Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) merupakan akumulasi dari ketidakpuasan daerah terhadap ketimpangan distribusi ekonomi dan pelanggaran fisik berupa represi. Gerakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sejak 2000 bertransformasi dari gerakan kekerasan menjadi lebih lunak dengan melancarkan aksi propaganda menggunakan media sosial baik dengan target penduduk daerah, nasional dan internasional. Fokus penelitian ini untuk analisis pola propaganda isu rasisme papua di ruang siber sehingga penelitian dibatasi pada upaya menganalisis pola propaganda berkaitan dengan isu rasisme yang dilakukan di ruang siber, serta strategi – strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi propaganda yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua dengan menggunakan Konsep Rasisme, Teori Propaganda, Teori Strategi dan Konsep Ruang Siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil Penelitian menunjukan pembahasan isu rasisme di media sosial Twitter pada periode April s.d. Desember 2021 terbagi menjadi 5 materi konten dan ditemukan juga penggunaan keyword berupa hashtag PapuanLivesMatter, FreeWestPapua dan #Bubar, Pola propaganda dilakukan berbentuk poster, tulisan dan pesan whattap group. Strategi Pemerintah menghadapi propaganda dengan memberikan gambaran dan wawasan suatu perstiwa yang terjadi secara benar. Kesimpulan penelitian ini yaitu isu rasisme Papua di ruang siber lebih banyak dilakukan di media sosial Twitter. Pola Propaganda yang dilakukan secara terbuka (Revealed Propaganda) dan tertutup (Concealed Propaganda) dengan metode coersive dan persuasive propaganda digunakan secara bersamaan dengan menggunakan simbol-simbol. Adapun Strategi mengatasi isu rasisme Papua di ruang siber dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah Pusat dan daerah didukung organisasi masyarakat, agama serta media diantaranya dengan pendekatan kesejahteraan pendekatan rasial dan DNA (Genetik) serta klarifikasi informatif tentang Papua.

---

The Separatist Terrorist Group Movement (KST) is an accumulation of regional dissatisfaction with the inequality of economic distribution and physical violations in the form of repression. The Papuan Separatist Terrorist Group (KST) movement since 2000 has transformed from a violent movement to a more lenient one by launching propaganda actions using social media both targeting local, national and international residents. The focus of this research is to analyze the propaganda pattern on the Papuan racism issue in cyberspace so that the research is limited to efforts to analyze the propaganda pattern related to the issue of racism carried out in cyberspace, as well as the strategies taken by the government in overcoming propaganda carried out by the Separatist Terrorist Group (KST) Papua by using the concept of racism, propaganda theory, strategy theory and the concept of cyber space. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis design. The results of the study show that the discussion of the issue of racism on Twitter social media in the period April to d. December 2021 was divided into 5 content materials and found the use of keywords in the form of hashtags #PapuanLivesMatter, FreeWestPapua and Bubar. Propaganda patterns were carried out in the form of posters, writings and whattap group messages. The government's strategy for dealing with propaganda is to provide a true picture and insight into an event that is happening. The conclusion of this study is that the issue of Papuan racism in cyberspace is mostly carried out on social media Twitter. Propaganda patterns that are carried out openly (Revealed Propaganda) and closed (Concealed Propaganda) with coercive and persuasive methods of propaganda are used simultaneously by using symbols. The strategy for overcoming the issue of Papuan racism in cyberspace can be carried out through collaboration between the central and local governments supported by community, religious and media organizations including the racial and DNA (Genetic) welfare approach as well as informative clarification about Papua."

"Status Papua sudah final sebagai bagian dari NKRI, namun kelompok pro-kemerdekaan Papua terus berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan kelompok ini juga terus bertransformasi, dari perjuangan senjata (hard approach) oleh OPM dan faksi-faksi militernya, hingga cara-cara diplomasi (soft approach) dan internasionalisasi isu Papua oleh Benny Wenda dkk. Kelompok ini juga terus menggencarkan propagandanya di media sosial. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan dengan dibantu aplikasi analisis media sosial INDIGO, penelitian ini mencoba menjelaskan strategi propaganda kelompok pro-kemerdekaan Papua dalam internasionalisasi isu “Papua Merdeka” di media sosial khususnya Twitter. Menggunakan teori strategi sebagai teori utama dan didukung dengan teori propaganda politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelompok pro-kemerdekaan Papua memiliki tujuan (ends) menarik simpati internasional agar melakukan intervensi sehingga dapat dilakukan referendum, dengan cara (ways) teknik white, grey, dan black propaganda, memanfaatkan beberapa isu mulai dari pelanggaran HAM, eksploitasi alam & kerusakan lingkungan, rasisme & marjinalisasi orang asli Papua untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri, melalui sarana (means) media sosial dengan memanfaatkan peran aktivis, jurnalis, akun Free West Papua, dan bot.

