Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berawal dari kerentanan akan penyimpanan data secara digital oleh perusahaan e-commerce terhadap risiko serangan siber yang selalu mengikutinya sehingga diperlukan suatu program asuransi untuk melindungi finansial dari perusahaan. Skripsi ini selanjutnya akan membahas persoalan penerapan asuransi siber sebagai program asuransi wajib untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah pertanggungan asuransi siber untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber yang terdiri dari pertanggungan pada pihak pertama dan pihak ketiga, pengaturan asuransi siber sebagai asuransi wajib di Amerika Serikat tepatnya pada negara bagian California yang tertera dalam AB 2320-nya, dan analisis pelaksanaan asuransi siber sebagai program asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia. Hasil penelitian ini selanjutnya juga menjabarkan mengenai belum diperlukannya penerapan asuransi siber sebagai asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia dikarenakan perlunya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi terlebih dahulu yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna e-commerce. Selain itu, sudah saatnya bagi perusahaan-perusahaan e-commerce agar lebih memperhatikan utilitas dari asuransi siber terhadap risiko-risiko siber yang dapat terjadi kapan saja kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

---

Starting from the vulnerability of digital data storage by e-commerce companies to the risk of cyber attacks that always follow it, an insurance program is needed to protect the company's finances. This thesis will further discuss the issue of implementing cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies against cyber risk. This study uses a normative juridical method and a comparative approach to examine the formulation of problems on related topics. As for assessing this, the problems studied in this thesis include cyber insurance coverage for e-commerce companies against cyber risk which consists of coverage for first and third parties, cyber insurance arrangements as mandatory insurance in the United States, precisely in the state of California. stated in its AB 2320, and analysis of the implementation of cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies in Indonesia. The results of this study will further describe the necessity for the application of cyber insurance as mandatory insurance for e-commerce companies in Indonesia is not necessary due to the need for arrangements regarding personal data protection in advance which regulate legal protection for consumers or users of e-commerce. In addition, it is time for e-commerce companies to pay more attention to the utility of cyber insurance against cyber risks that can occur at any time to these companies."

"Kerja sama pemasaran produk asuransi merupakan kerja sama yang dapat dilakukan oleh perusahahaan asuransi dengan badan usaha selain bank (BUSB), dimana pengaturan mengenai penyelenggaraan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce dapat ditemukan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran produk asuransi antara perusahaan asuransi dengan BUSB, terdapat batasan-batasan yang wajib dipatuhi oleh para pihak agar kegiatan yang dijalankan menjadi sah di hadapan hukum. Namun, praktiknya terdapat e-commerce yang diduga melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi berbeda dari ketentuan dalam peraturan tersebut, yakni terdapat e-commerce yang memberikan penjelasan mengenai syarat serta ketentuan dari produk asuransi yang dipasarkannya, padahal peraturan mengamanatkan bahwa badan usaha selain bank tidak dapat memberikan penjelasan maupun ketentuan produk asuransi dalam melaksanakan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana konsep pengikatan perjanjian asuransi dalam penyelenggaraan asuransi melalui e-commerce dan bagaimana skema pemasaran produk asuransi melalui e-commerce serta perlindungan hukumnya bagi konsumen. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan khusus terkait pemasaran produk asuransi melalui saluran pemasaran BUSB penyelenggara e-commerce, agar seluruh praktik pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BUSB dapat diatur dalam satu peraturan khusus yang memberikan pengaturan secara komprehensif, mengingat saat ini penggunaan internet khususnya e-commerce sebagai sarana pemasaran dan jual beli sangat meningkat.

