Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konektivitas broadband mendukung upaya nasional untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan, mendorong transformasi digital dalam layanan pemerintah dan transisi digital di semua sektor, memperluas peluang bagi perusahaan, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi warga dan konsumen. Untuk memenuhi upaya konektivitas broadband serta peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Rendahnya penetrasi jaringan kabel serat optik mengakibatkan belum terjangkaunya layanan fixed broadband berbasis serat optik hingga keseluruh kecamatan. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jaringan fixed broadband yang rendah, mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata merupakan urgensi pemerintah untuk melakukan penetrasi fixed broadband di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam upaya penetrasi jaringan bergerak tetap (fixed broadband) di Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) serta Deseve (2007).

---

Broadband connectivity supports national efforts to develop the knowledge economy, drive digital transformation in government services and digital transition across all sectors, expand opportunities for enterprises, and deliver greater value to citizens and consumers. To meet broadband connectivity efforts as well as increasing data needs, one way that can be done is through increasing fixed broadband penetration. The low penetration of the fiber optic cable network has resulted in the inaccessibility of fiber optic-based fixed broadband services to all districts. Yogyakarta is one of the cities that has a low fixed broadband network, considering that Yogyakarta is a student city, a cultural city, and a tourist city, it is the government's urgency to penetrate fixed broadband in the city. This study aims to analyze the application of collaborative governance in an effort to penetrate fixed broadband networks in Yogyakarta. The theory used is the collaborative governance theory from Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007). Research using the approach postpositivist with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with informants who played a role in collaborative practice. The results of the study indicate that there has been good collaboration between stakeholders and the community and has fulfilled the collaborative governance theory of Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007)."

"Hadirnya Industri 4.0 akan memberikan peluang bagi Indonesia dalam hal revitalisasi sektor manufaktur dan salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Salah satu inisiatif dalam rangka mendorong terciptanya Industri 4.0 di Indonesia adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional. yang salah satunya adalah infrastruktur pitalebar (broadband). Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan fasilitasi penyediaan layanan untuk memperluas infrastuktur dan meningkatkan penetrasi fixed broadband hingga dapat mencapai target penetrasi sebesar 12,5% pada akhir tahun 2019. Penetrasi fixed broadband untuk rumah tangga hingga tahun 2018 baru mencapai 10,34% dari target 70% dan harga layanan masih berada pada rentang 5,5-13% dari target Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yaitu kurang dari 5% dibandingkan dengan PDB per bulan per kapita. Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan penyediaan layanan fixed broadband dalam hal kebijakan, pengembangan industri dan model bisnis serta skema insentif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai upaya untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan yang bertujuan mempercepat peningkatan penetrasi fixed broadband. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendorong pertumbuhan penetrasi fixed broadband untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan daya saing di tingkat global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis, terdapat 3 opsi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Hasil dari analisis biaya-manfaat dengan metode PMI dan konsultasi dengan para ahli adalah bahwa opsi skenario 3 sebagai alternatif yang lebih tepat diimplementasikan  karena memberikan dampak yang lebih baik untuk mempercepat penetrasi fixed broadband di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, diperlukan regulasi turunan dari peraturan yang ada terkait dengan pengembangan infrastruktur fixed broadband. Kedua, pemetaan terhadap jaringan dan permintaan masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menerapkan kebijakan bantuan pemerintah. Ketiga, ketidakefektifan model bisnis yang ada harus dievaluasi secara mendalam untuk menciptakan model yang sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dan tujuan utama untuk menciptakan multiplier effect yang dapat meningkatkan penetrasi fixed broadband di Indonesia.

---

The presence of Industry 4.0 provide opportunities for Indonesia in revitalizing the manufacture sector and one way to accelerate the achievement of Indonesias vision to be one of the 10 largest economic in the world. One of the initiative to encourage the creation of Industry 4.0 in Indonesia to accelerate the development of national digital infrastructure. Those infrastructure is the provision of high speed internet and digital capabilities in collaboration with government, public and private sector to invest in digital technology including broadband infrastructure. The Indonesian Government established a provision policy in order to expand the infrastructure and increase fixed broadband penetration until it reaches 12,5% in the end of 2019. Fixed broadband penetration for households has only reached 10,34% from the target of 70% of the total household and the service prices are still at 5,5% to 13% from the target of less than 5% compared to GDP per month per capita. This research focuses on the evaluation of the implementation of fixed broadband services provision policy in terms of policy, industry and business models development as well as the incentive schemes. The research was conducted through Regulatory Impact Analysis (RIA) as an effort to analyse the impact of the policy in order to accelerate fixed broadband penetration in Indonesia. The results of the study are expected to provide recommendations that can encourage the growth of fixed broadband penetration in Indonesia for supporting national development growth and competitiveness at the global level, as well as improving quality of life of Indonesian society. Based on the analysis, there are 3 options which can be implemented as part of the evaluation of the Fixed Broadband Provision policy. According to the cost-benefit analysis with PMI method and consultation with experts, it shows that scenario option 3 is more appropriate to be implemented (use the new recommendation or alternatives regulation that appropriate with the provision mechanism in Indonesia). It implies that there are 3 major issues which must be solved immediately by the government. First, there is a need to establish a derivative regulation from existing regulations related to the deployment of fixed broadband infrastructure. Second, mapping of the existing network and community demand needs to be done to obtain relevant information in implementing government assistance policies. Third, ineffectiveness of the existing business model must be deeply evaluate to create the appropriate model which is more in line with the conditions of the community, legal regulations and the main purpose to create a multiplier effect that can increase fixed broadband penetration in Indonesia."