---

Papua's status is final as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, but Papuan pro-independence groups continue to try to separate themselves from Indonesia. The movement of this group has also continued to transform, from the armed struggle (hard approach) by OPM, to the ways of diplomacy (soft approach) and the internationalization of the Papua issue by Benny Wenda et al. This group also continues to intensify its propaganda on social media. Using a descriptive qualitative methodology, this study attempts to explain the strategies of Papuan pro-independence groups in campaigning for the issue of "Freedom Papua" on social media, especially Twitter. Using strategy theory as the main theory and supported by political propaganda theory. The results of the research show that the strategy of the Papuan pro-independence group has the aim (ends) of attracting international sympathy to intervene so that a referendum can be carried out, by ways of white, gray and black propaganda techniques, utilizing several issues ranging from human rights violations, natural exploitation & environmental damage, racism & marginalization of indigenous Papuans to demand the right to self-determination, through social media means by utilizing the roles of activists, journalists, Free West Papua accounts, and bots."

"Pembatasan internet merupakan upaya penjinakkan rakyat Indonesia dari sikap kritis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia setiap individu dan harusnya hak asasi manusia dijunjung lebih tinggi. Demokrasi dapat menjadi alasan dan alat Kekerasan Politik oleh Negara. Negara hanya beradaptasi menyamarkan kekerasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Analitik. Metode yang digunakan studi kasus terhadap kasus pembatasan internet di Papua karena penelitian spesifik meneliti kasus di Papua. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung. Peneliti juga melakukan telaah data sekunder untuk keterangan dari pihak ahli hukum maupun lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia ketika merespon pembatasan internet maupun dari putusan pengadilan. Penelitian mengkonfirmasi lima bentuk atau dimensi dari kuasa terhadap masyarakat: Pengendalian melalui paksaan atau ancaman (koersi) yang dapat dilakukan melalui pemolisian maupun kekuatan militer, pengendalian unsur-unsur ekonomi, pengendalian proses pengambilan keputusan, atau kekuatan politik, pengendalian definisi dan akses ke pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai, atau kekuatan ideologis; dan pengendalian perhatian manusia dan waktu hidup, atau kekuatan pengalihan. Pembatasan internet melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua karena merugikan hak masyarakat Papua.

---

Internet restrictions are an attempt to tame the Indonesian people from a critical attitude. Freedom of opinion and expression has become part of the human rights of every individual and human rights should be upheld on a higher level. Democracy can be the reason and tool for political violence by the state. The state adapts only to disguise violence. The type of research used is analytical research. The method used is a case study on cases of internet restrictions in Papua because the research specifically examines cases in Papua. The primary data in this study were obtained through direct interviews. The researcher also conducted a review of secondary data for information from legal experts and human rights institutions when responding to internet restrictions or from court decisions. Research confirms five forms or dimensions of power over society: Control through Coercion or Threats (Coercion) which can be exercised through policing or military force, Control of economic elements, Control of decision-making processes, or political power, Control of definition and access to knowledge, beliefs, and values, or ideological strengths; and Control of human attention and life time, or distraction power. Internet restrictions violate the human rights of the Papuan people because they harm the rights of the Papuan people."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola propaganda di media sosial sebagai jihad siber yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi pencegahan propaganda dalam media sosial sebagai jihad siber. Data diperoleh melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan hasil wawancara langsung dengan Direktur Penegakan Hukum BNPT, Wakil Kepala dan Penyidik Densus 88 Anti Teror Polri, dan analis media sosial. Peneliti melakukan analisis konten dari kumpulan data tangkap layar atas unggahan-unggahan Avik di media sosial menggunakan teori propaganda politik dan model komunikasi Lasswell untuk menggambarkan pola propaganda Avik. Peneliti menganalisis faktor anonimitas di dunia maya sebagai pemicu terjadinya jihad siber menggunakan teori space transition, menganalisis regulasi yang menangani jihad siber di Indonesia, hingga analisis strategi pencegahan jihad siber. Penelitian menyimpulkan bahwa pola propaganda Avik secara umum tergambar dalam pola jaringan sosial. Masing-masing anggota grup berperan sebagai aktor (nodes) yang dihubungkan oleh relasi (ties) dengan medium media sosial online. Hal ini terbukti dari aktivitas Avik yang menyebar unggahan-unggahan berkonten radikal melalui grup media sosial, lalu nantinya unggahan tersebut direspons dan diteruskan kembali ke grup media sosial lainnya oleh anggota grup tersebut. Pola konten propaganda Avik yakni berupa pengulangan simbol. Hal ini tergambar pada seringnya frekuensi penggunaan kata kunci thogut pada isi pesan Avik, yang dianggap sebagai pihak yang wajib dibunuh sebagai sasaran teror.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the propaganda pattern on social media as cyber jihad which is used as a material to determine the propaganda prevention strategy in social media as cyber jihad. Data were obtained through Official Investigation Report and direct interviews with Director of Law Enforcement of BNPT, Deputy Head and Investigator of Densus 88 AT Polri, and media social analyst. Researcher using content analysis method from data set of screenshots of Avik uploads on social media using Lasswell's Political Propaganda Theory and Communication Model to describe propaganda pattern of Avik. Researceher analyze the anonymity factor in cyberspace as a trigger for the occurrence of cyber jihad using Space Transition Theory, analyzing regulations that deal with cyber jihad in Indonesia, and analyzing the prevention strategy of cyber jihad. The research concludes that Avik's propaganda patterns are generally depicted in social network patterns. Each group member acts as an actor (nodes) connected by relations (ties) with the medium of online social media. This is proven from Avik's activities that spread uploads of radical content through social media groups, then later the uploads are responded to and forwarded back to other social media groups by members of the group. Avik's propaganda content patterns are repetitive symbol. This is illustrated by the frequent use of the keyword thogut in the contents of Avik's message, which is considered a party that must be killed as a terror target."

