Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai persepsi pegawai terhadap kesiapan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) di Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Teori yang digunakan yaitu e-readiness yang digagas oleh Musa pada tahun 2010. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode pengambilan data mix method atau campuran (kuantitatif dan kualitatif). Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 68 orang atau setara dengan populasi pegawai Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Terdapat tiga dimensi yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu infrastruktur, pemerintah, serta kerangka kerja legal dan kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah dimensi infrastruktur mendapatkan skor yang tergolong tinggi yaitu sebesar 71%. Dimensi pemerintah mendapatkan skor rendah yaitu 96%. Dimensi kerangka kerja legal dan kebijakan mendapatkan skor tinggi yaitu sebesar 54%. Apabila disimpulkan maka kesiapan SIPD di Bappeda Litbang Kota Probolinggo berdasarkan persepsi pegawai mendapatkan skor rendah yaitu sebesar 51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi pegawai, Bappeda Litbang Kota Probolinggo belum siap dalam menerapkan SIPD dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Penyebab rendahnya persepsi pegawai mengenai kesiapan di Bappeda adalah akibat rendahnya dukungan pihak pemerintah serta tidak adanya pelatihan kepada para pegawai mengenai penerapan SIPD ini. Selain itu masih banyaknya gangguan yang terjadi pada laman SIPD juga menjadi salah satu faktor rendahnya skor kesiapan dalam penelitian ini.

---

This study discusses employee perception of readiness of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) at Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City. E-Readiness theory from Musa (2010) is used in this study. This study used quantitative as research approach and mix method (quantitative and qualitative) as data collection method. The number of respondents in this study are 68 peoples or equivalent to the population of Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City employees. There are three dimensions analyzed in this study, including infrastructure, government, and legal frameworks and policy. The result of this research is that the infrastructure dimension gets a relatively high score of 71%. The government dimension gets a low score of 96%. The dimensions of the legal frameworks and policy get a high score of 54%. In conclusion, based on employee perception of the readiness of SIPD in the Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City gets a low score of 51%. This shows that according to employee perception the Development Planning Agency at Sub-National Level Probolinggo City. is not yet ready to implement SIPD in carrying out regional development planning. The cause of the low readiness in Bappeda is the lack of support from the government and the absence of training for employees regarding the implementation of SIPD. In addition, there are still many disturbances that occur on the SIPD page which is also a factor in the low readiness score in this study."

"Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ada akhir tahun 2019 mengeluarkan aplikasi umum dalam perencanaan pembangunan daerah bernama SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai salah satu upaya dukungan TIK terhadap keterpaduan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Amanat tersebut secara bertahap kemudian dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian sistem perencanaan yang telah ada ke dalam SIPD, terutama berlangsung pada tahap penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021 yang disertai sejumlah kendala seperti dualisme sistem. Pemerintah Kota Depok, melalui Bappeda merupakan salah satu daerah yang berhasil mengintegrasikan penyusunan RKPD Tahun 2021 ke dalam SIPD. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan fase perencanaan pembangunan terpadu yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Depok dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 melalui e-planning SIPD dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Konsep fase IDP (Integrated Development Planning) dan e-planning menjadi teori utama dalam menganalisis. Hasil dan temuan lapangan memperlihatkan bahwa fase konsep IDP oleh Geyer (2006) terwakilkan dalam setiap tahap penyusunan, hanya saja tidak bersifat linear. SIPD sebagai sarana e-planning juga telah mencakup setiap fasenya, namun masih dalam arti sempit. Akibat polemik dualisme sistem yang terjadi, Bappeda Kota Depok dalam pelaksanaannya menggunakan tiga sistem secara bergantian, yaitu SIPD oleh Ditjen Pembangunan Daerah, RKPD Online, dan SIPD oleh Ditjen Keuangan Daerah dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri

---

At the end of 2019, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia issued an application for regional development planning called SIPD (Regional Government Information System) as an effort to support ICT to create an integrated development planning in Indonesia. This mandate is then carried out in gradually by each Regional Government through the integration of the existing planning system into SIPD, especially taking place during the 2021 RKPD (Regional Government Work Plan) formulation stage. Depok City Government, through Bappeda (Regional Development Planning Agency), is one of the regions that has successfully integrated the preparation of the RKPD Year 2021 into SIPD. This research focuses on explaining the integrated development planning phase carried out by the Depok City Bappeda in preparation of the 2021 RKPD through SIPD e-planning with qualitative data collection techniques by in-depth interviews and literature study. The results and findings in the field show that the phase of the IDP (Integrated Development Planning) concept by Geyer (2006) is represented in each stage of the preparation, but it is not linear. SIPD as an e-planning tool has also covered each of its phases, but still in a narrow sense. As a result of the system dualism polemic that occurred, Depok City Bappeda used three systems alternately, namely SIPD by the Directorate General of Regional Development, RKPD Online, and SIPD by the Directorate General of Regional Finance and the Data and Information Center of the Ministry of Home Affairs."

"

Penelitian ini melihat dampak penerapan Performance Related-Pay (PRP) terhadap performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani aduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) di DKI Jakarta. Aplikasi CRM merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Jakarta Smart City (JSC) untuk mempermudah ASN menangani aduan masyarakat. Penelitian ini menganalisis data panel jumlah rasio laporan aduan selesai di 267 kelurahan selama bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2019. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya kebijakan PRP, terjadi peningkatan tren jumlah rasio laporan selesai atau penanganan aduan di kelurahan-kelurahan rawan banjir sebesar 6,53% dengan tingkat signifikansi pada tingkat 1%. Selanjutnya, efek kebijakan PRP ditemukan positif namun lebih rendah pada saat kelurahan rawan banjir berada di dekat daerah aliran sungai dibandingkan dengan kelurahan rawan banjir yang tidak berada di dekat daerah aliran sungai. Temuan penelitian ini mendukung literatur yang menjelaskan bahwa PRP akan memotivasi pemberi layanan publik dalam meningkatkan performa mereka.

---

This research views the effect of Performance Related-Pay (PRP) policy towards civil servants performance on handling citizen complaints through the Citizen Relation Management (CRM) application in DKI Jakarta. CRM application developed and managed by Jakarta Smart City (JSC) for civil servants to effectively handle public complaints. This research analyzes panel data on total ratio data of complaint reports solved in 267 urban villages from January 2016 to December 2019. By using the difference-in-differences (DID) approach, the findings of this research show that after implementing the PRP policy, there was a 6,53% increase in the trend of solving the complaints in urban villages that are prone to flooding with a significance level of 1%. Furthermore, the effect of the PRP policy was shown to be lower on urban villages that are located close by the river, compared to the urban villages that are located far from the river.  The findings of this research support previous literature studies, that found PRP motivates civil servants to increase their work performance.

 

"

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"ABSTRAKTata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini menjadi tuntutan yang berkembang dari masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal dengan e-government yang kemudian diatur dalam peraturan presiden RI sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pengembangan SPBE tersebut diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan strategis yang tepat agar manfaatnya betul-betul efektif dan mampu mendukung serta meningkatkan kinerja pemerintah di tengah berbagai kebijakan yang menuntut efisiensi dan transparansi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon menggunakan metodologi Peppard dan Ward dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain Analysis dan SWOT untuk menghasilkan usulan rancangan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, sehingga pengembangan SI/TI bukan lagi sebagai cost center tetapi diposisikan sebagai pemungkin (enabler) yang memberikan nilai dan manfaat (value center) bagi organisasi dan pemerintah daerah. Dengan adanya PSSI ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

