Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dampak delayering atau penyederhanaan birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan delayering yang dilakukan secara cepat dan masif di lingkungan Kemendikbudristek dengan menjadikan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagai role model dalam penerapannya. Namun demikian, delayering yang diterapkan di Itjen Kemendikbudristek belum sempurna seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak serta reaksi dari pegawai di dalam organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilihat lebih dalam bagaimana dampak terhadap pegawai serta organisasi akibat perubahan yang terjadi secara cepat terutama pada struktur organisasi. Reaksi pegawai terhadap dampak akibat perubahan tersebut juga menjadi penting untuk dilihat agar permasalahan yang dapat menghambat proses perubahan seperti resistensi pegawai dapat dikelola dengan baik. Pada akhirnya, peneliti berusaha merumuskan upaya antisipatif untuk mengatasi dampak serta reaksi negatif yang terjadi pasca delayering di Itjen Kemendikbudristek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dampak ditimbulkan akibat perubahan struktur organisasi di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pasca delayering yaitu adanya perubahan pada proses bisnis organisasi, proses koordinasi internal organisasi, proses pengambilan keputusan, pemenuhan angka kredit bagi JFT serta jenjang karir pegawai; 2) reaksi SDM terhadap perubahan yang terjadi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud pasca delayering di lingkungan Itjen Kemendikbudristek juga sangat beragam ada yang mendukung, netral, dan resisten; 3) dampak dan reaksi negatif yang ada tentunya memiliki pengaruh terhadap proses kerja individu bahkan mungkin kinerja organisasi sehingga diperlukan berbagai masukan/upaya antisipatif evaluasi dan kajian ilmiah, restrukturisasi, penghapusan koordiantor dan subkoordinator, pembaruan budaya kerja, penguatan JFT, serta pembentukkan pemimpin kelompok.

---

This thesis discusses about the impact of delayering or bureaucracy simplification within the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia. The research was motivated by the implementation of the delayering policy which was carried out quickly and massively within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by making the Inspectorate General as a role model in its implementation. However, the delayering applied at the Inspectorate General has not been perfect as expected, causing various impacts and reactions from employees within the organization. In this regard, it is necessary to look more deeply into how the impact on employees and the organization due to changes that occur rapidly, especially in the organizational structure. Employee reactions to the impact of these changes are also important to look at so that problems that can hinder the change process such as employee resistance can be managed properly. In the end, the researcher tried to formulate anticipatory efforts to overcome the negative impacts and reactions that occurred after delaying at the Inspectorate General. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to explore a contemporary phenomenon. Researcher collected data by in-depth interviews and literature studies which were then processed using the NVIVO 12 Plus application. The results of the study show that: 1) the impact caused by changes in the organizational structure at the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delayering, namely changes in organizational business processes, organizational internal coordination processes, decision-making processes, fulfillment of credit scores for certain functional positions and employee career paths; 2) HR reactions to changes that occur in the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delaying within the Inspectorate General are also very diverse, some are supportive, neutral, and resistant; 3) The existing negative impacts and reactions certainly have an influence on individual work processes and maybe even organizational performance so that various inputs/anticipatory efforts are needed for scientific evaluations and studies, restructuritation, eliminating coordinators and sub-coordinators, reform the work culture, strengthening certain functional positions, and forming group leaders."

"Salah-satu tahapan yang sering diabaikan oleh organisasi adalah membuat perencanaan strategis terkait SI/TI. Kebanyakan organisasi hanya mengikuti tren atau hanya sekedar ikut-ikutan tanpa perencanaan yang jelas dalam menggunakan SI/TI. Padahal seharusnya penggunaan SI/TI harus sesuai atau selaras dengan rencana strategis dan proses bisnis organisasi. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan unit organisasi yang memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kemendikbudristek dan saat ini sedang menjalankan program reformasi birokrasi yang salah satu quick winnya adalah menyiapkan rencana terkait solusi teknologi informasi, namun belum memiliki rencana strategis SI/TI yang sistematis. Penelitian ini menjawab bagaimana melakukan perencanaan strategis SI/TI pada organisasi yang sedang menjalankan reformasi birokrasi dengan menggunakan metode Ward and Peppard dengan unsur analisis pada bisnis internal maupun analisis pada bisnis eksternal, analisis SI/TI internal dan analisis SI/TI pada eksternal, sehingga didapatkan gap atau kesenjangan untuk digunakan sebagai bahan dalam membentuk rencana strategis SI/TI bagi organisasi. Metode analisis yang digunakan antara lain value chain, SWOT, CSFs, MacFarlan Strategic Grid, analisis tren teknologi terkini dan analisis gap atau kesenjangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen organisasi. Berdasarkan metode analisis tersebut, hasil penelitian berupa rekomendasi strategi SI/TI dan roadmap SI/TI

