Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia yang timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan. Ketidaksetaraan timbul karena adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak dan didukung sosialisasi ketentuan pajak kepada wajib pajak. Serta pengawasan kepada petugas pajak melalui komite pengawasan di bidang perpajakan. Beberapa instrumen kebijakan pemeriksaan Amerika Serikat dan Jepang dapat diterapkan di Indonesia seperti Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter dan Whistle Blower untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut.

---

Tax audit as one part of tax administration, in its aim to improve taxpayer compliance, is something that is always criticized because of its very close relationship with the community, in this case as an audited taxpayer. The purpose of writing this thesis is to compare the tax audit policy in Indonesia with the United States and Japan, to analyze the problems that arise in connection with the implementation of the tax audit policy in Indonesia. The research approach used in writing this thesis is a qualitative approach with a descriptive analytical research type. From the results of the discussion, it is found that there are criticisms of the implementation of tax audit policies in Indonesia which arise because of the non-implementation of tax policies in their entirety by the tax examiners and the weakness of giving sanctions to tax officials if they violate the regulations. Inequality arises because of audit policies that are not specifically regulated in the legislation. Efforts have been made by the Directorate General of Taxes such as the implementation of modern tax administration and tax audit provisions, such as the formation of a Tax Audit Discussion Team and Questionnaire and supported by the socialization of tax provisions to taxpayers. As well as supervision of tax officers through the supervisory committee in the field of taxation. Several audit policy instruments from the United States and Japan can be applied in Indonesia, such as the Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter and Whistle Blower to reduce this inequality."

"ABSTRAKTarget penerimaan pajak, selalu menjadi diskursus menarik di akhir tahun. Hampir sepuluh tahun terakhir target penerimaan perpajakan tak pernah tercapai. Belum lagi tingginya angka sengketa dalam beberapa tahun terakhir yang menggerus tingkat kepercayaan wajib pajak. Sehingga berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dan salah satu hal yang mempengaruhi kondisi perpajakan Indonesia hari ini adalah pemeriksaan pajak. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan konsep baru yang kini mulai banyak diadopsi di beberapa negara lain yaitu konsep cooperative compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis yang ditelaah melalui dua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu aspek kepercayaan dengan indikator komitmen, kejujuran, kompetensi dan keadilan; dan aspek transparansi degan indikator informatif dan pengungkapan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemeriksaan pajak yang secara eksplisit/formal mengadopsi konsep cooperative compliance. Dilihat dari kedua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu kepercayaan dan transparansi, peneliti mendapatkan bahwa dimensi kepercayaan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan pajak masih minim yang bisa dilihat dari tingginya angka sengketa pajak. Adapun dimensi transparansi, kondisi saat ini sedang bergerak ke arah era keterbukaan yang lebih baik, dimana hal ini dapat tercermin dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka mendukung proses transparansi.

---

ABSTRACTThe target of tax revenue is always an interesting discourse at the end of the year. Almost the last ten years the target of tax revenues has never been achieved. Not to mention the high number of disputes in recent years that undermined the level of taxpayer trust. So that impact on the low level of taxpayer compliance in Indonesia. And one of the things that affect the condition of Indonesia 39 s taxation today is the tax audit. Therefore, this study aims to analyze the implementation of tax audit policy in Indonesia with a new concept that is now beginning to be widely adopted in several other countries namely the concept of cooperative compliance. This research uses post positivism approach, qualitative method and data collection using in depth interview technique. Analysis analyzed through two main dimensions of cooperative compliance are trust dimension with indicator of commitment, honesty, competence and justice and dimension of transparency with informative indicators and disclosures. The results of this study explain that basically in Indonesia until now there has been no tax audit policy that explicitly formally adopt the concept of cooperative compliance. Viewed from the two main dimensions of cooperative compliance are trust and transparency, the researcher found that the trust dimension between taxpayer and taxpayer in tax audit is still minimal which can be seen from the high rate of tax disputes. As for the transparency dimension, the current condition is moving towards a better era of openness, which can be reflected in the existence of several policies made in order to support the transparency process."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pengurangan pajak mobil dengan spesifikasi ramah lingkungan yang diberlakukan di Indonesia dan Jepang. Indonesia mengeluarkan kebijakan ini untuk membantu industri mobil dalam negeri agar tidak kalah saing dengan industri luar negeri. Jepang mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan membantu industri mobil negaranya agar penjualan mereka kembali normal karena terkena krisis ekonomi tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penyajiannya, dan didukung oleh studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dalam hal pembentukan, bentuk, dan dampak dari kebijakan diantara kedua negara.