---

Insurance product marketing cooperation is a collaboration that can be carried out by insurance companies with non-bank business entities (BUSB), where arrangements regarding the implementation of marketing insurance products through e-commerce can be found in the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 19/SEOJK.05/2020 concerning Insurance Product Marketing Channels. In conducting business activities of marketing insurance products between insurance companies and BUSB, there are limitations that must be obeyed by the parties so that the activities executed become legal. However, in practice, there are e-commerce that are suspected of carrying out marketing activities for insurance products that differ from the provisions in the regulation, namely there is e-commerce that provides an explanation of the terms and conditions of the insurance products it markets, even though the regulations mandate that BUSB cannot provide explanation and provisions of insurance products in carrying out marketing of insurance products through e-commerce. This thesis will discuss the concept of binding insurance agreements in the implementation of insurance through e-commerce and the marketing scheme of insurance products through e-commerce and its legal protection for consumer. The research method in this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to form special regulations regarding the marketing of insurance products through the marketing channel of BUSB for e-commerce providers, so that all marketing practices of insurance products accomplished by BUSB can be regulated in a special regulation that provides comprehensive arrangements, considering that currently the use of the internet, especially e-commerce, as a means of marketing and buying and selling is increasing.

"

"Jumlah kekerasan seksual di ranah siber telah meningkat di beberapa tahun terakhir, kekerasan tersebut turut hadir dalam industri periklanan yang menggunakan media sosial sebagai media promosinya. Salah satu yang menggunakannya adalah E-commerce X yang mempromosikan produknya di Instagram. Mereka menggunakan maraknya kasus kekerasan seksual di ranah siber sebagai konten promosional hingga menimbulkan resistensi dari audiens yang melihatnya. Hal ini merupakan manifestasi misogini yang hadir di berbagai wadah, terutama di masa sekarang adalah di ruang siber sehingga menimbulkan harm bagi audiens, terutama perempuan korban kekerasan seksual di ruang siber.

---

The incidence of sexual violence in the cyberspace has increased in recent years, and this violence is also present in the advertising industry that utilizes social media as its promotional platform. One entity that engages in this is E-commerce X, promoting its products on Instagram. They capitalize on the prevalence of sexual violence cases in the cyberspace as promotional content, eliciting resistance from the audience who witness it. This is a manifestation of misogyny present in various platforms, particularly in the current era, predominantly in cyberspace, causing harm to the audience, especially women who are victims of sexual violence in the online realm."

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi siber pribadi serta upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dengan judul perlindungan terhadap risiko dan upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dalam asuransi siber pribadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan terhadap risiko yang diberikan dalam polis asuransi siber pribadi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum BCA, dan 2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tertanggung jika terjadi sengketa klaim asuransi siber pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara sebagai penunjang. Akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa asuransi siber pribadi dapat melindungi kerugian finansial tertanggung akibat risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet, dan apabila tertanggung menjadi korban pencurian identitas online. Namun demikian nyatanya pada saat proses pengajuan klaim yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung, tak jarang pula terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung yang tidak dapat diselesaikan melalui internal dispute resolutions. Apabila hal ini terjadi maka diperlukan upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Tertanggung untuk dapat menyelesaikan sengketa yakni melalui jalur non litigasi (melalui LAPS SJK) maupun jalur litigasi. Skripsi ini menyarankan kepada masyarakat terutama masyarakat yang sering melakukan pembelian secara online untuk membeli polis asuransi siber pribadi sebagai perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet serta apabila masyarakat menjadi korban pencurian identitas online.

---

This thesis explores personal cyber insurance and legal remedies in case of claim dispute with the title "Protection Against Risk and Legal Remedies in case of Personal Cyber Insurance Claim Disputes." The issues discussed in this thesis are: 1) Protection against risks provided in the personal cyber insurance policy issued by PT Asuransi Umum BCA, and 2) legal remedies that can be taken by the Insured in the event of a personal cyber insurance claim dispute. The method used in this research is doctrinal method. The data used in this research consist of primary and secondary legal materials. In addition, interviews were also conducted to support the validation of this research. It is concluded that personal cyber insurance can protect the insured’s financial losses due to the risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions, and if the insured becomes a victim of online identity theft. However, in fact during the process of submitting claims submitted by the Insured to the Insurer, it is not uncommon for disputes between the Insured and the Insurer to occur that cannot be resolved through internal dispute resolutions. If this happens, other legal remedies are needed that can be taken by the Insured to be able to resolve the dispute, namely through non litigation (through LAPS SJK) or litigation channels. This thesis suggests the public, especially people who often make online purchases, to buy a personal cyber insurance policy as protection against risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions and if people become victims of online identity theft."

"Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top.

---

The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used.

The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector."

"Pada masa ini, teknologi informasi telah menjadi sarana utama yang digunakan untuk menopang berbagai sektor yang vital. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan risiko siber yang menganggu kehidupan masyarakat, sehingga para pemangku kepentingan dituntut untuk mengatasi risiko siber dan mewujudkan keamanan siber. Cara yang paling umum dilakukan untuk mengatasi risiko siber adalah menggunakan asuransi siber. Dalam hal ini, objek asuransi siber tidak mengenal batas negara borderless, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur bahwa objek asuransi di Indonesia yang hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hukum positif. Untuk menjawab permasalahan, perlu dilihat bahwa asuransi merupakan perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, apabila pemilik objek asuransi siber sepakat untuk mengasuransikan objek tersebut pada perusahaan asuransi Indonesia, perjanjian sah dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek asuransi siber dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi Indonesia."

"ABSTRAKKeberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACTAn individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."

"Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, perkembangan akan kebutuhan masyarakat pun turut mengalami peningkatan terutama kebutuhan dalam hal pembiayaan. Fakta ini mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan kegiatan usaha perasuransian yang ditawarkannya. Salah satunya ialah memperluas kegiatan usaha asuransi dengan mengadakan kegiatan pinjaman polis. Konsep yang dijalankan dalam kegiatan pinjaman polis berbeda orientasi dengan konsep kegiatan pada perusahaan asuransi yang seharusnya. Pada umumnya, kegiatan pinjaman berorientasi pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau konsumen jasa. Sementara konsep usaha perasuransian bertitik tolak pada perlindungan, penyebaran dan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi). Kegiatan pinjaman polis melibatkan perjanjian pinjam-meminjam antara perusahaan asuransi sebagai kreditur dan tertanggung sebagai debitur. Adanya kegiatan pinjaman polis yang merupakan kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan asuransi harus memiliki pembatasan yang jelas dengan konsep pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pinjaman polis, terkait landasan hukum penyelenggaraan kegiatan pinjaman polis, mekanisme dan pembatasan kegiatan pinjaman polis, pengawasan kegiatan pinjaman polis serta upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi tertanggung selaku debitur.

---

Along with the advance in technology today, the development of any needs from society will also increased, especially in terms of financing needs. This fact stimulate the insurance companies to develop the insurance business activities which they offers. One of them is by expanding insurance business activities, which is by conduct lending the insurance policy. The concept which performed in policy loan activity have different orientation with the concept of the activity of the insurance company that are supposed to be. Generally, lending activity oriented to financing which given to the client or consumer of the service. While the concept of insurance business were focuses on protection, dispersion, and diversion the risk from the insured to the insurer (insurance company). Policy loan activity involves lending and borrowing between insurance companies as the creditor and insured as the debtor. This policy loan activity which is a financing activity that provided by insurance companies, still need to have clear limitation with financing concept that given from the banks. Based on that, it is necessary to make legal research towards implementationn of policy loan activity, pertaining to the law about implementation policy loan, the mechanism and the limitation of the policy loan activity, supervision of the policy loan activity and legal action to provide protection to the insured as the debtor."

