Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas prospek realisasi kerjasama penerbangan dalam ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA), serta melihat implikasinya pada kerjasama bilateral maskapai penerbangan Indonesia dan Belanda. Teori scenario building menganalisa serangkaian kondisi di masa depan dari perjanjian multilateral ini. Penelitian ini menggunakan paradigma structure-conduct-performance dalam menganalisa industri transportasi udara di Uni Eropa dan ASEAN kemudian dianalisis menggunakan teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Penelitian ini juga melihat manfaat dari perjanjian tersebut terhadap kerjasama penerbangan bilateral Belanda dengan Indonesia dalam hal ini dilihat dari maskapai penerbangan kedua negara dan dianalisis menggunakan keunggulan kompetitif.

---

This study critically discusses the prospect of realizing aviation sector cooperation in the ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA) multilateral agreement, as well as looking at the implications of bilateral cooperation between Indonesian and Dutch airlines. Scenario building theory analyzes a series of conditions in the future of this multilateral agreement. This study uses the structure-conduct-performance paradigm in analyzing the air transportation industry in the European Union and ASEAN and then analyzed using the theory of comparative and competitive advantage. This study looks at the benefits of the agreement on bilateral aviation cooperation between the Netherlands and Indonesia, in this case seen from the airlines of the two countries and analyzed using competitive advantage."

"Tulisan bertujuan menganalisis motif yang mendasari Tiongkok dalam menyepakati ketentuan pembangunan berkelanjutan yang terkandung di dalam Comprehensive Agreement on Investment (CAI) dengan Uni Eropa pada tahun 2020. Analisis dalam tulisan ini didukung oleh kerangka teori cross-regionalisme yang menjelaskan motif suatu aktor internasional dalam menyetujui kemitraan ekonomi dengan mitra di kawasan berbeda. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mencari data dan informasi pada artikel, jurnal, buku, berita, hingga situs resmi. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan Tiongkok dalam menyetujui ketentuan pembangunan berkelanjutan dalam CAI dipengaruhi oleh tiga motif seperti motif ekonomi yang didukung oleh keinginan Tiongkok dalam memperoleh akses pasar dan upaya mencegah pengalihan investasi mengikuti perdagangan. Motif keamanan dan diplomasi Tiongkok yang dipengaruhi keinginan Tiongkok memperkuat tatanan keamanan, menghindari isolasi diplomatik, serta meningkatkan status internasional. Adapun motif leverage Tiongkok dipengaruhi upaya untuk menciptakan preseden dan peningkatan kapasitas Tiongkok.

---

This paper aims to analyze the motives underlying China in agreeing to the terms of sustainable development contained in the Comprehensive Agreement on Investment (CAI) with the European Union in 2020. The analysis in this paper is supported by the theoritical framework of cross-regionalism which explains the motives of an international actor in agreeing to a economic cooperation with partner in different region. This research is qualitative with research method through literature study. Literature study is carried out by searching for data and information on articles, journals, books, news, and official websites. Through the analysis conducted, this study finds that China's consideration in agreeing to terms of sustainable development in the CAI is affected by three motives such as economic motives which are influenced by China's desire to gain market access and efforts to prevent investment diversion following trade. China's desire to strengthen the security order, avoid diplomatic isolation, and improve international status. Meanwhile, China's leverage motive is influenced by the efforts to create precendents and increase China's capacity.

"

"Pada tahun 2021 silam, Uni Eropa memutuskan untuk menunda ratifikasi perjanjian investasi bilateral dengan Tiongkok yang dikenal sebagai Comprehensive Agreement On Investment (CAI). Skripsi ini berusaha mengungkapkan alasan dibalik tindakan Uni Eropa tersebut menggunakan teori two-level games oleh Robert Putnam. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa proses negosiasi dan ratifikasi CAI dilakukan pada konteks memburuknya sistem internasional yang mencapai puncaknya pada peristiwa countersanction antara Uni Eropa dan Tiongkok. Selain itu, terdapat penolakan dari domestik Uni Eropa, seperti lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, dan Parlemen Eropa karena perjanjian dinilai tidak sesuai dengan prinsip fundamental Uni Eropa. Berdasarkanteori two-level games, temuan dari kondisi internasional dan domestik Uni Eropa tersebut tidak saling mendukung proses ratifikasi CAI. Kondisi ini terjadi karena win-set dari level I internasional dan level II domestik Uni Eropa tidak saling tumpang tindih dan akhirnya menyebabkan CAI berada pada posisi deadlocked. Hasil analisis skripsi ini diharapkanberguna untuk mengembangkan kajian Ilmu Hubungan Internasional mengenai pengaruh faktor internasional dan domestik terhadap proses pembuatan kebijakan Uni Eropa, tertutama ketika berhadapan dengan Tiongkok sebagai mitra kerja samanya

