dalam pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 Tahun 2007 hal ini tidak diatur secara terperinci sehingga dalam pelaksanaan pemberian kuasa direksi masih terdapat permasalahan mengenai kategori dan batasan kewenangan yang dapat dialihkan oleh Direksi kepada pihak lain.Hal ini terlihat dari kasus Sengketa Pengambilalihan Saham PT Sima Bintang Niaga di mana telah terjadi penggunaan surat kuasa Direksi untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).As a legal entity, a limited liability company a is unable to do its business activities by itself and therefore needs representatives to do it. Director is one of its representative organs who is responsible and fully liable to do all the necessary activities related to the company and manage the company for the interest of and in accordance with the purpose and objectives of the company. Director is also entitled to represent the company within and outside the court of law and to take all acts concerning both the management and the ownership of the company and to bind the company with other parties and vice versa as stated in the Articles of Association of the company. Managing daily business activities of the company is a huge task and in certain condition a director may not be able to do his authority and therefore he or she may give the authority to other party. The used of a power of attorney is common nowadays and is important in business activities and even though it is governed in article 103 the Law of Republic Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, the regulation does not provide details explanation as well as the procedures concerning the power of attorney given by the director of a company. This has lead to many problems in terms of the framework and limitation of the authorities that can be given to other party. One of the case related to the power of attorney given by a director to a third party is shown in the controversy of the transfer of shares of PT Sima Bintang Niaga whereby the power of attorney given by the director was used to do the legal action of notifying the shareholders for a General Meeting of Shareholders. The method used in analysing this research is a juridical normative method with statute approach."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42691
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah RUPS LB diminta pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham 33,3 % saham dari PT. Golden Bird Metro menggugat Notaris PM, notaris di Jakarta Pusat yang membuat akta risalah RUPS LB PT. Golden Bird Metro nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Penggugat menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS tidak pernah ada pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan pada rapat terjadi perdebatan mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS dan menyatakan tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai notaris dengan menuangkan rekayasa peristiwa hukum RUPS LB ke dalam berita acara RUPS. RUPS LB ini bukan dipimpin oleh Pengugat karena dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan. Menurut ketentuan yang berlaku pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direktur Utama (Penggugat) menjadi tidak berwenang mewakili perseroan. Penyelenggaraan RUPS LB ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS akan tetapi melanggar Anggaran Dasar perseroan mengenai pihak yang berwenang memimpin RUPS. Perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan perseoran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.This thesis discusses Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS LB) executed and attended by all shareholders of PT. Golden Bird Metro on 18 March 2008. This RUPS LB is convened in the second time due to the failure of quorum in the First RUPS. The Second Meeting Summon was convened by Directors on 10th March 2008. Then this RUPS LB results in legal dispute and becomes the object of dispute in the Court. Deed of Minutes of RUPS LB is requested to be ineffective by the Court, and Notary who prepared the deed is also claimed by a suffered party. In this case, the Plaintiff constituting President Director and the holder of 33% shares from PT. Golden Bird Metro files claim to the Notary of PM, notary public practicing in Central Jakarta executing the deed of minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird Metro Number 24 dated 18 March 2008. The Plaintiff said that during the performance of RUPS, there was no discussion concerning the agenda of RUPS, because in the course of RUPS, there was debate regarding an authorized party who would chair the RUPS and declared that the defendant has misused the authority as notary by entering manipulation of legal circumstance of RUPS LB into in minutes of RUPS. This RUPS LB was not chaired by the Plaintiff because in their capacity as Directors, they remain in dispute in court. Pursuant to the prevailing provisions under Article 99 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007, President Director (The Plaintiff) shall reserve no authority to represent the company. The performance of this RUPS LB is in accordance with provision of Law of Limited Liability Company regarding period of summon of RUPS, but they violated Articles of Association of the company regarding a party authorized to chair the RUPS. Legal act in chairing the General Meeting of shareholders shall exclude legal act, administration of law, personal administration. This research is conducted on the basis of library research method with the nature of normative jurisdiction."
