Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi bertujuan untuk mengolah bijih nikel yang sebelumnya di ekspor dalam bentuk konsentrat menjadi barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembukaan kawasan industri berbasis hilirisasi nikel terhadap pembangunan perekonomian daerah sekitarnya. Studi ini menggunakan model estimasi difference-in-difference sederhana dengan data panel yang telah melalui analisis spasial untuk menentukan kelompok yang menerima perlakuan dan yang menjadi kontrol. Dengan unit analisis desa dalam radius 55 kilometer dari pusat kawasan industri, melalui pendekatan intensitas cahaya malam hari didapatkan bahwa pendirian kawasan industri memberikan dampak peningkatan aktivitas perekonomian secara rata-rata sampai dengan 0.54 kali lebih besar dibandingkan periode sebelumnya pada daerah yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan industri. Sedangkan melalui saluran usaha mikro kecil menengah, tidak terdapat bukti yang cukup kuat adanya hubungan antara pendirian kawasan industri dengan penurunan jumlah umkm di sekitar kawasan industri. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas perekonomian masih didominasi oleh aktivitas di dalam kawasan industri dan daerah sekitarnya yang berjarak dekat, serta masyarakat cenderung melakukan peralihan pekerjaan dari sektor informal menjadi sektor formal pada periode setelah pendirian kawasan industri.

---

The development of downstream-based industrial estates aims to process nickel ore that were previously exported in the form of concentrates into semi-finished goods that have added value. This study aims to analyze the impact of opening an industrial area based on nickel downstream on the economic development of the surrounding area. This study uses a simple difference-in-difference estimation model with panel data that has been through spatial analysis to determine which groups receive the treatment and which are the controls. With a village analysis unit within a radius of 55 kilometers from the center of the industrial area, Through the proxy of night light intensity, it was found that the establishment of an industrial area has an impact on increasing economic activity on average up to 0.54 times greater than the previous period in the areas that are not directly adjacent. Meanwhile, through the channel of micro small medium enterprises, there is no strong enough evidence of a relationship between the establishment of industrial estates and the decline in the number of micro small medium enterprises around industrial estate. This finding indicates that the increase in economic activity is still dominated by activities in industrial estate and nearby areas, and people tend to shift jobs from the informal sector to the formal sector in the period after the establishment of industrial estate."

"UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. E-commerce memiliki banyak keuntungan bagi UMKM yang meliputi keunggulan kompetitif, pangsa pasar yang lebih besar dan layanan pelanggan yang lebih baik, antara lain. Pengguna Indonesia sudah mahir dengan e-commerce namun sayangnya baru 19% UMKM Indonesia yang mengadopsi e-commerce. Penelitian ini mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi adopsi teknologi e-commerce pada UMKM Indonesia dengan menggunakan Technology Acceptance Model, Technology Organization Environment (TOE) framework dan Diffusion of Innovation (DOI) Theory. Kuesioner survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari 260 pemilik UMKM di industri makanan dan minuman yang telah atau belum mengadopsi teknologi e-commerce untuk bisnisnya. Hasilnya dihitung menggunakan regresi logistik dan Relative Importance Index (RII) untuk mendapatkan variabel mana yang relevan dalam adopsi e-commerce di UMKM Indonesia. Dari penelitian terungkap bahwa keuntungan relatif, manfaat yang dirasakan, keamanan, pengetahuan TI karyawan dan dukungan pemerintah memiliki pengaruh penting dalam adopsi e-commerce bagi pemilik UMKM. Strategi adopsi e-commerce direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian.

---

MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) play a significant role in Indonesia's economy. E-commerce has many advantages for MSMEs which includes competitive advantage, greater market share and better customer service, among others. Indonesian users are already proficient with e-commerce but unfortunately only 19% of Indonesian MSMEs have adopted e-commerce. This research investigates the variables that influence e-commerce technology adoption in Indonesian MSMEs using Technology Acceptance Model, Technology Organization Environment (TOE) framework and Diffusion of Innovation (DOI) Theory. A survey questionnaire was conducted to collect data from 260 MSME owners in the food and beverage industry who have or have not adopted e-commerce technology for their business. The result was calculated using logistic regression and Relative Importance Index (RII) to get which variables are relevant in e-commerce adoption in Indonesia MSMEs. From the research, it is revealed that relative advantage, perceived usefulness, security, employee’s IT knowledge and government’s support have a crucial influence in e-commerce adoption for MSME owners. An e-commerce adoption strategy was recommended based on the study’s results."

