Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Awal pemerintah Orde Baru di Indonesia dihadapkan pada masalah keterpurukan ekonomi, persebaran penduduk dan ketidakmerataan pembangunan. Pemerintah berupaya memulihkan keadaan dan melakukan percepatan pembangunan. Berbagai kebijakan dituangkan melalui GBHN dan Pelita. Kebijakan transmigrasi mendapat perhatian serius dan diunggulkan. Presiden Soeharto pernah menyebut transmigrasi sebagai perpindahan terbesar dewasa ini di dunia. Sebelumnya, Presiden Soekarno menyatakan, transmigrasi sebagai soal mati-hidup bangsa Indonesia. Disertasi ini membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan informasi dalam rangka menyukseskan program transmigrasi, kurun waktu 1976 hingga 1983. Bagaimana Pemerintah Orde Baru merumuskan kebijakan informasi transmigrasi, faktor pendorong dan kendala dalam implementasi kebijakan informasi dan sejauh mana keberhasilan strategi dan pengorganisasian informasi transmigrasi dapat menumbuhkan animo, motivasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bertransmigrasi? Transmigrasi masyarakat Wonogiri yang dipindahkan secara “bedol desa” yaitu pemindahan seluruh komunitas (masyarakat) desa ke tempat lain memang bukan yang pertama di Indonesia. Tapi transmigrasi ini memiliki karakteristiknya tersendiri karena merupakan “bedol desa” yang terbesar dalam sejarah transmigrasi di Indonesia yang diselenggarakan dalam waktu singkat dengan anggaran dana melimpah dan hampir sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Pusat. Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan ilmu informasi dan komunikasi budaya. Sumber sejarah yang digunakan berupa arsip, artikel surat kabar, wawancara dan sumber sekunder lainnya. Program transmigrasi “bedol desa” masyarakat Wonogiri ini dapat dikatagorikan berhasil dalam menciptakan masyarakat baru menuju sejahtera. Kontribusi disertasi ini secara teoritis dan praktis adalah ditemukannya penerapan model baru dalam penyelenggaraan program transmigrasi, “Pola Sitiung” yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan penyelenggaraan yang secara intensif menerapkan kebijakan informasi dalam berbagai bentuk dan strategi penerangan secara intensif, koordinatif dan telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Wonogiri.

---

At the beginning of the New Order in power, Indonesia was faced with a state of economic downturn, problems with population distribution and inequality in development. The government is trying to restore the situation and accelerate development. Various policies are outlined through the GBHN and Pelita. The transmigration policy received serious attention and was favored. President Soeharto once called transmigration the biggest movement in the world today. Previously, President Soekarno stated that transmigration was a matter of life and death for the Indonesian people. This dissertation discusses how the implementation of information policy in the context of the success of the transmigration program, from 1976 to 1983. How the New Order Government formulated a transmigration information policy, the driving factors and obstacles in implementing information policy and the extent to which the success of the strategy and organization of transmigration information can foster interest, motivation and encourage community participation to transmigrate? The transmigration of the Wonogiri people who were moved “bedol desa” namely the transfer of the entire village community (community) to another place was indeed not the first in Indonesia. But this transmigration has its own characteristics because it is the largest village bedol in the history of transmigration in Indonesia, which was carried out in a short time with an abundant budget and almost completely controlled by the Central Government. This dissertation research uses an information science and cultural communication approach. Historical sources used in the form of archives, newspapers, interviews and other secondary sources. This transmigration program is categorized as successful in creating a new society towards prosperity. The theoretical and practical contribution of this dissertation is the discovery of the application of a new model in the implementation of the transmigration program, the “Sitiung Pattern” which intensively applies information policies in various forms and information strategies intensively, coordinating and has been adapted to the cultural values ​​and character of the Wonogiri community."

