Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan penerapan konsep pajak penghasilan final (PPh final) atas transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto berdasarkan teori hard-to-tax (HTT). Menurut Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups memiliki banyak transaksi sehingga membuat penghasilan dari sektor tersebut menjadi lebih kompleks untuk diawasi, sehingga persyaratan kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah dan peran pihak ketiga sangat penting dalam menangani hard-to-tax groups. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pedagang aset kripto, serta kuesioner terbuka yang diberikan kepada sampel pelanggan aset kripto. Data tersebut dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto tergolong dalam sektor HTT sehingga Pajak Penghasilan (PPh) final dianggap sebagai alternatif pemajakan yang tepat dibandingkan pengenaan pajak berbasis capital gain. Berdasarkan prinsip dasar perpajakan, hampir seluruh aspek terpenuhi, kecuali prinsip horizontal dan vertical equity. Untuk tindak lanjut, diperlukan tarif yang setara atau lebih rendah dibandingkan dengan PPh final yang dikenakan atas transaksi penjualan saham di bursa efek, kesiapan penyelenggara pasar fisik aset kripto untuk melakukan withholding tax, bursa berjangka yang mengawasi pasar fisik aset kripto, serta payung hukum setingkat Peraturan Pemerintah untuk menerapkan PPh Final tersebut.

---

This study proposes implementing the concept of final income tax on crypto-asset trading transactions in the crypto assets physical market based on hard-to-tax (HTT) theory. According to Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups have a large number of transactions that make income from the sector more complex to monitor, so that lower taxpayer compliance requirements and the role of third parties are essential in dealing with hard-to-tax groups. The data in this study were collected through interviews with respondents from the Directorate General of Taxes (DGT), the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA), crypto-asset traders, and an open questionnaire was given to a sample of crypto-asset customers. The data were analyzed using thematic analysis. The study results indicate that crypto asset trading transactions in the physical market of crypto assets belong to the HTT sector, so the Final Income Tax is considered an appropriate alternative to taxation. Based on the fundamental principles of taxation, almost all aspects are met, except for horizontal and vertical equity principles. An equivalent or lower tax rate to the final income tax on the stock exchange, the readiness of crypto assets physical market operators to carry out withholding taxes, futures exchanges that oversee the physical market for crypto assets, and a legal standing at the level of a Government Regulation is required to implement the Final Income Tax."

"Aset kripto menjadi tren investasi yang saat ini banyak dilirik oleh investor di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya nilai transaksi aset kripto di Indonesia sejak tahun 2021 dan peningkatan jumlah investor aset kripto di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto sesuai PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dan juga membahas mengenai pengawasan atas implementasi kebijakan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia telah mengacu pada ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto ini. Selain itu, dalam hal pengawasan masih hanya berpegang pada pengawasan terhadap kewajiban formal perpajakan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan pajak atas transaksi aset kripto masih perlu ditingkatkan.

---

Crypto assets are becoming an investment trend for Indonesian investors currently. It can be seen from the large value of crypto asset transactions since 2021, and the amount of crypto asset investors is increasing yearly. In 2022, the government established a tax policy on crypto asset transactions in Indonesia through PMK No. 68/PMK.03/2022. This research will discuss the implementation of tax policy on crypto asset transactions based on PMK No. 68/PMK.03/2022 and the supervision of that tax policy implementation. This study uses data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of tax policies on crypto asset transactions in Indonesia has referred to the provisions as stated in PMK No. 68/PMK.03/2022. However, there are some weaknesses in implementing tax policy on crypto asset transactions. In addition, in terms of supervision, the government only supervises formal tax obligations. Therefore, the supervision of implementing tax policy on crypto asset transactions still needs to be improved."

