Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan prestasi dan potensi yang dimiliki Kopi Tanjungsari, petani kopi Desa Tanjungsari masih mengalami tantangan dan permasalahan terkait produktivitas, pemasaran dan permodalan. Tantangan dan permasalahan tersebut jika tidak diatasi akan mengancam kesejahteraan petani kopi. Maka diperlukan suatu upaya untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat mengusahakan kesejahteraan petani kopi, upaya tersebut adalah pemberdayaan petani kopi. Pemberdayaan petani kopi dapat dilakukan oleh banyak pihak, termasuk dari petani kopi itu sendiri. Upaya pemberdayaan yang berasal dari petani kopi itu sendiri berbentuk sebagai kelembagaan petani kopi, yang merupakan lembaga yang berasal dari, oleh, dan untuk Petani. Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan kelembagaan petani kopi Desa Tanjungsari, yaitu Kelompok Tani Guna Tani Abadi, dalam melakukan upaya pemberdayaan kepada petani kopi Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yang menggunakan teknik Purposive Sampling sebagai teknik pemilihan informan. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, wawancara semi- terstruktur (wawancara mendalam), dan observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan Kelompok Tani Guna Tani Abadi sebagai kelembagaan petani kopi Desa Tanjungsari telah melakukan beberapa peran dalam upaya pemberdayaan petani kopi Desa Tanjungsari, seperti Advocate, Broker, Enabler, dan Educator. Terdapat manfaat yang dirasakan oleh petani kopi Desa Tanjungsari dari peran tersebut, diantaranya adalah masalah yang dialami Petani Kopi dapat terkelola dengan baik, kebutuhan Petani Kopi dapat terpenuhi, dan kesempatan sosial dan mengembangkan diri petani kopi terfasilitasi, yang mengarah pada mengusahakan kesejahteraan petani kopi Desa Tanjungsari dan pada prosesnya tidak terlepas dari dukungan dan hambatan yang dialami Kelompok Tani.

---

Based on the achievements and potentials of Kopi Tanjungsari, coffee farmers in Tanjungsari Village are still experiencing challenges and problems related to productivity, marketing and capital. These challenges and problems if not addressed will threaten the welfare of coffee farmers. So an effort is needed to be able to overcome these problems so that they can seek the welfare of coffee farmers, this effort is the empowerment of coffee farmers. Empowerment of coffee farmers can be done by many parties, including the coffee farmers themselves. Empowerment efforts that come from coffee farmers themselves are in the form of coffee farmers institutions, which are institutions that come from, by, and for farmers. This research discusses the role of the coffee farmer institution in Tanjungsari Village, namely the Guna Tani Abadi Farmer Group, in empowering coffee farmers in Tanjungsari Village, Tanjungsari District, Bogor Regency, West Java. This research is a qualitative descriptive research that uses the purposive sampling technique as an informant selection technique. Data collection from this research was conducted by literature study, semi-structured interview (in-depth interview), and observation. The results of this study explain that the Guna Tani Abadi Farmer Group as an institution for coffee farmers in Tanjungsari Village has played several roles in efforts to empower coffee farmers in Tanjungsari Village, such as Advocate, Broker, Enabler, and Educator. There are benefits that are felt by coffee farmers in Tanjungsari Village from this role, including the problems experienced by coffee farmers can be managed properly, the needs of coffee farmers can be met, and social opportunities and self-development of coffee farmers are facilitated, which leads to the welfare of coffee farmers in Tanjungsari village. and in the process can not be separated from the support and obstacles experienced by the Farmers Group"

"Perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Indonesia, khususnya bagi petani kopi yang rentan terhadap variabilitas cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang asuransi pertanian berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi di Indonesia dan potensi konflik antara pemegang polis (petani) dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi pertanian berbasis indeks cuaca dapat diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan pelindungan yang adil dan efektif bagi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal). Data yang digunakan adalah data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus asuransi berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi. Hal ini dapat memunculkan potensi konflik antara perusahaan asuransi dengan petani, diantaranya adalah adanya ketidaksetaraan penilaian risiko dalam penetapan indeks cuaca dan penentuan ambang batas klaim, yang dapat mengakibatkan petani kopi tidak dilindungi dengan baik dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan oleh perusahaan asuransi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan publik dan strategi adaptasi iklim, serta mendorong penerapan asuransi pertanian berbasis indeks cuaca yang lebih luas di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor perasuransian, diharapkan dapat menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan dasar asuransi berbasis indeks cuaca.

