Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengamatan ini mengkombinasikan teori sensori manusia, keruangan, dan permukaan yang memiliki fokus utama yaitu bagaimana bidang permukaan pada elemen ruang duduk ketika seseorang bekerja dengan VDU mempengaruhi proprioceptionnya dalam menghasilkan postur duduk yang seimbang. Tubuh secara alami sudah memiliki keseimbangan, namun dalam aktivitas bekerja sambil duduk yang berdurasi lama membutuhkan penopang (support) tambahan berupa bidang permukaan. Pengamatan dilakukan dengan studi kasus pelaku WFC (Work From Cafe) yang bekerja dengan VDU (Visual Display Unit) karena maraknya kegiatan tersebut dilakukan sejak masa pandemi. Karena proprioception umumnya terjadi secara tidak sadar, maka pengamatan ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis bagaimana tubuh dan anggota tubuh mengalami perubahan postur selama ia duduk dan bekerja. Hasil dari pengamatan ini adalah bagaimana anggota tubuh perpindah dan diposisikan di dalam ruang serta menciptakan variasi postur duduk sebagai hasil dari proprioception, yang dipengaruhi oleh stimuli dan aktivitas yang berbeda-beda selama bekerja. Serta disimpulkan bahwa keseimbangan postur duduk dan bekerja dihasilkan dengan dirangsang oleh stimuli sekaligus support postur duduk berupa bidang permukaan kursi dan meja sebagai elemen pembentuk ruang duduknya.

---

This thesis combines the theory of human’s sensory, spaces and it’s surfaces, which focuses on how the surfaces of the interior elements affects the proprioception of a subject working with VDU (Visual Display Unit) of the WFC (Work From Cafe) activity in creating the balanced sitting-working posture. Human body are balanced naturally but in the activities which consumes long duration such as sitting, the body needs particular surfaces as additional support. This observation uses study case of WFC subject who works with VDU in the cafe, since this activity has been done more often in the pandemic era. Proprioception generally occurs unintentionally, so that this observation uses qualitative approach by recording and later analyze the changes of body and body parts’ position in space that creates variation of sitting postures while the subject sits and works. Also concluded the body’s balanced sitting posture are produced and affected by the stimuli and support of surfaces in space, such as the chair and table’s surfaces, that forms the sitting space."

"Penelitian ini membahas tentang analisa postur kerja pada pekerja total assembly CPT Divisi Display PT. LG Electronic Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yang dilakukan secara langsung (direct observation) dimana proses pengumpulan dan pengambilan data dilakukan secara bersamaan. Penilaian risiko ergonomi dilakukan menggunakan metode REBA. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa postur kerja pada bagian Total Assembly CPT Divisi Display PT. LG Electronic Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan yang paling bersiko ada pada kegiatan loading dock CPT. Untuk mengatasinya sebaiknya dilakukan tindakan engineering control pada disain tempat kerja, memberikan pelatihan dan penambahan pengetahuan pekerja mengenai postur yang baik disaat bekerja.

---

This study discusses the analysis of working posture on total worker assembly CPT Display Division PT. LG Electronic Indonesia. This study uses cross-sectional approach is made directly (direct observation) in which the process of collection and retrieval of data carried out simultaneously. Ergonomic risk assessment conducted using the method of REBA. This study was made to analyze work posture in the CPT Assembly Total Display Division PT. LG Electronic Indonesia. From the results of the study showed that the activities of most of having a loading dock is on CPT. To overcome engineering control measures should be carried out on workplace design, providing additional training and knowledge workers about good posture while working."

