Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang publik merupakan salah satu wadah di tengah keseharian masyarakat kota untuk rekreasi. Dalam ruang publik yang baik, aktivitas masyarakat dapat terpenuhi yang mampu mendorong terjadinya interaksi sosial. Proses sosial antar pengguna ruang publik dapat terjadi jika ruang publik memiliki sociability yang baik, dan pada saat yang sama, pengguna yang melalui proses sosial dapat meningkatkan sociability sebuah ruang publik. Live Music merupakan salah satu media eksternal yang dapat meningkatkan kesan sebuah ruang publik. Ruang publik dengan kesan yang baik mampu menarik semakin banyak orang untuk berkumpul dan mengalami interaksi sosial baik secara langsung dan tidak. Pada studi ini akan dilakukan studi kasus terhadap sebuah area publik dalam mal dan membandingkan sociability ruang publik dengan dua kondisi, yaitu pada saat tidak ada dan pada saat adanya kehadiran live music. Dalam studi kasus ditemukan beberapa perubahan tingkat sociability sebuah ruang publik saat ada pertunjukan live music.

---

Public spaces are one of many urban means that can be used as recreational space in urban everyday life. A success public space is the one that supporting people activities and encouraging social interaction to happened. Social process between users can occur if the public space has a good sociability, and at the same time, users who go through social process can help to increase the sociability of the public space. Live music is one of many tools that can be used as external medium that are capable to improve people’s impression of public space. Public space with good impressions are able to attract people to stay on the place with other people, and this will lead to social interaction, either directly or indirectly. In this study, a case study will be conducted on a public area in a mall by doing comparison between two condition on the same space, with conditions as follows: with and without the presence of live music. This study later discovers some finding that live music somehow increased a place’s sociability to some extent.

"

"Tesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

This thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Penelitian ini merupakan studi tentang birokrasi pemerintahan Hindia Belanda khususnya membahas tentang jabatan Demang yang merupakan struktur bawah dari birokrasi pemerintahan. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kehidupan Demang di wilayah Bekasi, dengan mengambil studi kasus Demang Moedjimi yaitu seorang Demang yang memerintah di wilayah Bekasi. Demang kedudukannya sama dengan kepala distrik yang mempunyai kedudukan dan peran membawahi kepala desa Demang mengawasi tugas dan kewajiban kepala desa Dalam melaksanakan tugasnya ada Demang yang melaksanakan tugasnya secara baik, namun ada juga Demang yang melaksanakau tugasnya yang melakukan tindakan yang menentang atau melanggar- ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dia dipecat oleh pemerintah dan diajukan ke pengadilan. Hal ini dialami oleh Demang Moedjimi, dimana dia telah melangar tugasnya dan diajukan ke pengadilan. Moedjimi bekas Demang Bekasi sangat ditakuti di .jamannya, ketika perkaranya - masih diperiksa oleh polisi, Moedjimi sudah dimasukkan di dalam penjara yaitu dipertempatkan buat sementara waktui di teloek Betoeng, sebab orang kuatir saksi-saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebab takut akan pembalasan Moedjimi jika ia mengetahui. Menurut surat dakwaan pada Moedjimi sudah dipersalahkan menyalahgunakan jabatannya sebagai seorang Demang meskipun ia masih memegang jabatan ambtenaar, kesalahan yang dilimpahkan kepadanya adalah menyalah gunakan jabatannya dengan meminta dan menerima uang dari orang lain yang terlibat dalam kejahatan atau tidak, dengan perjanjian akan dibebaskan dari penjara."

"Ruang publik terbuka di Jakarta kurang secara kualitatif dan kuantitatif sehingga sebagian masyarakat menjadikan mal sebagai tempat berkumpul dan berlindung dari iklim Jakarta. Mal merupakan pusat perbelanjaan yang kini juga menjadi ruang publik. Mal memiliki elemen ruang publik dengan menghadirkan court dan tempat duduk di dalam mal agar orang-orang dapat melihat dan dilihat dari berbagai lantai. Mal menarik pengunjung dengan memfasilitasi kebutuhan sebagian masyarakat Jakarta dan elemen kegiatan di ruang publik kota, sehingga mal menjadi ruang publik yang ideal bagi bagian masyarakat Jakarta karena dapat menciptakan interaksi sosial yang terjangkau secara ruang horizontal dan vertikal.