---

This thesis discusses tax cut policy for eco-friendly car in Indonesia and Japan. Indonesia issued this policy to help domestic car industries to be able to compete with foreign car industries in the matters of national production. Japan signed the policy in order to help domestic car industries sales that affected by 2008 global crisis. This research uses qualitative with descriptive analytic method, and supported by the relevant literature. It argues that there are a differences of characteristics in formulation, form and outcomes from the policy between two countries."

"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara akan berjalan dengan baik apabila investasi dan perekonomian berkembang di IKN. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemberian insentif perpajakan yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah insentif diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di IKN, namun, insentif yang digelontorkan dalam jumlah banyak dapat mengikis penerimaan pajak tanpa memberikan dampak besar terhadap manfaat yang diterima oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan analisis atas formulasi kebijakan serta penguatan kapasitas administrasi atas insentif PPh di IKN Nusantara untuk memastikan insentif perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan insentif PPh di IKN Nusantara telah sejalan dengan serangkaian tahap dalam konsep formulasi kebijakan, namun belum memenuhi komponen administrative capacity dilihat dari belum adanya peraturan turunan hingga aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya, pemerintah menentukan kriteria evaluasi secara jelas dan merinci atas pemberian insentif PPh di IKN agar manfaat dan biaya yang terealisasikan dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang disertai dengan keterlibatan sasaran utama kebijakan dalam proses formulasi kebijakan tersebut serta mempercepat penguatan setiap komponen administrative capacity.

---

The relocation of the National Capital to Nusantara will goes well if investment and the economy develops in IKN. One of the supporting instruments used is the provision of tax incentives as stated in PP Number 12 of 2023 concerning the Provision of Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. A number of incentives are expected to be able to attract investors to invest in IKN, however, incentives disbursed in large quantities can erode tax revenues without having a major impact on the benefits received by the government. Therefore, analysis of policy formulation and strengthening of administrative capacity for income tax incentives in IKN Nusantara is needed to ensure that tax incentives can be utilized optimally. The approach used is post-positivist with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and literature study. The results of this research show that the income tax incentive policy formulation in IKN Nusantara is in line with a series of stages in the policy formulation concept, but has not yet fulfilled the administrative capacity’s components seen from the absence of derivative regulations to the applications that will be used. It would be better if the government determines clear and detailed evaluation criteria for the provision of PPh incentives in IKN so that the benefits and costs realized can be measured and in line with the designed objectives accompanied by the involvement of the main policy targets in the policy formulation process and accelerate the strengthening of each administrative capacity’s component."

"The aim of this study is to explain the implementation of tax audit policy in KPP Jakarta Gambir Dua and to explain the influence of audit policy in attaining target of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua. The method of study that used in descriptive statistics is data tabulation through frequency calculation, and inferential statistic, viz correlation test to measure the variable influence of audit policy implementation to the target attainment of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua based on quarterly since 2002 to 2004.

The result of study indicates that realization of accomplished SP3 that does not meet standard of stipulated achievement occurred on fourth quarterly in 2002, and first and fourth in 2003. It indicates that impact of policy encourages the audit in order to add audit of income. Yet, in general, the average value of realization of accomplishment attainment SP3 is greatest than stipulated achievement standard.

The result of study of accomplishment for SP3 has enough correlation but negative toward target attainment of tax income, because free of differentiation of achievement standard of accomplished SP3 between potential that yield tax audit which should be attained by auditor of tax audit in tax audit policy."