"Yogyakarta merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat tiaptahunnya. Hal ini membuat kebutuhan akan lahan permukiman dan air tanah meningkat.Alih guna lahan menjadi permukiman atau gedung membuat beban tanah meningkatserta menurunkan area resapan air. Penggunaan air tanah yang meningkat membuatKota Yogyakarta mengalami penurunan muka air tanah hingga 50 cm per tahun.Bertambahnya beban tanah dan menurunnya muka air tanah merupakan implikasiterjadinya penurunan permukaan tanah. Teknik Interferometric Synthetic ApertureRadar (InSAR) dan Small Baseline Subset (SBAS) digunakan pada citra satelit radarSentinel-1 untuk menunjukkan lokasi dan pola penurunan permukaan tanah yangterjadi. Perubahan muka air tanah, perubahan penggunaan tanah, serta kepadatanbangunan juga digunakan untuk mengetahui pola dan faktor penyebab penurunanpermukaan tanah yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah data LiCSAR yang telahdiolah dapat menggambarkan adanya dinamika perubahan ketinggian permukaan tanah(PKPT). Penurunan permukaan tanah (PPT) terjadi pada beberapa sumur yangmengalami penurunan tren muka air tanah dan wilayah penurunan permukaan tanah(PPT) berada pada penggunaan tanah jenis permukiman, hutan lahan kering, dan sawah.Hasil analisis statistik dan deskriptif menunjukkan tidak ada hubungan antara perubahanketinggian permukaan tanah (PKPT) dengan perubahan muka air tanah, kepadatanbangunan, dan perubahan penggunaan tanah

---

Yogyakarta is a city with population growth that increases every year. This causes the

need for residential land and groundwater to increase. The conversion of land to a

settlement or building causes the land load to increase and reduces the water catchment

area. The increasing use of groundwater has made the city of Yogyakarta experience a

drop in groundwater level of up to 50 cm per year. Increasing soil load and decreasing

groundwater level are implications of land subsidence. Interferometric Synthetic

Aperture Radar (InSAR) and Small Baseline Subset (SBAS) techniques are used on

Sentinel-1 radar satellite images to show the location and pattern of subsidence that has

occurred. Changes in groundwater level, changes in land use, and density of buildings

are also used to determine patterns and factors that cause subsidence to occur. The

result of this research is that the processed LiCSAR data can describe the dynamics of

changes in ground level. Land subsidence occurred in several wells that experienced a

decrease in the trend of groundwater levels and the area of land subsidence was in land

use types for settlements, dry land forests, and rice fields. The results of statistical and

descriptive analysis show that there is no relationship between changes in ground level

with changes in groundwater level, building density, and changes in land use"

"Kesenjangan digital di Indonesia merupakan wicked problem yang membutuhkan proses kolaborasi dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, pemerintah menyelenggarakan Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang menggunakan konsep KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan tata kelola kolaboratif proyek penyelenggaraan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring saat ini dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post positivist yang menggunakan teori tata kelola kolaboratif Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa elemen kolaborasi yang belum terpenuhi dengan baik.

---

The digital divide in Indonesia is a wicked problem that requires a collaborative process in its resolution. In this case, the government is implementing a National Strategic Project in the form of building a Palapa Ring fiber optic backbone network infrastructure using the concept of PPP (Government and Business Entity Cooperation).

This study aims to analyze how the current collaborative governance of projects implementing the implementation of the Palapa Ring fiber optic backbone network and what factors influence it. The research method used is qualitative with a post positivist approach that uses Emerson and Nabatchi's collaborative governance theory (2015) as a knife of analysis.