---

Climate change has become a major challenge for the agricultural sector in Indonesia, especially for coffee farmers who are vulnerable to weather variability. This research aims to analyse the regulations governing weather index-based agricultural insurance especially for coffee commodities in Indonesia and potential conflicts between policyholders (farmers) and insurance companies in weather index-based agricultural insurance agreements can be identified and addressed to ensure fair and effective protection for farmers. The research method used is normative juridical research method (doctrinal). The data used is secondary data, and analysed with a qualitative approach. The results showed that there is no regulation that specifically regulates weather index-based insurance, especially for coffee commodities. This can lead to potential conflicts between insurance companies and farmers, including the inequality of risk assessment in determining the weather index and determining the claim threshold, which can result in coffee farmers not being properly protected from unfair or harmful business practices by insurance companies. The findings are expected to make important contributions to public policy and climate adaptation strategies, as well as encourage wider adoption of weather index-based agricultural insurance in Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as the supervisor of the insurance sector, is expected to issue regulations that can be used as a basis for weather index-based insurance."

"This study have been conducted in 2004 and taken place in East Java for five months from July throughout November 2004. Two locations were chosen as a sample for IPM-Farmer Field School namely Malang and Jombang districts. The objectives of research were: (a) to describe the adoption of IPM technology by farmers, (b) the economic visibility of farms and (c) the technical efficiency of farms between before and after IPM-FFS. This research used method of survey, primary data where collected from 80 farmers consisting of 40 IPM-Farmer Field School (alumni) and 40 non-alumni while secondary data were collected from the Office of Estate Crops, the Office of IPM Project, Central Agency of Statistics and Institutions of Research. The results showed that after IPM-FFS, the technology of integrated pest management have been applied by the most of farmers. The alumni (80%) and non-alumni (23%) have done the field observation regularly The alumni and non-alumni (32.5%) were able to distinguish some predators of pests and did not harm them. Most farmer have controlled pests with a method of preventive while the an-organic pesticide would be applied when the pests attack reached the economic threshold. The productivity of alumni after IPM-FFS increased 45.5 percent (from 1,128 to 1,641) and non-alumni increased 24.6 percent (from 872 to 1,087)kg/ha/year. Net income of alumni increased 40,7 percent (from Rp.3,7 to Rp 5,2) million/hectare/year. Through the application of IPM technology, the technical efficiencies of alumni increased 31,7 percent (from 0.63 to 0.81) and non-alumni increased 4,8 percent (from 0,63 to 0,66)."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan petani kopi dalam menjalankan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan kerja perempuan yang seringkali tidak terlihat dan dihargai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan kerangka teori ekonomi politik feminis, dan teori akses dengan perspektif feminis sebagai lensa analisis. Hasil penelitian menujukan kehidupan perempuan petani kopi di Desa Tribudisyukur tidak dapat dilepaskan dari kesehariannya melakukan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Kerja perempuan dalam reproduksi sosial di ranah keluarga inti, keluarga besar dan komunitas memiliki kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sistem produksi kopi. Untuk menjalankan kerja tersebut, relasi perempuan petani kopi dengan sesama perempuan serta keanggotannya dalam organisasi membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan reproduksi sosial. Selain itu, perempuan memiliki strategi dan negosiasinya untuk menjalankan kerja reproduksi sosial di keseharian mereka. Dalam menjalankan sistem produksi kopi, perempuan membutuhkan akses atas lahan, modal, dan pasar. Akan tetapi, akses mereka atas sistem produksi kopi sangat dipengaruhi oleh dinamika relasi kuasa dari berbagai lapisan relasi sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan produksi kopi tidak dapat berjalan tanpa kerja reproduksi sosial yang dikerjakan perempuan petani kopi di keseharian mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar perempuan petani kopi diposisikan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan terkait produksi kopi.

---

This research examines how women farmers do social work and coffee production. This research aims to show the work of women who are often not seen and appreciated. This study uses a qualitative approach and uses a feminist political economy theory framework and access theory with a feminist perspective as the lens of analysis. The results showed that the lives of the women coffee farmers in Tribudisyukur Village were inseparable from their daily social reproduction and coffee production activities. The role of women in social groups in the realm of the nuclear family, extended family, and society has a significant contribution to the coffee production systems sustainability. The relations of women coffee farmers with other women and their membership in organizations help them meet social reproduction needs to carry out this work. Also, women have strategies and negotiations to carry out social reproduction work in everyday life. In running a coffee production system, women need access to land, capital, and markets. However, their access to the coffee production system is very reliable by the dynamics of power relations from various layers of social relations. This studys conclusions indicate that coffee production cannot be carried out without women coffee farmers social reproduction work in their daily lives. This study aims to position women, coffee farmers, as subjects in making decisions related to coffee production."

