Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber daya benih lobster menuai polemik di tengah masyarakat. Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari WPP NRI didasarkan pada isu keberlanjutan dari benih lobster itu sendiri. Namun di sisi lain, masyarakat khususnya nelayan akan dirugikan karena kehilangan pendapatan yang mencapai 54 milyar rupiah per bulan (Erlania et al., 2017). Pendapatan tersebut didapatkan pada saat sumber daya benih dikelola secara open access. Sementara itu, Permen KP No 12 Tahun 2020 berusaha untuk menanggulangi dampak ekonomi tersebut dengan mengizinkan kembali kegiatan penangkapan benih baik untuk kepentingan budidaya maupun ekspor. Isu keberlanjutan benih tersebut kemudian kembali muncul ke permukaan akibat dibukanya kembali kran ekspor tersebut. Berdasarkan polemik yang terjadi diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis penerapan kebijakan pajak ekspor sebagai alternatif dalam pengelolaan benih lobster Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan kesejahteraan total dari agen ekonomi dan isu keberlanjutan benih di setiap alternatif kebijakan. Berdasarkan hasil penghitungan, pajak ekspor memberikan total kesejahteraan paling besar diantara Permen KP No 56 Tahun 2016 dan Permen KP No 12 Tahun 2020 yaitu sebesar 211,5 juta USD, diikuti oleh Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 sebesar 61,969,283.8 USD. Sementara itu, Permen KP No 56 Tahun 2015 justru akan menghilangkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan total bernilai negatif. Dari sisi keberlanjutan benih lobster, pola sink population menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan benih dengan populasi lobster dewasa. Artinya, di semua alternatif kebijakan kegiatan penangkapan benih masih bersifat sustainable. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pada penelitian ini kebijakan pajak ekspor relatif lebih bermanfaat dibandingkan dengan kebijakan lainnya baik dari sisi kesejahteraan total maupun isu keberlanjutan sumber daya benih lobster.

---

The government's policy in managing lobster seed resources has drawn a polemic in the society. Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 concerning the prohibition of catching and releasing lobster seeds from fisheries management areas of the Republic of Indonesia based on the lobster seeds’ sustainability issue. On the other hand, the people, particularly fishermen, will be harmed with lost income reaching 54 billion rupiahs per month (Erlania et al., 2017). That income is obtained when seed resources are managed in an open-access way. Concurrently, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 are trying to overcome the economic impact by allowing the activities of catching seeds for both cultivation and export purposes. The issue of sustainability then resurfaced due to the reopening of the export. Based on the polemic that occurred, this study aims to provide an alternative export tax policy in the management of Indonesian lobster seeds. Additionally, this study will also compare the total welfare of economic agents and the issue of sustainability in each policy alternative. Based on the calculation results, the export tax provides the total welfare of the other two policies, which is 211.5 million USD, followed by Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 in the amount of 61,969,283.8 USD. On the contrary, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 will eliminate people's income so that total welfare is negative. In terms of sustainability, the sink population pattern of lobster seeds states that there is no significant relationship between seed availability and adult lobster populations. This means that in all alternative policies, seed catching activities are still sustainable. Therefore, it is concluded that in this study, the export tax policy is relatively more beneficial than other policies, both in terms of total welfare and sustainability issues."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dampak liberalisasi perdagangan dan kebijakan pajak ekspor terhadap performa ekspor UMKM di Indonesia. Sampel data yang digunakan adalah tahun 2000 hingga tahun 2011 dengan individu yang terdiri 15 sektor industri berdasarkan klasifikasi dua digit ISIC rev. 1968 menggunakan model Fixed Effect. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penurunan hambatan tarif yang dilakukan di era liberalisasi perdagangan tidak memberikan pengaruh terhadap performa ekspor UMKM Indonesia selama tahun penelitian sehingga kebijakan hambatan tarif tidak menjadi prioritas. Dampak nyata akan lebih terasa apabila dilakukan peningkatan pajak ekspor.