"Digitalisasi memberikan dampak perkembangan di sektor perbankan yang kian lengkap dengan hadirnya financial technology (fintech). Dalam hal ini, layanan fintech lending memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang cepat dan fleksibel. Adapun, kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan perekonomian. Namun dalam praktiknya pelaksanaan fintech lendingdi Indonesia tidak terlepas dari peran regulasi dalam pemulihan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pelaksanaan fintech lending di Indonesia disertai dengan perkembangan regulasi, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun, implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lending dengan e-commerce dilaksanakan sebagai bentuk dorongan dalam pemulihan perekonomian nasional. Tulisan ini akan mengidentifikasi perkembangan regulasi terhadap pelaksanaan fintech lendingdalam pemulihan perekonomian nasional dan menganalisis implementasi kerja sama antara perusahaan fintech lendingdengan e-commerce dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peran otoritas tentunya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Kewenangan tersebut dilakukan beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan terbitnya berbagai regulasi dari otoritas berwenang untuk mengawasi pelaksanaan fintech lending di Indonesia. Pelaksanaan kerja sama antara perusahaan fintech lending dan e-commerce bertujuan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada para merchant yang telah terverifikasi di e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam hal ini, e-commerce melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas berwenang sehingga pelaksanaan kerja sama tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, pelaksanaan kerja sama fintech lendingdan e-commerce harus didampingi dengan mitigasi risiko, khususnya risiko gagal bayar. Hal ini dapat diupayakan dengan adanya mitigasi risiko berupa asuransi kredit. Dalam hal ini, otoritas diharapkan dapat memberikan pengaturan terkait kasus gagal bayar Penerima Dana, khususnya mekanisme pencairan dana asuransi yang lebih komprehensif agar terciptanya kepastian hukum dan kejelasan perlindungan terhadap Pemberi Dana pada pelaksanaan fintech lending.

---

Digitalization has impacted developments in the banking sector which are complete with the presence of financial technology (fintech). In this case, fintech lending services make it easy to get funding with fast and flexible requirements. Meanwhile, cooperation between fintech lending companies and e-commerce can positively impact economic recovery. However, in practice, implementing fintech lending in Indonesia is inseparable from the role of regulation in recovering the national economy. Regulatory developments accompany the development of fintech lending in Indonesia, namely the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending companies and e-commerce is a form of encouragement in recovering the national economy. This paper will identify regulatory developments on implementing fintech lending in the recovery of the national economy and analyze the implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce in recovering the national economy using normative juridical research methods. The authorities' role is certainly needed to protect and supervise the implementation of fintech lending in Indonesia. In this case, this authority is carried out by several institutions, such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The authorities issue various regulations to oversee the implementation of fintech lending in Indonesia. The implementation of cooperation between fintech lending companies and e-commerce aims to provide loan facilities to merchants verified in e-commerce to develop their businesses. In this case, e-commerce cooperates with fintech lending companies that have been registered and supervised by the competent authorities so that applicable regulations can implement this cooperation. Meanwhile, implementing cooperation between fintech lending and e-commerce must be accompanied by risk mitigation, especially the risk of default. The risk of default can be pursued by risk mitigation in the form of credit insurance. In this case, the authorities are expected to be able to provide arrangements regarding cases of default on Recipients of Funds, in particular, a more comprehensive insurance fund disbursement mechanism in order to create legal certainty and clarity of protection for Fund Providers in the implementation of fintech lending."

"ABSTRACTTesis ini membahas penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum diatur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan dalam skripsi ini melibatkan pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan secara digital atau elektronikdi Indonesia, apakah itu pengaturan umum atau khusus. Membahas juga keadaan perusahaan asuransi di Indonesia yang telah menjual asuransi secara digital atau secara elektronik, tetapi jumlahnya masih kecil. Di Singapura ada Pedoman tentangDistribusi Online Kebijakan Jiwa Tanpa Nasehat dan Undang-Undang Asuransi Bab 142 yang secara spesifik mengatur distribusi dan penjualan asuransi melalui digitalisasi dan perdagangan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk regulasi penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau elektronik perdagangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sale of insurance that is done through digitalization or electronic commerce that has not been arranged in Indonesia. The research method used in writing this thesis is juridical normative. This legal research uses a kind of secondary data obtained from library materials. The discussion in this thesisinvolves arrangements on the sale of insurance carried out digitally or electronically in Indonesia, whether it is general arrangement or specifically. Discussed also the state of insurance companies in Indonesia who have been selling insurance digitally or electronically, but the number is still small. In Singapore there are Guidelines on The Online Distribution of Life Policies With No Advice and the Insurance Act Chapter 142 that specifically regulates the distribution and selling insurance through digitalization and electronic commerce. The results showed that the need for regulation on the sale of insurance made through digitalization or electronic commerce in Indonesia."