"Skripsi ini membahas mengenai unintended but expected collaboration yang terjadi antara beragam aktor dalam perkembangan budidaya kopi di Kampung Cibulao Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Beragam aktor yang berasal dari berbagai macam latar belakang (baik dari pihak pemerintahan maupun dari pihak masyarakat sipil) dengan kapasitas (agensi), motivasi dan kepentingan yang berbeda-beda ini secara “tidak diniatkan” (unintended) melakukan kolaborasi satu sama lain, tanpa tergabung dalam satu wadah organisasi (institusionalisasi) tertentu. Meskipun “tidak diniatkan” untuk terjadi, tetapi kolaborasi ini tetap saja “diharapkan” untuk terjadi, terbukti dengan adanya saling kompromi dan juga saling melengkapi satu sama lain antara pihak yang berperan, meskipun terjadi secara informal. Hal ini dapat terjadi karena adanya koeksistensi antara beragam aktor yang berperan tersebut, sehingga ada satu titik saat beragam aktor yang berbeda kapasitas (agensi), motivasi dan kepentingan tersebut berjalan secara berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain dikarenakan adanya saling kompromi. Selain itu mereka juga melakukan pendekatan yang melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan berjalannya program, karena dalam hal ini peran aktif masyarakat juga menjadi penting.

---

This thesis discusses about the “unintended but expected collaboration” that occurs between various actors in the development of coffee cultivation in Cibulao Village, Cisarua District, Bogor Regency. The various actors who come from various backgrounds (both from the government side and from the civil society side) with different capacities (agencies), motivations and interests are “unintended” to collaborate with each other, without being joined in one certain organizational forum (institutionalization). Although it is "not intended" to happen, this collaboration is still "expected" to happen, as evidenced by the mutual compromise and complementarity between the parties who play a role, even though it occurs informally. This can occur because of the coexistence between the various actors who play a role, so that there is some point where various actors with different capacities (agencies), motivations and interests walk side by side and complement each other due to mutual compromise. In addition, they also take an approach that involves the community to participate in the decision-making process and the running of the program, because in this case the active role of the community is also important."

"Bagi masyarakat awam pada umumnya kurang mengenal tentang P3A singkatan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air. Demikian pula di kalangan petani. Namun bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, P3A ternyata sudah dikenal. P3A bisa dikatakan organisasi petani yang dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan yakni Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984. Karena dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, maka kesan `adanya keseragaman' masih melekat. Kesan ini terbukti pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Hal lain yang menonjol pada P3A adalah berasaskan Pancasila di setiap daerah yang terdapat tanaman padi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.Penelitian ini tidak bermaksud menggugat keberadaan organisasi tersebut yang notabene sudah terbentuk, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Melainkan ingin mengidentifikasi, mengenali, dan mengetahui keberhasilan maupun kegagalannya setelah diberdayakan. Istilah yang lazim dipakai bagi P3A adalah sudah berkembang, sedang berkembang, atau belum berkembang? Berdasarkan penelitian yang menelusuri faktor kesejarahannya, maka teridentifikasi tiga unsur yakni kelembagaan P3A kurang dinamis, pengetahuan tentang teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang menguasai, dan iuran air/anggota kurang lancar. Dari ketiga unsur inilah pemerintah berupaya memberdayakan P3A melalui Tim Pendamping Petani/TPP dan pelatihan-pelatihan.Tujuan pemberdayaan antara lain agar organisasi P3A yang sudah berbadan hukum merasa kuat, sehingga posisinya sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Dari segi teknis agar P3A mampu mengelola jaringan irigasi, meskipun hanya pada taraf jaringan sekunder atau tersier. Berbadan hukum di sini berarti organisasinya legal, diakui keberadaannya oleh aparat maupun masyarakat.Sehingga ke depan mempunyai bargaining position terhadap pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan P3A. Kecuali itu P3A diwajibkan memiliki nomor rekening sendiri untuk menyimpan uang hibah, bantuan dari Pemerintah/Pemda, dan hasil iuran para anggotanya. Ketiga kekuatan seperti organisasi, teknis, dan keuangan inilah diharapkan P3A mampu mengelola dirinya sendiri, organisasinya, dan lingkungannya untuk menuju pada pembangunan secara berkelanjutan yang pada akhimya kegiatan-kegiatan P3A merupakan ketahanan bagi daerahnya. Apalagi Kabupaten Kulon Progo memiliki 228 P3A unit yang sangat memungkinkan untuk melakukannya.

