Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai wilayah penghasil komoditas dari sumber daya alam, Pulau Sumatera menjadi lokasi strategis bagi kegiatan ekspor ke berbagai tujuan, baik ke antar provinsi di Indonesia maupun ke luar negeri. Nilai barang dari hasil kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp2.366.281.100.000.000,00 dari kategori migas maupun non migas dengan kategori non mgas sebagai kategori dengan kontribusi terbesar terutama dari sektor industri. Mengingat besarnya peran industri dalam menyumbangkan pendapatan negara, Indonesia ditargetkan untuk mengembangkan sektor industri dengan skala besar. Sektor industri yang ingin dikembangkan akan difokuskan dengan memanfaatkan komoditas yang dihasilkan dari sektor ekonomi unggulan di Pulau Sumatera, secara spessifik kawasan Sumatera bagian Tengah di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pengembangan kawasan industri di kawasan Sumatera bagian Tengah akan memanfaatkan kehadiran infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera yang sampai tahun 2020 telah terhubung sepanjang total 513 km. Tahapan yang dilakukan dalam rencana menyusun sebuah pengembangan kawasan industri dimulai dari studi literatur dan benchmarking, kemudian menganalisis sektor ekonomi unggulan yang dimiliki masing-masing provinsi dengan memilih lima kabupaten atau kota mewakili setiap provinsi yang memiliki nilai PDRB terbesar. Sektor ekonomi unggulan yang telah diketahui kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menentukan jenis industri yang dikembangkan dengan melihat hasil produksi setiap komunitas dari sektor ekonomi unggulan terpilih. Selain itu dari setiap jenis industri akan direncanakan jumlah pabrik yang akan dibangun yang diperoleh dari hasil perhitungan total komoditas per tahun dibagi waktu operasional pabrik hasil benchmarking, dibagi kapasitas produksi pabrik hasil benchmarking. Penentuan initial cost pengembangan kawasan industri wilayah Sumatera bagian Tengah mengacu pada harga peralatan dan permesinan, luas tanah, luas bangunan, waktu operasional pabrik, dan kapasitas produksi pabrik yang seluruhnya diperoleh dari hasil benchmarking. Harga-harga yang diperoleh tersebut akan disesuaikan kembali dengan harga yang berlaku saat ini dengan analisis time value of money, juga memasukkan unsur harga tanah, harga bangunan, dan faktor inflasi yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi unggulan di kawasan Sumatera bagian Tengah didominai dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jenis industri yang dikembangkan yaitu industri pengolahan padi, pengolahan kelapa modern, pengolahan kelapa sawit, pengolahan minyak bumi dan gas, dan pengolahan beton precast dengan total 56 pabrik dengan initial cost sebesar Rp179.364.877.179.100,00.

---

As a commodity producing area from natural resources, the island of Sumatra is a strategic location for export activities to various destinations, both between provinces in Indonesia and abroad. The value of goods from export activities carried out by Indonesia in 2020 reached IDR 2,366,281,100,000,000.00 from the oil and gas and non-oil and gas categories with the non-gas category as the category with the largest contribution, especially from the industrial sector. Given the large role of industry in contributing state income, Indonesia is targeted to develop the industrial sector on a large scale. The industrial sector to be developed will be focused on utilizing commodities produced from the leading economic sectors on the island of Sumatra, specifically the Central Sumatra region in the Provinces of West Sumatra, Riau, and Jambi. The development of industrial estates in the Central Part of Sumatra will take advantage of the presence of the Trans Sumatra Toll Road infrastructure which until 2020 has been connected along a total of 513 km. The stages carried out in the plan to compile an industrial estate development start from literature studies and benchmarking, then analyze the leading economic sectors owned by each province by choosing five districts or cities representing each province that has the largest GRDP value. The known leading economic sectors are then further analyzed to determine the type of industry developed by looking at the production results of each community from the selected leading economic sector. In addition, from each type of industry, the number of factories to be built will be planned which is obtained from the results of the calculation of total commodities per year divided by the operational time of the benchmarking plant results, divided by the production capacity of the benchmarking plant. The determination of the initial cost of developing an industrial estate in the Central Sumatra region refers to the price of equipment and machinery, land area, building area, factory operational time, and factory production capacity, all of which are obtained from benchmarking results. The prices obtained will be readjusted to the current prices with a time value of money analysis, also including elements of land prices, building prices, and current inflation factors. The results showed that the leading economic sectors in the Central Sumatra region were derived from the agricultural, forestry and fisheries sectors. The types of industries developed are the rice processing industry, modern coconut processing, palm oil processing, petroleum and gas processing, and precast concrete processing with a total of 56 factories with an initial cost of Rp179,364,877,179,100.00."

"Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan proyek infrastruktur, salah satu nya adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan industri berbasis sektor unggulan di Kawasan Sumatera bagian Utara, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, untuk meningkatkan potensi penggunaan Jalan Tol Trans Sumatera. Penetapan fokus industri dilakukan dengan menggunakan analisis location quotient dengan mempertimbangkan indikator pengembangan wilayah berupa distribusi Produk Domestik Regional Bruto, sektor potensi dan Indeks Pembangunan Manusia. Industri yang sudah ditetapkan kemudian diestimasi biaya awal yang diperlukan untuk pengembangan industri nya dengan pendekatan benchmarking dan survei harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri berbasis sektor unggulan di Kawasan Sumatera bagian Utara diestimasikan memerlukan biaya awal sebesar Rp 15,998,182,018,281.70 untuk 4 jenis industri yaitu industri pengolahan padi, pengolahan kelapa terpadu, pengolahan makanan, dan pengolahan kelapa sawit. Rencana lokasi pabrik untuk industri pengolahan padi, pengolahan kelapa terpadu, dan pengolahan kelapa sawit menggunakan data produktivitas dari masing – masing komoditas sektor unggulan. Untuk rencana lokasi pabrik dari industri pengolahan makanan menggunakan data jumlah pasar yang ada.

---

In order to increase economic growth, the Government of Indonesia is making efforts to accelerate infrastructure projects, one of which is the Trans Sumatera Toll Road. This is expected to help increase economic growth and connectivity on the island of Sumatera. Sumatera Island is an area that has abundant natural resource potential. This study aims to develop leading sector-based industries in the Northern Sumatera Region, namely the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera Province, was carried out to increase the potential use of the Trans Sumatera Toll Road. Determination of industrial focus is carried out using location quotient analysis by considering regional development indicators in the form of Gross Regional Domestic Product distribution, sector potential and the Human Development Index. The industry that has been determined is then estimated the initial costs required for the development of the industry using a benchmarking approach and a price survey. The results show that the development of leading sector-based industries in the Northern Sumatera Region is estimated to require an initial cost of Rp. 15,998,182,018,281.70 for 4 types of industry, namely rice processing industry, integrated coconut processing, food processing, and palm oil processing. The factory location plan for the rice processing, integrated coconut processing, and palm oil processing industries uses productivity data from each of the leading sector commodities. For the plan of the location of the plant from the food processing industry using data on the number of existing markets."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur industri lokal (spesialisasi, diversifikasi, dan kompetisi) terhadap produktivitas perusahaan di kawasan industri. Dengan menggunakan unbalanced data panel dari perusahaan industri besar dan sedang di Indonesia Tahun 2010-2015 serta metode estimasi fixed effect, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh struktur industri lokal terhadap produktivitas perusahaan. Pengaruh tersebut berbeda antara perusahaan di luar kawasan industri dengan perusahaan di kawasan industri. Spesialisasi menurunkan produktivitas baik perusahaan di kawasan industri maupun di luar kawasan industri, dengan penurunan yang lebih besar pada perusahaan di kawasan. Diversifikasi memberikan pengaruh positif pada peningkatan produktivitas perusahaan di kawasan industri. Sedangkan bagi perusahaan di luar kawasan, diversifikasi berpengaruh negatif pada produktivitas perusahaan, namun pengaruhnya kurang signifikan. Sementara untuk kompetisi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan di luar kawasan, namun pengaruhnya tidak signifikan untuk produktivitas perusahaan di kawasan industri. Dari bukti empiris ini, maka perusahaan di kawasan industri mendapat manfaat dari struktur industri lokal yang terdiversifikasi.

---

This study aims to determine the effect of local industry structure (specialization, diversification, and competition) on firm productivity in the industrial estates. By using unbalanced panel data from large and medium-sized industrial companies in Indonesia in 2010-2015 and the fixed effect estimation method, the results show that local industry structure influences firm productivity. The effect differs between firms outside the industrial estate and firms in the industrial estate. Specialization decreases the productivity of both firms in the industrial estate and outside the industrial estate, with a greater decline to firms in the industrial estate. Diversification has a positive effect on increasing firm productivity in industrial estate. As for firms outside the industrial estate, diversification has a negative effect on firm productivity, but the effect is less significant. For competition, it has a positive and significant effect on firm productivity outside the industrial estate, but the effect is not significant for firms within industrial estate. From this empirical evidence, firms in industrial estates benefit from a diversified local industry structure."

"Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem pengendalian penatausahaan barang milik negara (studi kasus pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara. Untuk analisis sistem pengendalian intern menggunakan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP sedangkan untuk penatausahaan barang milik negara berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pencatatan BMN belum memadai, sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern atas inventarisasi dan pelaporan sudah memadai. Saran yang dapat diberikan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI agar menginternalisasikan SPIP lebih lanjut dengan membuat regulasi dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penatausahaan barang milik negara, pembentukan unit penilai risko dan unit pemantau, serta memaksimalkan kinerja auditor internal maka dibentuk Inspektorat Jenderal.

---

The Research topic in this thesis is the analysis of the control system implementation of state property (case study at the Secretariat General of Indonesian House of Representatives in 2013). The objective of this research is to analyze the internal control system of the state property administration consisting of record, inventories and reports of state property. The analysis of the internal control system is using government regulation number 60 of 2008 on Government Internal Control System, while for the state property administration is based on Minister of Finance Regulation Number 120/PMK.06/2007. This research is a descriptive qualitative research and data collection techniques used literature and field study. The results shows that the internal control system implementation of state property record is inadequate, while for the internal control system implementation of inventories and reports is adequate. Given suggestions are the  Secretariat General of the Indonesian House of Representatives should internalize  government internal control system further with the establisment of regulations and arrange Standard Operating Procedure (SOP) of the state property administration, establish the risk assessors unit and monitoring unit, as well as establish general inspectorate to maximize the performance of the internal auditor."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pembangunan jalan tol trans-Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan data dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rentang waktu 2012 – 2021 serta metode analisis Difference in Difference (DiD), hasil penelitian menunjukkan bahwa jalan tol trans-Sumatera berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Lebih lanjut, dampak dari jalan tol tersebut lebih tinggi di kabupaten/kota yang dilalui oleh jalan tol dibanding di kabupaten/kota yang tidak dilalui oleh jalan tol. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa saat jalan tol sudah beroperasi, dampaknya lebih tinggi dibanding saat jalan tol masih dalam tahap konstruksi.

---

This study aims to analyze the impact of the construction of the trans-Sumatera toll road on economic growth in Lampung Province. Using data from 15 regencies in Lampung Province during 2012 – 2021 and the Difference in Difference (DiD) analysis method, the results of the study show that the trans-Sumatera toll road has a significant positive effect on the economic growth of regencies in Lampung Province. Furthermore, the impact of these toll roads is higher in regencies that are traversed by toll roads than regencies that are not traversed by toll roads. In addition, the results of the study also indicate that the impact of the toll road is higher when it is already operational, compared to when it is still in the construction phase."

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"ABSTRAKRencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mengalami permasalahan dalam hal kesenjangan pendanaan. Skema land lease diajukan dalam penelitian sebagai model pendanaan alternatif. Penelitian difokuskan pada pengembangan kebijakan land lease pada proyek jalan tol. Penelitian terdiri dari tiga research question. Pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview yang dilakukan dua tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Social Network Analysis SNA dan Soft System Methodology SSM . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendanaan land lease, dan didukung dengan transformasi fungsi dan kelembagaan Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN dalam fungsi mengelola pendanaan land lease.

---

ABSTRACTThe development of Trans Sumatera Toll Road is experiencing problems with the financial gap. The land lease scheme was proposed in the study as an alternative funding model. The study focused on land lease policy development on toll road projects. The study consisted of three research questions. The data was collected by in depth interview conducted in two stages. Data analysis methods used for this research are Social Network Analysis SNA and Soft System Methodology SSM . The result of the research concludes that it is necessary to establish a Government Regulation PP governing land lease funding, and supported by transformation of function and institutional of State Asset Management Institution LMAN in the function of managing land lease funding."