"Apoteker merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam pekerjaan kefarmasian. Praktik kerja profesi apoteker merupakan kegiatan pelatihan bagi calon apoteker yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran apoteker di dunia kerja serta meningkatkan kompetensi yang dimiliki calon apoteker. Pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker di sarana pelayanan kefarmasian merupakan salah satu aspek penting untuk menghasilkan seorang apoteker profesional. Praktik kerja profesi apoteker dilaksanakan di PT Soho Industri Pharmasi pada periode Januari hingga Februari 2022 dan Apotek Roxy Biak pada periode April 2022. Melalui kegiatan praktik kerja di industri farmasi dan apotek, calon apoteker diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya.

---

Pharmacists are professions that have an important role in pharmaceutical work. Pharmacists professional practice is a training activity for future pharmacists which aims to provide an overview about pharmacists role in our work society, and enhance the competences of future pharmacists. The implementation of pharmacists professional practice in pharmaceutical service facilities is one of the important aspects to produce a professional pharmacist. The pharmacists professional practice is held at PT Soho Industri Pharmasi from January to February 2022 and Apotek Roxy Biak in April 2022. Through this pharmacists professional practice at pharmaceutical industry and pharmacy, future pharmacists are expected to increase their knowledge, understanding, experience, and skills.

"

"Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh adalah sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan secara sembarangan tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, atau memeliharakan kesehatan. Apotek yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, adalah suatu sarana memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi. PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran sediaan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai merupakan salah satu unit terpenting dalam kegiatan penyaluran sediaan farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat agar dapat sampai ke tangan masyarakat. Apoteker sebagai penanggung jawan di PBF harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di PBF dimulai dari pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusia sediaan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan.

---

In drug manufacturing, comprehensive control is essential to ensure that consumers receive high quality drugs. Indiscriminate manufacture is not allowed for products used to save lives, or maintain health. Pharmacy which is one of the health service facilities, is a means of maintaining and improving health, preventing and curing disease and restoring the health of individuals, families, groups and communities which are held individually or together in an organization. Pharmaceutical wholesaler is a company in the form of a legal entity that has a license for the procurement, storage, distribution of pharmaceutical preparations in large quantities in accordance with the provisions of the legislation. Pharmacy Wholesalers is one of the most important units in the distribution of pharmaceutical preparations to health service facilities such as pharmacies, hospital pharmacy installations, health centers, clinics and drug stores so that they can reach the people. The pharmacist as the person in charge of the pharmaceutical wholesaler must be able to carry out the management of pharmaceutical preparations at the pharmaceutical wholesaler starting from procurement, storage to distribution of pharmaceutical preparations to health care facilities."

"

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan farmasi di Indonesia. Ketika riset dan pengembangan produk menjadi isu yang sering dibahas dalam perkembangan industri farmasi, faktor yang mengaruhi profitabilitas perusahaan farmasi yang dibahas dari sudut pandang indikator finansial jarang dibahas. Data panel dari sepuluh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meliputi data dari tahun 2009 sampai dengan 2018, diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Analisa dibagi menjadi dua bagian 2009-2013 dan 2014-2018, dalam rangka memastikan pengaruh implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional pemerintah sejak 2014 terhadap profitabilitas perusahaan farmasi. Regresi dengan metode Pooled o least squares dan fixed effects digunakan dalam analisa data. Hasil analisa menunjukkan korelasi positif signifikan antara market power, likuiditas dan sustainable growth rate dengan profitabilitas, dan korelasi negative signifikan untuk firm size dan sales growth. Efisiensi perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Sebelum implementasi JKN, hanya likuiditas dan firm size yang berkorelasi secara signifikan terhadap profitabilitas, di mana keduanya positif. 