---

This thesis is one of the few studies conducted to analyze the impact of trade liberalization on export performance of MSMEs in the Indonesian. The sample data is used from 2000 to 2011 with individuals who comprise 15 industry classifications ISIC rev. 1968 with Fixed Effect model. It was found that reduction in tariff barriers in the era of trade liberalization do not give effect to the export performance of Indonesian MSMEs. The real impact will be felt through the increasing of export taxes."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi kebijakan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan dukungan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis PE dengan tarif tetap dan tarif nol dapat diimplementasikan sesuai rencana, sedangkan tarif progresif agak sulit diimplementasikan pada situasi harga ekspor aktual lebih rendah dari harga referensi. Hasil analisis menunjukkan secara umum PE mengakibatkan harga ekspor CPO Indonesia tidak kompetitif dan berimplikasi pada peningkatan pasokan CPO di pasar dalam negeri yang mendorong berkembangnya industri hilir sawit. Untuk menjaga stabilitas harga maka pemerintah memberlakukan tarif progresif dan pada kondisi tertentu memberikan fasilitas tarif nol PE CPO dan turunannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PE CPO dan turunannya selama tahun 2018-2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks waktu berlakunya PMK, namun implikasi PMK belum sepenuhnya optimal. Tarif progresif dinilai paling sesuai oleh para pemangku kepentingan, namun perlu rumusan kebijakan yang lebih adaptif. Saat ini harga CPO masih ditentukan oleh pihak lain di luar negeri. Agar dapat berperan sebagai penentu harga, maka perlu dipertimbangkan pembentukan badan pemasaran bersama minyak sawit Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and implications of the 2018-2020 Crude Palm Oil (CPO) Export Levy (PE) policy. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used in this study is obtained by conducting in-depth interviews with several key persons, who are considered relevant to the issues raised, then carrying out a descriptive analysis with the support of secondary data. Based on the analysis of PE with a fixed rate and zero tariff, it can be implemented as planned, while progressive tariffs are somewhat difficult to implement in situations where the actual export price is lower than the reference price. The results of the analysis indicated that in general, PE resulted in the uncompetitive export price of Indonesian CPO and had implications for the increasing supply of CPO in domestic markets that stimulate development of palm oil downstream industries. To maintain price stability, the government applies progressive tariffs and under certain conditions provides zero tariff facilities for PE CPO and its derivatives. In general, this study concludes that the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) related to PE CPO and its derivatives during 2018-2020 can be carried out in accordance with the context of the time the PMK takes effect, but the implications of PMK are not yet fully optimal. Stakeholders consider progressive rates to be the most appropriate tarrifs, but more adaptive policy formulations are required. Currently, the price of CPO is still determined by other parties abroad. In order to play a role as a price setter, it is necessary to consider establishing a joint marketing agency for Indonesian palm oil."