"Produsen emas batangan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas batangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam PMK 107/PMK.010/2015. Penelitian ini menganalisis permasalahan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini tidak sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik berdasarkan teori model rasional kebijakan publik Patton-Saurcki.

---

Gold bullion producers is one designated as the collector of Article 22 Income Tax on the sale of gold bullion in the country as it is stated in PMK 107 PMK 010 2015. This study analyzed the problem of policy formulation process of Income Tax Article 22 on the sale of gold bullion by gold bullion producers. This study used qualitative approach with descriptive research Article 22 Income Tax Policies on the sale of gold bullion by gold bullion producer aims to secure nation's revenue The policy formulation process does not comply with public policy stage based on Pattton Saurcki theoretical model of rational public policy."

"Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tahun anggaran 2021–2022 yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia masih belum berdampak seperti yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan PPN DTP dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post-positivist dengan menggunakan teori proses implementasi Mazmanian dan Sabatier (1989). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPN DTP memiliki tujuan utama untuk menstabilkan perekonomian pada sektor tersebut. Di sisi lain, dalam output kebijakan, tidak diaturnya atas mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini di dalam peraturan terkait membuat penerjemahan tujuan ke dalam peraturan menjadi kurang jelas. Selain itu, terdapat kendala dalam penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berimbas kepada pemanfaatan insentif ini. Sementara, dari kepatuhan kelompok sasaran, banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengembang yang tidak patuh untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam memanfaatkan insentif PPN DTP ini dan untuk lembaga pelaksana berusaha mematuhi peraturan terkait beserta petunjuk teknisnya. Atas kendala-kendala tersebut, dampak aktual dari output kebijakan ini tidak mencapai dampak yang diinginkan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya realisasi insentif PPN DTP dan menurunnya PKP pengembang yang memanfaatkan insentif ini pada Tahun 2022. Lalu, dari segi persepsi terhadap dampak output kebijakan, pihak lembaga pelaksana memiliki persepsi bahwa yang terpenting ialah pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana atas insentif ini untuk membantu industri terkait. Sementara, persepsi yang dimiliki oleh pemanfaat kebijakan ialah insentif ini cukup menolong para pengembang tetapi memang yang dapat memanfaatkan hanya pengembang tertentu karena kendala yang ada. Kemudian, perubahan mendasar dalam peraturan sudah dilakukan dua kali dalam peraturan kebijakan insentif PPN DTP ini bersamaan dengan perpanjangan masa insentif. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa perlu diaturnya mekanisme pengkreditan PM atas insentif PPN DTP ini dalam peraturan terkait, penyelesaian kendala nonfiskal yang berpengaruh terhadap implementasi insentif PPN DTP ini yaitu penerapan PBG, dan perlunya perpanjangan masa pemberian insentif PPN DTP ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan mencapai dampak yang diinginkan.

---

The Value Added Tax Borne by the Government incentive policy on landed houses and flat residential units for the 2021-2022 fiscal year provided by the Government of Indonesia has not yet had the desired impact. This study aims to analyze the implementation process of the Value Added Tax Borne by the Government policy by providing an overview of its implementation. The method used in this research is the post-positivist method using Mazmanian and Sabatier's (1989) implementation process theory. The researcher used data collection techniques that are studying literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy primarily aims to stabilize the economy in that sector. On the other hand, in the policy output, the unregulated Input Tax crediting mechanism for this incentive makes the translation of objectives less clear into regulations. In addition, there is an obstacle to the replacement of the Izin Mendirikan Bangunan (IMB) with Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meanwhile, from the compliance of the target group, many developers, do not comply with the requirements required to take advantage of this incentive, and the implementing agencies are trying to comply with related regulations and technical instructions. Due to these constraints, the actual impact of this policy's output did not optimally achieve the desired impact. This is due to the low realization of this incentive and the decline of the developers who takes advantage of this incentive in 2022. Then, in terms of perceptions of the impact of policy outputs, the implementing agencies have the perception that the most important thing is that the government allocates the allocation of funds for this to help related industries. Meanwhile, the perception held by policy users is that this incentive is quite helpful for the developers, but only certain developers can use it because of the obstacle. Then, two fundamental changes in the regulations have been made in regulating this incentive along with adding the incentive period. Based on this research, the researcher provides recommendations in the form of the need to regulate the Input Tax credit mechanism for this incentive in the regulations, the resolution of non-fiscal constraints that affect the implementation of this incentive, that is, the application of PBG, and the need for an extension period of providing this incentives so that it can be utilized to its full potential and achieve the desired effect"