---

This research aims to examine the factors affecting profitability of pharmaceutical company in Indonesia. While research and development has been the main discussed issues in pharmaceutical sector development, scant attention has been paid to profitability factors determined by financial ratio specifically. Panel data of ten pharmaceutical companies listed on Indonesia Stock Exchange covering the period of 2009 to 2018 were extracted from companies’ annual reports. The analysis is divided into two part 2009-2013 and 2014-2018, in order to ascertain the impact of Indonesia’s National Health Insurance policy (implemented in 2014) upon the company’s profitability. Pooled least squares regression and fixed-effects were used to analyze the data. The findings show strong positive relationships between market power, liquidity and sustainable growth rate with profitability, and strong negative relationships with regards to firm size and sales growth. Company efficiency (as measured by assets turnover ratio) has no significant relationship with profitability. Prior the National Health Insurance implementation period, only liquidity and firm size have significant relationships with profitability, both are positively correlated.

"

"ABSTRAKPasar industri farmasi obat bebas telah berkembang selama 10 tahun terakhir di Indonesia dan situasi ini diperkirakan akan terus berlanjut. Potensi peningkatan permintaan hingga 8,5% per tahun. Perusahaan harus tetap menerapkan langkah dan strategi inisiatif untuk mengembangkan produk baru agar tetap kompetitif. Penjadwalan pengembangan produk baru akan menghadapi berbagai risiko berbeda yang dapat mempengaruhi dan mengganggu waktu penyelesaian pada jadwal yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko jadwal pengembangan produk baru di industri farmasi obat bebas sebagai referensi untuk mencegah kegagalan pada penjadwalan kegiatan sejenis. Studi ini menggabungkan metode Bayesian Network dan simulasi Monte Carlo untuk menyusun penilaian risiko terintegrasi yang berdampak pada target penyelesaian aktivitas pengembang produk. Ada 3 risiko utama yang teridentifikasi untuk diprioritaskan, yaitu keterlambatan proses pemilihan pemasok, implementasi proses yang tidak berkualitas, dan panjangnya waktu yang diperlukan importase bahan. Simulasi Monte Carlo iterasi 1000 menghasilkan kemungkinan terbesar pengembangan produk baru obat bebas ini akan selesai dalam 37 bulan dengan kemungkinan 15,5%. Total kemungkinan penyelesaian antara 35-37 bulan pada iterasi ini adalah 40,2%.

---

ABSTRACTMarket of over-the-counter pharmacy industry has been growing during the last 10 years in Indonesia and this situation is predicted to continue. The potential increase of demand is up to 8.5% per year. Manufacturer should keep their initiative action and strategy to develop a new product to stay competitive. New product development project faces different risks that could influence and interrupt completion at planned timeline. This study aims to construct project risk management of new product development in over-the-counter pharmacy industry as a reference to prevent identical failure in concurrent project. This study combines Bayesian Network and Monte Carlo simulation method to construct risk assessment for aggregated risk which impact on the completion target of the project. There are 3 major risks has been identified to be prioritized, which are delay in supplier selection, not qualified implementation process, and long lead time required for importation of materials. Monte Carlo Simulation under 1000 iteration results in most possible completeness of new product development within 37 months (15.5%). Total probability to complete within 35-37 months is 40.2%."

"Kawasan Asia Tenggara dihadapi dengan tantangan tingginya permintaan energi yang terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencapai interkoneksi energi kawasan, ASEAN membentuk platform khusus bernama ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) pada 1998. Akan tetapi, selama 25 tahun berdirinya APAEC, permasalahan-permasalahan energi di antara negara-negara anggota ASEAN tidak kunjung terselesaikan. Untuk itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan, “Mengapa kerja sama ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) tidak optimal dalam memenuhi kerja sama interkoneksi energi di kawasan?” Penelitian ini menerapkan konsep government networks yang dikemukakan oleh Anne-Marie Slaughter dalam menelaah kinerja APAEC. Data-data penunjang penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa dengan metode analisis kongruen. Berdasarkan data dan analisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hanya norma Global Deliberative Equality dan Legitimate Difference yang terpenuhi dari lima norma yang terdapat dalam konsep government networks oleh Anne-Marie Slaughter. Sedangkan tiga norma lainnya yaitu Positive Comity, Subsidiarity, dan Checks and Balance tidak terpenuhi. Selain itu ditemukan faktor-faktor lain yang turut menyebabkan tidak optimalnya APAEC, termasuk kepentingan asimteris dan tidak ada insentif ekonomi. Hal ini menyebabkan APAEC tidak optimal dalam memenuhi kerja sama interkoneksi energi. Dengan demikian, penting bagi APAEC untuk mendorong program-programnya secara konsisten dengan memenuhi norma yang saat ini belum terpenuhi agar dapat mencapai keamanan energi secara optimal.