The results showed that the collaborative governance process in the Palapa Ring Fiber Optic Backbone Network Implementation Project in Indonesia has not run optimally because there are several elements of collaboration that have not been properly fulfilled."

"Tesis ini membahas analisis intelijen strategis dalam menanggulangi kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena geng dalam terjadinya kekerasan pelajar student violence merupakan bagian dari kekerasan remaja youth violence , bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat. Analisis intelijen strategis adalah alat yang esensial dalam pengembangan penegakkan hukum secara modern baik untuk kebijakan, perencanaan ataupun program-programnya, hal ini disebabkan karena peranan penting dari intelijen strategis adalah mendukung pencapaian tujuan secara strategis dan praktis. Analisis intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai hasil analisa yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk memahami karakteristik dari geng pelajar, sehingga segala upaya pencegahan dan penanggulangannya mampu menyentuh ke akar permasalahan. Dari penelitian ini didapat penejelasan mengenai karakteristik geng pelajar, pola pembentukan dan kegiatan geng pelajar pelaku kekerasan dan rumusan bentuk penanggulangan kekerasan geng pelajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

This thesis discusses strategic intelligence analysis of student gang violence countermeasure in Special Region of Yogyakarta Province. The gang phenomenon in the occurrence of student violence is part of youth violence, even wider violence in the community. Strategic intelligence analysis is an essential tool in the development of law enforcement in modern both for its policies, plans or programs, this is because the important role of strategic intelligence is to support the achievement of objectives strategically and practically. Strategic intelligence analysis is used in this research to obtain various useful analysis results for stakeholders to understand the characteristics of the student gang, so that all prevention and mitigation efforts can touch to the root of the problem. From this research, there is a description of the characteristics of student gangs, the pattern of formation and activities of student gangs of violent actors and the formulation of gang violence in Special Region of Yogyakarta Province."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model pemilihan kepala daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sampai dengan saat ini dijalankan adalah dipilih melalui mekanisme penetapan. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dipilih melalui mekanisme penetapan. Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 dan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung yang terdapat pada pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa implikasi hukum terhadap perubahan mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari sistem penetapan kepada sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat.Sejalan dengan perubahan tersebut, sebagai bentuk penyeragaman (uniformitas) tata pemerintahan diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki ciri keistimewaan diharapakan dapat memiliki undang-undang tersendiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan Pemerintahan Provinsi DIY khususnya pengaturan mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder.Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Provinsi DIY yang sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 1950 junto UU Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dapat dilakukan Pertama, melalui mekanisme pemilihan secara langsung bagi Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY, dan Kedua melalui mekanisme penetapan bagi dan terbatas pada Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

---

The thesis reveals successive mechanism on governor and vice governor post in the special region of Yogyakarta governor which currently adopt appointed system. The system has appointed His Majesty the King of Mataram or Yogyakarta emperor Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as governor and deputy respectively. By the amendement of Indonesian constitutional UUD 1945 especially chapter 18 and Law number 32 year 2004 on chapter 56 verse number (1) concernig the application of direct election toward provincial and district executive has contributed impact enormously on the executive post successive mechanism for Yogyakarta province as the special administration in which appointed system applied and accepted rather than the general elected application.

In response to this amendement and uniformity implication to the administrative system of Indonesian law, consequntly Yogyakarta administration who holds special privilege is supposed to stipulate certain conditions in accomodating the administration of Yogyakarta in a way of successive arrangement and its mechanism for the provincial executive post direct election case in point the governor and his deputy. The thesis conducted direct research from source of reference in the library as a secondary source of reference.

The conclution derived from the observation discovered the compliance of the executive succession for Yogyakarta province governor and its deputy post with Indonesian constitutional UUD 45 chapter 18, Law number 32 year 2004 on provincial dan residencial administration and Law number 3 year 1950 on special administration of Yogyakarta. The succession should be conducted by: the 1st, through direct election for governor and deputy post of Yogyakarta administration and the 2nd through limited appointment His Majesty Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as the governor and its Deputy."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"

"Indonesia berhasil menduduki peringkat satu di Global Muslim Travel Index 2023. Dilaporkan pula pada laporan lanjutan GMTI, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam 10 provinsi dengan nilai ACES (accessibility, communication, environment, dan services) tertinggi di laporan IMTI 2022. Provinsi DIY berkomitmen untuk menjadi destinasi pariwisata halal di Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi DIY digunakan sebagai destinasi penelitian pariwisata halal ini. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis motivasi pendorong dan penarik wisatawan muslim untuk berwisata ke Provinsi DIY. Penelitian ini melibatkan 480 responden dengan Push and Pull Motivational Theory dan Structural Equation Modeling (SEM) sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan travel satisfaction secara tidak signifikan dipengaruhi oleh push motivation tetapi dipengaruhi secara signifikan oleh pull motivation. Kemudian, word of mouth secara positif signifikan dipengaruhi oleh travel satisfaction. Efek moderasi dari Islamic practices ditemukan pengaruhnya secara signifikan negatif pada hubungan antara push-pull motives terhadap travel satisfaction.