"ABSTRAK

Penangkapan lobster di Pangandaran sudah berlangsung sejak tahun 1990-an. Perkembangan produksi lobster selama satu dasawarsa terakhir menunjukan kecenderung penurunan. Penurunan produksi lobster ini dapat dipengaruhi atau sebaliknya mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaan lobster di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi sumber daya lobster di Pangandaran dan melihat hubungan antara kriteria pada masing-masing domain EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management), serta menganalisis solusi ideal sebagai alternatif pengelolaan sumber daya lobster di Pangandaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode campuran kuantitatif dan kualitatif, serta analisis MSY (Maximum Sustainable Yield), AHP (Analytic Hierarchi Process) dan TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai upaya penangkapan lobster di wilayah Pangandaran selama tahun 2008-2017 telah melebihi fMSY kurang lebih sebesar 67,94% sedangkan nilai rata-rata produksi lobster di wilayah ini hanya sebesar 9.031 kg atau kurang lebih 43,59% di bawah nilai MSY dengan nilai CPUE yang mengalami penurunan sebesar 31,75% antara tahun 2016 dan 2017 sehingga status potensi lobster di wilayah Pangandaran telah mengalami overfishing. Hubungan antara kriteria pada masing-masing domaian EAFM berdasarkan hasil pembobotan setiap kriteria menunjukan bahwa kriteria luas tutupan karang (C6) pada domain habitat dan ekosistem menempati urutan tertinggi (0,13239), setelah itu diikuti oleh kriteria JTB lobster (C1) pada domain sumber daya (0,09639) dan kriteria ukuran lobster (C3) pada domain sumber daya merupakan kriteria yang menempati urutan ketiga (0,09566). Sedangkan, hasil analisis yang terkait dengan solusi ideal untuk pengelolaan lobster di Pangandaran adalah sesuai dengan alternatif dioptimalkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sumber daya lobster di Pangandaran telah mencapai overfishing sebagai akibat dari jumlah upaya penangkapan yang tinggi. Penurunan produksi ini turut dipengaruhi oleh penurunan luas tutupan karang yang adalah habitat lobster sehingga hal ini perlu mendapat perhatian atau, dengan kata lain perlu diprioritaskan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya lobster di Pangandaran. Solusi ideal bagi pengelolaan lobster yang berkelanjutan di Pangandaran adalah pengelolaan lobster berdasarkan alternatif dioptimalkan.

---

ABSTRACT

The arrest of lobsters in Pangandaran has been going on since the 1990s. The development of lobster production over the past decade has shown a downward trend. This decrease in lobster production may be affected or otherwise affect the socio-economic life of the community and the institutional management of lobsters in the region. The purpose of this study was to analyze the potential of lobster resources in Pangandaran and to see the relationship between the criteria in each EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management) domain, and to analyze the ideal solution as an alternative to the management of lobster resources in Pangandaran. The approach used in this research is quantitative, with the method of quantitative and qualitative mix, and analysis of MSY (Maximum Sustainable Yield), AHP (Analytic Hierarchi Process) and TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). The results showed that the value of lobster catch effort in Pangandaran area during 2008-2017 has exceeded fMSY approximately 67.94% while the average value of lobster production in this region is only 9,031 kg or less 43,59% below value MSY with CPUE value decreasing 31,75% between 2016 and 2017 so that potency status of lobsters in Pangandaran area has been overfishing. The relationship between the criteria in each EAFM domain based on the weighting result of each criterion indicates that the criteria for coral cover (C6) extent in the highest domain and ecosystem habitats (0.13239), followed by JTB lobster (C1) criteria on resource domain (0.09639) and lobster size criterion (C3) on resource domain existing (0.09566). Meanwhile, the analysis results related to the ideal solution for lobster management in Pangandaran is in accordance with the optimized alternatives. The conclusion of this research is that the lobster resources in Pangandaran have reached overfishing as a result of the high number of fishing effort. The decline in production is done by coral habitats that are habitat for habitat lobsters that need attention or, in other words, need to be prioritized as resources in the management of lobster resources in Pangandaran. The ideal solution for existing lobster management in Pangandaran is optimized alternative lobster management."

"Spiny lobster have been recognized and consumed by the human being, and also own high economic value. In Wonogiri waters, therea arpotential spiny lobster resourceses.... "