---

Southeast Asia faces an overwhelmingly high energy demand that keeps on increasing. ASEAN developed the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) to fulfill the energy demand and achieve regional energy security in 1998. However, after 25 years, energy issues among ASEAN member states have yet to be resolved. This research aimed to answer the question, “Why hasn’t APAEC achieved an optimal interconnected energy cooperation in the region?” To answer this question, this research applied the government network concept laid out by Anne-Marie Slaughter. This research was carried out by studying official documents utilizing a congruent analysis method. According to the findings and analysis of this study, only two of the five criteria discovered in Anne-Marie Slaughter's model of government networks, in the form of Global Deliberative Equality and Legitimate Difference, are fulfilled. The remaining three principles, including Positive Comity, Subsidiarity, and Checks and Balances, still need to be fulfilled. In addition, other contributing factors that affected APAEC performance were also found, namely asymmetrical interest and the absence of economic incentive. As a result, APAEC's performance in achieving energy interconnection cooperation has yet to be fulfilled. As a result, to achieve optimal energy security, APAEC must continually push its initiatives by achieving the already unfulfilled norms."

"

Kesejahteraan petani bergantung pada produksi tanaman dan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk dapat meningkatkan produksi tanaman, namun dapat menurunkan kesuburan tanah. Dalam kasus padi, ada indikasi penggunaan pupuk didorong oleh keinginan meningkatkan produktivitas tanaman tanpa mempertimbangkan efek pada kesuburan tanah. Beberapa penelitian telah meneliti perilaku petani tentang penggunaan pupuk. Namun, studi tersebut terbatas pada respon petani terhadap subsidi pupuk dan dampak penggunaan pupuk pada produktivitas tanaman padi. Studi ini mengisi kesenjangan yang ada dalam penelitian tentang hubungan antara preferensi risiko petani dan penggunaan pupuk. Penelitian ini menggunakan regresi logit data panel sekunder Survei Panel Rumah Tangga Petani Nasional tahun 2007 dan 2010 dengan memperkirakan preferensi risiko petani. Studi ini menemukan bahwa petani Indonesia menghindari risiko. Hasilnya konsisten dengan hipotesis yang menunjukkan bahwa preferensi risiko memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan variabel dependen. Ini berarti bahwa petani dengan kecenderungan menghindari risiko akan mengalokasikan pupuk di atas tingkat yang direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Variabel kontrol lainnya juga memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen.

---

Farmers’ welfare depends on crops production and soil fertility. The use of fertilizer is expected to increase crops production, yet it may cause the soil fertility to decline. In case of paddy, there is an indication that the use of fertilizer is most likely driven by productivity without considering the effect on soil fertility. Several studies have examined farmer’s behavior concerning fertilizer usage. However, those studies are limited to farmer’s response towards fertilizer subsidy and the impact of fertilizer usage on productivity. This study fills the gap that exists in research on the link between farmer’s risk preference and the use of fertilizers. This study employed logistic regression using secondary panel data from The National Farmer Household Panel Survey conducted in 2007 and 2010 by estimating the farmers’ risk preference. This study found that Indonesian farmers are risk-averse. The result is consistent with the hypothesis showing that risk preference has a significant negative relationship with the dependent variables. It means that farmers with a tendency to be risk-averse will allocate fertilizer above the recommended level to increase the productivity. Other control variables also have significant impacts on the dependent variables.