"ABSTRAK:

Skripsi ini membahas poster propaganda Nazi dengan pendekatan semiotik. Analisis semiotik mencakup analisis pada tanda verbal, nonverbal dan paralinguistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana tanda-tanda verbal, nonverbal, dan paralinguistik dimunculkan dalam desain poster serta pesan apa yang ingin disampaikan Hitler melalui poster. Poster yang dianalisis adalah poster yang mewakili kambing hitam dalam propaganda Nazi, yaitu Perjanjian Versailles, kaum Komunis, dan Yahudi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanda verbal dalam poster berupa teks slogan. Tanda nonverbal dalam poster terdiri atas gambar, ekspresi fasial, gestur, dan warna. Tanda paralinguistik yang lebih banyak digunakan adalah tanda seru. Terdapat tiga pesan utama yang ingin disampaikan oleh Hitler kepada masyarakat Jerman. Hitler sebagai sosok ideal pemimpin, komunis atau Bolshevisme adalah sebuah kejahatan, dan Yahudi adalah kaum yang licik, pengecut, pengkhianat serta bersalah dalam Perang Dunia II.

---

ABSTRACT:

The focus of this thesis is semiotic analysis of Nazi propaganda poster includes an analysis of the verbal signs, nonverbal signs, and paralinguistic signs. The purpose of this research is to describe how verbal, nonverbal and paralinguistic signs appear in poster as well as what messages that Hitler wants to deliver through posters. The corpusses that used in this research are seven propaganda posters, which representing three scapegoat in Hitler’s propaganda. The scapegoats are treaty of Versailles, Communist or Marxist, and Jews. From the results of thesis, it could be concluded that verbal sign in all posters are slogans. Nonverbal sign consist of picture, facial expression, gesture, and color. Exclamation point as paralinguistic sign is used mostly in posters. There are three main messages that Hitler wants to deliver to the German people. Hitler is the ideal figure of a leader, Communist or Bolshevism is an evil, and Jews are cunning, traitor, coward, petty and also guilty for World War II.

"

"Propaganda sebagai bagian dari aktivitas intelijen biasa digunakan untuk tujuan penggalangan. Propaganda merupakan bentuk komunikasi terencana dengan menyampaikan pesan yang telah didisain untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan emosi target propaganda sesuai dengan yang diharapkan oleh propagandis dan tanpa disadari oleh target propaganda. Propaganda sangat diperlukan dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas strategi propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada Operation Iraqi Freedom. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara kepada 5 orang narasumber dan metode studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak semua propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak berhasil mempengaruhi target propaganda. Berbagai tema yang digunakan dalam propaganda Amerika Serikat ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, militer, dan media massa berperan penting dalam menyebarkan pesan propaganda dan mencegah penyebaran kontrapropaganda lawan.