"ABSTRAKBiaya investasi yang tinggi untuk proyek infrastruktur termasuk jalan tol membuat pemerintah mencari skema pendanaan baru dengan tidak membebankan seluruh anggaran pembangunan jalan dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan alternatif skema pendanaan untuk mendanai dan mengembangkan jalan tol di Indonesia terutama pada Jalan Tol Trans Sumatera JTTS . Terdapat skema pendanaan baru untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, yaitu skema pendanaan Deep Discount Bond DDB dapat diimplementasikan di Indonesia, dan berpotensi positif bagi pembangunan jalan tol di Indonesia. Skema pendanaan baru dapat menimbulkan permasalahan baru, namun untuk memastikan skema tersebut dapat diterapkan, model kelembagaan diperlukan untuk mengatur keterlibatan para stakeholder. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam skema pendanaan DDB; mengidentifikasi faktor kesuksesan model kelembagaan DDB; dan menentukan model kelembagaan pendanaan DDB untuk JTTS. Dalam metodologi penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview dengan tiga tahapan, dan dianalisis dengan menggunakan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Hasilnya, sepuluh stakeholder telah diidentifikasi berserta perannya, didapatkan sepuluh faktor kesuksesan kelembagaan dan diperoleh model kelembagaan untuk dapat mengimplementasikan skema pendanaan DDB untuk JTTS.

---

ABSTRACTHigh investment for infrastructure projects including toll road makes government seek new funding scheme without charging the entire budget of road construction from the State Budget. Therefore, an alternative funding scheme is needed to attract investors to fund and to develop toll road in Indonesia especially at Trans Sumatera Toll Road TSTR . There is new funding to answer that problem, the Deep Discount Bond DDB funding scheme can be implemented in Indonesia, and potentially positive for development of toll road in Indonesia. New funding scheme can address new issue, but to ensure the scheme can be implemented, institutional model is needed to regulate the involvement of the stakeholders. This research has three aims i.e. identify the stakeholders involved in providing DDB funding schemes identify the success factors for DDB institutional model and determine appropriate institutional model for DDB funding scheme for TSTR. In this research methodology, collection data with in depth interview with three phase and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. For the result, ten stakeholders have identified with their roles, ten institutional success factors and obtained institutional funding model to implement DDB for TSTR."

"Mendorong proses percepatan proyek strategis nasional, beberapa ruas proyek jalan tol Trans Sumatera menggunakan metode kontrak rancang bangun yang memadukan beberapa tahapan menjadi proses paralel yang diharapkan dapat mempersingkat waktu konstruksi. Namun pada pelaksanaannya, masih ditemukan fenomena keterlambatan proyek dari waktu yang telah disetujui pada kontrak awal yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya serta hilangnya peluang untuk mengerjakan proyek lain. Oleh karena itu, diperlukan proses pengendalian yang baik sebagai salah satu fungsi dari kegiatan manajemen konstruksi untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition. Studi literatur dilakukan untuk penyusunan variabel, lalu dilakukan validasi pakar, pilot survey, penyebaran kuesioner utama kepada responden, kemudian dievaluasi dengan analisa komparatif, deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, korelasi, analisa faktor dan regresi linier. Diperoleh tiga faktor risiko yang paling signifikan yaitu: kurangnya pengendalian terhadap persiapan proyek termasuk pembebasan lahan, pengadaan material dan alat serta perizinan menyebabkan realisasi pekerjaan yang tidak sesuai ; kurangnya kejelasan dan kelengkapan dokumen pelaksanaan sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi riil ; serta data perencanaan yang kurang akurat serta perubahan desain yang cukup sering ditengah pekerjaan. Dari persamaan regresi, terlihat faktor risiko berkorelasi dengan kinerja waktu dan faktor risiko menurunkan kinerja waktu.

---

Encouraging the process of accelerating national strategic projects, several sections of the Trans Sumatra toll road project use a design and build contract method that combines several stages into a parallel process which is expected to shorten construction time. However, in practice, there is still a phenomenon of project delays from the time agreed upon in the initial contract which can lead to cost overruns and lost opportunities to work on other projects. Therefore, a good control process is needed as a function of construction management activities to minimize any deviations that can occur during the project process. This study uses the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition approach. Literature study was carried out for the preparation of variables, then expert validation, pilot survey, distribution of the main questionnaire to respondents were carried out, then evaluated by comparative, descriptive analysis, validity and reliability testing, correlation, factor analysis and linear regression. The three most significant risk factors were obtained, namely: lack of control over project preparation including land acquisition, procurement of materials and tools and permits leading to inappropriate work realization; lack of clarity and completeness of implementation documents so that there are discrepancies with real conditions; and less accurate planning data and frequent design changes in the middle of work. From the regression equation, it can be seen that risk factors correlate with time performance and risk factors decrease time performance."

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."