"Ekonomi digital semakin mendominasi sistem ekonomi di era ini, perdagangan aset kripto timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi aset kripto, terdapat pihak yang memperdagangkan aset kripto baik dari sisi komersial, tukar menukar, maupun jasa pertambangan. Pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto dilihat dari adanya objek PPN aset kripto yang termasuk dalam komoditi. Sedangkan aset kripto dikategorikan sebagai penghasilan karena adanya penambahan kekayaan pada transaksi perdagangannya. Penelitian ini membahas tentang kebijakan PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang diatur di dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan serta membandingkan bagaimana kebijakan pajak kripto, dengan negara anggota forum G20. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut pajak aset kripto sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan bersifat netral, serta sesuai dengan asas keadilan dan didasari oleh asas revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi untuk memberi kepastian bagi Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

Digital economy increasingly dominating the economic system in this era, crypto assets trading arises due to technological developments. In a trade of crypto assets transaction, the crypto is subject to VAT payable because of it’s categorization as Commodities. The other subject is Income Tax because of how crypto assets is additional income to those who owned crypto assets. This research discusses about taxation of Crypto Assets policy in Indonesia, which regulated in PMK No. 68/PMK.03/2022. This study aims to analyze the policy’s formulation and analyzing the strategy of implementation, also to compare the policy and implementation of VAT dan Income Tax, along with countries in the G20 Forum. The method of this research is descriptive method with qualitative approach. The result of this research indicates that the policies is based by the Government’s attempt to collect a Tax on crypto assets trading as accordant with the principle of tax collections which are equality and neutral, and based by the revenue productivity. Government chose the option giving certainty to Taxpayers who engages in taxation obligations. The strategy of implementation which Government prepares is to hold socialization, and to organize a system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."

"Berkembangnya teknologi digital yang merambah ke sektor investasi menghadirkan cryptocurrency sebagai alternatif instrumen baru. Pemerintah Indonesia melihat mata uang kripto sebagai sumber penerimaan negara baru dengan mengenakan pajak atas perdagangan aset kripto yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022. Pengetahuan pajak atas perdagangan aset kripto yang dimiliki oleh investor kripto menjadi penting karena merupakan salah satu dasar bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pajak atas perdagangan aset kripto pada investor kripto yang diukur melalui dimensi general tax knowledge, legal tax knowledge, dan procedural tax knowledge serta menganalisis keputusan investasi investor berdasarkan pengetahuan pajaknya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei terhadap investor kripto di DKI Jakarta dan wawancara mendalam dengan beberapa ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebesar 45,6% dari total 103 responden, memiliki pengetahuan pajak atas perdagangan aset kripto yang masuk ke dalam kategori “sedang”. Kemudian, diketahui bahwa investor kripto yang menjadi responden dalam penelitian ini mempertimbangkan aspek-aspek perpajakan dalam berinvestasi pada aset kripto berdasarkan pengetahuan pajak yang dimiliki.

---

The development of digital technology that has penetrated into the investment sector presents cryptocurrency as a new alternative instrument. The Indonesian government sees cryptocurrencies as a new source of state revenue by imposing taxes on crypto assets trading as outlined in Minister of Finance Regulation Number 68 of 2022. Tax knowledge on trading crypto assets owned by crypto investors is important because it is one of the bases for investors in making investment decisions. Therefore, this study aims to determine the level of tax knowledge of crypto asset trading among crypto investors as measured through the dimensions of general tax knowledge, legal tax knowledge, and procedural tax knowledge and analyze investors' investment decisions based on their tax knowledge. This research was conducted using a quantitative approach with data collection techniques through surveys of crypto investors in DKI Jakarta and in-depth interviews with several experts. The results showed that the majority of respondents, amounting to 45.6% of the total 103 respondents, had tax knowledge of trading crypto assets which was in the "medium" category. In addition, it is shown that crypto investors who are respondents in this study consider taxation aspects when investing in crypto assets based on their tax knowledge."

"Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari pendapatan orang tua dan kepemilikan aset terhadap partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia dengan menggunakan data cross-section dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022. Sampel penelitian adalah anak usia 19-23 tahun dengan total sampel sebanyak 24.833. Dengan menerapkan metode regresi logistik, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan orang tua dan kepemilikan aset berupa rumah serta perangkat TIK tidak berpengaruh signifikan terhadap peluang anak untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sementara kepemilikan aset alat transportasi dan gabungan perangkat TIK & alat transportasi mempengaruhi secara signifikan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi seperti usia ibu dan karakteristik wilayah.

---

This research aims to examine the effect of parental income and asset ownership on children's participation in attending higher education in Indonesia using cross-section data from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) 2022. Sample of this research is children aged 19-23 years with a total sample of 24,833. Applying logistic regression, this research found that parental income and asset ownership in the form of houses and ICT devices did not have a significant effect on the probability of children’s participation in higher education. Meanwhile, ownership of transportation assets and a combination of ICT devices & transportation devices significantly affect the children's participation. In addition, other factors influence children's participation in continuing higher education, such as maternal age and regional characteristics."