"Regions transmigratin areas that have been developed in all corners of Indonesia (outside Java and Bali ) ."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pelaksanaan program transmigrasi bedol desa dari Wonogiri ke Sawahlunto/Sijunjung tahun 1976-1994. Fokus dalam penulisan ini adalah pada kehidupan sosio-ekonomi transmigran Wonogiri di Sawahlunto/Sijunjung. Pada tahun 1976, pemerintah melaksanakan program transmigrasi pada daerah Wonogiri karena akan dibangun Waduk Gajah Mungkur. Pembangunan waduk ini menyebabkan 3.200 kepala keluarga harus dipindahkan ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Program transmigrasi ini adalah program transmigrasi pertama di Indonesia yang menggabungkan konsep resettlement dan konsep pola terpadu. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan program transmigrasi telah berdampak pada perbaikan kehidupan sosio-ekonomi transmigran pada daerah Sawahlunto/Sijunjung.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of Transmigrasi Bedol Desa program from Wonogiri to Sawahlunto/Sijunjung from the year of 1976 until 1994. This writing focuses on the sosioeconomic life of transmigran from Wonogiri in Sawahlunto/Sijunjung. In 1976, the government implemented the transmigrasi program to the area of Wonogiri because Gajah Mungkur Reservoir was about to be built. The building process of this reservoir resulted in the migration of 3.200 families to Sawahlunto/Sijunjung. This program is the first transmigrasi program in Indonesia which combines the concepts of resettlement and pola terpadu. This research uses historical methods, which are heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Based on data acquired, the implementation of transmigrasi program has affected the improvement of sosioeconomic life of the transmigran in Sawahlunto/Sijunjung."

"ABSTRAKKinerja aparat pajak memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar penerimaan diperoleh dari pajak. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 misalnya, Pajak menyumbang sejumlah Rp. 304,1 triliun. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan human ware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tesis ini akan mengkaji bagaimana pengaruh sistem teknologi informasi dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori reorganisasi, teori penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan (e-government) dan teori produktivitas kerja. Masing-masing teori tersebut kemudian diturunkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini merupakan riset deskriplif yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pasar atau entitas ekonomi tertentu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat terukur dan spesifik pada variabel-variabel yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang dikumpulkan diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak, dimana kuesioner tersebut berisi indikator-indikator operasionalisasi variabel-variabel yang diteliti.Kesimpulan sebagai intisari dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa penerapan sistem teknologi informasi atau pelaksanaan reorganisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Sedangkan penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan:1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi belum memberikan pengaruh sebesar pelaksanaan reorganisasi, maka direkomendasikan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan sistem teknologi informasi tersebut. Perhatian yang lebih besar tersebut dapat berupa sosialisasi pada Wajib Pajak untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya melalui teknologi informasi yang disediakan. Selain kepada Wajib Pajak, sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan kepada aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas aparat pajak dengan lebih baik.2. Berdasarkan hasil penelitian ini di mana variabel penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi mampu menjelaskan 63% variansi produktivitas aparat pajak. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru sebagian dan belum lengkap, maka secara akademis direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Dengan peningkatan produktivitas kerja aparat pajak, maka target penerimaan pajak dapat diharapkan semakin meningkat.

---

ABSTRACTThe performance of tax officer apparatus has significant role on national development. In recent years, most of the state income comes from tax. For State Budget of Income and Expenditure in 2005, tax contributes Rp. 304.1 trillion. Programs and activities in the frame of tax reformation and modernization are applied comprehensively, which includes aspects of software, hardware, and human ware. Included in the software reformation is the improvement of structure of organization and institution; and also consummation and simplification of operational system (from introduction to distribution of information of tax, assessment, payment, service, to monitoring) to be more effective and efficient. The whole operation is based on information technology and supported by operational cooperation with other government institution. Based on that background, this thesis will explore the influence of information technology system and improvement of structure of organization and institution applied by Directorate General of Tax concurrently on productivity of tax apparatus.This research is examined using theory of reorganization, theory of information technology application in the state institution (e-government), and theory of productivity of work. Each theory then breaks down into research variable. This research is descriptive which is applied to describe the characteristic and function of certain market or economic entity. In this research, quantitative research is applied to measure variables identified before using statistical analysis to examine the influence of independent variables on dependent variable. To collect data survey is applied and questionnaires are distributed to selected respondents, who are taxpayer. In the questionnaire, there are several indicators to reflect variables of the research. The conclusion is that information technology or reorganization has significant influence on the raise of productivity of work of the apparatus."

