Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi stunting pada anak mempunyai konsekuensi yang bersifat jangka panjang bagi penderitanya. Menyadari hal itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan aksi konvergensi stunting yang memastikan kerjasama dan komitmen dari berbagai tingkatan dan sektor pemerintahan dalam upaya penanganan stunting. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Kota Depok mengalami sejumlah masalah terkait dengan desain kebijakan untuk kebijakan aksi konvergensi stunting ini mulai dari pemahaman masalah yang berasal dari data yang tidak mencukupi, tidak terkaitnya pelaksanaan kebijakan dengan siklus perencanaan tahunan mereka, serta kondisi pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan aksi konvergensi stunting pada Kota Depok. Penelitian ini mengacu kepada teori elemen desain kebijakan Thomas A. Birkland (2015). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai masalah dalam setiap dimensi elemen desain kebijakan mulai dari dimensi tujuan karena memandang masalah stunting sebagai masalah ringan, dimensi model kausal karena tidak berjalan optimalnya penyelarasan tujuan dan prioritas, dimensi alat kebijakan karena tidak terpenuhinya kelayakan administrasi, dimensi target kebijakan karena pandangan stunting sebagai beban kerja tambahan, serta dimensi implementasi kebijakan karena sejumlah masalah seperti masalah pengumpulan data stunting dan beberapa masalah yang diakibatkan oleh kondisi pandemi. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diberikan ialah supaya Kota Depok dapat melaksanakan sosialisasi internal, membuat komitmen resmi, menambah kualitas dan kuantitas pelaksana kebijakan, memprioritaskan penggunaan DAK, melibatkan akademisi, melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi, dan memastikan data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi realita.

---

The condition of stunting in children has long-term consequences for the sufferer. Realizing this, the Government of Indonesia issued a stunting convergence action policy that ensures cooperation and commitment from various levels and sectors of government in efforts to tackle stunting. In implementing this policy, the City of Depok experienced a number of problems related to the policy design for this stunting convergence action policy, starting from understanding the problem stemming from insufficient data, the unrelated implementation of the policy with their annual planning cycle, as well as the condition of the COVID-19 pandemic. This study aims to describe the design of stunting convergence action policies in Depok City. This research refers to the theory of policy design elements of Thomas A. Birkland (2015). The approach in this study uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the city of Depok has problems in every dimension of policy design elements starting from the objective dimension because it views the stunting problem as a minor problem, the causal model dimension because the alignment of goals and priorities does not run optimally, the policy tool dimension due to non-fulfillment of administrative feasibility, the policy target dimension because of the view of stunting as an additional workload, as well as the dimensions of policy implementation due to a number of problems such as the problem of collecting stunting data and several problems caused by pandemic conditions. Based on these results, the suggestions given are that the City of Depok can carry out internal socialization, make official commitments, increase the quality and quantity of policy implementers, prioritize the use of DAK, involve academics, carry out planning by taking into account the pandemic conditions, and ensure that the data used can describe real conditions.

"

"Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting yang harus ada di setiap wilayah perkotaan. Manfaat yang didapat dari adanya RTH adalah sebagai paru-paru kota yang berfungsi untuk area resapan air, menjaga keseimbangan tanah, dan menjadi sirkulasi udara. Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu wilayah yang dinilai masih kurang dalam penyediaan RTH, membuat strategi kebijakan dengan membangun Alun-alun kota dan taman pada setiap kelurahan. Namun, dalam implementasinya pembangunan Alun-alun tidak sesuai dengan konsep RTH karena lebih banyak lahan terbangun untuk sejumlah fasilitas dibandingkan dengan proporsi area terbuka hijau. Dengan begitu, perlu adanya pengukuran efektivitas pada implementasi kebijakan RTH di Kota Depok terutama pada pengembangan Alun-alun. Penelitian ini menggunakan metode post positivist, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah menjadi narasi yang deskriptif. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang masih kurang efektif, di mana tingkat kepentingan kelompok sasaran dan pemanfaatan tata ruang menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Alun-alun kota. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan indikator tersebut tidak efektif di antaranya kurang partisipasi masyarakat, kurang sumber daya, dan adanya konflik kepentingan antar pelaksana. Oleh karena itu, pengembangan Alun-alun sebagai instrumen kebijakan ruang terbuka hijau dapat dikatakan masih kurang efektif sehingga perlu adanya penambahan ruang atau Alun-alun untuk memenuhi kebutuhan RTH di Kota Depok.