"Skripsi ini menganalisis ketentuan pengakuan harta aset dan kewajiban liabilitas tambahan dalam rangka pengampunan pajak di Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 70 PSAK 70 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena perbedaan antara ketentuan perpajakan dan akuntansi dalam mengatur pengakuan harta dan kewajiban pengampunan pajak berikut dengan dampaknya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbedaan terletak pada pemilihan saldo akun ekuitas antara ketentuan perpajakan dengan kebijakan akuntansi. Perbedaan tersebut memberikan dampak kepada Wajib Pajak yang ditinjau dari psychological cost dan kepastian hukum.

---

This paper analyzed the regulations of additional asset and liability recognition based on tax amnesty program determined in Indonesia rsquo s Tax Amnesty Law. This study used qualitative approach to get a clearer understanding about the difference between tax and accounting policy in regulating the tax amnesty rsquo s asset and liability recognition along with the impacts. This study showed that the difference between tax and accounting policy was located in choosing the appropriate account under the equity balance. The difference gave some impacts to taxpayer that was analyzed from psychological cost and certainty principle."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan dengan fokus pada pengakuan dan pengukuran atas aset biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan atas aset biologis berdasarkan asas ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PMK 72/2023 belum memenuhi asas ease of administration dalam penerapannya. Asas certainty belum terpenuhi karena subjek dan objek dalam ketentuan PMK 72/2023 belum bisa mencakup aspek aset biologis yang luas. Pemenuhan asas efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kenaikan beban berupa biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam penerapannya. Pemenuhan asas kesederhanaan dalam prosedur administrasi belum terpenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan karena WP masih perlu mengajukan permohonan penetapan kelompok masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP. Di sisi lain, susunan aturan PMK 72/2023 sudah memenuhi asas kesederhanaan yang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan simplifikasi regulasi pada PMK 72/2023 yang disusun dengan menyatukan aturan turunan yang sebelumnya.

---

This research analyzes accounting and income tax policies with a focus on recognition and measurement of biological assets. The purpose of this study is to analyze the application of accounting policies and income tax on biological assets based on the principle of ease of administration. The research method used is the post-positivist approach method with descriptive research type and uses qualitative analysis techniques. The data collection process was carried out by collecting primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of this study reveal that the tax policy on the recognition and measurement of biological assets in PMK 72/2023 has not fulfilled the principle of ease of administration in its application. The principle of certainty has not been fulfilled because the subjects and objects in the provisions of PMK 72/2023 cannot cover the broad aspects of biological assets. The fulfillment of the principle of efficiency has not been fulfilled because there is still an increase in the burden in the form of costs and time incurred by taxpayers in its application. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. This is because taxpayers still need to apply for the determination of the actual useful life period of the assets to the DGT. On the other hand, the arrangement of PMK 72/2023 has fulfilled the principle of simplicity, which is aligned with the government's efforts in simplifying regulations in PMK 72/2023, which was compiled by unifying the previous regulations."

"Laporan magang ini ditulis dengan tujuan melakukan evaluasi prosedur audit atas liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (Asset Retirement Obligation) yang dilakukan KAP KLM Indonesia pada PT AMP. Proses audit ini merupakan audit akhir tahun atas laporan keuangan PT AMP tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit atas akun ARO telah sesuai dengan teori yang ada pada ISA 540, kecuali pada tahap menanggapi risiko dimana auditor tidak melakukan uji pengendalian terhadap estimasi akuntansi. Selain itu, pada audit tahun ini, terdapat perubahan penyajian ARO dan dana ASR agar sesuai standar yang berlaku sehingga menyebabkan adanya reklasifikasi akun dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan PT AMP.

---

This internship report was written with the aim of evaluating the audit procedures for asset retirement obligation conducted by KAP KLM Indonesia at PT AMP. This audit process is a year-end audit of PT AMP's financial report in 2018. Based on evaluation conducted, there is no difference between ISA 540 theory and audit practice, except for risk response procedure where KAP KLM does not conduct test of operating effectiveness for ARO account. In this year's audit, there were changes to the presentation of ARO and ASR funds so that they were in accordance with the applicable standards, causing account reclassification and additional disclosures in the notes to PT AMP's financial statements."