"ABSTRAKMenurut Laporan Kinerja Tahun 2015, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri ternyata berada pada kategori Buruk. Melalui analisis akar permasalahan, diidentifikasi bahwa buruknya capaian IKU tersebut disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi tata kelola teknologi informasi. Dengan dilakukannya evaluasi tersebut, dapat diketahui keadaan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi untuk kemudian berdasarkan kondisi tersebut mengkonstruksi rekomendasi perbaikannya.Kerangka kerja COBIT 5 digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka acuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses teknologi informasi Kementerian Luar Negeri serta menyusun prioritasi dan rekomendasi perbaikan proses.Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) menghasilkan nilai rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0,7, dengan perincian 1 proses berada pada kapabilitas tingkat 2 (managed), 15 proses berada pada tingkat 1 (performed), dan 21 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Prioritasi melalui identifikasi pokok-pokok permasalahan (pain points) diperoleh 15 proses yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Rekomendasi perbaikan dibangun menggunakan panduan yang disediakan oleh COBIT 5 berupa aktivitas-aktivitas dan praktek terbaik untuk setiap proses teknologi informasi.

---

ABSTRACTAccording to 2015 Performance Reports, the Ministry of Foreign Affairs’ Key Performance Indicator (KPI): Percentage of the Implementation of Information Technology Master Plan performance falls into the poor category. Through root cause analysis, it is identified that the KPI’s poor performance is caused by the evaluation of information technology governance has never been performed. By performing such evaluation, the organization’s status of information technology governance can be determined, and then based on the position constructs the recommendations for improvements.COBIT 5 framework is used in this study as a frame of reference for assessing the capability level of the Ministry of Foreign Affairs’ information technology governance, prioritizing and constructing the recommendations for process improvement.The assessment of process capability using Process Assessment Model (PAM) generates an average rating of 0.7, where 1 process is at level 2 (managed), 15 processes are at level 1 (performed), and 21 processes are still at level 0 (incomplete). Prioritization using pain points yields 15 processes that are prioritized for improvements. The recommendations for improvements are constructed using the provided COBIT 5’s guidance, in the form of activities and best practices for each information technology process."

"Penelitian ini membahas tentang transformasi Gang PU, dari kawasan kriminalitas menjadi sentra industri di Bandar Lampung pada tahun 2000-2015. Bermula dari wilayah yang sepi dan rawan kriminalitas, kemudian pada tahun 2007 Gang PU, terletak di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjungkarang Barat diresmikan sebagai “Kawasan Sentra Industri Keripik” di Kota Bandar Lampung. Maka, penelitian ini ingin melihat perkembangannya hingga menjadi kawasan yang produktif dan dapat dijadikan sebagai referensi atau wawasan bagi wilayah lain dalam menjadikan kawasan yang lebih produktif. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang berisi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya dampak yang dihasilkan dari program transmigrasi di Lampung sejak awal mulanya pada tahun 1905 dan terus dilanjutkan pada pemerintahan setelahnya, kemudian tingginya tingkat kriminalitas, salah satunya adalah begal di Gang PU, dan peran para pedagang keripik yang mengubah Gang PU menjadi kawasan sentra industri.

---

This research discusses the transformation of Gang PU, from a crime-ridden area to an industrial center in Bandar Lampung between 2000 and 2015. Starting as a deserted and crime-prone area, in 2007 Gang PU, located in Segalamider Village, Tanjungkarang Barat District, was inaugurated as the "Crackers Industrial Center" in Bandar Lampung City. Therefore, this study aims to examine its development into a productive area and can be used as a reference or insight for other regions in making their areas more productive. This study uses a historical method that includes heuristics, verification, interpretation, and historiography. The key findings of this study are the impact of the transmigration program in Lampung since its inception in 1905 and continued by subsequent governments, the high level of crime, one of which is mugging in Gang PU, and the role of chip traders in turning Gang PU into an industrial center."

"ABSTRAKTata kelola teknologi informasi (TI) adalah perwujudan dari struktur dan peran, proses, serta mekanisme hubungan yang menjamin TI selaras dengan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai institusi pemerintah, tata kelola TI wajib dimiliki untuk menjadikan layanan yang diberikan terkelola dengan baik. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagiamana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Dalam visi BPJS Kesehatan disebutkan salah satu peran BPJS Kesehatan adalah menyiapkan sistem informasi yang handal untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan. Untuk itu, diperlukan tata kelola TI yang baik dalam pencapaian tujuan organisasi.Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi tata kelola TI BPJS Kesehatan berdasarkan kerangkan COBIT 5. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara serta survey dengan pihak terkait baik di tingkat Direksi dan General Manager mengenai tata kelola yang sudah dijalankan.Hasil yang diperoleh menggambarkan harapan manajemen terkait tata kelola TI dan tingkat kapabilitas tata kelola TI saat ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini tingkat kapabilitas dan rekomendasi peningkatan tata kelola TI BPJS Kesehatan sesuai yang diharapkan manajemen.