---

Propaganda as part of intelligence activities is usually used for influencing purposes. Propaganda is a construction of well-planned communication in which conveying messages designed to influence target?s attitude, behavior and emotion according to propagandist? expectation without being realized by target. Propaganda is needed to support government policy, including war policy. Therefore, this research aims to perceive and analyze the effectiveness of propaganda strategy which had been done by United States at Operation Iraqi Freedom. This research is conducted with qualitative method. Research data are collected by interviewing five (5) informants and documentary studies. This research results in a conclusion that not all of propaganda which had been done by United States to Iraq succeed in influencing target. United States used various themes determined to overthrow Saddam Hussein. Other than that, cooperations between governments, military, and mass media have pivotal role in disseminating propaganda messages and preventing enemies? counter propaganda."

"Pada masa penjajahan di Indonesia, poster merupakan salah satu media yang banyak digunakan untuk melakukan propaganda. Dalam penelitian ini, penulis mengambil korpus data berupa empat buah poster Belanda yang muncul pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1944-1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan deskriptif-analitis. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan makna dari komponen gambar dan kalimat yang terdapat dalam poster dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis menyimpulkan bahwa di dalam poster-poster ini terdapat ikon, simbol, dan indeks yang menunjukan bahwa Jepang sebagai penjajah atau penguasa, Hindia Belanda sebagai kaum terjajah serta Belanda sebagai kaum yang membela Hindia Belanda. Di dalam poster-poster tersebut terdapat beberapa teknik propaganda yang memperlihatkan kecerdikan bangsa Belanda guna merebut kembali hati masyarakat Hindia Belanda dengan menunjukan rasa simpati dan peduli melalui kata serta gambar dalam poster.

---

During the colonial period in Indonesia, the poster is one of medium that was widely used for propaganda. In this study, the author takes data corpus in the form of four Dutch poster that appeared during the occupation of Japan in 1944-1945. The method of this research is studying the literature and descriptive analyzing. Through this study, the author would like to explain the meaning of the images component and words component which are contained in the posters and to explain the message contained therein.

The results of the analysis conclude that in these posters, there are icons, symbols, and the indexes which show that the Japanese as occupiers or ruler, Dutch East Indies as the colonized as well as the Dutch as a defender for Dutch East Indies. In the posters mentioned, there are some propaganda techniques that show the ingenuity of the Dutch to regain the hearts of the Dutch East Indies people by showing sympathy and care through words and images in the poster. "

"ABSTRAKFenomena media sosial tidak terlepas dari propaganda, pengguna media sosial dapat dengan mudah diinformasikan dan dimanipulasi oleh berita-berita yang dibuat berdasarkan kepentingan bersama, pandangan politik ataupun aktivitas. Maraknya berita-berita hoaks di media sosial saat ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, fungsi media sosial yang awalnya sebagai media sharing informasi berubah menjadi media penyebar berita hoaks dengan motivasi politik ataupun non-politik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis propaganda media sosial terkait potensi ancaman disintegrasi bangsa dengan studi kasus Muslim Cyber Army MCA . Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konten atau isi berita hoaks di media sosial serta pola propaganda yang digunakan oleh MCA dalam menyebarkan berita hoaks melalui media sosial. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengguna internet tentang berita hoaks terkait ancaman disintegrasi bangsa.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan informan serta melakukan analisa framing konten berita dengan menggunakan coding atau kategorisasi kata. Dari penelitian ini diketahui MCA melakukan black propaganda yaitu menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian SARA yang dapat berpotensi pada ancaman disintegrasi bangsa.

---

ABSTRACTThe phenomenon of social media can not be separated from propaganda, social media users can easily be informed and manipulated by news made based on common interests, political views or activities. The rise of hoaks news in social media today has caused anxiety in society can even lead to division in society, social media function which initially as information sharing media turned into a media spreader hoaks news with political or non political motivation.This study aims to analyze the social media propaganda related to the potential threat of disintegration of the nation with Muslim Cyber Army MCA case studies. This analysis is conducted to find out how the content or content of news hoaks in social media and propaganda patterns used by MCA in spreading news hoaks through social media. Furthermore, this research is expected to provide an understanding for internet users about hoaks news related to the threat of disintegration of the nation.This research was conducted by qualitative method through literature study, in depth interview with informant and analyzing news content framing by using coding or word categorization. From this research is known MCA do black propaganda that is spreading news hoaks and hate speech SARA which can potentially at threat of disintegration of nation. "