"Dilatarbelakangi oleh keadaan defisit neraca pembayaran yang semakinmembesar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk mendoronginvestasi dan ekspor yang diharapkan akan dapat memperbaiki neraca pembayaranIndonesia dan sekaligus untuk memperkuat perekonomian indonesia. Salah satukebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan fasilitas eksporkepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun1996 dan diperbaharui tahun 1997, yang berupa pelayanan yang cepat dalam pengurusan dokumen ekspor, dalam memperoleh restitusi PPN, dalam memperoleh PPN 0% yang dipercepat, serta fasilitas rediskonto. Kemudahan tersebut diberikan kepada PET yang tidak mempunyai masalah perpajakan seperti adanya tunggakan atau manipulasi pajak, tidak mempunyai masalah perkreditan seperti adanya kredit macet, dan tidak mempunyai masalah kepabeanan, seperti adanya ekspor fiktif atau manipulasi dokumen ekspor. Sementara itu jenis komoditi ekspor yang masuk dalam cakupan PET didasarkan penimbangan bahwa produk tersebut mempunyai akar industri yang kuat, kandungan lokal yang tinggi serta tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi.Ditinjau dari strategi pengembangan ekspor, kebijakan ini merupakan perbaikandari kebijakan sebelumnya yang menganut broad width policy yang mendorong ekspornon-migas tanpa membedakan jenis komoditi. Dengan kebijakan ini dimungkinkan untuk mengembangkan produk-produk yang benar-benar punya keunggulan dan daya saing yang kuat di pasar internasional. Kebijakan ini juga secara selektif memberikan kernudahan kepada perusahaan yang mempunyai reputasi baik, sehingga mereka akan lebih produktif, dan sekaligus dijadikan model untuk merangsang perusahaan ekspor lainnya agar memperbaiki reputasi serta kinerjanya agar memenuhi kriteria PET. Disamping itu kebijakan ini juga sekaligus untuk mengkondisikan aparatur pernerintah agar bekerja secara cepat dan efisien, bertindak sebagai fasilitator bukan lagi sebagai penguasa seperti masa-masa sebelumnya. Bertolak dari perkiraan akan makin ketatnya persaingan dalam era pasar bebas, maka strategi kebijakan PET ini dinilai sangat tepat dalam rnempersiapkan kinerja perusahaan ekspor.Setelah dilaksanakan kurang Iebih 3 tahun, diperoleh gambaran bahwa kebijakanPET sangat bermanfaat bagi peningkatan ekspor. Namun demikian dalampelaksanaan/implementasi kebijakan PET dilapangan khususnya pelayanan oleh aparatur masih terjadi kelambanan yang disebabkan kurang intensifnya koordinasi dan integrasi antar instansi terkait, kurangnya komitmen yang kuat dari para pelaksana , rendahnya budaya kerja, serta masih adanya egosektoral.Agar kebijakan PET dapat mencapai sasaran, langkah-langkah perbaikan yangdipandang perlu dilakukan antara lain :- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memantau dan mengendalikanpelakanaan kebijakan PET, bila perlu dengan menetapkan mekanisme khususmelalui penetapan kelembagaan tersendiri, mendorong sistem kerja kolaboratif sertamenetapkan visi tentang peningkatan ekspor nasional.- Meningkatkan dukungan sarana/prasarana dipelabuhan ekspor untuk mempercepatarus barang untuk mengimbangi percepatan penyelesaian dokumen ekspor.- Pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat dengan mudah diakses olehsegenap pihak terkait.- Perlu dibuat standar pelayanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur yangbaku sehingga pelayanan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol olehmasyarakat.- Perlu dilakukan pertemuan rutin antara pimpinan dan pelaksana untuk menciptakanbudaya organisasi yang kondusif dan terjadinya learning organization yang baik."

"

---

Indonesia is an agrarian country producing various agricultural products. One of the products having export opportunities is fresh fniits. However until today Indonesia is sill importing large amount of fruits. On the other hand the export value of Indonesia fruit is relatively smaller and limited to only a few type fniits. Eventually it arises questions whether or not Indonesia as an agrarian country could increase its export volume of fruits to other countries.

Several mandatory standards were put in place by EU Commission to be adhered by fruit exporters such as packaging, marketing, labelling and food safety, marketing of genetically engineered fruits, Maximum Residue Levels and organic products standards. Consequently the EU?s provisions must be considered as a quality direction required by European importers.

This research objective is to identify the trends, opportunities, obstacles and strategy that are relevant to the effort of entering EU?s fruit markets, Analyzing the regulations put in place by EU on the subject of exports and import is important to help developing countries, such as and especially Indonesia., to penetrate European market of iiuit. This research utilize primary and secondary data. The fruits being researched were mango, pineapple and banana. EU members selected as the subjects for this research were Netherland, Germany and France. The time frame for this research was from 2002 to 2006.