---

Open public spaces in Jakarta less qualitatively and quantitatively, so that the minority of people make the mall as a gathering place and shelter from the climate Jakarta. The mall is shopping center that has also become a public space now. The mall has elements of public space by presenting the court and seating inside mall, so that people can see and be seen on the various floors. The mall attracts visitors by facilitating the needs of the minority Jakarta society and elements of activities in the public space, so the mall is become an ideal public space for the minority of people in Jakarta, because it can reach space horizontally and vertically."

"Seni telah memegang peranan penting dalam kehidupan dan peradaban manusia. Penempatan dan eksistensinya di lingkup publik memengaruhi penciptaan serta interpretasinya. Public art atau seni publik juga tentu memengaruhi citra dari sebuah ruang tempat ia berada. Kehadiran estetika dari seni berkontribusi dalam menimbulkan kesan tertentu pada ruang serta penggunanya. Skripsi ini membahas bagaimana karya seni publik yang diletakkan di Taman Suropati memengaruhi citra ruang serta kegiatan pengguna. Di Taman Suropati, terdapat beberapa bentuk praktek seni publik. Dikenal sebagai lokasi bersejarah, Taman Suropati merupakan tempat diletakkannya Monumen Perdamaian ASEAN dan rumah bagi kelompok seniman serta komunitas seni. Hubungan dan dampak dari objek serta aktivitas seni ini menjadi penting dan berpengaruh bagi kegiatan pengguna taman serta pengukuhan citranya sebagai ruang publik.

---

Art has been holding a great significance in humans life and civilization. Its placement and existence in public realm occurred a difference in its making and interpretation. Public art has undoubtedly also affected the image of space. Aesthetic presence of art is contributing a certain impact to the space and its users. This thesis analyzes how public arts located in Taman Suropati affects its users perception of space and gives a certain image to the space. In Taman Suropati, there are several kind of public art practices. Known as a historical place, Taman Suropati is a place of ASEANs Monument of Peace and now widely renowned as a home for groups of artists and art community. The connection and impact between these artistic objects and activities is substantial to influence parks users and affirming its image as a public space."

"Public art hadir di ruang publik sebagai upaya untuk memperkenalkan seni kepada khalayak ramai dan menghadirkan benda seni sebagai bagian kehidupan sehari-hari dari masyarakat kota. Karena nilai estetisnya, maka seringkali penekanan kehadirannya adalah untuk kepentingan esetika sebuah ruang dan untuk memenuhi kebutuhan secara visual. Keadaan ini mengakibatkan public art hadir sebagai sebuah benda asing bagi pengguna ruang dimana public art diletakkan.Sebagai sebuah benda seni yang diletakkan di ruang publik, maka kehadlran public art adalah lebih dari sekedar sebagai elemen pengisi ruang kosong dan elemen dekoratif di ruang kota melainkan juga mempunyai fungsi sosial yaitu public art harus dapat menjalin hubungan dengan pengamat yang juga merupakan pengguna ruang dimana public art diletakkan, dan merupakan pertimbangan utama dalam menilai keberhasilan pengolahan public art di ruang publik.Pada kenyataannya tidak semua benda seni yang dijuluki public an bernasil membangun komunikasi dengan pengamatnya, sehingga keberadaan benda seni di ruang publik dianggap sebagai tindakan pemborosan Hal ini sangat disayangkan karena public art sebagaimana layaknya karya seni, berkemampuan umuk menjadi stimulus yang dapat membantu masyarakat kota untuk mengembangkan kemampuan intelektual maupun emosional secara individual selama interaksi antara public art dan pengamalnya terjadi.Pada karya tulis ini penulis hendak mengkaji tentang keberadaan public art di beberapa ruang publik di Jakarta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inleraksi fisik antara pengamat dan Public art dari aspek clesain meliputi pembahasan mengenai benda seni, perilaku pengamat yang juga pengguna ruang dimana public art diletakkan dan ruang."

"Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang.

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review.