---

The term of P3A, stands for Perkumpulan Petani Pemakai Air (Water User Association/WUA) is not well-known by people in general, even by farmers themselves as the relevant parties. However, we can find different view in Kulon Progo district, where the people have reached eligible understandings on the P3A. The association was initiatialy established by the central government under Presidential Instruction No. 2 of 1984. As it was established in the era of the New Order (Orde Baru) with top-down approach, the impression of "uniformity" is unavoidable, as figure out in the Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) the management adopted.

Besides, it is in general for any WUA with paddy field -both inside and outside Java Island- to adopt the Pancasila as their organizational ideological base.

This research is not aimed to argue the existence of the established organization, especially in Kulon Progo District. It is mainly intended to identify, comprehend, and find out the successes and failures of the organization after implementation for operational review purposes. With respect to performance of the organization, terminology of developed, developing and under develop is commonly use. Based on a specific research discovering the historical existence of the organization, we find three main problems faced by the organization management, such as: (1) institutional arrangement of WUA is inadequately dynamic, (2) insufficient knowledge of irrigation operation and maintenance, and (3) a great number of feesarrear. To deal with the above-mentioned problems and to empower the association, the central government provides technical assistance by establishing the Tim Pendamping Petani/TPP (Farmer Counterpart Team) and required trainings.

To empowerment role played the central government is intended to empower any WUA with established legal status for being in the same level of capability with other enterprises. It is also intended to create WUA with eligible capability to manage overall irrigation scheme which they are responsible to the stakeholders In case of a WUA has had established legal status, it is recommended to have a bank account for fee collection from members, to finance sustainable operation. The Kulon Progo District with 228 WUA's is very competent to execute it."

"ABSTRAKPerkebunan di Indonesia , jika di lihat dari usahanya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu; Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat (Sandy 1985).Propinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah produsen karet di Indonesia. Pada tahun 1986 memiliki luas areal perkebunan karet rakyat sebesar- 504.037 hektar dengan produksi 160.503.19 ton karet kering, atau produktivitasnya rata-rata 318 kg karet kering per hektar (Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatera Selatan 1986). Rendahnya produktivitas ini disebabkan antara lain: adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh petani sendiri seperti: modalnya kecil, pendidikan petani umumnya rendah, dan cara pengelolaan kebun yang masih bersifat tradisional, sehingga mengakibatkan produksi yang dihasilkan menjadi rendah. Keadaan ini dapat diasumsikan bahwa kualitas hidupnya menjadi rendah pula.Untuk menanggulangi keadaan ini, sejak awal Pelita III (tepatnya pada tahun 1980) telah dilaksanakan beberapa usaha di bidang perkebunan rakyat yaitu: melalui pola UFP (Unit Pelaksana Proyek) dan pola PIP (Perkebunan Inti Rakyat). Pola UFP terdiri dari 2 bagian, yaitu: UFP Swadana dan UFP Berbantuan. PPKR (Proyek Pengembangan Karet Rakyat) atau SRDP (Small Rubber Development Project) merupakan salah satu bentuk UPF Berbantuan, sumber dananya berasal dari Bank Dunia, PPKR di Sumatera Selatan dilaksanakan dari tahun 1990 - 1955.Oleh karena perkebunan karet rakyat merupakan sumber penghidupan sebagian besar petani (kurang lebih 12 juta penduduk Indonesia pada tahun 1995), maka keberadaannya perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang menunjangnya, seperti : faktor sumber daya alam (lingkungan fisik yakni tanah, iklim, dan topografi); pendidikan; produksi, tenaga kerja, biaya produksi, dan pengalaman dalam berusaha tani. Khususnya terhadap kualitas hidup petani PPKR belum banyak diketahui, sehingga melatarbelakangi penelitian ini.Pertanyaan penelitian adalah: (1) Bagaimana petani menggunakan Faktor sumberdaya dan (lingkungan fisik) sebagai lahan perkebunan dan (2) Faktor-faktor apa yang rnempengaruhi kualitas hidup petani.Tujuan penelitian adalah,: untuk mengetahui faktor﷓faktor yang mempengaruhi kualitas hidup petani PPKR dan pengaruhnya terhadap lingkungan.Penelitian ini diharapkan ber-guna, sebagai bahan masukan bagi perkebunan karet rakyat dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan karet rakyat khususnya di Kecamatan Rambang Lubai, dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam (tanah).Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:"Faktor sumberdaya alam (1ingkungan fisik) sebagailahan perkebunan dengan pola PPKR memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup petani dan kualitas lingkungan".