The result of this research discovered that tropical fiuits like mango, pineapple and banana are in great demand in Europe. Those fruits are not suitable to be cultivated in Europe with its sub-tropic climate, especially in the colder Eastem Europe. Therefore EU is fully dependant on developing countries to supply tropical fruits. The commodity that has the most opportunity for Indonesia is pineapple. Though pineaple originated from Europe but Indonesia?s climate is very suitable form cultivating pineapple. In addition, the competition for export of pineapple is not as great as exports of banana. While in the case of mango, Indonesia still needed to improve quality of production because the commodity is sensitive to defects."

"Perdagangan lada dunia saat ini dikuasai oleh 5 negara penghasil lada terbcsaryaitu Vietnam, India, Indonesia, Brazil dan Malaysia* Sedangkan negara yang permintaanekspornya besar adalah Amerika Serikat, Belanda, Jennan, Jepang dan Singapura. Saatini lahan tanaman lada makin menurun walaupun potensi dari lada ilu sendiri relatifbagus. Namun demikian, lada mcrupakan komoditi dari sektor pertan'n yang reiatifdapat bertahan terhadap guncangan kenaikan harga bahan bakar yang saat ini tengamelanda dunia, sehingga cukup dapat diandalkan sebagai komoditi potensial.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi dan elastisitasfaktor pendapatan nasional negara tujuan utama ekspor Iada Indonesia (Amerika Senkat,Belanda, Jerman, Jepang dan Singapura), nilai tukar nominal dan'harga relatif serta posisirelatif diantara kelima negara tujuan ekspor tersebut.Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah adopsi dzipenelitian Goldstein-Khan lentang Respon Penawaran dan Pennintaan ekspor terhadapperubahan harga dengan Pendapatan nasional riil negara tujuan (GDP), nilai tukarnominal(NER) dan harga relatif (PXWPI), dengan menggunakan pendckatan analisis datapanel.Dalam analisis data panel, pemilihan model cstimasi yang efisien dilakukanmelalui uji spesitikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian ujiI-Iausmann untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model(REM). Dalam penelitian ini temyata model yang efisien untuk analisis faktor faktor yangmempengaruhi permintaan ekspor lada di 5 negara tujuan utama adalah Random Ejkc!Model.I-Iasil estimasi sccara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel pendapatan riilnegara tujuan (GDP) berpengaruh secara signitikan positif terhadap permintaan eksporlada Indonesia, variabel nilai tukar nominal (NBR) berpengaruh sccara signitikan positifterhadap pcrmintaan ekspor lada Indonesia dan variabel harga relatif (PXWPI)berpengaruh secara signifikan negatif terhadap perrnintaan ekspor Iada IndonesiaPendapatan riil (GDP) mitra dagang belpengaruh ncgatif sccara signifikan padatingkat kepercayaan 90% dan inelastis positiff terhadap permintaan ekspor ladaIndonesia. Hal ini sesuai dengan karakteristik lada Indonesia dengan indkasi geograiis yang dimiliki sehingga semakin meningkat pendapatan nasional riil negara tujuan utamaekspor, maka [ada Indonesia makin diminati dan makin banyak permintaan ekspor darinegara tujuan utama ekspor.Variabel Harga Relatif {PXWWPl) signifnkan positif terhadap peunintaan eksporlada Indonesia dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%. Hasil ini mcnjclaskan bahwaapabila harga relatif komoditi meningkat, maka akan mendorong permintaan ekspormeningkat pula, karena tidak ada komoditi pengganti (substitusi) untuk lada Indonesiayag memiliki indikasi gcografis>Variabel Nominal Exchange Rate (NBR) berpengaruh signifikan positif terhadappermintaan ekspor lada Indonesia. Hal ini menujukkan bahwa apabila nilai tukarmeningkat maka harga akan murah sehingga lada Indonesia mempunyai daya saingdinegara tujuan utama ekspor."