"Latar Belakang. Keluhan nyeri punggung bawah (LBP) adalah masalah kesehatan yang dapat menyebabkan pembatasan kegiatan kerja. Getaran sepeda motor dan lama duduk pada sepeda motor dapat menyebabkan nyeri punggung bawah kronis. Pengendara ojek pangkalan menerima paparan getaran sepeda motor saat mengendarai sepeda motor. Dengan banyaknya pengemudi sepeda motor pangkalan di Indonesia, masalah kesehatan khusus (LBP) dalam kelompok ini perlu diteliti. Metode. Metode Penelitian  ini menggunakan desain studi cross sectional untuk meneliti hubungan pajanan getaran motor dan lama duduk terhadap kejadian keluhan nyeri punggung bawah  kronik dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Consecutive sampling. Consecutive sampling adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel yang memenuhi kriteria inklusi sampai kurun waktu tertentu sehingga jumah sampel terpenuhi.31 Kurun waktu pengambilan sampel dalam penelitian ini selama 2 hari. Variabel yang diukur adalah nyeri punggung bawah kronis, getaran, lama duduk, usia, IMT, merokok, dan waktu kerja. Analisis data menggunakan SPSS Statistics versi 25.0. Hasil. Sebanyak 95 subjek dilibatkan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji Fisher, hasil korelasi keluhan nyeri punggung bawah kronis dengan getaran motorik > 0,5 m / s2 diperoleh p = 0,102; OR = N / A). Sedangkan untuk waktu duduk lama > 4 jam menghasilkan p = 0,717; OR 0,85; CI 95% = 0,34-2,09. Tidak ada perbedaan dalam keluhan nyeri punggung bawah kronis terkait usia. Pada usia> 35 tahun p = 0,722; OR 1,57; CI 95% = 0,31-7,9. Tidak ditemukan hubungan signifikan antara IMT dan nyeri punggung bawah kronis. Pada kelompok IMT> 25, p = 0,103 diperoleh; OR 2,14; 95% CI = 0,85-5,36. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada keluhan nyeri punggung bawah kronis berdasarkan status merokok, di mana kelompok merokok memiliki p = 0,451; OR 1,45; CI 95% = 0,55-3,78. Menurut uji Fisher, tidak ada perbedaan keluhan nyeri punggung bawah kronis berdasarkan usia kerja, di mana kelompok dengan> 4 tahun kerja memiliki nilai p = 0,908; OR 1,07; CI 95% = 0,31-3,91. Kesimpulan. Dalam penelitian ini hipotesis ditolak. Tidak ada hubungan antara paparan getaran sepeda motor dan terjadinya nyeri punggung bawah kronis pada pengemudi sepeda motor pangkalan di kota Bekasi. Tidak ada hubungan lama duduk dengan terjadinya nyeri punggung bawah kronis pada pengemudi motor di kota Bekasi.

---

Bacground. Lower back pain (LBP) complaints are a health issue that may lead to restrictions on work activities. Motorcycles vibrations and long sitting duration on the motorcycles can cause chronic lower back pain complaints. Base motorcycles drivers receive motorcycles vibration exposure while riding a motorcycle. With the large number of base motorcycles drivers in Indonesia, the specific health problems (LBP complaints) in this group need to be examined. This research method uses a cross sectional study design to examine the relationship of motor vibration exposure and length of sitting to chronic low back pain  with sampling technique used is Consecutive sampling. Consecutive sampling is a way of taking samples by selecting samples that meet the inclusion criteria until a certain time period so that the number of samples is met. The sampling period in this study is 2 days. The variables that measured were chronic lower back pain complaints, vibration, long sitting time, age, IMT, smoking, and working time. Data analysis using SPSS Statistics version 25.0.

Results. A total of 95 subjects were included in this study. Based on Fisher's test, the result of the correlation of chronic lower back pain complaints with motor vibrations > 0.5 m/s2 was obtained p = 0.102; OR = N / A). While for long sitting time of >4 hours results in p = 0.717; OR 0.85; CI 95% = 0.34-2.09. There is no difference in age-related chronic lower back pain complaints. At age> 35 years of age p = 0.722; OR 1.57; CI 95% = 0.31-7,9.No significant association between IMT and chronic lower back pain was found. In the IMT group> 25, p = 0.103 was obtained; OR 2.14; 95% CI = 0.85-5.36.There was no significant difference in chronic lower back pain complaints based on smoking status, where smoking group had p = 0.451; OR 1,45; CI 95% = 0.55-3.78. According to the Fisher test, there was no difference in chronic lower back pain complaints based on working age, where groups with> 4 years of work had a p = 0.908 value; OR 1.07; CI 95% = 0.31-3.91.