---

One of the stages that is often overlooked by organizations is making strategic planning related to IS/IT. Mostly, organizations just follow the trend or just follow along without a clear plan in using IS/IT. Whereas the use of IS/IT should be in accordance with or in line with the strategic plans and business processes of the organization. The Secretariat General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is an organizational unit that has the task of providing administrative support to all organizational elements in the Ministry of Education and Culture and is currently carrying out a bureaucratic reform program, one of the quick wins is to prepare a plan related to information technology solutions, but does not yet have a systematic IS/IT strategic plan. This study answers how to carry out IS/IT strategic planning in organizations that are carrying out bureaucratic reform using the Ward and Peppard method with elements of analysis on internal business and analysis on external business, internal IS/IT analysis and IS/IT analysis on external, so that it can be obtained gaps to be used as material in forming IS/IT strategic plans for the organization. The analytical methods used include value chain, SWOT, CSFs, MacFarlan Strategic Grid, analysis of the latest technology trends and gap analysis. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of interviews, direct observation, and study of organizational documents. Based on the analysis method, the research results are in the form of IS/IT strategy recommendations and IS/IT roadmaps"

"[Terpisahnya kelembagaan pengelolaan riset, teknologi dan inovasi dengan institusi pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab lemahnya hilirisasi produk dari hasil litbang; dan peningkatan daya saing bangsa. Tesis inimenganalisis perubahan strategis penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dansekaligus menganalisis tipe perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan post-positivis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan strategis nampak pada proses bisnis Kemenristekdikti. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan tersebut yaitu : kekurangan SDM tenaga penunjang, revitalisasi koordinasi LPNK dan perguruan tinggi, penyelarasan program dan konsolidasi anggaran serta perubahan kultur dan tupoksi organisasi dari kementerian non teknis (klaster III) menjadi kementerian teknis (Klaster II). Dikaji dari The Drivers Of Change dan strategiperubahan yang dilaksanakan, perubahan ini baru bersifat transisional. Untuk mensukseskan perubahan, disarankan dengan membentuk tim analisis perubahan untuk mengevaluasi pra dan pasca perubahan serta kesesuaian kinerja yang diharapkan. Saran lain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi meliputi: 1) optimalisasi SDM meliputi penyusunan regulasi tupoksi individu, standar penilaian kinerja, dan pengaturan hak dan kewajiban pegawai, 2) penyusunan kebijakan pengaturan pendidikan tinggi dengan model skenario ‘kepentingan publik’ dalam perguruan tinggi, 3) sinergi regulasi universitas-LPNK-industri, 4) sinkronisasi anggaran dan program melaui trilateral meeting stakeholders, 4)perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi teknologi sistem informasi dan 5) manajemen pengetahuan yang didesain dengan memobilisasi kapitalisasi pengetahuan untuk menjamin kesuksesan proses bisnisKemenristekdikti.

---

Institutional separation of the management of research, technology and innovation with the higher education institution is considered as one of the causes of the weakness in downstream product resulted from research and development and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced in these changes are: a shortage of human resources supporting staff, revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization of program and consolidation of budget as well as culture change and organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2) development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4) synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of business processes Kemenristekdikti., Institutional separation of the management of research, technology and

innovation with the higher education institution is considered as one of the causes

of the weakness in downstream product resulted from research and development;

and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic

change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the

Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of

Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and

simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive

qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced

in these changes are: a shortage of human resources supporting staff,

revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization

of program and consolidation of budget as well as culture change and

organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the

technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and

strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve

change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand

post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human

resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment

standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2)

development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public

interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4)

synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of

stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated

technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of

business processes Kemenristekdikti.]"

