Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rapid Transit System merupakan angkutan umum jenis baru yang memiliki waktu terjadwal dan lajur khusus sehingga memiliki waktu lebih efisien dibandingkan angkutan umum jenis lainnya. Ini juga berarti bahwa waktu perjalanan lebih cepat daripada yang lain. Saat ini, sebagian besar komuter dari Bekasi menggunakan transportasi pribadi, karena kepraktisan dan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan dengan transportasi umum konvensional. Maka untuk melihat pengaruh waktu tempuh sistem rapid transit, waktu tempuh BRT dan LRT dibandingkan berdasarkan rute yang dipilih dari Summarecon Bekasi (Bekasi) ke Kawasan Dukuh Atas (Jakarta) dan rute yang sama untuk perjalanan yang dimulai dari Jakarta. Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan formulir survei dan alat pendukung. Setelah dilakukan pendataan maka dapat dihitung waktu tempuhnya sehingga diperoleh waktu tempuh BRT 71,49% lebih lama untuk rute Bekasi-Jakarta dan 56,27% lebih lama untuk rute Jakarta-Bekasi. Untuk kecepatan, Bekasi ke Jakarta lebih lambat 56,52%. Sedangkan untuk waktu tempuh LRT 32,25% lebih lama untuk rute Bekasi ke Jakarta dan 11,62% lebih lama untuk rute Bekasi ke Jakarta, kedua aspek tersebut dibandingkan dengan transportasi pribadi. Berdasarkan hipotesis statistik menggunakan analisis varians (ANOVA ), waktu tempuh sistem rapid transit tidak semuanya sama dengan nilai F perbandingan untuk BRT adalah 45,56 > 3,46 dan nilai F perbandingan untuk LRT adalah 58,807 > 5,32. Oleh karena itu, hipotesis alternatif terbukti, pengguna transportasi pribadi mana yang mungkin tidak mendukung penggunaan sistem angkutan cepat.

---

Rapid Transit System is a new type of public transportation where it has a scheduled time and a dedicated lane for it, making it more time efficient than other types of public transportation. This also means that the travel time is faster than others. Currently, most commuters from Bekasi are using private transportation, due to practicality and faster travel time compared to conventional public transportation. Hence to see the travel time impact by the rapid transit system, the travel time of BRT and LRT are compared based on the chosen route from Summarecon Bekasi (Bekasi) to Dukuh Atas Area (Jakarta) and the same route for the trip that started from Jakarta. The data than being collected using a survey form and supporting tools. After the data collection, the travel time can be calculated, resulting the BRT travel time is 71,49% longer for Bekasi to Jakarta route and 56,27% longer for Jakarta to Bekasi route. For the speed, it is 56,52% slower for Bekasi to Jakarta. Meanwhile, for the LRT travel time is 32,25% longer for Bekasi to Jakarta route and 11,62% longer for Bekasi to Jakarta route, both aspects is being compared with private transportation.Based on the statistical hypothesis using analysis of variance (ANOVA), the rapid transit system travel time are not all equal with the F value comparison for BRT is 45,56 > 3,46 and F value commparison for LRT is 58,807 > 5,32. Hence, the alternative hypothesis is proven, which private transportation user might not in favor of using the rapid transit system."

"Studi Surabaya Integrated Transport Network Planning (SITNP) memperkirakan bahwa pertumbuhan pengguna mobil pribadi sebesar 161% untuk periode 1995 - 2010. Karena tingginya pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi tersebut, maka diusulkan untuk melakukan restriksi kepada pengguna mobil pribadi yang salah satunya melalui road pricing. Dengan kebijakan tersebut diperkirakan akan terjadi perpindahan penumpang. Guna menampung perpindahan penumpang tersebut, maka akan dioperasikan Mass Rapid Transit (MRT) pada koridor Waru - Perak di Surabaya. Untuk mengetahui besamya perpindahan penumpang dari kendaraan pribadi dan angkutan umum saat ini ke MRT digunakan model Logit biner, dengan pendekatan abstract mode untuk pengembangan model utilitas. Untuk mengembangkan fungsi utilitas tersebut diperiukan data preferensi yang diperoleh dari hasil survei preferensi atau stated preference. Dengan model Logit tersebut akan dapat diperoleh nilai kemungkinan perpindahan penumpang dalam berbagai nilai beda waktu perjalanan dan berbagai nilai beda biaya perjalanan. Sedangkan dari fungsi utilitas yang dihasilkan akan didapatkan nilai waktu pengguna kendaraan pribadi (mobil pribadi dan sepeda motor) dan nilai waktu pengguna angkutan umum saat ini."