"

"Recycling limbah logam saat ini merupakan sarana penting bagi industri logam. Proses recycling ini dipercepat oleh kekurangan bahan baku dan biaya yang lebih tinggi terutama di Uni Eropa. Untuk mewujudkan tujuan recycling ini, limbah logam mill scale yang diperoleh dari continuous casting dan produksi hot rolling diambil sebagai bahan baku sekunder, mereka dihancurkan, diayak, diaglomerasi dan dipanaskan untuk melakukan reduksi karbotermik dalam keadaan padat, suhu yang dipilih untuk analisisnya adalah 1200 °C, 1400 °C dan 1600 °C dalam chamber induction furnace dengan beberapa durasi reduksi yang dilakukan. Mikroskop optik dan analisis mikroskop SEM menemukan bahwa mill scale dapat didaur ulang dengan beberapa perbedaan dalam reaksi, morfologi, dan jumlah logam yang dipulihkan. Reduksi kinetika juga dipelajari dan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah reduksi seiring waktu dan suhu meningkat tetapi agak mendatar setelah beberapa waktu dan menunjukkan perkembangan yang diharapkan dari penurunan kecepatan reduksi.

---

Recycling of metal waste is nowadays an important means to the metal industries; this is accelerated by the shortage and correspondingly higher cost of raw material especially in the European Union. To realize this recycling purpose, a metal waste of mill scales obtained from continuous casting and hot rolling production were taken as the secondary raw material, they were crushed, sieved, agglomerated and heated to perform the solid-state carbothermic reduction, the temperature chosen for the analysis are 1200°C, 1400°C and 1600°C in a chamber induction furnace with several duration of reduction being performed. Optical microscope and scanning electron microscope analysis found that the mill scale could be recycled with some differences in reaction, morphologies and amount of metal that being recovered. Reduction kinetics were also studied and showed that an improvement in amount in reduction as time and temperature increases but rather flattening after some time and show the expected development of reduced reduction velocity."

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) secara komprehensif. Padahal kebijakan ini sangat penting karena hadir dengan earmarking spirit dalam penggunaan revenue cukai tembakau yang bertujuan mengawasi peredaran hasil tembakau, dan menangani dampak eksternal konsumsi tembakau, serta mitigasi cukai ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT dan menganalisis kendala pelaksanaan yang dihadapi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan teori Edward III dengan metode survei dan wawancara mendalam kepada 21 kabupaten/kota penerima DBH-CHT di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan DBH-CHT di 21 kabupaten/kota wilayah Propinsi Jawa Timur cukup berhasil dengan nilain 3.92 poin dari skala 5 atau mencapai 78%. Sementara kendala yang menghambat antara lain tidak ada indikator sasaran yang jelas dari penjabaran kegiatan yang diatur dalam PMK sehingga menimbulkan multitafsir bagi pemda. Kendala lainnya adalah belum adanya petunjuk teknis dari bupati/walikota dan kesulitan meentukan jangkauan industri hasil tembakau.

---

There is not so many research which examines the implementation on Revenue Sharing Fund of Tobacco Excise (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBH-CHT) in a comprehensive manner. Though this policy is very important, because it is stipulated based on the earmarking spirit in the use of tobacco excise revenue aimed: to oversee the distribution of tobacco products; to address the external effects of tobacco consumption; and to mitigate the illegal excise clearance. This study aims to analyze the level of policy implementation on DBH-CHT and analyze the constraints of policy implementation in the regions. This study uses a quantitative approach based on the theory of Edward III by survey and in-depth interviews to 21 districts/cities in East Java Province which received DBH-CHT. The results showed that the levels of DBH-CHT policy implementation in 21 districts/cities in East Java Province is quite successful with 3.92 points out of a scale of 5 or reaches 78%. While in the barriers on policy implementation, among others are: there is no clear target indicators of specific activity regulated under the Minister of Finance Regulation (Peraturan Menteri Keuangan/PMK) which raised the multiple interpretations for the regions; lack of technical guidance for the regents/mayors to implement the policy and some difficulties to identify the tobacco industry."