"Penelitian ini menganalisis respons pemerintah Rusia terhadap upaya pemberontakan Wagner Group pada 23-24 Juni 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti dan memahami bagaimana respons pemerintah Rusia lewat berita-berita yang dirilis terhadap upaya pemberontakan Wagner Group, dengan fokus pada propaganda yang digunakan dalam merespons situasi tersebut. Seluruh data diambil dari berita yang dimuat di media massa daring RT milik pemerintah pada saat peristiwa terjadi. Analisis framing Pan dan Kosicki digunakan untuk menyelidiki cara pemerintah Rusia menyusun naratif melalui media massa. Hasil analisis menunjukkan terdapat penerapan framing dalam propaganda dengan memanfaatkan sumber respon dari otoritas terpercaya seperti Presiden Putin, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Melalui framing terdapat pemberian label pengkhianatan, himbauan persatuan, pernyataan musuh memanfaatkan situasi, dan penegasan kontrol serta perlindungan bagi masyarakat. Selanjutnya, penelitian mengungkap berbagai jenis propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, termasuk teknik propaganda testimonial dari Institute for Propaganda Analysis serta konsep propaganda Jacques Ellul yaitu propaganda politik, integrasi, dan vertikal. Propaganda juga ditujukan kepada audiens internasional melalui RT sebagai media global.

---

This research analyzes the Russian government's response to the Wagner Group mutiny attempt on June 23-24, 2023. This research aims to highlight and understand how the Russian government responded through news reports to the Wagner Group's mutiny attempt, with a focus on the propaganda used in response to the situation. All data was taken from news published on the state-owned RT online mass media at the time of the event. Pan and Kosicki's framing analysis was used to investigate the way the Russian government structured the narrative through mass media. The results of the analysis show that there is an application of framing in propaganda by utilizing sources of response from trusted authorities such as President Putin, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Defense. Through framing, there is labeling of traitors, appeals for unity, statements of enemies taking advantage of the situation, and affirmation of control and protection for the people. Furthermore, the research revealed several types of propaganda carried out by the Russian government, including testimonial propaganda techniques from the Institute for Propaganda Analysis, along with Jacques Ellul's propaganda concepts of political, integration, and vertical propaganda. Propaganda is also aimed at international audiences through RT as a global media."

"Jumlah buku anak-anak yang menampilkan karakter penduduk asli Amerika terus bertambah. Namun, perlu dicatat bahwa buku-buku tersebut tidak selalu merepresentasikan penduduk asli Amerika secara akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiopragmatik untuk menganalisis buku anak klasik The Indian in the Cupboard, dengan tujuan menemukan masalah pada narasi buku tersebut. Buku tersebut dipilih karena kontroversi mengenai salah satu karakternya, Little Bear, yang digambarkan sebagai penduduk asli Amerika. Sebanyak tiga karakter yaitu Omri, Patrick, dan Little Bear dianalisis ucapannya untuk menemukan maksim yang dilanggar. Selanjutnya implikatur dikonstruksi untuk menemukan makna tersembunyi di balik ucapan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku tersebut dianggap rasis karena penggambaran karakter penduduk asli Amerika sebagai karakter inferior. Buku ini juga terkait erat dengan imperialisme linguistik karena Little Bear harus berbicara dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan karakter lain daripada bahasa aslinya sendiri. Selain itu, karakter Little Bear juga diambil dari stereotip negative penduduk asli Amerika. Hal ini menjadi masalah karena stereotip tersebut menggeneralisasikan semua penduduk asli Amerika. Hasil ini menunjukkan bahwa terlepas dari popularitasnya, The Indian in the Cupboard gagal merepresentasikan penduduk asli Amerika secara akurat melalui penggambaran rasis tentang Little Bear.

---

The number of children books featuring Native American characters keeps on growing. However, it is worth noting that those books do not necessarily represent the Native American accurately. This study used a sociopragmatic approach to analyse the classic children book, The Indian in the Cupboard, with the aim of finding problematic narratives in the book. The book is chosen because of its controversy regarding one of its characters, Little Bear, who is a Native American. A total of three characters’ utterances namely Omri, Patrick, and Little Bear are analysed to find the maxims that are flouted. Next, implicatures are constructed to find the hidden meaning behind the utterances. The result showed that the book is regarded as racist due to its portrayal of the Native American character as a subordinate character. The book is also closely tied to linguistic imperialism because Little Bear is forced to speak in English to communicate with other characters rather than his own indigenous language. Additionally, the character was also built from common stereotypical images of Native American people. This becomes problematic because those stereotypes overgeneralize all of the Native American people. These findings suggest that despite its popularity, The Indian in the Cupboard failed to accurately represent Native American people through its racist portrayal of Little Bear."