Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) melalui Surat Keputusan (SK) oleh Kantor Pertanahan yang diikuti dengan pendaftaran HGB untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah dalam rangka jaminan kepastian hukum, pada kenyataannya dapat memunculkan sengketa sebagaimana kasus dalam Putusan MA No. 35/K/TUN/2021. Kasus a quo berkaitan cacat administrasi pada proses pemberian HGB beserta penerbitan sertipikatnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang jaminan kepastian hukum dalam pemberian HGB berikut penerbitan sertipikatnya dan upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi pencabutan atas keduanya. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen dari data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan UU No.5/1960 beserta peraturan pelaksanaannya (PP 24/1997) tidak secara tegas memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemberian HGB yang telah terbit sertipikatnya. Begitu pula PP 40/1996 jo. Permen ATR/BPN 18/2021 jo. PP 18/2021, tidak secara jelas memberikan jaminan. Tindakan Menteri ATR/BPN mencabut pemberian HGB serta membatalkan sertipikat HGB ditemukan cacat administrasi merupakan salah satu bukti ketiadaan jaminan akan kepastian hukum. Adapun upaya hukum dengan adanya pencabutan pemberian HGB dan pembatalan sertipikat HGB dengan menaati amar putusan melalui Pengadilan Negeri untuk membuktikan hak keperdataan, selain menempuh mekanisme non-litigasi seperti mediasi, adjudikasi, negosiasi dan arbitrase.

---

The granting of Building Use Rights (HGB) through a Decree (SK) by the Land Office followed by the registration of HGB to obtain a certificate of land rights in the context of guaranteeing legal certainty, in fact lead to disputes as is the case in Supreme Court Decision No. 35/K/TUN/2021. The case relates to administrative defects in the process of granting HGB and the issuance of the certificate. The problems raised in this research are guarantee of legal certainty in the granting of HGB along with the issuance of the certificate and the legal remedies taken in the event of revocation of both. To answer the problem, a normative juridical research method was used through document study from secondary data, which was then analyzed qualitatively. From the analysis conducted, it can be stated that Law No. 5/1960 and its implementing regulations (PP 24/1997) do not explicitly guarantee legal certainty for the issuance of HGB certificates. Likewise PP 40/1996 jo. Permen ATR/BPN 18/2021 jo. PP 18/2021, does not clearly provide a guarantee. The actions of the Minister of ATR/BPN to revoke the grant of HGB and cancel HGB certificate found administrative defects are evidence of the absence of guarantees for legal certainty. The legal remedies include HGB revocation award and HGB cancellation certificate by complying with the decision through the District Court to prove civil rights, in addition to taking non-litigation mechanisms such as mediation, adjudication, negotiation and arbitration."

"Penilitian ini menganalisis mengenai implikasi hukum Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan di KPBPB Batam, serta keberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Dikaitkan dengan kewenangan pemegang Hak Pengelolaan (BP Batam) dalam pembatalan perjanjian terkait. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal dengan yang dianalisis secara kualitatif. Didukung dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara serta data sekunder lainnya. Ditemukan permalasahan hukum dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Putusan PT TUN Medan Nomor: 52/B/2021/PT.TUN-MDN seperti status tanah yang diperjanjikan antara BP Batam (Pemegang Hak Pengelolaan) dan PT ECD (penerima alokasi lahan) belum bersertipikat Hak Pengelolaan. Dasar pertimbangan hukum Hakim tingkat I (PTUN Tanjung Pinang) dan Hakim tingkat banding (PT TUN Medan) juga berbeda terkait aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Perjanjian oleh BP Batam (objek sengketa). Perjanjian pemanfaatan tanah seharusnya wajib dibuat atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pengelolaan sehingga dasar pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan menjadi jelas statusnya. Apabila dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, harus didahului dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Keberlakuan SHGB di atas Hak Pengelolaan sangat bergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian pemanfaatan tanahnya, yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This research analyzes the legal implications of the Management Rights Land Use Agreement at KPBPB Batam, includes the application of Building Use Rights Certificate on Management Rights land. Linked to the authority of the Management Rights holder (BP Batam) to terminate related agreements. The research method used is doctrinal research with qualitative analysis. Supported by primary data resulting from interviews and other secondary data. It was found that there were legal problems on Tanjung Pinang State Administration Verdict Number: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Medan State Administration High Court Verdict Number: 52/B/2021/PT.TUN-MDN such as the status of the land agreed between BP Batam (Holder of Management Rights) and PT ECD (recipient of land allocation) has not been certified with Management Rights. The legal considerations of the first level judge (PTUN Tanjung Pinang) and the appellate level judge (PT TUN Medan) are also different regarding the procedural aspects of the issuance of a Decree on Cancellation of the Land Use Agreement by BP Batam (the object of the dispute). Land use agreements should be made on land that has been certified as Management Rights. Therefore, the basis for granting land rights over Management Rights becomes clear. If a Building Use Rights is granted over a Management Rights, it must be preceded by a land use agreement. The validity of the Building Use Rights Certificate over the Management Rights is very dependent on the implementation of the rights and obligations of the land use agreement, which arise from the provisions of statutory regulations."

"ABSTRAKPada tahun 1997 Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penyedian tanah untuk rumah susun yaitu Surat Keputusan No. 122 tahun 1997. hal ini menjadi permasalahan, terutama warga masyarakat yang telah memiliki sertipikat yaitu Bagaimanakah kekuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Petamburan terkait dengan adanya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 122 tahun 1997 ? Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang bekas Hak Guna Bangunan Nomor 54/Petamburan sehubungan dengan diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 122 tahun 1997 ? Apakah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 122 tahun 1997 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Bentuk Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah melakukan analisa masalah berdasarkan penelusuran kepustakaan (peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur dan lain-lain), yang berhubungan dengan permasalahan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 54/Petamburan dan mewawancarai narasumber yang terkait, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Dengan tidak dilanjutkannya proyek rumah susun ini dan/atau tidak dicabutnya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 122 Tahun 1997 menimbulkan Ketidak pastian hokum bekas Hak Guna Bangunan No. 54/ Petamburan, tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 54/petamburan yang diberikan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta. Kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan No. 54/Petamburan tetap kuat selama tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, tetapi jika jangka waktu Hak Guna Bangunan sudah berakhir kekuatan alat bukti sudah tidak ada lagi, sehubungan dengan itu jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 122 tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 1997, apabila Hak Guna Bangunan telah berakhir perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut tidak dapat dilakukan karena terkena ketentuan Surat Keputusan Gubernur No. 122 tahun 1997 tentang Penetapan penguasaan bidang tanah seluas + 23 ha untuk Pembangunan Rumah Susun Murah dan Fasilitasnya di Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, sehingga kekuatan hukum bagi pemilik bekas Hak Guna Bangunan No. 54/Petamburan adalah hanya secara fisik yaitu sampai saat ini rumah yang berdiri diatas tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 54/Petamburan masih ditempati dan dikuasai oleh ahli waris Almarhumah Chadijah Seger.

---

ABSTRACTIn 1997 the Jakarta administration issued a decree relating to the provision of land for flats that Decree No.. 122 of 1997. it then becomes the problem, especially citizens who have a certificate about how does the force of law to Uncertainty The Right of Building Status Number 54/Petamburan with The Enactment of DKI Jakarta Governor Decree Number 122 of 1997?. How can legal protection granted to former rights holder of The Right of Building Status Number 54/Petamburan connection with the enactment of the Decree of DKI Jakarta Governor No.. 122 of 1997?. Is the Decree of the Governor of Jakarta No.. 122 of 1997 in accordance with the legislation in force?. Forms of research in this thesis is normative, that is to analyze problems based on literature searches (legislation, books, literature, etc.), which deals with issues of renewal certificate The Right of Building Status Number 54/Petamburan and followed by interviews related sources, the data used in this study is primary data and secondary data.With the discontinuation of the flats project and/or revocation of Jakarta Governor Decree No.. 122 In 1997, causing uncertainty The Right of Building Status Number 54/Petamburan, the lack of legal protection for landowners former The Right of Building Status Number 54/Petamburan provided by the State, in this case the government of DKI Jakarta. legal power The Right of Building Status Number 54/Petamburan remain strong as long as no one can prove otherwise, but if the period is over the right to build the strength of evidence is not there anymore, in connection with it if it is associated with the governor's decision letter No.. 122 in 1997 which was set on January 23, 1997, when the land rights have expired rights to build the extension can not be done because of a governor's decree No. provisions. 122 of 1997 on the determination of tenure of land measuring 23 acres for the construction of cheap flats and facilities in urban districts land Petamburan brother, jakarta center, so the force of law for the former owners the The Right of Building Status Number 54/Petamburan is just physically just because until now the house that stands on the former land use rights no.54/petamburan building is still occupied by the heirs of the deceased Chadijah Seger"

"HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objekwarisan. Namun dalam putusan MA No. 1771 K/PDT/2019, tanah sengketa yangbersertipikat HGB kedaluwarsa dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Adapunpermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukumberakhirnya jangka waktu HGB bagi ahli waris berdasarkan UUPA; serta akibathukumnya bagi ahli waris terkait kasus putusan MA No. 1771 K/Pdt/2019. Untukmenjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif denganpendekatan kualitatif. Tipologi penelitiannya merupakan penelitian problemidentification.Hasil penelitian yang didapat adalah habisnya jangka waktu HGB bagi ahliwaris mengakibatkan HGB menjadi hapus sehingga status tanahnya kembali pada statusasal dari tanah tersebut. Apabila berasal dari tanah Negara, maka kembali menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara. Apabila dari tanah Hak Pengelolaan, maka tanahkembali dikuasai oleh pemegang Hak Pengelolaan. Apabila dari tanah Hak Milik, makatanah kembali dikuasai pemegang Hak Milik. Terkait tanah dalam kasus putusan MA No.1771 K/Pdt/2019, dikarenakan faktanya keluarga Pewaris telah menempati objek tersebutsejak lama sampai sekarang maka terhadap mereka melekat hak prioritas untukmendapatkan hak warisnya dari tanah tersebut. Meskipun tidak ada aturan yang tegas,namun eksistensi hak prioritas dalam hukum tanah nasional tetap diakui. Hal inidibuktikan dengan banyaknya putusan dan penetapan pengadilan terkait hak prioritas.Untuk prosedurnya, oleh karena jangka waktu HGB telah habis, maka yang harusdilakukan bukanlah perpanjangan hak, melainkan ‘permohonan hak atas tanah’. Saranyang diberikan, Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan secara eksplisit mengenaihak prioritas supaya dapat timbul kepastian hukum bagi masyarakat.

---

An expired Building Rights Title shouldn’t be an inherited object. However, in the

Supreme Court decision number 1771 K/PDT/2019, it can be inherited to its heirs. The

issues in this research are the legal consequences of the expiration of building rights

period for heirs based on the Agrarian Law; as well as the legal consequences for the

heirs regarding the Supreme Court decision number 1771 K/Pdt/2019. This is a

normative juridical research with a qualitative approach. The typology of the research is

problem-identification. The result is that the legal consequence of the expiration of the

Building Rights period for the heirs is that the Building Rights is deleted so that the land

status returned to their original status. Regarding land in the case of the Supreme Court

decision number 1771 K/Pdt/2019, due to the fact that the family of the heir has occupied

the object for a long time until now, they are attached with priority rights to obtain their

rights from the inheritance. Although there are no clear rules, the existence of priority

rights in the national land law is still recognized. This is evidenced by the number of court

decisions regarding priority rights. As for the procedure, because the Building Rights has

expired, what must be done is not an extension of the right, but an "application for land

rights". The suggestion given is that the government is expected to make rules related to

priority rights so that it can provide legal certainty for everyone."

"Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Substansi ketentuan ini bersifat keperdataan yang meliputi ketentuan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, yang berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya kesepakatan dan persetujuan dan dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Pengadaan tanah ini biasanya diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan pengadaan tanah diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta dikenal dengan perolehan tanah. Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah. Pemerintah melaksanakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut/udara dan sebagainya. Sedangkan tujuan pembebasan dilakukan oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan/real estate, pusat-pusat perbelanjaan/shoping center, pembangunan jalan bebas hambatan dan lain-lain. Proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah selalu menimbulkan masalah hukum. Jika terjadi sengketa biasanya antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan pihak swasta adalah berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau terjadinya manipulasi harga tanah serta proses musyawarah yang dilakukan perubahan menjadi intimidasi baik secara fisik dan psikis terhadap pemilik tanah. Ketentuan-ketentuan mengenai pelepasan hak-hak atas tanah masyarakat harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Pembangunan Daerah serta disinkronisasikan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perumahan dan Pemukiman, dan lain-lain. Proses pelepasan atau peyerahan hak atas tanah memang dirasa sulit pelaksanaannya, dan akan menjadi lebih kacau lagi apabila ditangani secara sembrono dan tidak dialasi dengan etika pertanggung-jawaban yang semestinya. Maka, diharapkan dalam hal ini semua pihak menyadari, bahwa lembaga hukum penyerahan atau pelepasan hak atas tanah adalah diciptakan untuk mendukung pemerintah dalam usahanya menyelenggarakan pembangunan Negara dan bangsa.

---

Procurement of land is any activity to gain ground by way compensation to those entitle to the land. Procedures to be followed in the procurement of land is by way of of release or transfer of land rights. Other than land acquisition is by way of sale, exchange, or otherwise voluntary agreed by the parties concerned. The substance of this provision is covering the civil provisions of article 1320 jo. 1338 Civil Code, which means it must meet the terms of legitimacy and consent agreement and execute by the parties in good faith. This land acquisition for development projects are usually intended for public use, while the procurement of land intended for development projects in public interest by the private parties with the acquisition of land know. Land acquisition can be done by way of revocation, redemption and release of rights to land. For government projects or public facilities project such as government offices, road, sea/airport and so on. While the goal of liberation conducted by private parties are used for for the construction of public facilities of a commercial character, for example, housing construction/real estate, shopping malls/shopping centers, highway construction and others. The process of release or transfer of land rights is an activity of releasing the legal relationship between the holders of land rights to the land under his rule, by providing indemnification on the basis of deliberation. It is inevitable that in practice the implementation of the release or transfer of land rights laws are always causing trouble. If a dispute is usually between people and their government or the people and private parties are ranged about the form and amount of indemnification or manipulation of land prices and deliberative process that was change into intimidation both physical and psychic to the landowner. The provisions regarding the release of rights of public land shall be in accordance with the Spatial Plan or Local Development Plan and is synchronized with the Environmental Law, Law of Housing and Settlements, and others. The process of release or transfer of land rights are considered difficult implementation, and will become more chaotic again when handle carelessly and not covered by ethics proper accountability. Thus, it is expected in this case all parties recognize, that the legal institutions surrender or waiver of land was created to support the government in an attempt to hold the state and nation building."

"ABSTRAKSistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaranhak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atastanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalahbagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanahyang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakahKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sudahmembereskan hak atas tanah milik Susuna Dewi sebelum diterbitkannyasertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat kepada PD. Pembangunan SaranaJaya DKI Jakarta, sertipikat HGB No. B119/Kuningan Barat kepada PT.Bimantara Sarana Perkasa, dan sertipikat HGB No. 198/Kuningan Baratkepada PT. Fajar Surya Shakti (Studi Kasus Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No.178/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT)? Metode penelitian yang digunakanadalah tipe penelitian yuridis normatif dari data sekunder yang dianalisissecara kualitatif dalam bentuk preskriptif.

---

ABSTRACTLand registration system applied by Indonesia is land registration systemwith a negative publicity which is contain positive elements, if any partiesfeel harmed by the issuance of land certificate, can file cancellation. Theproblem is how the procedures or mechanism cancellation of land tenurethat has been registered in HGB dan HPL? Then, if Head of the MunicipalLand Office of South Jakarta has settled the right of land belongs toSusuna Dewi before the issuance of the Certificate of HPL Number1/Kuningan Barat to PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta,Certificate of HGB Number B119/Kuningan Barat to PT. BimantaraSarana Perkasa, and Certificate of HGB Number 198/Kuningan Barat toPT. Fajar Surya Shakti (Study Case of the Decision of Judicial Review bythe Supreme Court of the Republic of Indonesia Number89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 asamended to the Decision of State Administrative High Court of the SpecialCapital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT asamended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number14/G/2007/PTUN.JKT)? The Research method that is used is a judicialnormative research type from secondary data that is analyzed qualitativelyin the form of prescriptive. The case of such cancellation is submitted toPTUN and is proceed through regular procedure examination."

"Pemberian Hak Atas Tanah di atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional tidak hanya kepentingan beberapa pihak saja. Penelitian ini menganalisis mengenai perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan milik Pemprov Maluku dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2955 K/PDT/2022. Para penggugat sebagai pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang dalam kasus ini merupakan pihak ketiga di luar perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer antara Pemprov Maluku dengan PT BPT. Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer yang dilakukan oleh Pemprov Maluku dengan PT BPT telah berakhir dan tidak diperpanjang. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dalam tesis yang berbentuk eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa berakhirnya perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT BPT tidak dapat membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik para penggugat yang sudah diperpanjang. Para penggugat telah memenuhi semua persyaratan, prosedur, dan telah membuat perjanjian pemanfaatan tanah dengan Pemerintah Provinsi Maluku guna memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. Penggugat dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk mendapatkan kembali haknya dan menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang adalah sah dan mengikat secara hukum.