Conclusion. In this study the hypothesis was rejected. There is no association between motorcycles vibration exposure and the occurrence of chronic lower back pain complaints in the base motorcycles driver in Bekasi city. There is no accociation long sitting time with the occurrence of chronic lower back pain complaints  in the base motorcycles driver in Bekasi city."

"Dislipidemia merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi dislipidemia di Indonesia tergolong tinggi. Data terkait penduduk Indonesia berumur ≥15 tahun menunjukkan bahwa 28,8% memiliki kadar kolesterol total ≥200mg/dL, 24,3% memiliki kadar HDL ≤40mg/dL, 73,8% memiliki kadar LDL ≥100mg/dL, dan 27,9% memiliki kadar trigliserida ≥150mg/dL. Perilaku sedenter seperti duduk sering dihubungkan dengan kejadian dislipidemia. Selama masa pandemi, durasi duduk pada pekerja meningkat akibat kebijakan WFH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh durasi duduk harian terhadap profil lipid pada pekerja di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan data sekunder hasil pengisian kuesioner dan pemeriksaan kesehatan dari kegiatan Posbindu PTM pada pekerja di salah satu institusi pendidikan negeri di DKI Jakarta. Subjek penelitian berjumlah 295 pekerja berusia 21–58 tahun yang terdiri dari 114 laki-laki dan 181 perempuan. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa durasi duduk harian, jenis kelamin, usia, dan IMT memiliki hubungan signifikan dengan profil lipid (berturut-turut p=0,010, p=0,000, p=0,000, p=0,027). Hasil analisis multivariat regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap profil lipid adalah jenis kelamin (p=0,000) dan usia (p=0,002). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa durasi duduk harian tidak berpengaruh terhadap profil lipid pada pekerja di masa pandemi COVID-19.

---

Dyslipidemia is one of the main risk factors of cardiovascular disease. According to Riskesdas 2018, the prevalence of dyslipidemia in Indonesia is relatively high. Data regarding Indonesian population aged ≥15 years showed that 28,8% had total cholesterol level ≥200mg/dL, 24,3% had HDL-C level ≤40mg/dL, 73,8% had LDL-C level ≥100mg/dL, dan 27,9% had triglyceride level ≥150mg/dL. Sedentary behavior like sitting is widely associated with dyslipidemia. During the pandemic, there is an increase in sitting time of workers due to WFH policy. This study aims to determine the effect of daily sitting time on lipid profile of workers during the COVID-19 pandemic. This study used a cross-sectional design using secondary data obtained through questionnaires and health assessments from PTM Posbindu activities for workers at one of public educational institutions in DKI Jakarta. The subjects of this research were 295 workers aged 21–58 years consisting of 114 men and 181 women. The results of bivariate analysis showed that daily sitting time, gender, age, and BMI had a significant association with lipid profile (p=0.010, p=0.000, p=0.000, p=0.027 respectively). The results of multivariate linear regression analysis showed that the most influential variables on lipid profile were gender (p=0.000) and age (p=0.002). Thus, it can be concluded that daily sitting time has no effect on the lipid profile of workers during the COVID-19 pandemic."

"Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Melalui penelitian dapat diketahui bahwa KPPU merupakan lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. KPPU saat ini bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU hanya bersifat sanksi administratif. Sistem Kepegawaian yang dimiliki oleh KPPU terbagi menjadi dua (2) kategori, yaitu, PNS dan non- PNS. Para pegawai yang bekerja dalam KPPU yaitu para pekerja honorer. Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sudah disebutkan sangat jelas pada Pasal 36 dalam Undang-udang.