"International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan data Tax Audit Coverage Ratio (ACR) tahun 2010 dari negara-negara anggotanya dengan rata-rata tingkat ACR sebesar 3% - 5%. Laporan Kinerja DJP tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat ACR Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 1,61%. Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki tingkat ACR dibawah tingkat ACR ideal IMF. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat ACR di Indonesia serta memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh DJP guna meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak. Analisis dalam studi ini menggunakan komponen-komponen dari teori Institutional Logics yaitu Symbolic carrier yang berupa Peraturan dan Kebijakan DJP dan Material Carrier yang berupa Aktor, Routines dan Artifacs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang perlu di perhatikan oleh DJP untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajaknya. Dari sisi aktor, hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup jumlah SDM pemeriksa pajak, kompetensi pemeriksa pajak dan motivasi pemeriksa pajak. Dari sisi artifacs (hal-hal pendukung), hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan dan ketersediaan data dan integrasi sistem informasi dan teknologi. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sinergi tim, komunikasi dengan seksi lain dan pola kepemimpinan atasan.

---

The International Monetary Fund (IMF) published 2010 Tax Audit Coverage Ratio (ACR) data from its member countries with an average ACR rate of 3% - 5%. The 2018 DGT Performance Report shows that Indonesia's ACR rate in 2018 was 1.61%. The data shows that Indonesia has an ACR level below the IMF's ideal ACR level. This study aims to identify factors related to the level of ACR and provide recommendations to DGT in order to improve tax audit performance. The analysis in this study uses components of Institutional Logics theory, namely Symbolic carriers in the form of DGT Regulations and Policies and Material Carriers in the form of Actors, Routines, and Artifacts. This study uses a descriptive qualitative approach and uses questionnaires and interviews as research instruments. The results of the study indicate from the actor's point of view, factors that need to be considered include the number of human resources for tax auditors, competence, and motivation of tax auditors. From artifacts (supporting matters), the factors are the ease and availability of data and the integration of information systems and technology. From organizational culture, the factors are team synergy, communication with other sections, and leadership patterns."

"Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan earmarked tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah secara kebijakan, peraturan earmarked tax tidak selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peraturan earmarked tax juga tidak lengkap dalam mengatur rincian komponen belanja sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa implementasi earmarked tax PKB berjalan sesuai aturan dan kebijakan. Earmarked tax terasa tidak membawa pengaruh berarti terhadapp pengkomposisian anggaran SKPD di Provinsi Banten. Dalam implementasinya, stakeholders belum siap menerapkan kebijakan earmarked tax dikarenakan birokrasi pemerintah daerah yang kompleks dalam penyusunan anggaran dan kurang maksimalnya kerjasama antara SKPD dengan instansi terkait serta masyarakat.

---

This study analyzes the implementation of earmarked tax policy over the Vehicle Tax in Banten. A qualitative method is used with a descriptive design. The results of this study suggest that in policy, the earmarked tax is not in tune with the regional financial management regulations. In addition, the policy does not clearly state the details of expenditure components. It cannot be proven that the implementation of the earmarked tax policy over the Vehicle Tax goes according to the rules and regulations. In other words, earmarked tax does not bring a significant effect to the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) budget composition in Banten. In practice, the stakeholders are not ready to implement the earmarked tax due to the complex bureaucracy of the local government in preparing the budget and the ineffective cooperation between SKPD, the relevant agencies, and the society."