Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 Perusahaan PQRinsurance. Administrasi sewa dan jasa ini seperti langkah-langkah prosedur pembuatan e-Bupot, pembayaran serta pelaporan. Dalam pembuatan e-Bupot PT PQRinsurance hanya memiliki satu NPWP, segala perpajakan pada bagian cabang diurus pada bagian kantor pusat. Pembayaran sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance dilakukan secara elektronik yaitu dengan membuat kode billing terlebih dahulu, setelah mendapatkan kode billing dapat dibayarkan melalui internet banking. Pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 pada awal bulan. Setelah pembayaran, akan mendapatkan BPN (Bukti Potong Negara) dan didalam BPN terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan PT PQRinsurance untuk melapor pajak. Setelah melakukan pelaporan akan mendapatkan bukti potong, bukti potong tersebut dikirimkan ke perusahaan penyedia sewa dan jasa. Evaluasi dilakukan apakah sudah sesuai dengan mengacu kepada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan evaluasi kegiatan magang, evaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate administration rent and service PPh 23 from PQRinsurance Company. The administration of these rent and services is like the steps for the procedure for making e-Bupot, payments, and reporting. In making e-Bupot PQRinsurance Company only has one NPWP, all taxes on the branch are handled at the head office. Payment for rent and service PPh 23 PQRinsurance Company uses electronic, by creating a billing code first, after getting the billing code, it can be paid via internet banking. Payment is made before the 10th at the beginning of the month. After payment, will get a BPN (Bukti Penerimaan Negara) and in the BPN there is an NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) which is used by PQRinsurance Company to report taxes. After reporting. Will get proof of deduction, the proof of deduction is sent to the rent and service provider company. Evaluation is carried out whether it is in accourdance with the applicable laws and regulations such as the Regulation of the Minister of Finance and the Directorate General of Taxes. Based on the evaluation of intership activities, the evaluation administration rent and service PPh 23 for PQRinsurance Company has complied with applicable standards.

"

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang No. 11 tahun 1994 tentang PPN atas pendapatan komisi, pembayaran komisi dan pendapatan pajak teknik. Penulis mengambil tema tersebut untuk membandingkan aspek perpajakan yang dikenakan terhadap penghasilan jasa, yang diterima dari wajib pajak Indonesia, yangditerima dari wajib pajak Luar Negeri dan penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak Luar Negeri. Dari sini terlihat beberapa perubahan seperti perubahan tarif dan perluasan obyek pajak. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif dengan menjabarkan mengenai pemotongan PPh pasal 23, pepbebasan PPh pasal 26, serta pemungutan PPN atas penghasilan jasa tersebut. Selain itu juga dijabarkan mengenai pengkreditan PPN untuk memperlihatkan adanya PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam PT. INT. Dalam hal pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, harus diperhatikan kemungkinan adanya suatu perjanjian perpajakan (tax treaty) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain yang bertujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak contohnya perjanjian perpajakan dengan Pemerintah Jepang. Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan UU Perpajakan tahun 1994 dengan UU Perpajakan sebelumnya, sehingga dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dari hasil analisis tersebut ternyata PT. INT sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hanya saja dalam hal pembebasan pemotongan PPh pasal 26, baik PT. INT maupun wajib pajak Luar Negeri yang menerima penghasilan tidak mengikuti prosedur Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 26 PT. INT sebagai pihak yang wajib memotong pajak penghasilan sebaiknya segera meminta wajib pajak negara lain tersebut untuk segera memohon SKB PPh pasal 26 untuk menghindari terjadinya kesalahan dan masalah dengan pihak fiskus."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi pelaporan pajak penghasilan SPT Masa PPh 21 dan 23 pada SPT Masa Rumah Sakit DES periode Maret 2022. Rumah Sakit DES merupakan rumah sakit umum yang pada mulanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak. Hasil evaluasi akan membandingkan kesesuaian antara praktik pelaporan SPT Masa dengan dasar hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan. Evaluasi dilakukan pada subjek pajak, objek pajak, pembayaran SPT, hingga pelaporan SPT Masa. Dari hasil evaluasi, pelaporan pajak penghasilan SPT Masa yang dilakukan oleh Rumah Sakit DES telah sesuai dengan dasar hukum dan teori yang berlaku. Selain membahas pelaporan SPT Masa pada pajak penghasilan Rumah Sakit DES, laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman yang didapat selama menjalankan magang.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of income tax reporting on periodic tax return DES Hospital for the March 2022 period. DES Hospital is a public hospital that initially focused on mother and child services. The results of the evaluation will compare the conformity between the reporting practices of the Periodic SPT with the applicable legal basis such as the Ministry of Finance Regulation. Evaluation is carried out on tax subjects, tax objects, payment of tax returns, to reporting of mass tax returns. From the evaluation results, the reporting of the Periodic Tax Return by DES Hospital is following the legal basis and applicable theory. In addition to discussing the reporting of the Periodic Tax Return on DES Hospital income tax, this internship report also discusses self-reflection from the experiences gained during the internship."