---

In 2021, the European Union decided to postpone the ratification of the Comprehensive

Agreement on Investment (CAI), a bilateral investment agreement with China. This thesis

aims to uncover the reasons behind the European Union's action using Robert Putnam's

two-level games theory. Based on the analysis, it was found that the negotiation and

ratification process of the CAI was conducted in the context of the deteriorating

international system, which culminated in the countersanctions between the European

Union and China. In addition, there was opposition from domestic actors in the European

Union, such as civil society organizations, labor unions, and the European Parliament,

because the agreement was considered not in line with the fundamental principles of the

European Union. Based on the two-level games theory, the findings from the international

and domestic conditions of the European Union did not support the ratification process

of the CAI. This situation occurred because the win-sets from the international level (level

I) and the domestic level (level II) of the European Union did not overlap and eventually

caused the CAI to be deadlocked. The results of this thesis analysis are expected to be

valuable in developing the study of International Relations regarding the influence of

international and domestic factors on the European Union's policy-making process,

especially when dealing with China as its partner."

"Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat dalam CEPA Indonesia-EU. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan penanaman modal yang ada dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia, FTA EU-Singapura, dan Model BIT India untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang sebaiknya diatur dalam CEPA Indonesia-EU. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat substantial obligations yang terdapat dalam perjanjian investasi internasional tersebut sebagai faktor pembanding yang meliputi standard of treatment (yang terdiri dari national treatment, most favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta full protection and security, performance requirements, expropriation, dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing perjanjian investasi internasional yang ada, dan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada Model BIT India merupakan perjanjian yang paling ideal untuk diadopsi Indonesia dalam CEPA Indonesia-EU.

---

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is a form of international agreement in the field of economics which contained investment chapter used by various countries in the world in regulating foreign investment, including Indonesia. The problems that will be discussed within this paper include how foreign investments are regulated in the investment chapter on CEPA Indonesia-Australia and the CEPA Indonesia-EU using the FTA EU-Singapore and Model BIT India as a comparison, and then based on these comparisons which provision should be included in the CEPA Indonesian-EU. To answer this problem, a comparative and conceptual approach is used. A comparative approach is used to see how the investment provision exist in the investment chapter of the CEPA Indonesia-Australia, the EU-Singapore FTA, and the Indian BIT Model to provide an overview of the provisions that should be regulated in the Indonesia-EU CEPA. The conceptual approach is used to view the substantial obligations contained in the international investment agreement as a comparison factor in which includes the standard of treatment (which consists of national treatment, most favorite nation treatment, fair and equitable treatment, and full protection and security), performance requirements, expropriation, and dispute resolution. The conclusion of the research conducted is that there are similarities and differences from each of the existing international investment agreements, and based on the similarities and differences that exist, the Model BIT India is the most ideal agreement to be adopted by Indonesia in the CEPA Indonesia-EU."

"This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the ISDS mechanism settlement at BIT was not much different when compared to the mechanism settlement at the IC-CEPA even though both of them appointed ICSID and UNCITRAL as international arbitration institutions for ISDS. However, with the enactment of IC-CEPA which replaced BIT, it will guarantee legal certainty for both partiesespecially related to avoiding claims that are filed separately but contain the same substance.

---

Tesis ini akan membahas pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement (“ISDS”) dalam perjanjian investasi internasional, dalam hal ini the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serta Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement(“IC-CEPA”) yang melibatkan Republik Indonesia dan Australia sebagai para pihak dalam kedua perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa ISDS pada BIT tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan mekanismenya pada IC-CEPA meskipun keduanya sama-sama menunjuk ICSID dan UNCITRAL sebagai institusi arbitrase internasional bagi ISDS. Namun demikian, dengan diberlakukannya IC-CEPA yang menggantikan BIT, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua pihak terutama terkait menghindari gugatan yang diajukan secara terpisah namun berisi substansi yang sama."

