Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu jenis Perseroan Terbatas ialah Perseroan Daerah (Perseroda) yang merupakan bentuk badan usaha dari Badan Usaha Milik Daerah yang mana sahamnya paling sedikit 51% atau seluruhnya dimiliki oleh satu daerah. Perseroan Daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) tengah mengalami kelumpuhan dalam organ perseroannya. Seluruh anggota Direksi PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) satu per satu mengundurkan diri dengan menyertakan alasan ketidakmampuan dalam mengelola perseroan dengan baik, terlebih adanya pandemi Covid-19 yang menghambat kemajuan perseroan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan anggota Direksi sehingga tidak ada pihak yang menjalankan fungsi pengurusan dan fungsi representasi dari perseroan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi untuk sementara dalam anggaran dasar PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda); dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi Perseroan Daerah untuk sementara hingga penggantian Direksi baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatori-analitis. Hasil analisa dari penelitian yaitu anggaran dasar PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) menunjuk Komisaris sebagai pelaksana tugas Direksi sementara sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD jo. Perda Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BUMD dan di dalam anggaran dasar Perseroan Daerah harus lebih rinci mengenai pengisian kekosongan jabatan sementara hingga penggantian Direksi yang melalui mekanisme proses seleksi.

---

One type of Limited Libility Company is a Government-Owned Corporation (GOC) which is a form of business entity from Regional-Owned Enterprises whose shares are at least 51% or wholly owned by a region. A Government-Owned Corporation in Serang Regency, Banten province, PT Serang Berkah Mandiri (GOC) is experiencing paralysis in its corporate organs. All positions of Directors of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) resigned one by one, including reasons for their inability to manage the company properly, especially the Covid-19 pandemic which hampered the company’s progress. This resulted in the occurrence of vacancies in all positions of Directors so that no party carried out the management and representation functions of the company. The problems raised in this study are regarding temporary filling of vacancies for all positions of Directors in the article of association of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) and the mechanism for temporary filling vacancies for all positions of Directors of Government-Owned Corporation until the replacement of new Directors. To answer these problems, a juridical-normative research method with an explanatory research typology is used. The data used are secondary data with interview as supporting data. Data collection was used through document studies and interview. The data analysis method in this study is qualitative. The form of the results is in the form of explanatory-analytical research. The results of the analysis are the articles of association of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) appointing the Commissioner as the acting Directors temporarily according to Governance Regulation Number 54 of 2017 concerning Government-Owned Corporation jo. Serang Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning the management of Government-Owned Corporation and in the articles of association of Government-Owned Corporation must be more detailed regarding the filling of temporary vacancies to the replacement of the position of Directors through the selection process mechanism."

"Penelitian ini membahas tentang kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris melainkan oleh pegawai kantornya kepada para penghadap dan ketidakhadiran saksi pada saat penandatanganan akta. Sehingga perbuatan notaris tersebut mengakibatkan ketidaktahuan akan isi akta yang ditandatanganinya dan berujung pada perkara perdata. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai dampak hukum terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan tata cara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya serta keabsahan Akta Pengakuan Hutang yang proses pembuatannya pembuatannya tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kasus dengan tipologi penelitian eksplanatori, metode analisis data kualitatif dengan membandingkan kasus-kasus yang memiliki unsur masalah yang sama mengenai akta yang belum dibaca dan hasil penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para penghadap telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak diberikan penyuluhan hukum dalam proses pembuatannya. akta tersebut telah melanggar Pasal 15 ayat 2 huruf (e) UUJN dan karena perbuatannya Notaris dapat dijerat sebagai turut tergugat dan dapat dipidana pemberhentian sementara dan atas pelanggaran yang dilakukannya, kekuatan pembuktian akta pengakuan utang yang dibuat Notaris tidak sempurna dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan hilangnya kekuasaan pelaksana atas akta tersebut karena tidak dipenuhinya persyaratan mengenai pembacaan akta dan kehadiran saksi. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi perkara perdata atas produk hukum yang dihasilkannya.

---

This study discusses the violations committed by the Notary in terms of reading the deed which was carried out not by the Notary but by his office employees to the appearers and the absence of witnesses at the time of signing the deed. So that the notary's actions lead to ignorance of the face of the contents of the deed he signed and lead to civil cases. The problem that is taken is regarding the legal impact on the Notary which makes the deed not in accordance with the procedures in the Law on Notary Positions and the validity of the Deed of Recognition of Debt which the process of making is not in accordance with the Notary Position Act. To answer these two problems, a normative juridical research method with an explanatory research typology was used, and a qualitative data analysis method with descriptive analysis research results. The result of this research is that the Notary who does not read the deed he made to the appearers has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter (m) of the Notary Position Act and because of his actions the Notary can be sanctioned and for the violation he has committed, the power of proof of the deed Authentic that he made was not perfect and was degraded into a deed under the hand. Notary in carrying out his position must apply the precautionary principle, so that there are no civil cases for the legal products they produces."

"ABSTRAKRangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkanpemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPATakan diberhentikan sementara jika telah diangkat dan mengangkatsumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT jika telah diangkat danmengangkat sumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT.Pengaturan pasal ini belum diberlakukan hingga penulisan tesis ini dibuatsehingga penulis hendak menganalisa jika pasal tersebut diberlakukan.Adapun permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana pemberlakuanefektif pemberhentian sementara itu dan bagaimana status hukum sertapenerapan pemberhentian sementara itu sendiri. Penelitian inimengunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwapemberhentian sementara PPAT ini akan menimbulkan kerancuan padastatus PPAT itu sendiri. Pengaturan pasal ini dapat menyebabkandegredasi akta sebelum dikeluarkannya SK Pemberhentian SementaraPPAT.

---

ABSTRACTMultiple positions of Notary outside the jurisdiction of PPAT can cause adiscontinuation as PPAT. It is stipulated under Government RegulationNumber 24 of 2016. Under Article 10 verse (4) Government Regulationregarding Amendment of Government Regulation Number 37 of 1998regarding Regulation of The Position of The PPAT, stated that PPAT canbe temporarily discontinued if they have taking the oath/Notary pledgeoutside the jurisdiction of PPAT, if they have taking oath/ Notary pledgeoutside the jurisdiction of PPAT. The regulation of this Article has notbeen validated until this thesis completed, therefore Writer would like toanalyze in case the event of the regulation officially applied. As for theresearch question in this thesis, that is how the temporary discontinuationcan be applied effectively, and what is the effect that can be caused in theterm of legal status, along with the implementation of the temporarydiscontinuation itself. This research used juridical method, normativewith secondary data. Based on this research, Writer found that temporarydiscontinuation of PPAT has a tendency to create a confusion toward thestatus of the PPAT. The governance of this Article can lead to a deeddegradation before the Decree of the temporary discontinuationestablished."

"Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan pembuatan Akta PKR mengakibatkan kerugian bagi Tuan AR dimana kepemilikan sahamnya telah beralih kepada pihak lain dan jabatannya sebagai direksi dalam PT KKB diberhentikan. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kuasa untuk menyatakan kembali hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam Akta PKR PT; tidak ada akta pemindahan hak atas saham; dan tidak ada kuasa untuk melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat pembuatan Akta PKR PT KKB adalah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta PKR PT KKB dan meminta ganti rugi. Dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KKB. Notaris harus memeriksa secara saksama kewenangan penghadap dan meminta kuasa dari RUPS sebelum menuangkan hasil Notulen RUPS menjadi Akta PKR PT.

---

Notary must examines formal truth towards documents that he received prior to drawing up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (PKR PT Deed). However, in practice, there is notary who still deviates the requirements for drawing up PKR PT Deed. This research analyzes the consequences of violating the notarial occupation and legal remedies for the aggrieved party relating to the drawing up PKR PT Deed on Verdict Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. This research is a juridical normative research using analytical explanatory research typology. The results of this research explain the violation of notarial occupation is related with drawing up PKR PT Deed which leads to losses for Mr. AR in which his share ownership was transferred to another party and his director position in PT KKB was dismissed. Losses arise due to lack of power of attorney to restate the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) into PKR PT Deed; lack of transfer of shares right’s deed; and lack of power of attorney to conduct report towards Ministry of Law and Human Rights in regard with changes in shareholders composition and directors and board of commissioners’ composition. Legal remedies available for the aggrieved party as a result of drawing up PKR PT KKB Deed are submission of claims in the District Court to cancel the PKR PT KKB Deed and request for compensation. This shall be followed with the submission of claims to the State Administrative Court to revoke Company Data Amendment Notification Receipt Letter of PT KKB. The notary must carefully examine the authorities of those appearing before him and ask for a proxy from the RUPS before drawing up the results of RUPS into PKR PT Deed."

"Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat secara proforma oleh Notaris dan digunakan sebagai dasar pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada suatu Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Sehubungan dalam perkembangan pembuatan akta oleh Notaris saat ini yang mana banyak ditemukan penyalahgunaan pembuatan akta, salah satunya ialah akta yang dibuat secara proforma atau dibuat secara pura-pura. Akta proforma sering digunakan dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah, hal ini terjadi dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 159/Pdt.G/2018/PN BPP. Permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta jual beli proforma dari suatu Perseroan lain yang belum dibalik nama kepada Direktur Perseroan Terbatas yang mengajukan fasilitas kredit SKBDN berdasarkan Putusan Pengadilan; dan akibat hukumnya terhadap para pihak yang terlibat atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis (analytical approach) yang kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mengacu pada suatu kasus yang terjadi dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisa yaitu bahwa keabsahan akta jual beli proforma adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta diterbitkan, dikarenakan akta dibuat secara pura-pura (schijnhandeling) dan mengandung kausa palsu yang melanggar syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 Ayat 4 KUHPerdata. Notaris seharusnya tidak diperkenankan untuk mengusulkan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang terlebih memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak demi keuntungan pribadi, namun Notaris harus bertindak cermat, hati-hati dan profesional untuk memberikan penyuluhan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan memastikan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum dapat diterima adil bagi para pihak yang berkepentingan.

---

This study analyzes the legality of the sale and purchase deed which created in proforma form by Notary Public and it used for Financing of Domestic Letters of Credit (L/C) in Limited Liability Company and the legal consequences in making sale and purchase deed of the proforma. Regarding to the development in making deed by the Notary at this time whose there are many found misuse of the deeds making, one of which is the deeds that was made in a proforma or made in pretend. That proforma deed is often used in making sale and purchase deeds, this happened in the case that was appointed by this study in the Balikpapan District Court Decision Number 159/Pdt.G/2018/PN.BPP. The legal issues examined in this study are regarding to the validity of the proforma sale and purchase deed from the other company that have not been reverse the name to the Director of the Company that applied SKBDN credit facilities based on the Court's Decision and how the legal consequences for the parties that involved in the issuance of the Proforma sale and purchase deed. To answer those legal issues, this research uses a normative juridical method with a descriptive analytical (analytical approach) type of research which will be analyzed by using a qualitative analysis method that refers to a case that is associated with the opinion of experts and based on applicable laws and regulations. The result of the analysis are that the validity of the proforma sale and purchase deed is invalid and null and void by law and has no legal force since thus deed was issued because the deed was made in pretend (schijnhandeling) and contains fake causes that violate to the objective conditions based on Article 1320 Paragraph 4 of the Civil Code. Notary should not be allowed to propose things that are prohibited by law, especially providing solutions to solve the problems of the parties for personal gain, but Notary have to act thorough, carefully and professionally to provide legal education in people's lives by applying the rules applicable law and ensuring the rights and obligations as well as legal protection are fairly acceptable to the parties concerned. "

"Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh undang-undang. Salah satu fungsi dari Akta Autentik adalah untuk digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah sengketa hukum agar membantu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian bagi pihak yang berkepentingan dalam akta. Oleh sebab itu apabila Notaris dalam jabatannya melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang yang mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam hal pembuatan Akta Autentik dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana seperti pemalsuan, maka Notaris yang bersangkutan bisa saja dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana pemalsuan terhadap Akta Autentik lebih berat hukumannya daripada surat-surat biasa, hal ini dikarenakan Akta Autentik dinilai mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya atau karena Akta  Autentik  mempunyai  tingkat  kebenaran  lebih  tinggi  daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya.

---

The Notaries obtain an authority from the law, that is based on Law Number 30 of 2004 about Notary Position and also it's amendments to Law No. 2 of 2014. The Notary is an official to make an authentic deed about all deeds, agreements and stipulations required by the Regulations or by interested parties are required to be made into authentic deed, make sure an approval date, keep the deed and provided Grosse, copies and quotations, all as long as in the regulations are not also assigned or excluded to another officers or other person. One of the functions of the Authentic Deed is to help recall some events if there is a legal dispute to be used as an evidence, so that it can be used by the interested parties in the deed. Therefore, if the notary did an act of abuse the authority or did an arbitrary action, so that notary can be sentenced. And if the action violates the criminal act such as a forgery, then that notary may be included as a subject of a criminal sanction. In the criminal law, a falsification of authentic deed have more severe punishment than the ordinary letters, this is because the content of an authentic deed have a higher level of truth and validated more than an ordinary letter or other letters, so it is a necessary to increase the criminal maximum punishment."

