Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu kriteria yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara paradigma hukum, asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif dengan realitanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penentuan kompetensi relatif permohonan praperadilan berdasarkan pada ruang lingkup kewenangan dan tujuan dari lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga penentuan kompetensi relatif ini berdasarkan pada tempat penyidik dan penuntut umum melakukan kewenangannya yang termasuk dalam ruang lingkup objek pemeriksaan praperadilan. Penulis menyarankan dalam penelitian ini kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengenai acara pemeriksaan praperadilan, khususnya terkait dengan pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.

---

This thesis aims to analyze the determination of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. KUHAP and its derivative and extended regulations related to pretrial, both in government regulations, PERMA, as well as in the Constitutional Court Decision related to KUHAP does not regulate the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. The absence any criterion that can serve as a guide for to determine the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications has led to differences of opinion in determining them. This thesis uses a juridical-normative research method that aims to analyze the suitability of the legal paradigm, principles, and philosophical foundations of positive law with reality. Based on the research that has been done, the author conclude that the determination of the relative competence of pretrial applications must be based on the scope of authority and objectives of the pretrial institution as a form of horizontal supervision of the actions of investigators and public prosecutors in the preliminary examination stage, so that the determination of relative competence is based on the location of the investigator and the public prosecutor exercises his authority which is included in the scope of the object of pretrial examination. The author suggests in this study to the Supreme Court to issue a legal product in the form of a Supreme Court Regulation or PERMA regarding pretrial examination procedures, particularly related to the regulation of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. It aims to create legal certainty in determining the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan guna mencapai kepastian hukum. Dalam hukum waris, walaupun masih terjadi pruralisme hukum dalam pelaksanaan pembagian waris, namun tetap ada pemisahan yang telah diatur secara jelas berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam proses pembagian waris khususnya mengenai penetapan pembagian waris sehingga pelaksanaan pembagian waris harus dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa notaris memiliki kewenangan hak mewaris atasketurunan dari golongan tionghoa dan eropa dan dalam hal penetapan hak mewaris, notaris wajib berpedoman pada KUH Perdata sebagai pedoman pembagian waris. Surat keterangan mewaris merupakan kesepakatan pembagian waris oleh para ahli waris yang di tuangkan kedalam surat keterangan hak mewaris yang dibuat dihadapan notaris dengan disertai dengan pendapat hukum notaris. Dalam kasus waris, tidaklah tepat diajukan sebagai suatu permohonan sepihak. Untuk mengajukan persoalan waris ke pengadilan sebaiknya diajukan dalam bentuk gugatan sehingga pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan secara sepihak, maka pengadilan hanya memiliki kewenangandalam membubuhkan legalisasi atas pernyataan waris.

---

ABSTRACTThis study discusses the application for the determination of heirs without any dispute. Each state institution has authority and limits that are clearly regulated in the regulations that underlie the establishment of these institutions in government systems and community services. Likewise for notary institutions and judiciary institutions, have the authority to carry out their respective duties by not exceeding the authority that has been given in order to achieve legal certainty. In inheritance law, although legal pruralism still occurs in the implementation of inheritance distribution, there is still a clearly regulated separation relating to the authority of each institution in the process of inheritance distribution, especially regarding the determination of inheritance distribution so that the implementation of inheritance must be carried out by the competent institution to that. To answer this problem normative juridical legal research methods are used through literature study and analyzing secondary data through qualitative methods and analytical descriptive research types. The conclusion of this study shows that the notary has inheritance authority over descendants from Chinese and European groups and in the case ofdetermining inheritance rights, the notary is obliged to refer to the Civil Code as a guideline for the distribution of inheritance. Inheritance certificate is an agreement on the distribution of heirs by the heirs which is poured into a certificate of inheritance made before the notary accompanied by a notary's legal opinion. In the case of inheritance, it is not appropriate to submit it as a one-sided request. To submit an issue of inheritance to court, it should be submitted in the form of a lawsuit so that the court has the authority to issue a decision. Whereas if the application is submitted unilaterally, the court only has the authority to affix the legalization of the statement of inheritance."

"Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen akan menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Pengajuan upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak membatasi dasar hukum pengajuan upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri.

---

The decision issued by Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in order to resolve disputes between consumer and business entity will probably lead to disappointment for parties who lose. Objection submission of BPSK decision may be filed by the losing party to the district court. This research discussed legal basis of objection submission of BPSK decision to district court and consideration of the judge in deciding be based on PERMA Nomor 1 Tahun 2006. This research used juridical normative analytical methods in writing; library research and supported by interviews. The results of this research showed that PERMA Nomor 1 Tahun 2006 don?t limit the legal basis of the objection submission of BPSK decision to district court."