---

ABSTRACTGood governance today is a growing demand from the community. The government as a public servant has an obligation to realize the expectations of the community. One form of government efforts to improve service to the community and realize good governance is by utilizing information technology in the process of administering government, known as e-government, which is then regulated in the presidential regulation of Indonesia as an Electronic-Based Government System. In developing the Electronic-Based Government System, it is necessary to have appropriate strategic planning and policies so that the benefits are truly effective and able to support and improve government performance amid policies that demand budget efficiency and transparency. This study aims to develop an Information System Strategic Planning for Regional Civil Service and Training Agency of Cirebon using the Peppard and Ward methodology by combining several analytical tools such as the Critical Success Factor, Value Chain Analysis and SWOT to produce strategic design proposals information system consisting of IS strategies, IT strategies, and IS / IT management strategies, so that the development of IS / IT is no longer a cost center but is positioned as an enabler that provides value and benefit to organizations and local governments. With the information system strategic planning existence of , it is expected to be able to provide solutions to the problems faced by the organization in carrying out its business activities."

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga di wilayah Jabodetabek. Sebanyak 173 sampel yang digunakan bersumber dari Kementerian/Lembaga di Jabodetabek untuk melibatkan variasi yang representatif. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan sebagai alat analisis utama, dengan software Smart PLS sebagai instrumen pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ketika dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi. Temuan menarik pada penelitian ini adalah peran mediasi oleh kedua variabel mediator tersebut, yaitu kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi adalah sebagai full mediator. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa motivasi pelayanan publik pada karyawan sektor publik belum dapat berpengaruh secara positif atau berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja.

---

This study examines the influence of public service motivation on job satisfaction, mediated by person-organizational fit and organizational commitment among civil servants of Ministry/Agency in Jabodetabek. A total of 173 samples were obtained from Ministries/Agencies in Jabodetabek to ensure representative variation. The Structural Equation Modeling (SEM) method is used as the main analysis tool, with Smart PLS software as the data processing instrument. The research findings indicate that public service motivation has a significant positive effect on job satisfaction when mediated by person-organization fit and organizational commitment. An interesting aspect of this study is the mediating role of the two mediator variables, person-organization fit and organizational commitment, as full mediators. Additionally, this study unable to provide evidence that public service motivation among public sector employees has a directly positive impact on job satisfaction."

"Setelah berakhirnya rezim orde baru membuat sistem pemerintahan bergeser menuju arah New Public Management (NPM). Seiring dengan implementasi NPM, pemerintah harus merancang dan mengelola organisasi termasuk ASN sebagai pelaku reformasi birokrasi. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan regulasi dan kebijakan tentang pengembangan kompetensi ASN untuk mendorong pegawai yang unggul dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Namun seringkali tujuan organisasi berbeda dengan kepentingan pegawai. Sehingga penting untuk mendengarkan suara-suara pegawai dalam memaknai pengembangan kompetensi. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif pegawai dalam menerima pengembangan kompetensi dan bagaimana peran pemimpin dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan mewawancarai 13 pegawai sektor publik yang diawali dengan survei eksplanatori dalam pemilihan informan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan seringkali pengembangan kompetensi dikaitkan dengan pemenuhan kesejahteraan secara finansial. Selain itu makna lain yang menggambarkan pengembangan kompetensi masih terpinggirkan oleh prioritas lainnya. Implikasi praktisnya adalah pemerintah masih perlu mengkaji ulang kebijakan pengembangan kompetensi sehingga dalam praktiknya dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.

---

After the end of the New Order regime, the government system shifted towards New Public Management (NPM). Along with implementing NPM, the government must design and manage organizations including ASN as agents of bureaucratic reform. Therefore, the government enforces regulations and policies regarding the development of ASN competencies to encourage superior employees in order to achieve organizational goals. However, organizational goals often differ from employee interests. So it is important to listen to employee voices in interpreting competency development. This research explores employee perspectives in receiving competency development and the role of leaders in practice. Using qualitative methods and interviewing 13 public sector employees starting with an explanatory survey in selecting informants. The findings from this research show that competency development is often associated with achieving financial well-being. Apart from that, other meanings that describe competency development are still marginalized by other priorities. The practical implication is that the government still needs to review its competency development policy so that in practice it can be carried out in accordance with its function."