The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency. "

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 11/G/2018/PTUN/PDG mengenai keabsahan penerbitan suatu Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasilitas umum yang dimana sejak tahun 1953 tanah tersebut telah diserahkan guna kepentingan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat tanah yang objeknya berupa tanah fasilitas umum serta bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasum dengan Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah tidak sahnya suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap tanah Fasilitas Umum terutama tanah Fasilitas Umum yang berada di suatu perumahan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan juga perihal tidak sahnya suatu Sertipikat tanah yang digunakan sebagai Fasilitas Umum, sebagaimana dengan putusan Hakim dalam kasus ini adalah tidak sah, sehingga dibatalkanya Sertipikat hak milik dengan nomor: 9409/Nagari Lingkuang Aua, dalam hal ini pegawai BPN wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dan juga sebaiknya suatu tanah Fasilitas Umum dilakukan pencatatan dalam buku tanah, dilindungi baik secara fisik dengan dibangun fasilitas umum, dipagar, ataupun diberi tanda dan juga dilindungi secara hukum dengan mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum tersebut.

---

This thesis discusses the Decision of the State Administrative Court Number: 11 / G / 2018 / PTUN / PDG regarding the validity of the issuance of a certificate of ownership rights over land in the form of public facilities, which since 1953 the land has been handed over for the benefit of the development of Pasaman Barat Regency. The problem of this research is how is the validity of the issuance of land certificate whose object is in the form of public facilities and how is the validity of the issuance of certificate of ownership rights to land in the form of public land with Number 9409 / Nagari Lingkuang Aua. To answer these problems, a normative juridical method with a descriptive analytical research typology was used. The data analysis was carried out using a statute apprach and a case approach. The result of this research is that a certificate issued by BPN is invalid on Public Facility land, especially Public Facility land located in a residential area because it is against Law No.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. And also regarding the illegality of a land certificate used as a public facility, as the judge's decision in this case is invalid, so the certificate of ownership rights is canceled with number: 9409 / Nagari Lingkuang Aua, in this case BPN employees are obliged to carry out their duties according to the regulations There is and it is better if a public facility is recorded in the land book, protected either physically by building public facilities, fenced in, or marked and also legally protected by certifying the land of the Public Facility."

"Latar Belakang: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan belum diketahui hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan penerapan kebijakan protokol 3M dengan tingkat kepatuhan pengguna terhadap protokol kesehatan 3M fasilitas umum pada 12 provinsi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik dengan menggunakan data hasil surveilans fasilitas umum PERDOKI periode Mei – November 2021. Sebanyak 126 fasilitas umum dari 12 provinsi dilakukan analisis. Variabel bebas adalah regulasi penggunaan masker, protokol jaga jarak, dan regulasi mencuci tangan. Variabel tergantung adalah tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan 3M. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logstik. Hasil: Regulasi penggunaan masker berupa teguran langsung (p= 0.00) dan media promosi (p=0.017) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menggunakan masker. Protokol jaga jarak berupa pembatasan kapasitas (p= 0.004) dan penerapan lebih dari 2 metode jaga jarak (p=0.032) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menjaga jarak. Regulasi mencuci tangan berupa sarana cuci tangan (p= 0.000), penempatan sarana cuci tangan pada beberapa lokasi (p= 0.008), pengering tangan (p= 0.000), dan pengawas cuci tangan (p=0.027) memiliki hubungan dengan fasilitas umum yang penggunanya patuh mencuci tangan. Kesimpulan: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan 3M di fasilitas umum.

---

Background: The implementation of COVID-19 prevention and control policies in public facilities in accordance with Decree of the Minister of Health No. 382 of 2020, which is tied to the level of compliance of public facility users with health protocols, is currently unknown. This study aims to determine the relationship between the application of the 3M protocol policy and the level of user compliance with the health protocol in 12 provinces of Indonesia. Method: This study used a descriptive analytic cross-sectional design utilizing surveillance results of PERDOKI public facilities. Twelve provinces' total of 126 public facilities were analyzed. Analysis of bivariate data using the Chi-Square test and analysis of multivariable data using logistic regression. Result: Regulation of the use of masks in the form of direct warnings and promotional media has a correlation with the level of compliance of users who use masks at a rate greater than 75%. The social distancing protocol in the form of capacity limitation and the application of more than two methods of keeping distance had a correlation with the level of user compliance in maintaining a distance of greater than 75%. There is a correlation between hand washing facilities, the placement of hand washing facilities in multiple location, hand dryers, and hand washing supervisors with public facilities whose users comply wash their hands. Conclusion: The application of Decree of Minister Health Number 382 of 2020 in public facilities has a relationship with a higher level of user compliance with health protocols in public facilities."

"Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi.

---

In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "