Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota-kota di seluruh dunia memperluas peran mereka di luar pemerintah pusat. Melalui Transnational Municipal Networks (TMNs), kota-kota ini terhubung dan mampu berkolaborasi satu sama lain, mengatasi masalah untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Kehadiran TMNs sejak 1913 tampaknya terus meningkat seiring perkembangan zaman. Peningkatan tersebut tercermin dalam berbagai literatur akademik yang muncul sebagai respon atas fenomena tersebut sehingga perlu dilakukan peninjauan melalui sebuah tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai TMNs. Tulisan ini meninjau 41 literatur terakreditasi internasional mengenai TMNs. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut terbagi ke dalam tiga kategori tema yakni (1) Konseptualisasi TMNs, (2) Area Kerja Sama dalam TMNs, dan (3) Persebaran dan Aktualisasi TMNs sebagai Aktor Transnasional. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik TMNs. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian TMNs seperti persebaran tema, disiplin penulis, dan asal penulis literatur. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa TMNs telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai aktor dalam Studi Hubungan Internasional dan paradgima liberalisme dianggap mampu menjelaskan fenomena TMNs. Sebagai fenomena global, TMNs dapat dikaji secara kolaboratif oleh berbagai disiplin ilmu dengan Studi Hubungan Internasional. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi perspektif barat khususnya Eropa dalam pengkajian TMNs. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penelitian lanjutan dan pentingnya untuk melakukan penelitian TMNs dalam perspektif Indonesia.

---

Cities all throughout the world are extending their roles outside of the federal government. Through Transnational Municipal Networks (TMNs), these cities are linked and are able to collaborate with one another, addressing issues for the benefit of all parties involved. Since its first appearance in 1913, the existence of TMNs have increased positively alongside the world's development. This reality is reflected through the numerous writings and literature dedicated to respond towards this particular topic. Hence why it is essential to conduct a literature review on this topic. The purpose of this essay is to examine how literature regarding TMN has evolved. This research analyzes 41 literatures on TMNs that have received international acclaim, and is classified into three theme groups based on the taxonomic method: (1) Conceptualization of TMNs; (2) Areas of Cooperation within TMNs; and (3) TMNs' Distribution and Actualization as Global Actors. This literature assesses for areas of agreement, disagreement, and gaps related to TMNs. The distribution of themes, the author's field of study, and the authors' places of origin are only a few of the trends this work also demonstrates in the study of TMNs. In accordance to the expose's findings, TMNs have proven to be players in the field of international relations studies, and the liberal paradigm is thought to be able to explain the phenomena of TMNs. Multiple disciplines within International Relations Studies can work together to study TMNs. The paper also emphasizes on how the western viewpoint dominates the study of TMNs, particularly in Europe. For following research regarding this interesting topic, this review then makes a number of recommendations for future research objectives and emphasizes how crucial it is to perform TMN research from an Indonesian perspective.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Fenomena Transnational Organized Crime (TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep human security yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman TOC sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru human security yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Dalam konteks Indonesia, TOC merupakan ancaman keamanan yang nyata. Alasannya adalah bahwa dalam situasi transisi politik, state authority berada dalam titik lemah yang mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum. Di samping itu, garis perbatasan Indonesia yang panjang dan terbuka, menyebabkan kelompok-kelompok TOC menjadikan Indonesia sebagai lahan operasinya, sebagaimana dua bentuk TOC yang paling banyak ditemukan di Indonesia yakni human trafficking dan drug-trafficking yang akan diuraikan dalam tulisan ini. "

"Pembahasan mengenai budaya populer selalu berkembang seiring dengan perkembangan media yang mendukung penyebaran mereka. Fandom media hiburan tersebut menjadi objek studi yang menarik banyak peneliti untuk melihat praktik budaya yang ada di dalamnya. Fandom anime, contohnya, merupakan salah satu pelanggan utama dalam studi mengenai praktik budaya yang terjadi dalam komunitas mereka masing-masing. Dalam penelitian ini, terdapat pembahasan mengenai bagaimana fandom anime di Indonesia membuat animeme (meme dengan topik anime) dengan nilai budaya yang terdiri dari budaya anime dan beragam budaya masyarakat Indonesia. Melalui praktik textual poaching (Jenkins, 1992) ini, akan ditelaah bagaimana fandom anime daring di Indonesia memaknai keberadaan mereka sebagai komunitas transnasional (Appadurai, 1996). Data berupa meme anime yang didapatkan dari Twitter akan dibahas dengan menggunakan kedua konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana fandom anime telah berkembang dari taraf komunitas transnasional yang memahami nilai-nilai budaya antar negara, menjadi komunitas transregional yang menunjukkan pemahaman akan nilai-nilai budaya yang berasal dari anime dan daerah-daerah tertentu di Indonesia. Istilah transregional menjadi cenderung lebih cocok untuk mewakili fenomena pengaruh budaya yang tidak lagi terbatas kenegaraan, melainkan kedaerahan ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat ikut berkontribusi pada perkembangan studi mengenai budaya populer, fandom, dan komunitas transnasional yang sering juga disebut sebagai global citizen.

---

Discussions regarding popular culture has always developed in parallel with the development of the media that spreads them. Said media’s fandom becomes an interesting study that attracts many researchers to unravel the cultural practices they conduct. The anime fandom, for example, is a usual suspect for the study of their cultural practices. This research discusses how Indonesian anime fandom creates animemes (anime-themed memes) with the cultural values of anime culture and the culture of the people in Indonesia. Through this practice of textual poaching (Jenkins, 1992), this research will analyze how anime fandom practice their existence as a transnational community (Appadurai, 1996). The data discussed by these two theories are in the form of anime memes obtained from Twitter. The result shows that anime fandom has developed from a transnational community that practices the cultural values of a nation, into a transregional community that practices the cultural value of anime and particular regions in Indonesia. The term “transregional” tend to become much more suitable to represent the cultural influence of not only a nation or a country, but also a particular region’s culture. The researcher hopes that this research can contribute to the development of popular culture study, especially the study of fandom and transnational community, who are often referred to as global citizen."

"ABSTRAKGerakan Salafi adalah satu gerakan transnasional yang penting untuk diamati dalam dekade belakangan ini. Tidak hanya pola ekspansinya yang global, namun jugaterkait dengan jaringannya. Salah satu pusat gerakan yang memberikan supportpenyebaran ideologi Salafi ke Indonesia adalah Yaman. Dalam catatan sejarah, SalafiYaman merupakan gerakan Islam kontemporer yang dimulai dari tokoh besar, yaituMuqbil bin Hadi al-Wadi'i. Pada tahun 1979, dia mendirikan Darul Hadits Dammajyakni lembaga pendidikan yang terletak di Provinsi Sa'dah, Yaman. Semenjak tahun1990 Darul Hadits Dammaj terus didatangi oleh pelajar dari Indonesia di sampingbanyak dijadikan tempat belajar bagi pencari ilmu agama yang berasal dari berbaginegara belahan dunia.Tesis ini menganalisis dua aspek, yakni: pertama, mengapa Salafi Jihadi DarulHadits Yaman menjadi gerakan transnasional? Kedua, bagaimana diaspora aktordalam melakukan ekspansi gerakan Salafi Jihadi di Indonesia? Adapun tujuan daririset tesis ini ialah untuk mengkaji perkembangan gerakan Salafi Jihadi Darul HaditsYaman dengan menitikberatkan pada aktor, jaringan, dan strateginya. Aktormerupakan poin penting untuk dirunut guna mendapat gambaran tokoh yang palingberperan dalam diaspora gerakan Salafi Jihadi di Indonesia. Selain itu, jaringan danstrategi dari kelompok Salafi Jihadi alumni Darul Hadits menjadi poin penting yangakan direkontruksi sehingga memunculkan temuan akademik yang signifikan.Penelitian ini menggunakan pendekatan teori social movement Sydney Tarrow yangberkaitan erat dengan tiga elemen penting, yaitu struktur kesempatan politik (SKP),Framing Process, dan Resource Mobilization atau mobilisasi sumber daya. Pola yangdigunakan adalah melakukan pemetaan terhadap gerakan Salafi Jihadi pada klusterkluster di Indonesia.

---

ABSTRACTThe Salafi movement is an important transnational movement to observe in thelast decade. Not only its global expansion pattern, but its network must be taken intoaccount of importance. One of the centers of the movement that are most influential inthe spread of Salafi ideology into Indonesia is Yemen. Based on the historical records,the Yemeni Salafi is a contemporary Islamic movement that started from a great figure,namely Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. In 1979, he founded Darul Hadits Dammaj, aneducational institution located in Sa'dah Province, Yemen. Since 1990 Darul HaditsDammaj has continued to be visited by students from Indonesia as well as being usedas a place of study for seekers of religious knowledge from various countries aroundthe world.The thesis analyzes two aspects, namely: first, why did Yemeni Salafi JihadiDarul Hadits become a transnational movement? Second, how do the diaspora actorsexpand the Salafi Jihadi movement in Indonesia? The purpose of this research is tostudy the development of the Yemeni Salafi Jihadi Darul Hadith movementemphasizing on actors, networks and strategies. Actors are an important point to tracein order to get a vivid description of the figures who play a role in the diaspora of theSalafi Jihadi movement in Indonesia. In addition, the networks and strategies of theSalafi Jihadi group of Darul Hadits alumni are important points that will bereconstructed so that it may lead to a discovery of significant academic findings. Thisstudy uses the Sydney Tarrow social movement theory approach which is closelyrelated to three important elements, namely the Political Opportunity Structure, theFraming Process, and the Resource Mobilization. The pattern being used in thisresearch is to map the Salafi Jihadi movement in clusters in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"ABSTRAKGlobalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupanmanusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatasnegara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migransebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupanmigran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaanbahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalulintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untukmelihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukankegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya.Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasionaldan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnismisrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACTGlobalization does not only bring a positive impact on human life, but also cancause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of thecauses of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because ofmigrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that thereis a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus oftransnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the roleof the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activitieswhich also involve the migration of local agents in the operation. Therefore thisstudy uses the concept of transnational crime and supported by the business theoryof migration, to see the form of the business activities conducted by the networkmigration of migrant smugglers in Indonesia."

"Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung.

---

This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries."

"Skripsi ini membahas tentang gaya busana kawaii yang merepresentasikan budaya Jepang yang kini telah tersebar ke banyak negara dalam skala transnasional. Penulisan ini difokuskan pada pengguna gaya busana kawaii di Kanada Rusia dan Makau untuk mengukur penerimaan gaya busana kawaii di masing masing negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya busana kawaii berkembang menjadi budaya transnasional karena telah memenuhi karakteristik karakteristik kebudayaan transnasional.

---

This thesis discusses about kawaii fashion that represents Japanese culture has diffused to many countries on a transnational scale. This research is mainly focused on kawaii fashion wearers in Canada Russia and Macau to measure the acceptance of kawaii fashion in each country. Results from this study indicate that kawaii fashion developed into transnational culture because it has met the characteristics of transnational culture theory."