"[Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagai sarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objek dari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Objek tersebut kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Namun sebelum putusan MK tersebut diterbitkan, hakim pengadilan negeri Jakarta selatan sudah terlebih dahulu memperluas objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh sebab itu perlu untuk dikaji bagaimana hakim menafsirkan objek praperadilan yang telah diatur didalam KUHAP pada saat sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 21/PUUXII/ 2014.;Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee theperformance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarilyin the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) JoArticle 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity ofarrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, theConstitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination aspretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court ofJakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination asone of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation ofpretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and postConstitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014., Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee theperformance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarilyin the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) JoArticle 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity ofarrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, theConstitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination aspretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court ofJakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination asone of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation ofpretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and postConstitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014.]"

"[ABSTRAKAnak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah akan menciptakan pada status anak luar kawin bagi anak bersangkutan. Konsekuensi normatif dari status anak luar kawin membawa pada tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keadaan tersebut tentu menghilangkan hak-hak konstitusional anak. Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi jawaban bagi anak luar kawin untuk memperoleh kembali hak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi memfokuskan pada dua hal, yaitu perlindungan anak dan pertanggungjawaban ayah biologis melalui pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan oleh Pengadilan Negeri dalam menghadapi permasalahan anak luar kawin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, oleh beberapa Pengadilan Negeri yang dibahas dalam penulisan ini terlihat ketidakkonsistenan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan status keperdataan anak luar kawin. Sehingga, perlu adanya kejelasan tentang aturan dan prosedur yang mengatur tentang penetapan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut dari pihak pihak pengadilan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.ABSTRACTThe children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.;The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision., The children who borns from illegitimate marriage will create on the status of a child born out of wedlock. The normative consequence from that matter is there is no legal relationship between a child and his biological father. This condition surely remove the constitutional rights of child. The existence of Constitutional Court of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 become the answer for the child who born out of wedlock to reclaim their rights. The constitutional court decision focus on two things: child protection and the responsibility of the biological father through evidence. This constitutional court decision become a reference by district court in dealing with the problem of a child born out of wedlock. The result of this research concluded, by some district cout decision that analys in this reseach, that there is an incinsistencies judges decision in giving judicial consideration in concerned with the legal status of a child born out of wedlock. So, there should be a clarification on rules and procedures which regulates the biological father of the external marriage child from the court after the constitutional court decision.]"

"[Skripsi ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan putusan Pengadilan PajakNomor : Put-49837/PP/M.III/16/2013 dan putusan Nomor :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dan Kantor Pelayanan Pajak JakartaTanah Abang Dua atas Putusan Banding Pengadilan Pajak tersebut. Penelitian iniadalah penelitian hukum normatif empiris (legal normative empirical research).Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap bunyi pasal 43ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sertamelakukan amandemen terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, khusus nya terhadap ketentuan yang mengatur mengenaipengenaan sanksi terhadap wajib pajak sebagai akibat ditolaknya permohonanbanding wajib pajak oleh Pengadilan Pajak, supaya lebih memberikan rasakeadilan bagi wajib pajak., This undergraduate thesis discusses the implementation of the verdict of the TaxCourt Number : Put-49837/PP/M.III/16/2013 and verdict Number :Put.43537/PP/M.XVI/15/2013 and the execution carried out by the Tax OfficeKosambi and Tax Office Jakarta Tanah Abang Two over Appeal Verdict of theTax Court. This study is an empirical study of normative law (legal normativeempirical research). The results of the study suggested that the amendment to thearticle 43 paragraph (5) and (6) of Government Regulation Number 74 of 2011and amendment of Law of General Provisions and Tax Procedures, especialy tothe provisions governing the imposition of sanctions to tax payers as a result ofthe taxpayer's appeal rejected by the Tax Court, in order to better provide a senseof fairness for tax payers]"

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjadi jawaban atas dualisme pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung yang telah berlangsung sejak awal pembentukannya. Diputus inkonstitusionalnya norma hukum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan pembinaan atas aspek organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak untuk dialihkan secara bertahap dari Kementerian Keuangan ke bawah satu atap Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Skripsi ini membahas 3 (tiga) persoalan: i) perkembangan dan eksistensi lembaga peradilan pajak di Indonesia, ii) keberlakuan sistem pembinaan atas badan peradilan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap independensi kekuasaan kehakiman, dan iii) analisis penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Penelitian terhadap ketiga permasalahan tersebut dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan pendekatan yang terpadu untuk menjawab masing-masing persoalan. Hasil dari Penelitian ini dipaparkan pertama-tama secara deskriptif menyangkut uraian teoritis dan historis mengenai lembaga peradilan pajak dan sistem pembinaan badan peradilan di Indonesia, untuk selanjutnya bermuara pada analisis secara preskriptif untuk menjawab aspek-aspek penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak yang harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 berarti reformasi total Pengadilan Pajak, khususnya menyangkut aspek pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya.