---

Green open space is one of the essential elements that must exist in every urban area. The benefits derived from the existence of green open space are as the lungs of the city which function as water catchment area, maintain soil balance, and become air circulation. The City Government of Depok, as one of the areas considered to need improvement in the provision of green open space, has made a policy strategy by building city squares and parks in each village. However, in practice, the development of the Alun-Alun is different from the space concept because there is more built-up land for several facilities compared to the proportion of green open areas. Thus, this research aims to analyze the effectiveness of the development of the town square as an instrument of green open space policy in the city of Depok. The research uses a post-positivist method where data is collected through interviews and observations, which are then processed into descriptive narratives. The results show that some indicators still need to be improved, where the level of interest of the target group and spatial use is a problem in implementing green open space policies in town squares. Several factors cause these indicators to be ineffective, including lack of community participation, lack of resources, and conflict of interest between executors. Therefore, the development of the Alun-Alun as an instrument of green open space policy is still ineffective, so there is a need for additional space or Alun-Alun to meet the needs of green open space in Depok City."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Independent variabel adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, sedangkan dependent variabel adalah implementasi kebijakan.Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi. Hubungan variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan memiliki tingkat keeratan yang kuat.

---

This research is to analyse the connections of communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure, influence the implementation of public asset management in Tangerang City. Model of Analyses for this research was adopted from Edward III Theory, but not completely.The research is descriptive with positivism approach, and quantitative analysis. The dependent variables are communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure. The independent variable is the implementation of public policy. The data for this research were collected by survey, interview and documentation study. The result showed that there is a strong connection between resources and the implementation of asset management policy."

"Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagai salah satu bagian dari Kota Depok mengalami perkembangan permukiman yang besar menjadikan ketertarikan pedagang sayur keliling melakukan usaha di Kecamatan Sukmajaya. Pedagang sayur keliling berpindah dari pasar ke permukiman dan sebagian besar berada di perkotaan sering sekali mendirikan titik pemberhentian di tempat umum untuk menarik interaksi dengan konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan berdagang, alat fisik yang digunakan pedagang sayur keliling beragam seperti gerobak, motor, hingga mobil bak terbuka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis spasial. Pengolahan data penelitian menggunakan crosstab pada hasil wawancara. Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik aktivitas pedagang sayur keliling menujukkan perbedaan lokasi berhenti dan rute perjalanan pada jenis pedagang besar dan jenis pedagang tidak besar. Pola spasial yang diperoleh mengkaitkan karakteristik aktivitas pedagang sayur dengan area layanan pedagang selama berdagang yaitu, jenis permukiman teratur dan tidak teratur. Pedagang sayur keliling menunjukkan dominasi karakteristik aktivitas pedagang selama berdagang berada di area layanan permukiman teratur.

---

Sukmajaya District, Depok City, as one part of Depok City, is experiencing large residential development, making itinerant vegetable traders interested in doing business in Sukmajaya District. Itinerant vegetable traders move from markets to residential areas and are mostly located in urban areas, often setting up stopping points in public places to attract interaction with consumers. In carrying out trading activities, the physical equipment used by mobile vegetable traders varies, such as carts, motorbikes, and even pickup trucks. This research uses qualitative methods with descriptive analysis and spatial analysis. Processing research data using crosstabs on interview results. The research results prove that the characteristics of mobile vegetable traders' activities show differences in stopping locations and travel routes for large and non-large traders. The spatial patterns obtained link the characteristics of vegetable traders' activities with the traders' service areas during trading, namely, regular and irregular settlement types. Itinerant vegetable traders show the dominant characteristics of trader activity as long as they trade in regular residential service areas."

"Analisis pola spasial harga tanah diperlukan untuk identifikasi bentuk pola harga tanah secara spasial dan zona nilai tanah imajiner. Penelitian ini menggunakan metode indeks Global Moran?s I, regresi maximum likelihood spasial lag dan spasial error serta Moran?s Scatterplot untuk mengidentifikasi pola dan faktor spasial yang memengaruhi harga tanah pasar dan NJOP. Pola spasial harga tanah pasar dan NJOP teridentifikasi memiliki pola sistematik atau mengelompok. Model spasial lag lebih menjelaskan variasi harga tanah pasar sedangkan model spasial error lebih menjelaskan variasi harga tanah NJOP, koefisien lag ρ (rho) 19,62% dan λ (lambda) 20,31% belum cukup kuat dalam menunjukkan pengaruh spatial dependence.