"Tesis ini diangkat dan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 29/Pid.B/2020/PN.Pwk dan terfokus pada perbuatan Notaris yang melaksanakan permintaan klien yang bukan merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yang akibat kesalahan Notaris dalam proses pelaksanaan permintaan kliennya tersebut menimbulkan terpenuhinya unsur pelanggaran/tindak pidana oleh Notaris. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai perlakuan Notaris berkaitan dengan penguasaan barang milik kliennya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bentuk halangan keperdataan atas barang yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris sehingga lahirnya penggelapan, serta tanggung jawab dan akibat hukum Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, serta tipologi penelitiannya adalah deskriptif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil analisa adalah bahwa perlakuan Notaris berkaitan dengan penguasaan barang milik kliennya tidak diatur secara eksplisit sebagai bagian kewenangan Notaris yang diatur dalam ketentuan UUJN. Perbuatan penggelapan barang milik kliennya yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya berarti telah menghalangi hak keperdataan kliennya, sehingga Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana dengan penjara karena telah melanggar Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, secara perdata yaitu dengan membayar ganti kerugian kepada kliennya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara administratif yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melanggar Sumpah Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis is appointed and takes a case study of the Purwakarta District Court Decision No. 29/Pid.B/2020/PN.Pwk and focused on the actions of a Notary who carries out client requests that are not part of his duties and authorities as stipulated in law, which as a result of the Notary's guilt in the process of implementing his client's request has resulted in the fulfillment of the element of violation/a criminal act by a Notary. The main problem in this thesis is how the authority of the Notary regarding the control of the property of his client based on the provisions of Law No. 30 of 2014 on the Position of Notary (UUJN), what are the forms of civil obstruction of the goods that arise in the legal relationship between the Notary and his client so that embezzlement is born, as well as the responsibility and legal consequences of the Notary who commits the crime of embezzlement. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is descriptive. The data analysis method used in this research is qualitative. The result of the analysis is that the Notary's treatment relating to the control of his client's property is not explicitly regulated as the Notary's authority as regulated in the provisions of UUJN. The act of embezzlement of his client's property by a notary in carrying out his position means that it has obstructed the civil rights of his client, so that the notary must be accountable for his actions properly with imprisonment for violating Article 374 of the Criminal Code regarding criminal acts of embezzlement, in a civil manner, namely by compensating his client for having committing an unlawful act that respects Article 1365 of the Civil Code and administratively, namely the sanction of dismissal by having violated the Notary's Oath of Office and the Notary's Code of Ethics."

"Penguasaan tanah Indonesia bagi Warga Negara Asing terkendala dengan adanya aturan mengenai asas nasionalisme dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Oleh sebab itu muncul suatu hal yang dilakukan oleh para WNA ini untuk menghindari ketentuan dalam UUPA tersebut yakni dengan membuat perjanjian nominee dengan warga lokal. Hal ini menjadi permasalahan mengingat jenis perjanjian ini belum mempunyai aturan hukum di Indonesia termasuk belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan perjanjian nominee menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria; dan Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam hal pembuatan Perjanjian Nominee terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian ekplanatoris dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian nominee dan keabsahannya dapat dianalisa dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu terdapat peran dan tanggung jawab notaris terhadap perjanjian nominee dengan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Dalam membuat suatu produk hukumnotarissehatrusnya wajib memperhatikan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia, supaya akta yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

---

Indonesian land tenure for foreign nationals is constrained by the existence of regulations regarding the principle of nationalism in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Therefore, there is something that these foreigners do to avoid the provisions in the UUPA, namely by making nominee agreements with local residents. This is a problem considering that this type of agreement does not yet have legal rules in Indonesia, including not yet regulated in the Civil Code. The issues raised in this study are the validity of the nominee agreement according to the Civil Code and the Basic Agrarian Law; and the Role and Responsibilities of a Notary in terms of making a Nominee Agreement against the decision of the Denpasar District Court Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research type with the research results analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of the research on the nominee agreement and its validity, it can be analyzed from the point of view of the Civil Code and the Basic Agrarian Law. In addition, there are roles and responsibilities of a notary towards the nominee agreement with the case study in the Denpasar District Court decision Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. In making a legal product, a notary is normally obliged to pay attention to the legal bases that apply in Indonesia, so that the deed produced is in accordance with the laws and regulations in Indonesia."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004, telah memuat norma hukum yang mengatur bahwa guna kepentingan peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dibentuk di setiap kota/kabupaten berwenang melakukan penegakan hukum pidana notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2013, telah menyatakan ketentuan persetujuan Majelis Daerah Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 d ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Periodisasi berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris sampai dengan tanggal Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, mutlak diperlukan persetujuan kasus-kasus berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris yang terjadi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dilanjutkan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanpa mengindahkan penolakan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah diberikan sebelumnya. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris dalam bentuk dokumen hukum, dikaji dari asas retroaktif. UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) menganut suatu asas hukum tidak boleh berlaku surut (asas non retroaktif), yang kemudian dalam hukum pidana materil diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang memuat asas legalitas (asas non retroaktif) serta asas non retroaktif yang diatur dalam KUH Pidana (Pasal 284) dan Undang-Undang tentang komisi pemberantasan korupsi (Pasal 68). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tidak memberikan pengecualian pemberlakuan berlakunya prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris berdaya surut (tidak berlaku asas retroaktif).