"Mengembangkan moda transportasi umum merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, hal ini bukanlah solusi yang instan. Agar moda transportasi umum dapat berkontribusi secara efektif dalam mengurangi kemacetan, harus terjadi peralihan moda yang signifikan dari kendaraan pribadi ke moda angkutan umum. Salah satu faktor yang berkorelasi dengan perpindahan moda adalah aksesibilitas. Studi ini mengeksplorasi pengaruh faktor aksesibilitas simpul transit terhadap peralihan moda perjalanan dari kendaraan pribadi ke moda transit. Dengan melakukan survei yang secara khusus menargetkan pengguna mobil dan sepeda motor pribadi yang tinggal dan melakukan perjalanan ke daerah tangkapan stasiun transit dan menganalisis faktor aksesibilitas transit yang dikategorikan sebagai by-transit dan to-transit untuk mengembangkan model keputusan beralih moda dengan metode Regresi Logistik Biner, studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana aksesibilitas simpul mempengaruhi keputusan perpindahan moda dari moda kendaraan pribadi ke moda transit. Hasil analisis model menunjukkan bahwa faktor-faktor aksesibilitas to-transit, yaitu fasilitas pejalan kaki, layanan pengumpan, halte angkutan umum, dan aksesibilitas by-transit berdampak pada keputusan perpindahan moda dengan tingkat signifikansi yang bervariasi. Temuan dari penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan operator angkutan umum dalam upaya mereka untuk mempromosikan perilaku perpindahan moda.

---

Developing public transit has been one of the strategies implemented by governments to alleviate traffic congestion. However, this is not an instantaneous solution. For public transit to contribute effectively to congestion relief, there should be a considerable number of trip-makers shifting from private vehicles to transit modes. One of the factors highly correlated to mode shift is accessibility. This study explores the influence of node accessibility factors on the travel mode shift from private to public transit modes. Introducing a survey specifically targeting car and motorcycle owners living in and commuting to transit station catchment areas and analysing both to-transit and by-transit accessibility factors, this study provides a better understanding of how node accessibility affects private-to-public transit mode shift decisions by developing a model using Binary Logistic Regression (BLR). Analyzing the model shows that factors of to-transit accessibility, namely pedestrian facilities, feeder services, ride-sharing shelters, and by-transit accessibility have an impact on mode shift decisions in varied significance. The findings of this study can aid policymakers and transit operators in their efforts to promote such shift behavior."

"Skripsi ini mengkaji tentang pengaruh aksesibilitas, biaya, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengguna layanan Mass Rapid Transit (MRT) selama masa pandemi di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian bivariat dengan menggunakan dua teori, yaitu teori kualitas pelayanan dan teori keputusan pengguna. Teori kualitas pelayanan menggunakan lima dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Lalu untuk teori keputusan pengguna memiliki lima dimensi, yaitu waktu, keamanan dan kenyamanan, serta mengukur variabel waktu dan aksesibilitas terhadap keputusna pengguna. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan secara daring melalui platform google forms dengan menghasilkan sebanyak 130 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan MRT Jakarta, para ahli atau pengamat transportasi publik, praktisi dan akademisi yang kompeten dalam bidang transportasi, serta beberapa pengguna layanan MRT Jakarta yang bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh biaya, aksesibilitas dan kualitas layanan MRT Jakarta dalam membangun keputusan pengguna memiliki hubungan positif dengan kekuatan hubungan lemah pada setiap variabelnya. Hasil tersebut diperoleh melalui uji korelasi Somers’d (130 responden).

---

This study examines the effects of accessibility, cost and service quality on the decisions of users of Mass Rapid Transit (MRT) during the pandemic in Jakarta. This research is a bivariate research using two theories, namely service quality theory and user decision theory. Service quality theory uses five dimensions of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. Then the theory of user decision has five dimensions, namely time, security, and comfort and measuring variable cost and accessibility. This study uses mixed data collection techniques, namely by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and interviews. The survey was conducted online through the google form platform by generating as many as 130 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to the implementation of MRT Jakarta services, experts or observers of public transportation, practitioners and academics who are competent in the field of transportation, as well as several users of MRT Jakarta services who are willing to be interviewed further. The results showed that accessibility, cost and the service quality in building decision of users of MRT has a positive relationship and the strength of the relationship is weak on each variables . These results are obtained through the Somers’d (130 respondents)."

"Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah alat transportasi umum di Kota Bekasi seharusnya menjadi potensi yang cukup besar bagi PAD Kota Bekasi yang berasal dari retribusi terminal. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Bekasi justru negative. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pengelolaan retribusi terminal serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasinya baik dilihat dari faktor birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Kendala utama yang menghambat proses implementasi ini adalah tidak terdapat SOP yang mengatur prosedur pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi sehingga mengakibatkan kendala pada faktor-faktor lainnya.

---

The increase in population and the growing number of public transportation in Bekasi city should be a large enough potential for the local revenue who come from terminal charges. However, the average growth of the realization terminal charges in Bekasi city is quite negative. This occurs because there are still constraints in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This study is focused to analyze the management implementation of terminal charges and to analyzes the constraints faced in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This research used a qualitative approach and qualitative data analysis techniques.

The results of this research show that there are still constraints in its implementation is well seen from the bureaucratic, resources, communication, and dispotition factors. The main obstacle that hinders the process of this implementation is that there is no Standard Operating Procedure that regulates the management procedure of terminal charges in Bekasi City resulting in constraints on other factors."

"Dalam upaya mengatasi bencana kebakaran diharuskan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan SOP yang terintegrasi, MRT Jakarta akan melakukan tindakan yang tepat dalam melakukan prosedur bencana kebakaran mulai dari munculnya hotspot hingga salah satu upaya dalam meminimalkan dampak yang timbul dari bencana jika terjadi kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gap antara Peraturan Daerah terkait keselamatan kebakaran dengan SOP keselamatan kebakaran MRT Jakarta yang sudah ada, mengetahui faktor risiko dominan pada SOP keselamatan kebakaran MRT Jakarta dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keselamatan kebakaran MRT Jakarta berbasis risiko. Mengingat potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di MRT Jakarta, pentingnya menerapkan paradigma mengutamakan keselamatan pengguna MRT, serta meminimalisir dampak kerugian yang terjadi akibat kebakaran yang terjadi di MRT, peneliti berupaya untuk memastikan bahwa MRT Jakarta mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keselamatan kebakaran MRT Jakarta berbasis risiko agar dapat meminimalisir korban jiwa dan dampak kerugian lainnya. Studi ini mengidentifikasi risiko yang timbul dalam bencana kebakaran yang dapat menghambat atau bahkan memperbesar dampak kebakaran di MRT Jakarta. Kemudian respons risiko diperoleh dengan melakukan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian fasilitas, infrastruktur serta pelatihan dan simulasi terjadwal untuk menghindari kegagapan dalam menghadapi keadaan darurat. Hasil akhir dari penelitian adalah pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Keselamatan Kebakaran Pada Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Berbasis Risiko.

---

In an effort to overcome fire disasters, it is required to have a Standard Operating Procedure (SOP). With an integrated SOP, MRT Jakarta will take appropriate action in carrying out fire disaster procedures starting from the emergence of hotspots to one of the efforts to minimize the impact arising from disasters in the event of a fire. This study aims to determine the gap between Regional Regulations related to fire safety and the existing MRT Jakarta fire safety SOPs, determine the dominant risk factors in the MRT Jakarta fire safety SOPs and develop a risk-based Standard Operating Procedure (SOP) for the MRT Jakarta fire safety system.  Given the potential fire hazard that can occur at MRT Jakarta, the importance of applying the paradigm of prioritizing the safety of MRT users, as well as minimizing the impact of losses that occur due to fires that occur at the MRT, researchers are trying to ensure that MRT Jakarta develops Standard Operating Procedures (SOP) for the MRT Jakarta fire safety system is based on risk in order to minimize casualties and the impact of other losses.  This study identifies the risks that arise in a fire disaster that can inhibit or even increase the impact of fires on the MRT Jakarta. Then the risk response is obtained by preventing, tackling and controlling facilities, infrastructure as well as training and scheduled simulations to avoid stuttering in the face of an emergency. The final result of the research is the development of a Risk-Based Standard Operating Procedure (SOP) for a Risk-Based Fire Safety System in Mass Rapid Transit (MRT). "