---

ABSTRACT

Factors which Affect Quality of Life PPKR?s Farmers (A Case Study : Rambang Lubai Subdistrict, Muara Enim District, South Sumatera)Plantation in Indonesia when viewed from as enterprise could be grouped into two: Big Plantation and Small Plantation (Sandy 1985). The rubber producing Province South Sumatera as a region in Indonesia.

In the year 1996 possesses area of the small plantation size 504.037 hectare with total production of 160503 ton of dried rubber or the average productivity 318 kg dried rubber per hectare (Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatera Selatan 1986). The lost productivity was due to, among others: by the limitations due to the farmers themselves, small of capital, the farmers of education generally of low level, and the way of the plantation is still traditional methods, such that its has affect the production brought forth to be of low level. This condition could be assumed to bring out the low level of the quality of life.

To over come this condition, starting as from beginning Pelita III several attempts have been carried out in the field of small plantation, namely: through the design of UPP (Project Implementation Unit) and PIS' or DIES (Nucleas Estates Smallholder). The UFP consists of two parts namely, UPP self-funding and UPP subsidized. PFKF: or SRDF' (Small Rubber Development Project) has been one of the forms of the subsidized UPP, the fund has from the World Bank. PPKR I in South Sumatera has been conducted from the year 19SO-1925.

Because of the small estates have been as the sources of income majority of the farmers (more or less 12 millions of the Indonesia people in year 1985), such that their existence need to be protected by constantly observed the supporting factors, such as. The natural resources factor (the physical environment; land, climate, and topography), education, production, production cost, and experience in farm management.

Specifically, regarding the quality of life PPKR farmers many things have remained as unknown, such as the providing background of this research.

The questions in this research are; (1) How do the farmers utilize natural resources factors (physical environment) such as the area estates? and (2) What are the factor affect quality of life farmers ?

The objective research is: to find out the factors affect quality of life PPKR farmers and the affect on the environment.

This research hopefully, input material for the small estates, and a contribution of conception for the development of small rubber estates in particular in Rambang Lubai Sub District, in the utilization efforts of the natural resources (land).

Hypothesis in this research has been the following:

"The natural resources factor (physical environment) such as the area estates with PPKR has provided positive impact on the quality of life farmers and the quality of environment"."

"Masalah kesehatan masyarakat dimasa mendatang diperkirakan adalah masalah kesehatan yang berkenaan dengan pekerjaannya atau biasa dikenal dengan masalah kesehatan kerja. Meskipun petani merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja masalah kesehatan kerja pertanian masih belum banyak dikenal khususnya yang berkenaan dengan beban kerja, kapasitas kerja dan lingkungan kerja petani. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas kerja para petani, beban kerja para petani, bagaimana gambaran beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya kesehatan pada petani, serta bagaimana gambaran penyakit-penyakit/gangguan yang berhubungan dengan lingkungan kerja petani. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dilakukan di 8 Desa dari 2 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Jumlah sampel yang diambil adalah 274 petani ektif penggarap yang bekerja di sawah dan 238 rumah petani. Analisa data dilakukan secara manual, teknik analisa digunakan analisa persentase frekwensi distribusi dan analisa Chi-square. Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa umumnya profit kapasitas kerja, beban kerja dan beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja petani adalah buruk. Ternyata para petani dengan kapasitas kerja dan beban kerja yang berat masih harus mengalami resiko atau ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan kerja mereka. Beberapa penyakit/gangguan yang berhubungan dengan pekerjaan petani yang ditemukan dalam penelitian ini adalah : 1. Dermatitis (dermatosis akibat kerja). 2. Gangguan yang berhubungan dengan masalah ergonomik seperti backpain, myalgia. 3. Penyakit-penyakit pernafasan dengan kelainan ventilasi obstruktif dan restriktif. 4. Keracunan pestisida. Dalam karya tulis ini juga telah dibahas penatalaksanaan masalah kesehatan kerja petani. Disarankan agar program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sektor pertanian harus segera dilaksanakan/disempurnakan. Untuk itu ada 3 upaya strategis yang perlu dikembangkan yaitu : Bina program , Bina institusi dan Bina profesi. "