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pelayanan publik perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang sudah dilakukan dengan bantuan sistem informasi atau dilakukan secara daring. Penerapan pelayanan publik seharusnya berdasarkan asas penyelenggaraan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terlaksananya good governance. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa asas penyelenggaraan publik, belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pelayanan publik perizinan pendirian PTS, terutama asas tidak diskriminasi yang terkait dengan diskresi dan asas fasilitas. Asas-asas penyelenggaraan publik tersebut yang belum diterapkan sepenuhnya menimbulkan beberapa implikasi yang menjadi kendala pada saat proses perizinan pendirian PTS tersebut, diantaranya perlakuan yang tidak sama untuk beberapa usulan karena diskresi, adanya gugatan dari pengusul pendirian perguruan tinggi swasta, terbatasnya jaringan internet, kemampuan digital literasi masyarakat, sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik, serta anggaran untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Selain itu, pelayanan publik tersebut diawasi secara eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penerapan asas-asas pelayanan publik diperlukan sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan pendirian perguruan tinggi swasta sehingga terciptanya penyelenggaraan good governance.

---

The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has a public service for licensing the establishment of Private Higher Education (PTS), which has been carried out with the help of an information system. The implementation of public services should be based on the principles of public administration as regulated in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, as well as general principles of good governance. The thesis research using normative juridical method concludes that the principle of public administration has not been fully implemented in the public service process for licensing the establishment of PTS, especially the principle of non-discrimination related to discretion and the principle of facilities. Thus, have led to several implications that became obstacles, such as unequal treatment for some proposals due to discretion, lawsuits from the proponents of establishing PTS, limited internet network, digital capabilities. public literacy, human resources, as well as budgets to provide optimal public services. In addition, these public services are monitored externally by the Ombudsman. Based on this, the application of the principles of public services is needed as signs in the implementation of public services for licensing the establishment of PTS so that good governance is implemented."

"ABSTRAKAuditor internal merupakan pihak yang diharapkan memberikanhasil audit yangdapatdiandalkandanberkualitas. Penelitian ini bertujuan untukmengetahuisejauhmanapengaruhkompetensi, independensi, objektivitas,danintegritasterhadapkualitashasil audit. Metode yang digunakan adalah studikuantitatifdenganinstrumentkuesioner (survey). Hasil penelitian menyimpulkanbahwavariablekompetensidanindependensitidakmemilikipengaruhsecarasignifikanterhadapkualitashasil audit.Sedangkanvariabelobjektivitasdanintegritasmemilikipengaruhyangsignifikanterhadapkualitashasil audit. Dalam melakukankegiatan auditdanuntukmendapatkanhasil audit yang bisadiandalkandanberkualitasInspektoratJenderalKemendikbudperluuntukmeningkatkankompetensisepertipengetahuanstatistikdananalisis. Dalam melakukankegiatanaudit perlujugapimpinanuntuktidakmelakukanintervensiterhadappenyusunanprogram audit, prosedur audit, dan memodifikasi bagian tertentu dalam kegiatan audit.

---

ABSTRACTInternal auditor shall be the party expected to provide reliable and qualified audit. This research is aimed to find out to what extent the impact of competency,independency, objectivity, and integrity toward audit quality. Method used on thisresearch is quantitative study by means of questionnaire (conduct of survey). Theresult of research concludes that variables of competency and independency donot have significant impact on audit quality. Meanwhile, variables of objectivityand integrity have significant impact on audit quality. In obtaining reliable andqualified audit result, Inspectorate General of Ministry of Education and Cultureis required to improve competency such as statistic knowledge and analysis. It isalso important to have leader/manager who will not do intervention in planningaudit program, setting audit procedure, and modificating certain process of audit"

"Skripsi ini menganalisis peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memaparkan peran Inspektorat Jenderal dalam akuntabilitas kinerja, peran Itjen dalam Evaluasi atas penyusunan LAKIP dan manfaat evaluasi LAKIP tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran Inspektorat Jenderal belum berperan secara efektif dalam akuntabilitas kinerja di Kemdikbud seperti yang dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, itjen berperan untuk mempengaruhi nilai atas penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan ternyata hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan oleh Ditjen Dikdas dan itu dilihat dari penyusunan LAKIP Ditjen Dikdas pada periode dua tahun berikutnya.

---

The focus of this study about The role of General Inspectorate in Ministry of Education and Culture and its activity for evaluating Government performance accountability by explaining its role and its role when evaluating the performance's report of General Directorate of Pendidikan Dasar. The result of this study that General Inspectorate does not work effectively as stated on Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 about Government Internal Control, Its role in evaluating Government Accountability Performance?s Report General Directorate of Pendidikan Dasar has been quite effective and Evaluation of 2009 Government Performance Report' of General Directorate of Pendidikan Dasar' result has been used for its better Government Performance Report in 2011."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kegiatan dan program knowledge sharing di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses knowledge sharing, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan knowledge sharing sudah ada di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bentuk formal dan non formal. Selain itu, dijumpai faktor-faktor yang mempengaruhi berupa sifat pengetahuan, motivasi untuk berbagi, kesempatan untuk berbagi, dan budaya lingkungan kerja, latar belakang dan kompetensi pimpinan. Adapun hambatan yang ditemukan berupa reward dankurangnya dukungan manajemen atas.

---

ABSTRACTThis study discusses the activities and program of knowledge sharing in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the knowledge sharing process, the factors that influence it, and also its resistance. This research is a qualitative method with a case study method. The results of this study showed that knowledge sharing activities already exist in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the form of formal and non-formal. In addition, the common factors that affect the form of the nature of knowledge, the motivation for sharing, opportunities for sharing, cultural work environment, background and leader‟s competence. The obstacles encountered are reward and less top management support."

"Program pemagangan kampus merdeka merupakan program yang dimiliki oleh Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi yaitu sebuah program pemagangan yang dibuat untuk kegiatan pengembangan diri bagi pekerja maupun calon pekerja untuk menjadi kompeten ketika telah terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya tetapi penyelenggara pemagangan sering kali tidak memenuhi hak-hak peserta pemagangan penelitian dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan normatif. permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemagangan program Kampus Merdeka oleh Kemendikbudristek, pemenuhan hak peserta magang program, dan penyelenggaraan pemagangan berdasarkan hukum yang berlaku baik dari segi pelaksanaan dan pemenuhan hak. kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan pelaksanaan magang/ praktik kerja program kampus merdeka didasari dari 3 Pihak pelaksana yaitu Perguruan Tinggi/universitas, Mahasiswa, Mitra program Kampus Merdeka sebagai tempat pelaksanaan magang, kemudian pemenuhan hak dari peserta magang harus terlindungi, Penyelenggaraan pemagangan pada Mitra X dikatakan tidak sesuai karena hak peserta magang yang kurang lengkap Juga pada Perjanjian Pemagangan oleh Mitra dan Peserta Pemagangan tidak dituliskan jumlah nominal Uang Saku yang akan didapatkan oleh Peserta Magang dari pemagangan yang dilakukan.

---

Kampus Merdeka Internship Program is a program run by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology and the internship program is made for self-development activities for workers and prospective workers to become competent when they have entered a real job but the internship organizers often do not fulfill the rights of research apprentices in this thesis using normative approach methods. The problem in this study is how is the implementation of the Independent Campus program internship by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, the fulfillment of the rights of program interns, and the implementation of internships based on applicable law both in terms of implementation and fulfillment of rights. The conclusion of this problem is that the implementation of internships/work practices of the independent campus program is based on 3 implementing parties, namely Universities/universities, Students, Partners of the Independent Campus program as a place for implementing internships, then the fulfillment of the rights of apprentices must be protected, the implementation of internships at Mitra X is said to be inappropriate because the rights of apprentices are not complete Also in the Internship Agreement by Partners and Internship Participants is not stating the nominal amount of Pocket Money that will be earned by interns from the internships done."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus.

---

This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research.

The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan sistem reward and punishment yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan sistem reward and punishment sebagai upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain manajemen sumber daya manusia, kompensasi, disiplin dan motivasi. Pendekatan pada penelitian ini menggukanan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan reward and punishment di Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 107 tahun 2013 dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the system of reward and punishment in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture in an effort to improve employee performance. This study aimed to describe the application of the system of reward and punishment in an effort to improve the performance of civil servants (PNS) in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture. The theory is used to explain this study include human resource management, compensation, discipline and motivation. The approach in this study used qualitative approach to data collection methods through the study of literature / documents and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of reward and punishment in the Inspector General has been carried out properly in accordance with the rules and policies of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 107 of 2013 and Law No. 5 of 2014 on ASN."