"Kemacetan sudah menjadi hal yang lumrah bagi kalangan masyarakat di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta. Berbagai solusi dari pemerintah Jakarta untuk mengurangi jumlah kemacetan, mulai dari sistem Three in One hingga sistem ganjil-genap. Untuk itu, pemerintah Jakarta harus bergerak cepat untuk menemukan solusi dari kemacetan ini. Pemerintah daerah DKI Jakarta berencana membangun sistem transportasi massal yang saling terintegrasi. Rencana ini tertuang pada Pola Transportasi Makro PTM 2015 dan RTRW Jakarta 2030. Integrasi transportasi massal sendiri merupakan suatu interkoneksi antar moda transportasi massal yang terdiri dari MRT, Monorail, Busway , waterways dan KRL dengan total panjang jalur 275-300 km. Seluruh moda tersebut akan terintegrasi dengan baik satu dengan lainnya serta terintegrasi juga dengan moda transportasi konvensional yang telah ada sebelumnya seperti metro mini, mikrolet, ojek, bajaj dan taksi pada suatu titik lokasi tertentu berupa stasiun sentral di 4 titik yang salah satu lokasinya berada di Dukuh Atas.

---

Traffic congestion has become commonplace for people in big cities, especially DKI Jakarta. Various solutions from the Jakarta government to reduce the number of congestion, from ldquo Three in One rdquo system to ldquo ganjil genap rdquo system. Therefore, Jakarta government should move quickly to find solutions to this bottleneck. The local government of DKI Jakarta plans to build an integrated mass transportation system. This plan is embodied in Macro Transportation Pattern 2015 and RTRW Jakarta 2030. The integration of mass transportation itself is an interconnection between mass transportation modes consisting of MRT, Monorail, Busway, waterways and KRL with a total length of 275 300 km line. All modes will be integrated well with each other and also integrated with the existing conventional transportation modes such as mini metro, mikrolet, ojek, bajaj and taxi, which one of the locations are in Dukuh Atas areas."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Perpindahan pengguna dari pemberhentian menuju tujuan menciptakan ruang transit dalam suatu kawasan. Dengan intensitas berlalu lalang yang tinggi, ruang transit seperti ini tidak hanya digunakan sebagai jalur sirkulasi, melainkan memiliki fungsi lain, seperti tempat kegiatan ekonomi oleh masyarakat sekitar. Ruang transit yang berdekatan kegiatan masyarakat di sekitar, sehingga penciptaan koridor transit dapat mewadahi atau menampung dampak yang muncul dari berbagai bentuk kegiatan yang terjadi di sekitar kawasan. Skripsi ini membahas fenomena yang terjadi dalam koridor transit. Penggunaan koridor transit sebagai sarana bersosialisasi akan diulas serta melihat kaitan antar keduanya.

---

The user transit from stop point to their destination creates transition space in one particular area. According to high intensity of people’s traffic, the function of transition space is not just for people’s traffic but has another function as economic activity places for people in surrounding. Transition space which is located near to surrounding creates transit corridor to facilitate or accommodate the effects that arise from various forms of activities ongoing around the area. This thesis discusses the phenomena in the transit corridor. The use of transit corridors as a socializing meaning will be reviewed as well as the linkage between those two topics."

"Skripsi ini membahas kepatuhan awak angkutan umum dalam kebijakan tarif. Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan umum dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang, khusunya pada bus sedang dan bus kecil di DKI Jakarta. Kebijakan mengenai tarif angkutan umum di DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan tarif akan efektif apabila dalam pelaksanaan terdapat kepatuhan awak angkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang yakni menghormati keputusan pemerintah, motif ekonomi, pengawasan pihak terkait, sanksi yang berlaku dan kejelasan informasi tarif.

---

This study discusses the compliance of public transport crew in tariff policy. The focus of this research is the factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy, especially the medium and small buses in Jakarta. Policy on public transport tariff in Jakarta contained in Regional Regulation No. 12 of 2003 and The Governor Regulation No. 4 of 2009. Tariff policy will be effective when there is compliance in the implementation of transport crew. This study used a qualitative approach with interviews, observation and literature study.The results of this study that factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy are respect the decision of the government, economic motives, supervision of related parties, the applicable sanctions and clarity of the tariff information."