"Indonesia dan Belanda merupakan dua negara yang memiliki ikatan kuat berdasarkan sejarah kolonialisme selama berabad-abad lamanya. Bahkan, sejak Indonesia merdeka pada 1945, kedua negara telah terlibat dalam berbagai dinamika hubungan bilateral yang cukup fluktuatif. Akan tetapi, kuatnya hubungan tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan pembahasannya dalam ranah akademis, terutama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Penulis meninjau perkembangan literatur mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945 melalui sembilan belas literatur yang ditinjau berdasarkan metode taksonomi dengan membagi pembahasan menjadi tiga tema besar, yaitu 1) Hubungan Politik; 2) Hubungan Ekonomi; dan 3) Hubungan Sosial Budaya. Tinjauan pustaka ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Selain itu, penulis juga mengamati tren-tren berupa tema penulisan, asal penulis literatur, serta disiplin ilmu yang digunakan. Penulis menemukan bahwa memori masa lalu menghambat hubungan bilateral seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini kemudian berkontribusi pula terhadap terhambatnya diskusi akademik mengenai topik tersebut. Tinjauan pustaka ini juga mengidentifikasi Masa Revolusi yang merupakan perang antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1945-1949 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai isu paling dominan dalam pembahasan mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945. Lalu, celah penelitian yang penulis temukan adalah pembahasan yang cenderung tumpang tindih, minimnya perspektif Indonesia, kurangnya pembahasan mengenai kerja sama bilateral, serta absennya pembahasan mengenai cara Indonesia berurusan dengan trauma kolonialisme.

---

Indonesia and the Netherlands are the two countries that have strong ties based on the history of colonialism for centuries. In fact, since Indonesia's independence in 1945, the two countries have been involved in various dynamics of bilateral relations which have been quite volatile. However, the strength of this relationship is inversely proportional to the development of its discussion in the academic realm, especially in the study of international relations. The author reviews the development of literature on bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945 through seventeen literatures reviewed based on the taxonomic method by dividing the discussion into three major themes, namely 1) Political Relations; 2) Economic Relations; and 3) Socio-Cultural Relations. This literature review was prepared with the aim of identify the consensus, debate, and gaps in the literature related to this topic. Apart from that, the author also observes trends in the form of writing themes, scholar’s origin, and the disciplines used. The author finds that past memories hamper bilateral relations over time. This then contributes to the inhibition of academic discussion on the topic. This literature review also identified the Masa Revolusi which was a war between Indonesia and the Netherlands in 1945-1949 after Indonesia proclaimed its independence as the most dominant issue in the discussion on the bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945. Then, the gaps in the research that the authors found were discussions that tended to overlap, the lack of an Indonesian perspective, the lack of discussion on bilateral cooperation, and the absence of discussion about how Indonesia deals with the trauma of colonialism."

"Perdagangan internasional adalah salah satu faktor utama yang menentukan daya saing perekonomian suatu negara di tingkat internasional (Routledge et.al., 2012). Salah satu faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah volatilitas nilai tukar (Auboin 2013). Bank Indonesia menerbitkan sebuah instrumen, yaitu Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), yang ditujukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mitra dagang utama Indonesia guna meningkatkan total perdagangan internasional Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak BCSA pada perdagangan internasional Indonesia. Peneliti menggunakan data perdagangan internasional pada level HS-2 terhadap 20 mitra dagang utama Indonesia tahun 2006 – 2020. Dengan menganalisis data menggunakan pendekatan ppml, didapatkan hasil bahwa BCSA secara signifikan berhubungan negatif dengan total ekspor Indonesia dan berhubungan positif dengan total impornya. Akan tetapi, secara keseluruhan, variabel ini berkorelasi positif dengan total perdagangan internasional Indonesia.

---

International trade is one of the main factors that determine a country's economic competitiveness at the international level (Routledge et.al., 2012). One of the factors affecting international trade is exchange rate volatility (Auboin 2013). Bank Indonesia issued an instrument, The Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), which was aimed at maintaining the stability of the rupiah exchange rate against Indonesia's main trading partners to increase Indonesia's total international trade. This study analyzes the impact of BCSA on Indonesia's international trade. The researcher used international trade data at the HS-2 level for 20 of Indonesia's top trading partners in 2006 – 2020. By analyzing the data using the ppml approach, the result was that BCSA had a significantly negative relationship with Indonesia's total exports and a positive relationship with its total imports. However, overall, this variable is positively correlated with Indonesia's total international trade."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana suatu sengketa yang timbul akibat interpretasi dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN diselesaikan dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut sejauh ini. Penulis melakukan perbandingan dari kedua instrumen tersebut dengan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam World Trade Organization, dan International Centre for Settlement of Investment Disputes, dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 dan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 memiliki kesamaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes dan World Trade Organization, keempat mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh masing-masing instrumen / organisasi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang investasi.Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menemukan bahwa sebenarnya ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004 menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam World Trade Organization sebagai model pembentukannya, begitu pula dengan penerapan dari ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004 dan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 di ASEAN sejauh ini yang belum terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga menemukan bahwa ternyata penyelesaian sengketa yang disediakan oleh ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 lebih variatif dibandingkan dengan yang disediakan dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes.