---

This thesis discuss about the KPPU's position in the Indonesian governance system. Through this thesis, it is found that the commission is an independent state institution that has the authority to assist the executive, legislative and judiciary bodies. The Commission is currently working well in executing their duties. The decision issued by KPPU merely administrative sanctions. The employment system in KPPU is divided into two (2), that is, ivil servants (PNS) and non- civil servants (non- PNS). The employees who work in the KPPU are honorary workers. This research used the normative legal research method. This research concluded that the authorities owned by the commission have been very clearly stated in article 36 of Law Number 5 of 1999 about Antimonopoly Law, but in carrying out the powers, there are limitations that cannot be exceeded by the commission."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pemahaman manajer terhadap implementasi pay for position di RSU Puri Raharja. Pay for position ini sudah dilaksanakan pada 01 mei 2013. Selama pelaksanaan ini periode Oktober-Januari 2013 diketahui masih ada keluhan baik formal maupun informal tentang pay for position ini. Tesis ini membahas hubungan antara variabel organisasi dan individu terhadap persepsi pemahaman manajer terhadap pay for position. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman para manajer tentang pay for position masih kurang, masih memahami secara umum saja dan tidak mendetail. Pay for position juga belum didasarkan atas resiko dan beban kerja sehingga keadilan belum dirasakan. Pejabat dan unit terkait belum paham betul tentang sistem pay for position. Pimpinan sendiri mempunyai komitmen agar sistem pay for position ini bisa mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tahapan-tahapan, sosialisasi serta penyebaran pedoman belum maksimal, karena dari konsultan lebih sering berhubungan dengan manajer SDM. Manajer yang lain dilibatkan sebatas informasi terhadap system pay for position ini. Kondisi ini menyebabkan ketidakpahaman para manajer tentang pay for position , ditambah lagi dengan mundurnya manajer SDM yang mengikuti proses sosialisasi dari awal.

---

ABSTRAK This thesis discusses the understanding of manager”s for position on the Puri Raharja Hospital, which was implemented on 01 May 2013. During this implementation period October 2013 to January 2014 are still known to exist, both formal and informal complains about the pay for this position. This thesisexplore the relationship between organization and individual variables on the perception of managers understanding of the pay for this position. The method used is aqualitative method. The results showed an understanding of the managers pay for this position is still lacking, understand in general terms and not detailed. Pay for this position is also not based on the risk and workload so that justice is not perceived. Officials and related units do not understand well about the system of pay for this position. Leaders committed themselves that the system pay for this position can achieve its goal of improving the welfare of employees. Stages, socialization and dissemination of guidelines is not maximized, because of the consultant is more often associated with the HR manager. Other managers involved limited information to the manager pay for position, coupled with the withdrawl of the HR manager who follows the socialization process from the beginning"

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara tegas profesi-profesi yang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Putusan dalam penelitian ini, Notaris CA terbukti melakukan pelanggaran berupa tindakannya merangkap sebagai Direktur Perseroan Terbatas, mencantumkan pekerjaannya sebagai pemberi jasa hukum serta melakukan pekerjaan yang menurut undang-undang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan serta analisa terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris CA dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 sudah sesuai dengan UUJN dan peraturan terkait lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan berdasarkan studi kepustakaan dan data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Analisa penelitian ini menggunakan analisis kualitatif atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisa adalah bahwa rangkap jabatan notaris mengakibatkan kedudukan akta yang dibuat dalam kurun waktu tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena tidak terpenuhinya Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdata mengenai tidak berwenangnya pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat harus mempunyai wewenang untu membuat akta tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut dapat dikenakan sanksi jabatan yang dilakukan secara berjenjang melalui Majelis Pengawas yang terdiri atas MPD, MPW, MPP dan Menteri. Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan apakah notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN serta penilaian terhadap akta tersebut. Selanjutnya penjatuhan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan yang diberikan MPPN dirasa kurang tegas karena notaris yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali sebagai notaris ketika masa hukuman berakhir. Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan Notaris CA termasuk dalam perbuatan pelanggaran berat dalam Pasal 12 UUJN huruf c dan d yang dapat mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek jera juga terhadap notaris lain yang berniat untuk melakukan rangkap jabatan.