"Dalam sektor pelayaran yang padat modal, kapal laut sering dijadikan objek jaminan melalui hipotek kapal yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Namun, muncul permasalahan ketika kreditur dianggap lalai, seperti dalam pengawasan pembangunan kapal, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 120/Pdt.G/2015/PN Bpp dan Putusan No. 34/PDT/2017/PT.SMR. Kasus ini melibatkan perjanjian pembangunan kapal, perjanjian kredit investasi yang diikat dengan Grosse Akta Hipotek Kapal, serta perjanjian sewa-menyewa. Penggugat mengklaim bahwa kelalaian Kreditur dalam pengawasan berdampak pada kerusakan mesin kapal. Namun, analisis hukum menunjukkan kewajiban Kreditur hanya terbatas pada pengawasan alur dana kredit investasi sebagaimana diatur dalam perjanjian, dan telah dipenuhi secara sah. Bank selaku Tergugat II juga tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi pembangunan kapal secara langsung. Maka dari itu, pengadilan menilai gugatan terhadap Kreditur tidak berdasar. Penelitian ini menegaskan bahwa kendala debitur dalam melunasi utang tidak menghapus kewajibannya. Kreditur tetap berhak mengeksekusi jaminan dan meminta pertanggungjawaban Debitur berdasarkan kekuatan eksekutorial Grosse Akta Hipotek Kapal. Penelitian ini menggunakan metode normatif berbasis sosio-legal untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Kreditur dalam kasus wanprestasi Debitur, untuk menghilangkan kebingungan dalam praktik hukum, serta rekomendasikan peningkatan perlindungan hukum, guna memastikan hak kreditur tetap terlindungi dalam perjanjian kredit investasi.In the capital-intensive shipping sector, ships are frequently used as collateral through ship mortgages, offering creditors legal protection. Issues arise when creditors are accused of negligence, such as in supervising ship construction, as highlighted in Decisions No. 120/Pdt.G/2015/PN Bpp and No. 34/PDT/2017/PT.SMR. The case involved a shipbuilding agreement, an investment credit agreement secured by a Grosse Deed of Ship Mortgage, and a lease agreement. The plaintiff alleged that the creditor's lack of supervision caused engine damage. However, legal analysis revealed that the creditor's obligation was limited to overseeing the flow of investment credit funds, as outlined in the agreement, and this had been duly fulfilled. Additionally, the bank, as Defendant II, lacked the capacity to directly supervise ship construction. Consequently, the court deemed the plaintiff's claim against the creditor unfounded. This study underscores that a debtor's difficulties in repaying debts do not absolve their obligations. Creditors retain the right to execute collateral and hold debtors accountable under the Grosse Deed of Ship Mortgage's executorial power. Using a socio-legal normative method, this research aims to clarify creditor responsibilities and proposes measures to strengthen legal protection in investment credit agreements. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"Notaris berwenang untuk membuat akta autentik salah satunya akta perjanjian kredit.Dalam pembuatan akta autentik diperlukan pulasaksi untuk mengamati dan menjamin bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kewenangan dan kewajiban saksi dalam akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan kedudukan hukum saksi dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit yang dibuat dihadapan Notaris RP. Dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit yang dibuat dihadapan Notaris RP terdapat pencantuman pihak yang kedudukan hukumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pihak tersebut berasal dari karyawan Bank yang turut menyaksikan penandatanganan akta perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kedudukan hukum pihak tersebut dalam suatu akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris diperlukan untuk menjamin dan melindungi kepentingan para pihak berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dicantumkan dalam Akta Notaris. Notaries are authorized to make an authentic deed one of which is a credit agreement. In making authentic deeds, witnesses are required to observe and ensure that the deed is in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. In this study explains how the authority and obligations of witnesses in the credit agreement deed made before the Notary and the legal standing of witnesses in the Deed of Credit Opening Agreement made in front of Notary RP. In the Deed of Credit Opening Agreement made in front of Notary of RP there is found a party whose legal status is not stipulated in the Law of the Notary. The parties are from Bank employees who also witnessed the signing the deed of credit agreement. This research uses normative juridical research with typology research using analytical descriptive research. The legal status of that party in a credit agreement made in front of Notary is required to guarantee and protect the interests of the parties in relation to legal actions to be included in the Notarial Deed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51496
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"Pada saat ini kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk keperluan rumah tinggal dan tempat usaha saja, melainkan untuk keperluan investasi bagi para investor baik investor lokal maupun investor asing. Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, baik kepemilikan oleh perorangan, badan, maupun kepemilikan oleh pihak asing. Namun dengan alasan ingin mempermudah mendapat keuntungan lebih, dan hal lainnya yang bersifat menguntungkan dalam proses kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, ada saja celah yang digunakan oleh para pihak, dalam hal ini pihak asing, untuk memiliki hak atas tanah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satunya dengan perjanjian Nominee. Singkatnya, perjanjian Nominee adalah perjanjian yang biasa dilakukan oleh para pihak asing dengan pihak Nominee, pihak Nominee itu sendiri yaitu orang berkewarganegaraan Indonesia yang dipinjam namanya untuk memiliki suatu hak atas tanah. Perlindungan notaris dalam hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam terutama adanya kemungkinan pihak asing dan pihak Nominee membuat perjanjian Nominee dalam bentuk akta-akta otentik berupa akta pengakuan hutang, surat kuasa menjual, perjanjian pengikatan jual beli, surat pernyataan, dan lainnya. Perjanjian –perjanjian tersebut secara formil bisa saja terlihat benar menurut hukum seperti tidak melanggar aturan, namun secara materiil tidak dapat dibenarkan, kemudian pada prakteknya notaris bisa saja tidak mengetahui adanya pemindahan kempemilikan hak atas tanah secara terselubung kepada pihak asing yang jelas merupakan penyelundupan hukum . Nowadays, the land rights ownership in Indonesia is not only aiming for the purposes of residential or business premises only, but rather for an investment purposes owned by both local and foreign investor. The regulation of land rights ownership in Indonesia has already set in the Law Number 5 of 1960 regarding Land, either the individual, corporate entities, or foreign party ownership. However, with an aim for getting more profit easier, or getting anything more profitable on the process of land rights ownership in indonesia, there's always been some loopholes used by the parties, in this case the foreign parties, to get a land rights ownership which is not in accordance with the Law Number 5 of 1960 regarding Land. One of them is called the nominee agreement. Given this, nominee agreement is an agreement entered by a foreign party with a nominee, an indonesian citizen whose name being used to hold a land rights ownership. The protection for public notaries becoming very important to be studied profoundly then, primarily with a possibility of a nominee agreement made by the foreign and nominee party in a form of authentic deeds as debt acknowledgement, turn over procuration, sale and purchace agreement, statement letter, and others. Those agreements could be seen as formally right without any violation under such laws, but is materially unjustified indeed, and in practice the notary may not be aware of any land rights ownership substitution to a foreign party which is shrouded and actually an act of smuggling laws."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44036
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