---

The focus of this mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how does a dispute, which arises from ASEAN economic agreements, are settled using ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 and ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, as well as the application of both instruments, dispute settlement wise, in ASEAN by far. This study also compares the dispute settlement mechanisms provided in ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 and ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, with the dispute settlement mechanisms provided in the World Trade Organization and International Centre for Settlement of Investment Disputes, based on the fact that all of the dispute settlements above are applicable for investment dispute.In working on this research, it was revealed that the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 models on the dispute settlement mechanism in World Trade Organization, it was also found that the application of both instruments, dispute settlement wise, is so far, not as expected as it would’ve been. The thesis also reveals that the dispute settlements provided by ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 are more variative than the dispute settlements provided in International Centre for Settlement of Investment Disputes."

"Penelitian ini membahas mengenai prinsip tanggung jawab hukum maskapai penerbangan dalam melakukan pengangkutan udara yang dikenal oleh masyarakat internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Warsawa, Konvensi Chicago, Konvensi Roma, dan Konvensi Montreal. Pengaturan mengenai prinsip tanggung jawab hukum dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak penumpang dan/atau pihak ketiga yang dikenal dalam konvensi tersebut akan dibandingkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Indonesia. Skripsi yang dibuat dengan metode yuridis normatif ini menganalisis mengenai perbandingan pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan kepada pihak penumpang.

---

This thesis discusses the legal liability concept of airlines in air transportation known by the international community as set forth in the Warsaw Convention, Chicago Convention, Rome Convention and Montreal Convention. Arrangements regarding the legal liability concept in awarding damages to the passenger and/or the third parties are known in the conventions will be compared to Indonesia Aviation Law, which is Law No. 1 of 2009 about Aviation in Indonesia. This thesis is made by the method of juridical normative study analyzes the comparison of legal liability of airlines to passenger."

"Kegiatan ekonomi antar negara membukakan pintu para investor untuk dapat menanamkan investasinya di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, terbuka besar kemungkinan munculnya masalah kepailitan lintas negara. Maka dari itu, instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah kepailitan lintas negara, beberapa negara telah mencari jalan keluar seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menciptakan UNCITRAL Model Law 1997, dan European Union yang telah menciptakan peraturan regional yang disebut dengan Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Permasalahan kepailitan lintas negara juga dapat diatasi dengan perjanjian bilateral seperti yang dilakukan Singapura dengan Malaysia dalam Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki satupun peraturan yang mengatur mengenai kepailitan lintas negara. Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan diterapkannya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia dengan meninjau pengaturan kepailitan lintas negara yang dilakukan Singapura dengan perjanjian bilateral bersama Malaysia, dan juga langkah Singapura dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law melalui studi kasus. Selain itu, Skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan regional kepailitan lintas negara yang diciptakan oleh European Union.Economic activity between countries opens opportunities for investors to be able to invest in other countries. Along with the increase of international economic transactions, there is possibility of the emergence of Cross-Border Insolvency inssues. Therefore, bankruptcy instruments in a country must be improved. In dealing with Cross-Border Insolvency, several countries have sought solutions. The United Nations created the UNCITRAL Model Law on 1997, and the European Union created a regional regulation called Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. The Cross-Border Insolvency issues can also be settled by bilateral agreements such Mutual Recognition and Mutual Enforcement of the Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency which conducted by Singapore and Malaysia. Indonesia does not yet have a single regulation that governs Cross-Border Insolvency. This study will discuss the possibility of applying Cross-Border Insolvency instruments in Indonesia by reviewing the Cross-Border Insolvency Instruments undertaken by Singapore with bilateral agreements with Malaysia, and also Singapore's steps in adopting the UNCITRAL Model Law through case studies. In addition, this study also discusses regional regulation on Cross-Border Insolvency created by the European Union"