---

Indonesia succeeds in ranking first in the 2023 Global Muslim Travel Index. It was also reported in the GMTI follow-up report that the Province of the Special Region of Yogyakarta was included in the 10 provinces with the highest ACES (accessibility, communication, environment, and services) scores in the 2022 IMTI report. The Special Region of Yogyakarta is committed to becoming a halal tourism destination in Indonesia. Therefore, DIY Province is used as a research destination for this halal tourism. The purpose of this research is to analyze the driving and pulling motivations of Muslim tourists to travel to Special Region of Yogyakarta. This study involved 480 respondents using the Push and Pull Motivational Theory and the Structural Equation Modeling (SEM) as the research methods. The results of the study show that travel satisfaction is not significantly influenced by push motivation but is significantly influenced by pull motivation. Then, word of mouth is positively and significantly influenced by travel satisfaction. The moderating effect of Islamic practices is found to have a significantly negative effect on the relationship between push-pull motives and travel satisfaction."

"Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak potensi dalam sektor pariwisata. Variasi destinasi dan objek wisata yang berada di wilayah Provinsi DIY menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu daerah tujuan wisata, khususnya wisatawan nusantara. Banyaknya pilihan objek wisata secara tidak langsung akan menimbulkan pergerakan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara. Pergerakan tersebut kemudian diidentifikasi bentuk pola pergerakannya dan tipe pergerakannya. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat 2 pola pergerakan yang terbentuk, yaitu pola pergerakan single pattern dan multiple pattern. Di mana di dalamnya terdapat 4 bentukan tipe pergerakan wisatawan nusantara yang meliputi tipe pergerakan single point, tipe pergerakan base site, tipe pergerakan stopover, dan tipe pergerakan chaining loop. Pergerakan yang paling banyak terbentuk adalah pergerakan tipe chaining loop. Pergerakan wisatawan tersebut berbeda-beda jika dikaitkan dengan karakteristik masing-masing wisatawan. Namun secara statistik, dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara tipe pergerakan dengan karakteristik wisatawan.

---

Province of Special Region of Yogyakarta is one of the regions in Indonesia that has a lot of potential in tourism sector. The variety of destinations and tourist objects located in the Special Region of Yogyakarta Province has made this region a tourist destination, especially for Indonesian tourists. The large selection of tourist objects will indirectly lead to movements made by Indonesian tourists. These movements are then identified by the shape of the movement pattern and the type of movement. As a result, it was found that there were 2 patterns of movement that were formed, namely single pattern and multiple pattern. There are 4 types of Indonesian tourist movements which include single point movement types, base site movement types, stopover movement types, and chaining loop movement types. The movement that is most often formed is the chaining loop type movement. After conducting descriptive statistical analysis, it was concluded that in this study there was no significant relationship between the types of tourist movements formed and the characteristics of tourists."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemandirian lansia secara ekonomi dan kesehatanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data SUPAS 2005. Digunakan tabulasi silang dan regresi logistik bifaktorial untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemandirian lansia dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelompok umur, daerah tempat tinggal dan status perkawinan.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan lansia DIY maka semakin cenderung mandiri. Dikontrol dengan tingkat pendidikan, berdasarkan klasifikasinya lansia laki-laki, semakin muda kelompok umur lansia dan lansia yang tinggal di perkotaan lebih tinggi kecenderungannya untuk mandiri. Lansia yang kawin lebih cenderung mandiri kecuali pada kelompok tingkat SLTA ke atas yang tidak kawin jusbU lebih mandiri daripada lansia yang kawin.

---

The objective of this study is to assess in terms of economy and health the effect of educational attainment on the independence of aging population in Special Region ofYogyakarta Province using the 2005 SUPAS data. From the cross tabulation and the results of Logistic Regression, we can see the effect of educational attainment on independece of ageing population by controlling variables such as Sex, Age Groups, Residential Area, and Marrital Status.

It can be concluded that the higher educated are more likely to be self independent. By controHing educational attaimnent, it is found that the male, the younger age group, those who are living in urban areas, are more likely to be self-reliant. The married aging individuals are more likely to be independent. However, those who are married and at least have SLTA education are more likely to be independent."