---

The Granting of Land Rights on land with Management Rights must consider national interests, not just the Interests of a few Parties. This study analyzes the extension of Right to Build Certificates on land with Management Rights owned by Maluku Provincial Government in Supreme Court Decision No. 2955 K/PDT/2022. The plaintiffs, as owners of extended Right to Build Certificates in this case, are third parties outside the Build Operate Transfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT. The extended Right to Build Certificates were declared null and void because the Build Operate Transfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT had expired and was not renewed. This study uses a doctrinal method in a thesis in the form of an explanation. Based on the results of this study, it was found that the termination of the Build OperateTransfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT cannot cancel the extended Right to Build Certificates of the plaintiffs. The plaintiffs have fulfilled all requirements, procedures, and have made a land use agreement with Maluku Provincial Government to extend the Right to Build Certificates. The plaintiffs can take a judicial review to regain their rights and declare that the extended Right to Build Certificates are valid and legally binding"

"

Tesis ini membahas perihal kedudukan pemegang sertipikat hak guna bangunan yang telah habis jangka waktu haknya dan mengenai keabsahan pengusaan tanah oleh pihak lain. Persoalan berupa bagaimana kedudukan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang belum dibalik nama dan telah habis jangka waktu haknya. Sehingga ada pihak lain yang mendaftarkan tanah tersebut ke BPN Bekasi. Namun tanah tersebut tidak bisa didaftarkan karena tanah tersebut telah terdaftar sertipikah hak guna bangunan atas nama PT Jembatan Kencana Raya yang serkarang sertipikatnya dipegang oleh PT Pertani (Persero) yang diperoleh sebagai penyertaan modal dari pemerintah. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor  102/PK/TUN/2018 menolak gugatan dari penggugat yitu Tuan Liyas yang memiliki Surat garap dan keterang dari desa. Tesis ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan hasil akhirnya akan diperoleh hasil penelitian dengan bentuk deskriptif analitis. Dalam analisa kasus ini terdapat kelalaian dari pemegang sertipikat hak guna bangunan dalam hal pertanggung jawaban, penguasaan dan pemanfaatan lahan. serta saran agar setiap asset Badan Usaha Milik Negara harus mendata seluruh asset tanah yang dimiliki dan melaksanakan kewajibannya mendaftarkan dan membalik nama asset-asset tanahnya.

 

---

This thesis discusses the position of the holder of the title of the building right that has expired and the validity of the acquisition of land by another party. The issue is in the form of the position, responsibilities and rights and liabilities of the holders of land rights in the form of building rights owned by a State-Owned Enterprise that have not been reversed by name and have expired. So there are other parties who register the land with the BPN Bekasi. However, the land cannot be registered because the land has been registered with a building right under the name of PT Jembatan Kencana Raya, which is now held by PT Pertani (Persero) which is obtained as capital participation from the government. In the Judicial Review Number 102 / PK / TUN / 2018 rejected the lawsuit from the plaintiff namely Mr. Liyas who has a letter of cultivation and rejection from the village. This thesis is normative juridical. This type of research used in this thesis is a descriptive analytical study, with the final result will be obtained by research results with a descriptive analytical form. In the analysis of this case there was negligence from the holder of the certificate of building use rights in terms of accountability, tenure and land use. as well as suggestions that each State-Owned Enterprise asset should list all land assets owned and carry out its liability to register and reverse the names of its land assets.

 

"

"Dalam proses pendaftaran tanah seringkali timbul suatu masalah yang salah satunya adalah terbitnya tumpang tindih sertipikat diatas suatu bidang tanah yang sama. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017 yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini, penulis melakukan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pertimbangan dan amar putusan majelis hakim dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pada kasus tumpang tindih dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Berdasarkan analisis Penulis maka ditemukan bahwa penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat adalah adanya ketidaktelitian dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan baik. Simpulan dari penelitian adalah terdapat pertimbangan hakim yang kurang tepat mengenai asal-usul objek sengketa yang merupakan tanah negara dan pemenuhan syarat sah perjanjian serta juga perlindungan hukum pemegang hak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 Pk/Pdt/2017 belum tercapai karena belum diterapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

---

In the land registration process, problems often arise and one which is the issuance of overlapping land certificates on the same plot of land. One example of this issue is the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017 which occurred in the city of Bandung. In this case, the author analyzes how the considerations and decisions made by the panel of judges match the law and legal protection for the right land holders in overlapping cases in the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017. The research method used in this thesis is normative juridical using document studies. Based on the author’s analysis, it was found that the cause of overlapping certificates was the inaccuracy of the Head of Bandung City Land Office who violated the general principles of good governance. The conclusion of the research is there is an inappropriate judge’s consideration regarding the origin of the object of dispute which is a state land and the fulfillment of legal requirements of the agreements as well as the legal protection of the right holder based on the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017 has not been achieved."