---

ABSTRACT

Information Technology Governance is embodiment of structure, role, processes and mechanism that ensures IT to align with organization to achieve their goals. As an institution of Government, IT Governance must have make the services provided is well managed. BPJS Kesehatan as the organizer of the health social security as regulated in UU No 24 Tahun 2011 about BPJS. In one of BPJS Kesehatan visions mentioned to provides reliable information system to support BPJS Kesehatan operational. Therefore required best IT governance to achieve organization goals.

In this study will be evaluated IT Governance BPJS Kesehatan based on COBIT 5 framework.The method used for collecting data is observation, interviews and surveys with parties concerned at the level of Directors and General Manager about the governance that has been executing.

The result represent management?s expectations to IT Governance and the level of IT governance capabilities today that further serve as basic for improvement IT Governance."

"Di era teknologi informasi ini, peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam menggunakan komputer di setiap organisasi harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tarakan merupakan salah satu organisasi publik yang bergerak dibidang kemanusiaan. Kondisi yang ada saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) PMI Kota Tarakan masih membutuhkan berbagai keterampilan dalam menggunakan komputer, khususnya terkait dengan aplikasi pengolah kata dan angka yang sederhana, terutama dalam membuat laporan dan berbagai jenis surat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diusulkan sebuah program pelatihan komputer untuk meningkatkan keterampilan SDM di PMI Kota Tarakan. Kegiatan dilakukan dengan metode training / pelatihan. Hasilnya, para peserta dapat mengikuti dengan baik setiap materi yang studi kasus yang diberikan. Bahkan, sebagian besar peserta berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin. Ini karena besarnya manfaat yang diterima oleh peserta melalui aktivitas pelatihan tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai dinamika dalam proses pelaksanaan program transmigrasi bedol desa korban Merapi dan dampaknya. Terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 1961 menjadi faktor utama yang mendorong dilaksanakannya program transmigrasi bedol desa. Transmigrasi dengan konsep bedol desa merupakan pemindahan penduduk yang meliputi seluruh penduduk desa beserta pejabat-pejabat pemerintah desa ke daerah transmigrasi. Dari peristiwa tersebut, program transmigrasi memindahkan penduduk dari beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ke wilayah Balau Kedaton, Lampung. Perpindahan penduduk tersebut menyebabkan wilayah Balau Kedaton yang semula jarang memiliki penduduk kemudian menjadi wilayah yang cukup padat penduduk. Dengan adanya program transmigrasi bedol desa yang dilakukan pada tahun 1961 juga terbukti berhasil karena mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga para transmigran danmampu memajukan wilayah Balau Kedaton melalui peningkatan sarana dan prasarana yang ada di wilayah Balau Kedaton. Penulisan skripsi ini menggunakan empat tahap metode sejarah untuk menjelaskan bagaimana transmigrasi bedol desa korban merapi dapat menimbulkan dampak bagi diri transmigran dan wilayah penempatan.

---

This thesis discusses the dynamics in the process of implementing the bedol desa transmigration program in the Merapi victims and its impact. The eruption of Mount Merapi in 1961 was the main factor that led to the implementation of thebedol desa transmigration program. Transmigration with the concept of bedol desa is the migration of residents from villages who are invited by the government officials to transmigration areas. From this incident, the program of population movement from several villages in Magelang District, Central Java to the Balau Kedaton area, Lampung. The displacement of the population caused the Balau Kedaton region which had a population to become a fairly densely populated area. With the existence of the bedol desa transmigration program carried out in 1961 it also proved successful in improving the family life of the transmigrants and was able to advance the Balau Kedaton area through the improvement of existing facilities and infrastructure in the Balau Kedaton area. This thesis uses historical methods to explain the transmigration of village bedol victims of Merapi can have an impact on transmigrants themselves and the placement area."