"Dinamika perubahan dunia yang semakin kompleks akibat kehadiran teknologi digital menuntut pemimpin untuk mengembangkan kompetensinya agar mampu menavigasi transformasi digital di ruang lingkup pemerintahan. Hal ini juga terjadi kepada para kepala daerah karena mereka adalah kunci utama dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fenomena peningkatan indeks SPBE Kota Surakarta dari tahun 2021-2022 yang semula sebesar 2,75 menjadi 3,73 terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Walikota Surakarta yang baru. Keberhasilan penyelenggaraan transformasi digital memang tak terlepas dari peran kepemimpinan di mana pemimpin dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, salah satunya kemampuan kepemimpinan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepemimpinan digital yang diterapkan Gibran Rakabuming Raka di Pemerintahan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan sembilan narasumber yang terdiri dari beberapa perwakilan dari Pemerintah Kota Surakarta, pengamat politik, akademisi, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Gibran Rakabuming menjalankan kepemimpinan digital di sektor publik berdasarkan teori kepemimpinan digital sektor publik yang terdiri dari dimensi visi, strategi, tata kelola, manajemen talenta, dan kolaborasi. Selama masa kepemimpinannya, Gibran Rakabuming menonjolkan dorongan pembentukan inovasi digital, pelaksanaan kolaborasi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi antara dengan masyarakat.

---

The increasingly complex dynamics of world change due to digital technology require leaders to develop their competencies to navigate digital transformation in the government sphere. This also happens to regional heads because they are the primary key to achieving regional government performance. Digital transformation in the Indonesian government system is implemented through the Electronic Based Government System (SPBE). The phenomenon of increasing the Surakarta City SPBE index from 2021-2022, which was initially 2.75 to 3.73, occurred when Gibran Rakabuming Raka became the new Mayor of Surakarta. The success of implementing digital transformation must be connected to the leadership role, where leaders are required to improve their abilities, one of which is digital leadership abilities. This research aims to analyse the digital leadership implemented by Gibran Rakabuming Raka in the Surakarta City Government. This research uses a post-positivism approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and secondary data. In-depth interviews were conducted with nine sources, including representatives from the Surakarta City Government, political observers, academics, and the public. Based on the research results, Gibran Rakabuming exercises digital leadership in the public sector based on the public sector digital leadership theory, which consists of vision, strategy, governance, talent management and collaboration. During his leadership, Gibran Rakabuming emphasised the encouragement of creating digital innovation, implementing collaboration with the private sector, and using social media to communicate with the community."

"Pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengembangan e-government di Indonesia dapat didukung dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet, sehingga saat program pemerintah dilaksanakan dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan digital masyarakat Banyumas pada layanan OSS-RBA menggunakan konsep citizen e-readiness untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat, pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei, teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam kepada enam narasumber. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kesiapan pada kategori sedang dengan 95%. Mayoritas responden berada pada tingkat kesiapan “sedang” dikarenakan masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi pada layanan OSS-RBA.

---

Business licensing services through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) are listed in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. The development of e-government in Indonesia can be supported by people who have the ability to access the internet, so that when government programmes are implemented, they can be directly utilised by the community. This study aims to analyse the level of digital readiness of the Banyumas community for OSS-RBA services using the concept of citizen e-readiness to measure the level of community readiness, this research approach uses quantitative with mix method data collection techniques. Quantitative data collection techniques were conducted through surveys, qualitative data collection techniques were conducted through in-depth interviews with six resource persons. The findings of this study show that respondents have readiness in the medium category with 95%. The majority of respondents are at a "mod erate" level of readiness because there are still some problems that occur in the OSS-RBA service."