---

Spatial pattern analysis of land prices is needed to identify the form of the spatial pattern of land prices and imaginary land values zone. This study uses index Global Moran's I, regression maximum likelihood spatial lag and spatial error, Moran's Scatterplot to identify the spatial pattern and factors of land prices in the market and tax. The spatial pattern of land prices in the market and tax has identified systematic pattern or clustered, spatial lag models better explain the variation of land price in the market while the spatial error models better explain the variation of tax value, lag coefficient ρ(rho) 19.62% and λ(lambda) 20.31% has not been strong enough to show the effect of spatial dependence."

"Prophetic merupakan suatu sifat yang berkenaan dengan kenabian. Kota Depok memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Toponomi kata “Depok” berasal dari kata “padepokan” yang berarti tempat tinggal pandita atau tempat “bersemedi”. Depok merupakan salah satu kota yang dimaknai sebagai ruang transit, edukasi, lingkungan, serta ruang bertapa (spiritual). Sehingga dapat digali dimana saja tempat-tempat prophetic yang terdapat di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik tempat prophetic di Kota Depok dan menganalisis pola keruangan spektrum prophetic di Kota Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan kunci dan masyarakat sekitar serta observasi di tempat prophetic Kota Depok. Data diolah dengan metode skoring untuk penempatan spektrum prophetic. Proses analisis dilakukan dengan analisis spasial dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, wilayah yang memiliki tempat prophetic paling terang terbanyak berada di Kecamatan Pancoran Mas. Sebagian besar tokoh prophetic dalam menyebarkan agama di Kota Depok mengikuti alur sungai, terutama pada tokoh prophetic masa abad 13-16 karena orientasi akses lingkungan pada saat itu melalui sungai.

---

Prophetic is an attribute related to prophethood or sacredness. Depok city has a rich history and culture. Toponomy of the word "Depok" comes from the word "padepokan" which means the place where the priests live or the place "to meditate". Depok is a city that is defined as a transit space, education, environment, and ascetic space (spiritual). So that it can be dug up anywhere prophetic places in Depok City. This study was conducted to analyze the sense of the prophetic place in Depok City and to analyze the spatial prophetic spectrum in Depok City. Data was collected through interviews with key informants and the local communities and then observations at the prophetic place in Depok City. The data is processed by scoring method for the placement of the prophetic spectrum. The analysis process is carried out by spatial analysis and kualitative analysis. Based on the results of the analysis obtained, the area that has the lighter prophetic place is in the Pancoran Mas sub-district. Most of the prophetic figures in spreading religion in the city of Depok follow the river flow, especially for prophetic figures in the 13-16 centuries because of the orientation of environmental access at that time through rivers."

"Penelitian ini mengkaji tentang analisis network governance pada implementasi kebijakan 3 in 1 dalam mengatasi polusi udara di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan 3 dimensi oleh Mu & de Jong (2016) yang terdiri dari dealing with substantive complexity (Berurusan dengan Kompleksitas Substantif), dealing with strategic uncertainty (Menghadapi ketidakpastian Strategis), dan dealing with institutional deficiency (Mengatasi Kekurangan Kelembagaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan melibatkan 6 informan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance pada Implementasi Kebijakan 3 In 1 Dalam Mengatasi Polusi Udara Di Kota Depok belum sepenuhnya optimal sesuai kerangka network governace dari Mu & de Jong (2016) karena terdapat empat indikator yang belum terpenuhi. Keempat indikator tersebut adalah Saling Mengakui antar Aktor yang Terlibat, Sadar Persepsi yang Beragam, Kepentingan, dan Tujuan, Mengubah Aturan Kelembagaan, dan Membangun Kepercayaan.

---

This study examines the network governance analysis on the implementation of the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City. This research uses three dimensions of the network governance theory by Mu & de Jong (2016) consisting of dealing with substantive complexity, dealing with strategic uncertainty, and dealing with institutional deficiency. This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 6 informants as primary data sources and literature review from previous research, and current news as secondary data sources. The research results indicate that the implementation of network governance in the 3 in 1 policy to addres air pollution in Depok City has not yet fully been optimally executed according to the network governance framework by Mu & de Jong (2016) as four indicators have not been met. These four indicators are mutual recognition among involved actors, awarnaess of diverse perceptions, interest, and goals, institutional rule changes, and trust building."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mengalami beragam kesulitan untuk dapat bertahan dan berkembang. Pemerintah kemudian menerbitkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai reformasi aspek kemudahan berusaha bagi UMK. Namun, implementasi peraturan tersebut masih memiliki beberapa hambatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model dari Winter (2012). Penggunaan teori ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan dari dua sudut perspektif yang berbeda: penyelenggara kebijakan dan kelompok target. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpoitivist. Data diperoleh dari wawancara mendalam sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok sudah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan hampir terpenuhinya tujuh belas indikator dari empat dimensi yang digunakan pada penelitian ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan, seperti: belum adanya kerja sama produktif untuk menigkatkan pemahaman UMK terhadap insentif pajak; rendahnya kesadaran pelaku UMK terhadap pelayanan bantuan hukum karena ketiadaan sosialisasi; persepsi UMK di Kota Depok yang cenderung negatif terhadap pelaporan pajak; dan penyalahgunaan pinjaman KUR untuk kepentingan non-usaha. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pelaporan pajak dan bantuan hukum perlu dilakukan dan dimasifkan. Mekanisme pengawasan atau pertanggungjawaban penggunaan KUR juga diperlukan untuk mencegah penyimpangan.

---

Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia experience various difficulties to survive and develop. The government then issued Job Creation Law which contains provisions regarding reform of aspects of ease of doing business for MSEs. However, the implementation of these regulations still has several obstacles. This research aims to explain the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City. This research uses integrated implementation model theory by Winter (2012). The use of this theory is intended to analyse policy implementation from two different perspectives: policy administrators and target groups. This study uses a postpositivist approach. Data were obtained from in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The research results show that the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City has been implemented quite optimally. This is shown by the almost complete fulfillment of seventeen indicators from the four dimensions used in this research. There are several things to note, such as: the absence of productive collaboration to improve MSEs' understanding of tax incentives; low awareness of MSEs regarding legal aid services due to lack of socialization; the perception of MSEs in Depok City which tends to be negative towards tax reporting; and misuse of KUR loans for non-business purposes. Therefore, socialization regarding tax reporting and legal assistance needs to be carried out and accelerated. Monitoring or accountability mechanisms for the use of KUR are also needed to prevent a misuse."

"This study explores the idea of spatial presence that breaks bodily limitation in an immersive virtual environment. Spatial presence refers to the possibilities of body to conduct activities and moves in space, which is shaped by the way the body inhabits the space. Spatial presence is constructed by embodiment in the idea of limit, as a way of virtually experiencing vast possibilities that are difficult to achieve in reality. Virtual narrative contributes to breaking the bodily limitation through the possibilities of transformation of identity, role, and spatial-temporal manipulation of the body in spatiotemporality. This study investigates the immersive virtual experience of To the Moon (2018) by Laurie Anderson and Hsin-Chien Huang and explores how its narratives are able to construct the spatial presence of the body that breaks the limit. This study argues that spatial presence can be dynamically constructed through the interplay between body, environment, and virtual narratives leading to the breakthrough of the body breaking limit. Evidently, the way the body is able to shift its role and identity fluidly to adapt to its environmental surroundings signifies a sense of breaking limitations through relations between virtual narrative, body, and environment.

---

Studi ini mengeksplorasi gagasan spatial presence yang melampaui ketebatasan tubuh dalam lingkungan virtual yang imersif. Spatial presence merujuk pada kemungkinan tubuh untuk melakukan aktivitas dan bergerak di dalam ruang, yang dibentuk cara tubuh menghuni ruang tersebut. Spatial presence dikonstruksi oleh perwujudan terhadap limitasi, sebagai cara virtual untuk mengalami berbagai kemungkinan yang luas dan sulit dicapai dalam kenyataan. Narasi virtual berkontribusi dalam melampaui keerbatasan tubuh melalui kemungkinan-kemungkinan transformasi identitas, peran, dan manipulasi spatial-temporal tubuh dalam spasiotemporalitas. Studi ini menyelidiki pengalaman virtual imersif pada To the Moon (2018) oleh Laurie Anderson dan Hsin-Chien Huang dan bagaimana narasinya mampu mengkonstruksi spatial presence pada tubuh yang melampaui batas. Studi ini berargumen bahwa spatial presence dapat dikonstruksi secara dinamis melalui interaksi antara tubuh, lingkungan, dan narasi virtual yang berujung pada terobosan body breaking limit. Terbukti, bagaimana tubuh mampu menggeser peran dan identitasnya secara tidak tetap untuk beradaptasi dengan lingkungannya menandakan adanya rasa melampaui batas melalui hubungan narasi virtual, tubuh, dan lingkungan."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."