---

The Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 serves as an answer to the dualism of the Tax Court guidance under the Ministry of Finance and the Supreme Court that has been going on since its establishment. The inconstitutionality of the legal norms in the provisions of Article 5 paragraph (2) of Law Number 14 Year 2002 on the Tax Court requires the guidance of the organizational, administrative, and financial aspects of the Tax Court to be transferred gradually from the Ministry of Finance to the Supreme Court no later than 31 December 2026. This thesis discusses 3 (three) issues: i) the development and existence of tax judicial institutions in Indonesia, ii) the applicability of the guidance system for judicial bodies in Indonesia and its influence on the independence of judicial power, and iii) analysis of the unification of the Tax Court's guidance under the Supreme Court. This research was conducted in a doctrinal manner by using an integrated approach to answer each issues. The results of this research are presented first descriptively concerning the theoretical and historical description of the tax court institution and the system of guidance of judicial bodies in Indonesia, to then lead towards a prescriptive analysis to answer the various aspects of the unification of the Tax Court guidance that must be followed up. The follow-up after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 means a total reform of the Tax Court, especially in regards of its organization, administration, and financial aspects."

"[ABSTRAKTerjadinya kasus perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2013/PTUN-BDG dimana terdapat gugatan pembatalan sertifikat pengganti membuka beberapa fakta bahwa telah terjadi beberapa permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, yaitu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah pertama kali yang menyebabkan sertifikat hak milik terbit tiga tahun setelah pemegang hak meninggal dunia, juga mengenai faktor-faktor mengapa sertifikat pengganti yang diterbitkan atas bidang tanah yang sama dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, penulis mengambil dari sisi pernyataan para pihak dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga pertimbangan hakim. Penulis juga membahas mengenai penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga dalam hal sertifikat pengganti tersebut dibatalkan. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa cacat administrasi dalam proses pendaftaran tanah yang telah terjadi tidak menyebabkan sertifikat tanah menjadi batal, karena proses pembatalan harus melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan proses penerbitan sertifikat pengganti harus melalui serangkaian pengecekan yang menyeluruh oleh pihak Kantor Pertanahan, tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian Badan Pertanahan Nasional dalam pengecekan, maka dapat terjadi akibat hukum yang dapat melibatkan pihak ketiga yang merasa dirugikan, dimana pihak ketiga dapat memilih alternatif penyelesaian dengan cara musyawarah, peradilan atau arbitrase.

---

ABSTRACTThe occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.;The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration., The occurrence of cases in Bandung State Administrative Court No. 50 / G / 2013 / PTUN-BDG where there is a replacement certificate lawsuit have unfold some facts that there have been some legal issues which the issues have been brought up as the main issues which are to determine the factors that occur in the process first land registration that causes property certificate issued three years after the rights holder dies, also of the factors why the replacement certificate issued on the same plot was canceled by the State Administrative Court judge, the author took from the statements of the parties and the evidence are presented in the trial judge also considered. The author also discusses the settlement can be reached by a third party in the event of a replacement certificate is canceled. Based on the analysis we concluded that the defect in the administration of land registration process that has occurred does not cause the land certificate is void, because the process of cancellation must go through a lawsuit in State Administrative Court, while the issuance of a replacement certificate must go through a series of thorough checks by the Land Office, non-fulfillment of the precautionary principle in the National Land Agency while checking process which can lead to legal consequences may involve third parties who feel aggrieved, in which a third party may choose an alternative solution by means of deliberation, a court or arbitration.]"

"Tesis ini membahas tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dalam praktek praperadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan metode deduktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penafsiran yang berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi telah berkembang yaitu tidak terbatas pada saksi korban yang menderita kerugian secara langsung akibat dari suatu perbuatan pidana, tetapi telah mencakup juga pelapor dan kelompok individu atau masyarakat yang menderita kerugian secara tidak langsung sebagai akibat adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan hak-hak sosial dan ekonomi mereka dilanggar. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemberantasan korupsi, maka sebaiknya hak masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

---

The thesis discusses who is referred to as the third party that can appeal to the pretrial hearing towards the cessation of the investigation or the prosecution of the corruption criminal acts in pretrial hearing practice. The research method used in this writing is normative law research, which is research conducted towards the laws and regulations, law literature, and doctrines related to the cessation of the investigation and the cessation of the prosecution of the corruption criminal act cases. The data obtained later will be managed qualitatively with a deductive method.

The research results conclude that the interpretation developing according to the doctrines and jurisprudence about the understanding of the third party concerned in the pretrial hearing towards the cessation of the investigation or the cessation of the prosecution of the corruption criminal act cases which have developed is not limited to the victim witness suffering from losses directly due to a criminal act but also includes the reporters and a group of individuals and society suffering from losses indirectly as a result of the corruption criminal acts causing their social and economic rights to be violated. To guarantee that there is a certainty of law and to fulfill the justice in the society in supervising the corruption combat process, the society's rights as the third party concerned who can appeal to the pretrial hearing towards the cessation of the investigation or the cessation of the prosecution of the corruption criminal acts are governed in the law about corruption criminal acts."