---

ABSTRACT

Undang-Undang No 30 of 2004 concerning the Incumbency of Notary since October 6, 2004, contains the norms of the law which explains the interests of judicial investigators, prosecutors, and judges with the approval of the Majelis Pengawas Daerah (MPD) formed in each city/county authority to perform law enforcement relating to the implementation of the criminal notary office. Mahkamah Konstitusi through its decision of No. 49 / PUU-X / 2012 which was read in the session that was open to the public on May 28, 2013, has declared the provisions of the approval of the MPD on the contrary to Pasal 27 ayat 1 and pasal 28 d ayat 1of the Undang- Undang Dasar 1945 and did not have legally binding force. Periodization enactment of Undang-Undang Jabatan Notaris until the date of the Decision of the Mahkamah Konsitusi was pronounced the hearings are open to the public, is positively needs approval of cases relating to the implementation of the office of the notary that occurred before the decision of the Mahkamah Konsitusi, which will be resumed after the Mahkamah Konsitusi decision regardless of the refusal from the MPD who has been given previously. Through research with a normative juridical approach of the case related to the implementation of the post of notary in the form of legal documents, it examined based on the retroactive principle. Undang-Undang 1945 Pasal 28 I ayat 1 adheres to a principle of law should not be retroactive (principle of non-retroactivity), which was then under criminal law material provided for in Pasal 1 ayat (1) of the KUHPidana which contains the principle of legality (principle of nonretroactivity) and principles non-retroactivity set out in the KUHPidana (Pasal 284) and Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 68). Mahkamah Konstitusi Decision No. 49 / PUU-X / 2012 and Undang-Undang No. 2 of 2014 concerning Amendment to Undang-UNdang No 30 of 2004 concerning Notary and no exceptions enforcement procedures apply criminal enforcement against notary helpless downs (not applicable principle retroactivity)."

"Penelitian ini membahas mengenai Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Anggaran Dasar Commanditaire Vennootschap yang Salah Satu Sekutunya Tidak Hadir dalam Pembuatan Akta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2604/ K/Pdt/2019). Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dan disumpah untuk melayani masyarakat guna kepentingan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Commanditaire Vennootschap yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta yang penting dalam suatu Commanditaire Vennootschap, dalam hal ini Notaris HBG menyatakan bahwa semua sekutu hadir pada saat pembuatan akta padahal terdapat sekutu yang tidak hadir. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi dan tanggung jawab notaris atas akta perubahan anggaran dasar Commanditaire Vennootschap yang salah satu sekutunya tidak hadir dalam pembuatan akta; dan, status pengurus yang masuk dan telah memasukan modalnya dalam Commanditaire Vennootschap jika akta serta perubahan anggaran dasar Commanditaire Vennootschap dibatalkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didasarkan pada data sekunder dan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah implikasi dari akta tersebut dapat dibatalkan dan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa administratif, perdata dan pidana. Kepengurusan atas Commanditaire Vennootschap yang terdapat pembatalan atas akta perubahan anggaran dasar Commanditaire Vennootschap adalah kembali kepada kepengurusan yang lama, dan modal para sekutu tersebut harus dikembalikan.

---

This research discusses about Legal Consequences Revocation of Amendment Commanditaire Vennootschap‘s Deed Related to One of The Commanditaire Vennootschap’s Partner Was Absent (Case No. 2604/K/Pdt/2019). Notaries are public officials who make authentic deeds and vow for public service related to perfect evidence on the court. Amendment Commanditaire Vennootschap ‘s Deed, is one of the most important documents in CV, HBG as a Notary in this case, stated that all of the partners attended while making the agreement whereas there was an absent partner. This research will focus on implication and notary’s responsibility over the Entry and Exit Deed with Amendment Commanditaire Vennootschap ‘s Article of Association Related to One of The Commanditaire Vennootschap’s Partner Was Absent; and, partner’s status that has been given their asset on CV if the Entry and Exit Deed with Amendment Commanditaire Vennootschap ‘s Article of Association is canceled. The method of this research was based on normative yuridicial, using secondary data and explanatory law approach. The results of this study are: implication of deed can be revoked and the Notary who makes the deed might be subjected to administrative, civil and criminal sanction. Commanditaire Vennootschap structural after deed revocation should be back to the last agreement and the asset must be returned."