"Di Indonesia masyarakat belum banyak mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana itu broker asuransi, karena di Indonesia broker asuransi baru dibuka ijin usahanya oleh pemerintah pada permulaan tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh semakin besar dan semakin banyaknya ragam dan jenis asuransi yang ada, disamping itu volume bisnis asuransi di indonesia yang masih kecil dibandingkanpotensi asuransi yang sebenarnya sehingga membutuhkan perantara yang memiliki kepentingan untuk mencari para nasabah atau pelanggan, oleh karena itu kehadiran brokerasuransi sangat dibutuhkan.Kedudukan broker asuransi adalah diantara tertanggung dan penaggung. Perusahaan broker asuransi beroperasi untuk mencari nasabah-nasabah bagi perusahaan asuransi dengan mendapatkan imbalan berupa komisi.PT XYZ merupakan salah satu perusahaan broker asuransi yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai perusahaan jasayang menghubungkan tertanggung dengan penanggung, maka PT XYZ sebagai broker asuransi mempunyai masalah akuntansiyang berbeda dengan perusahaan tertanggung maupun perusahaanasuransi.Penulis melakukan penelitian dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel yang menunjang dan berhubungan denganbrokerasuransi. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian secara langsung kepada PT XYZ.PT XYZ sebagai perusahaan broker asuransi melakukan cara pencatatan at au met ode akuntansinya secara akkrual basis. Pada saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu perusahaan broker asuransi adalah Pengusaha Kena Pajak yang atas penyerahannya terhutang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNo SE-06/PJ.53/1993 tanggal 6 Maret 1993. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka PT XYZ mengalamipenurunan laba yang sangat drastis pada tahun 1992.Disamping itu PT XYZ melakukan pencatatan dengan mencantumkanperkiraan piutang premi dan hutang premi. Dalam hal ini PT XYZ harus menghilangkan perkiraan piutangpremi dan hutang premi tersebut agar tidak menimbulkan pengertian yang salah bagi para pembaca laporan keuangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi objek penelitian sebelum adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law, permasalahan yang timbul dari penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi objek penelitian, dan dampaknya terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi perusahaan melalui dengan menggunakan pendeketan risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan informasi serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak internal objek penelitian terkait. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi kesehatan keuangan objek penelitian diterapkannya omnibus law klaster perpajakan, di mana memperlihatkan kondisi yang baik. Penelitian ini juga menganalisis dampak setelah penerapan omnibus law klaster perpajakan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, di mana memperlihatkan bagian-bagian omnibus law yang berdampak pada perusahaan asuransi, yaitu penurunan tarif PPh Badan, peniadaan tarif pajak dividen, serta pengenaan PPh terhadap manfaat yang diterima pemegang polis asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perusahaan dalam menyikapi dampak penerapan peraturan ini dan merekomendasikan langkah yang efektif untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari adanya penerapan omnibus law bagi objek penelitian.

---

This study aims to analyze the impact caused by the implementation of the omnibus law tax cluster law for the financial soundness of insurance companies. Some things that are considered in this research are the research conditions before the implementation of the tax cluster law of the omnibus law, the problems that arise from the application of the tax cluster of the omnibus law law for the object of research, and the level of financial soundness of the insurance company through a capital risk-based approach in accordance with the required provisions. Financial Services Authority. This case study uses an approach approach by analyzing documents and information as well as conducting interviews with several internal parties related to the object of research. The results of the research on the financial health condition of the research object are the implementation of the omnibus law tax cluster, where the conditions are good. This study also analyzes the impact after the application of the omnibus law classification on the company's financial soundness, in which the parts of the omnibus law that have an impact on insurance companies, namely the reduction in the corporate income tax rate, the abolition of the dividend tax rate, and the imposition of income tax on the benefits received by insurance policy holders. This research is expected to provide an evaluation for companies in responding to the impact of implementing this regulation and recommending effective steps to maximize the benefits of implementing the omnibus law for the object of research."

"Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Arnott's Indonesia (PT. AI) pada umumnya merupakan objek PPh pasal 23 antara lain biaya iklan, biaya promosi, biaya perawatan gedung, biaya kebersihan, biaya outsourcing, professional fee, biaya sewa mesin fotokopi, biaya sewa pallet, biaya sewa kendaraan dan biaya catering. Sedangkan biaya yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah sewa bangunan dan sewa space. PT. Arnott's Indonesia berkewajiban untuk memotong pajak kepada Vendor atas penghasilannya dan menyetorkannya kepada Pemerintah. Atas kewajiban tersebut, PT. AI perlu melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) untuk dapat memastikan bahwa semua biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 (2) telah dipotong dan disetorkan kepada negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi biaya PT. AI yang tidak teralokasi dengan benar, sehingga mengakibatkan proses ekualisasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

---

Expenses incurred by PT. Arnott's Indonesia (PT AI) in general are objects of Income Tax Article 23, including, advertising expenses, promotion expenses, building maintenance expenses, cleaning expenses, outsourcing expenses, professional fees, copy machines rental expenses, rent pallet, vehicle rental fees and catering expenses. While objects of Income Tax Article 4 Paragraph (2), including, building rent and space rent. PT. Arnott's Indonesia is obliged to cut income tax to the vendor and deposit it to the government. For this obligation, PT. AI needs to make equalization on Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) in order to ensure all expenses that are object of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) has been deducted and remitted to the Government. The analysis showed that there are some PT. AI?s transactions that are not allocated properly and makes this equalization process becomes more difficult to do."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT A. SKPKB diberikan karena kegagalan PT A dalam menyajikan bukti pendukung pada transaksi dengan PT M yang seharusnya bukan objek pajak PPh Pasal 23. Selain dari transaksi tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh atau Witholding Tax sesuai dengan UU KUP. Sehubungan dengan penulisan refleksi diri, pengalaman berharga dan bermanfaat yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang adalah mendapat kesempatan terlibat dalam proses penyusunan sanggahan serta tanggapan atas ketidaksetujuan PT A terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SPHP, dan kesempatan terlibat dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak di kantor pajak

---

This apprenticeship report aims to evaluate the process of preparing the rebuttal and response of SPHP PPh Article 23 on tax audits at PT A and to reflect on the experiences gained during the internship. The tax audit on PT A is carried out as another purpose for tax audit purposes. PT A did not accept the results of the examination in the SPHP so PT A gave a rebuttal and a response accompanied by supporting evidence. The results of the tax audit indicated that there was an underpayment or tax underpayment assessment lette for PPh Article 23 that had to be paid by PT A. The tax underpayment assessment letter was given due to PT A's failure to present supporting evidence of the transaction with PT M which should not have been the object of Article 23 PPh tax. Apart from the transaction, PT A has deducted Income Tax or Witholding Tax in accordance with the KUP Law. In connection with writing self-reflection, the valuable and useful experience gained during the internship is the opportunity to be involved in the process of preparing the rebuttal and response to PT A's disapproval of the results of the examination contained in the SPHP, and the opportunity to be involved in the final discussion with the tax auditor at the tax office."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan pajakpenghasilan pasal 23 atas jasa proyek iklan dan film pada rumah produksi PTABC berserta menganalisis perencanaan pajak pada pengenaan PPh Pasal 23.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukanpenelitian, hasilnya adalah terjadi perbedaan pemahaman atas dasar pengenaanPPh Pasal 23 yaitu dikenakan atas bruto dan imbalan. Untuk menghindariterganggunya alur kas sebaiknya dilakukan perencanaan pajak denganmenegaskan kesepakatan yang konsisten dan memanfaatkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 sehingga dapat dikenakan PPh Final apabila memenuhipersyaratan yang berlaku.

---

ABSTRAKThis research was conducted in order to analyze the income taxationimplementation of article 23 for commercial and movie services project atproduction house PT ABC along with analyzing the imposition of tax planningIncome Tax Article 23 . The methods used in this research is qualitative. Afterdoing research, the result is there is a difference of understanding on the basis ofIncome Tax Article 23, namely the imposition of income tax imposed on gross andfee. To avoid disruption of cash flow tax planning should be done with theconsistent agreement confirms and take advantage of Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 so may be subject to final income tax if it meets theapplicable requirements."