Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan, tetapi mempertahankan keluarga yang tidak mudah. Penulis tertarik untuk menuliskan karya ilmiah ini supaya para pembaca, masyarakat, terutama pasangan suami-istri dapat meminimalisasi terjadinya perceraian. Rumusan masalah dalam perjanjian ini adalah bagaimana pengaturan Hukum Perkawinan dan Perceraian menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Bagaimana dampak talak satu yang dijatuhkan suami kepada istrinya menurut hukum Islam? Bagaimana penerapan hukum Islam dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor: 2469/Pdt.G/2019/PA.JT?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan kajian hukum dan metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif. Pengaturan perkawinan dan talak yang telah dilakukan oleh pemohon sudah sah secara agama dan hukum, pemohon hanya membayar mut’ah senilai dan nafkah selama masa ‘iddah sesuai dengan keteapan Majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan adanya pemberian mut’ah dari Pemohon kepada Termohon untuk memberikan kepastian hukum bahwa Pemohon dengan sengaja ingin mengajukan permohonan talak dan mengucapkan talak kepada Termohon di sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

---

Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman as husband and wife, aiming to form a happy and eternal family based on divinity, but maintaining a family that is not easy so that divorce arises. The main question in this agreement is whether the contents of Amar's decision regarding the divorce between the Petitioner and the Respondent, PA Jakarta Timur Number: 2469/Pdt.G/2019/PA.JT Dated June 24, 2019 — Plaintiff against the Defendant, are consistent with the editorial rules. Impact of Islamic Law Law and the Decision of the Religious Courts PA Jakarta Timur Number 2469/Pdt.G/2019/PA.JT Dated June 24, 2019 — Plaintiff versus Defendant Against the Marriage Situation of the Petitioner and the Respondent. To answer the main question, a study of regulatory law was carried out and the nature of the study used was descriptive analysis, the data used were secondary data, qualitative data analysis, and drawing conclusions. The conclusion from the analysis is that the Panel of Judges should allow the Petitioner to impose a divorce one ba'insugra which is the type of divorce that will be handed down later at the trial of pronouncing the divorce vows held at the East Jakarta Religious Court in accordance with the provisions of the Islamic Law Compilation. This, according to the author, is to provide clear certainty to the Petitioner who wishes to return with the Respondent, this can be done by means of a new marriage contract."

"Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Hal ini paling sering merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi penelitian kepustakaan atau studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, dimana pertimbangan Hakim sudah tepat untuk menolak permohonan isbat nikah karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalil-dalil Hukum Islam.

---

This research discusses the decision of the Religious Court regarding the rejection of Isbat Marriage against siri marriage. Isbat Marriage is carried out to prove the marriage and obtain physical evidence of the marriage, namely the marriage certificate. The definition of siri marriage is not clearly stated in the law, but in general siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and is not carried out in front of a Marriage Registration Officer (PPN), so it has no legal force. In Indonesia until now there are still many people who do not register their marriages. Many do not know the importance of registering a marriage. This is most often detrimental to the children born from the marriage. For children, a marriage that is not registered by their parents will result in the absence of the father's name on their birth certificate and the child cannot obtain their rights as a child. The research method used in this thesis is normative, which is legal research conducted by examining library or secondary materials only. The data collection technique that the author uses is a library research study or literature study. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the author analyzes Stipulation Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, where the Judge's consideration is correct to reject the application for isbat nikah because they are contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law Number 1 of 1974 and also the arguments of Islamic Law."

"Suatu perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinaan baik syarat materiil maupun formil, namun ternyata ada suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup dua masalah penting, yaitu: (1) bagaimana status perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, (2) bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan terhadap harta bersana yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang dilahirkan; Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (yuridis normatif), dan pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Namun perkawinan tersebut harus di anggap perkawinan yang sah sepanjang belum dibuktikan sebaliknya, yaitu sampai adanya pembatalan oleh pengadilan. Baik perkawinan yang dianggap sah sepanjang belum dibuktikan sebaliknya (belum ada pembatalan oleh pengadilan) maupun perkawinan yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan (telah dibatalkan oleh pengadilan) membawa akibat hukum bahwa harta bersama adalah harta perkawinan yang pelaksanaan pemecahan pembagiannya dipedomani oleh ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah yang penguasaan dan pemeliharaannya harus dilakukan oleh kedua orang tua dan apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka harus diputuskan oleh pengadilan. Karena suatu perkawinan tidak hanya mengikat pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum maka bagi petugas pencatat perkawinan sebaiknya memeriksa dengan teliti syarat-syarat perkawinan baik syarat formil maupun syarat materiil perkawinan."

"

Tesis ini membahas mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (PT) YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan serta tanggung jawab notaris terhadap tindakannya dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Keabsahan PT YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan, dalam konteks yuridis dogmatis PT tersebut adalah non exsistent dan terhadap perjanjian/akta pendiriannya batal demi hukum. Namun dalam praktik, PT tidak otomatis serta merta menjadi non exsistent dan batal demi hukum perjanjiannya, dan keadaan PT tersebut masih dapat diperbaiki agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Terhadap tindakan Notaris X dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata; tanggung jawab berdasarkan UU Jabatan Notaris; dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menyarankan agar Memkumham mengintegrasikan sistem dengan Disdukcapil guna filtrasi dalam pemberian pengesahan badan hukum, agar Notaris dapat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian memahami hukum yang berlaku untuk diaplikasikan dalam membuat akta serta memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam akta.