---

Notary Public Law (UUJN) strictly regulates the professions that are prohibited from being concurrently with the notary position. In the decision of this study, Notary Chairul Anom was proven to have committed a violation in the form of acting concurrently as a Director of a Limited Liability Company, listing his job as a legal service provider and carrying out work that according to law is prohibited from concurrently serving as a notary public. The problems raised in this study are about how the position of the deed made by a notary who carries out concurrent positions and analysis of the sanctions imposed on Notary Chairul Anom in the decision of the Notary Central Supervisory Council Number 06/B/MPPN/X/2018 is it appropriate with UUJN and other related regulations. To answer these problems, a normative juridical research method was used by tracing materials based on literature studies and secondary data. The type of research used is descriptive analysis. This research analysis uses a qualitative analysis of primary legal materials and secondary legal materials. The result of the analysis is that the dual position of notary cause the position of the deed made during that period only has the power of proof as an underhanded deed because Article 1868 and Article 1869 of the Civil Code regarding the inability of a public official by or before whom the deed was made must have the authority to make the deed. Violation of this can be subject to office sanction which are carried out in stages through the Supervisory Council consisting of MPD, MPW, MPP and the Minister. If there are parties who feel aggrieved, they can claim fees, compensation, and interest through a lawsuit process to the general court to prove whether the notary has violated the provisions of the UUJN as well as an assessment of the deed. Furthermore, the imposition of a temporary dismissal for 6 (six) months given by MPPN is deemed less firm because the temporarily dismissed notary can be reappointed as a notary when the sanction ends. Based on the results of the study, the actions of Notary Chairul Anom are included in serious violation in Article 12 of UUJN letter c and d which can result in the notary being dishonorably dismissed from his positions, so that this can also have a deterrent effect on other notaries who intend to do duplicates position."

"Skrpsi ini membahas kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengatasi masalah gagal bayar di perusahaan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana kedudukan Badan Perwakilan Anggota secara hukum dalam mengatasi masalah gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 2.Bagaimana pengaruh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terhadap Kedudukan dari Badan Perwakilan Anggota dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 3.Bagaimanakah peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan di sektor perasuransian dalam mengatasi masalah gagal bayar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ?. Adapun metode peneliltian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah secara hukum perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Badan Perwakilan Anggota belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan Badan Perwakilan Anggota. Dalam permasalahan ini peran Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat penting. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah segera dibentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus perusahaan dengan bentuk usaha bersama, khususnya perusahaan asuransi dan diaturnya kedudukan Badan Perwakilan Anggotaatau yang saat ini disebut sebagai Rapat Umum Anggota dalam peraturan perundang-undangan secara tegas. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu untuk bersikap lebih tegas kepada pihak-pihak terkait.

---

This thesis discusses the legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) as the highest institution in the AJB Bumiputera 1912 company in overcoming the problem of default in the company. The main problem in this thesis is 1.What is the position of Badan Perwakilan Anggota legally in overcoming the problem of default of the AJB Bumiputera 1912 Company? 2.What is the effect of the enforcement of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of mutual on the Position of Badan Perwakilan Anggota in the AJB Bumiputera 1912Company? 3.What is the role of the Otoritas Jasa Keuangan as a supervisory agency for activities in the insurance sector in overcoming the problem of default in the AJB Bumiputera 1912 Company? The research method used in writing this research is normative juridical. The result of this research is that legally a company with a mutual business form and the position of Badan Perwakilan Anggota has not been specifically and explicitly regulated by law. However, there is a Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Mutual Insurance Companies which discusses related to this matter and has an influence on the position of Badan Perwakilan Anggota. In this matter, the role of the Otoritas Jasa Keuangan is considered very important. Suggestions that can be conveyed from this research is to immediately form a law that specifically regulates companies with mutual, especially insurance companies and regulates the position of Badan Perwakilan Anggota or what is currently referred to as Rapat Umum Anggota in the laws and regulations strictly. In addition, Otoritas Jasa Keuangan is expected to be able to be more assertive with related parties."