 

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, Perjanjian Perkawinan

---

This thesis discusses the validity of a Limited Liability Company (PT) whose shares are owned by a married couple without a marriage agreement and notary responsibility for their actions in making the Deed of Establishment of the PT. The research method used in this thesis is the form of juridical-normative research with an approach Qualitative analytical descriptive. Data collection tool used in this study is the study of documents or library materials. The results of this study indicate that PT whose shares are owned by married couples without a marriage agreement do not meet the requirements of the establishment of PT. Although the Company has been approved as a legal entity from the Minister of Law and Human Rights, the PT is deformed as a legal entity. In the dogmatic juridical context, the PT is non-consistent and the agreement to establish the PT is null and void. However, in practice it would not automatically become non existent or null and void by law, but must still be sought by the District Court by interested parties. The notary who made the PT Establishment Deed can be held civil or professionally liable. This research suggests that lawmakers and jurisprudence can provide strict rules and integrated systems so that PT whose shares are owned by a husband and wife without a marriage agreement will not get legal entity approval, and so that the Notary can uphold the principle of careful understanding of the law which applies to be applied in making the deed and providing legal counsel to the parties in the deed. 

 

 

Keywords: Limited Liability Company, Notary, Marriage Agreement

"

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasanganberbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadipokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agamabaik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan,maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan olehundang-undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap hartabersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitiandeskriptif-analitis. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu akadatau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh antara seorang laki-laki muslim danwanita muslim. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukumagama dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidakmelanggar larangan yang ditetapkan. Perkawinan beda agama yang dilakukanantara orang muslim dengan orang non-muslim merupakan pelanggaran terhadapsalah satu rukun dan syarat, serta merupakan larangan perkawinan di Indonesia.Akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah pembagian harta bersamaapabila perkawinan tersebut putus. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positifyang berlaku, apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing suami-isteri mendapat seperdua. Jika putusnya perkawinan karena kematian, perbedaanagama merupakan penghalang terjadinya hak untuk saling mewarisi. Dengandemikian apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka ahli waris tidakmendapatkan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata atas dasarkekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalangtersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yangmeninggal dunia untuk memberikan harta warisnya kepada kerabat dekat yangterhalang dalam mendapatkan warisnya.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis describes a consequences of divorce indifference of religion married couple according to Islamic marriage law which themain issue in this research is, whether the difference of religion in marriage whichwas held abroad, which requiring a decision of court, also which was held outsidethe Indonesian Marrital Institution are legal and having a consequences about thecommon property in marriage and about the matters pertaining to inheritance.This research uses a method of descriptive-analysis. Marriage under Islamic Lawconstitute a contract or a strong agreement between man and women in themembers of muslim community. A marriage is legal when was performedaccording to the essential pillars dan obligatory rules in the Islamic Marriage Lawand not prohibited by the law. The Marriage between the muslim and non-muslimis contradicted with certainty of essential pillars and obligatory rules of marriageand also prohibited by the law. The consequences are the marriage was illegal dancancellation of the marriage. The emergence problem are distribution of commonproperty if the marriage has broken. According to the Islamic Law and PrevailingPositive law if the marriage was broken because of separation, the commonproperty divided for each husband and wife. When the marriage was separate bythe death one of them, the difference of religion prevent the acceptanceinheritance. Obviously, if the heir and the acquiescent of legacy have different inreligion, the acquiescent would not get any of the legacy. This research finds thatin fact, family relationship and as prevention of inheritance, the family memberwho prohibited by the law could receive the legacy through the wajibahtestament."

"Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi dan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang merupakan haknya. Sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohani, memperoleh pendidikan, mendapat gizi yang cukup, mendapat perlindungan kesehatan, tumbuh dalam suasana yang penuh kasih, dan terpenuhi nya rasa aman. Namun seringkali apa yang menjadi hak anak ini tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kebutuhan anak yang merupakan haknya tidak diperhatikan. Akibat kurang perhatiannya orang tua terhadap anak maka anak akan tumbuh menjadi anak terlantar, dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga akhirnya mengarah pada perceraian, dan apabila hal ini terjadi lalu akan bagaimanakah nasib anak-anak mereka ? Sebagai contoh kasus dalam skripsi ini adalah kasus Arie Hanggara pada tahun 1985 dimana orang tua Arie telah bercerai dan penguasaan anak diserahkan kepada ayahnya karena ibu nya yang berprofesi sebagai wanita malam dirasa tidak baik untuk merawat anak-anak tersebut. Lalu dalam perkembangannya ternyata ayahnya telah hidup bersama dengan seorang wanita yang belum dinikahinya dan ternyata wanita tersebut telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, bahkan ayah mereka sendiri pun akhirnya juga ikut menganiaya anaknya sendiri sehingga akhirnya salah satu anak tersebut yang bernama Arie meninggal dunia. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan penguasaan anak diserahkan pada ibu kandung dari anak-anak tersebut."