Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Enabling strategy merupakan usaha untuk membuat semua pihak mampu dan berperanserta dalam penyediaan perumahan. Tanggungjawab didistribusikan diantara sektoe pemerintah, swasta dan masyarakat. Hai ini ini sejalan dengan konsep self help, Turner, Enabling strategy dapat diterapkan dalam proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan. Studi kasus yaitu pemukiman Yayasan Sosial Soegijapranata akan ditinjau seberapa besar peran pemerintah, Pihak Yayasan Sosial Soegijapranata dalam proses perancangan, pembangunan dan pengelolaan."

"Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, khususnya rumah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda dan harus dipenuhi, hal ini memiliki pengaruh besar terhadap kinerja personel TNI. Permasalahan timbul akibat pemenuhan kebutuhan perumahan yang mengalami beberapa faktor kendala antara lain faktor lahan dan anggaran yang masih belum mengakomodir kebutuhan perumahan bagi personel TNI. Oleh karena itu dengan kebijakan perumahan negara yang dikeluarkan pemerintah diharapkan kebutuhan akan rumah bagi personel TNI dapat terpenuhi dalam rangka mendukung kinerja dan tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan. Dihadapkan dengan kondisi ketahanan nasional maka kinerja personel TNI perlu mendapat perhatian dalam mengantisipasi kondisi dinamis domestik maupun internasional. Berdasarkan keadaan tersebut maka pemenuhan kebutuhan perumahan dan kebijakan perumahan negara merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja personel TNI dalam melaksanakan fungsinya. Hasil penelitian menemukan pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan terhadap kadar kinerja personel TNI yang artinya semakin baik pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan maka akibatnya akan semakin besar kadar terhadap kinerja personel TNI dan sebaliknya semakin tidak baik pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan maka akibatnya akan semakin kecil pula kadar kadar terhadap kinerja personel TNI Karena koefisien determinasi korelasi (r2) = 0.586 maka terdapat 58,6% kadar kinerja Personel TNI disebabkan oleh pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan di Puspomad Jakarta. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh kebijakan perumahan negara terhadap kinerja personel TNI. Karena koefisien determinasi korelasinya (r2) = 0,5169 maka terdapat 51,69 % kadar kinerja Personel TNI disebabkan oleh pengaruh kebijakan perumahan negara di Puspomad Jakarta Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan dan kebijakan perumahan negara karena koefisien determinasi korelasinya (r2) = 0,5882 maka terdapat 58,82 % kadar kinerja Personel TNI disebabkan oleh pengaruh pemenuhan kebutuhan perumahan dan kebijakan perumahan negara di Puspomad Jakarta.

---

Meeting the basic human needs, especially the home is a necessity that can not be put off and must be met, this has a major influence on the performance of military personnel. Problems arise from the fulfillment of housing needs that have several factors, among others, the factors of land constraints and the budget did not cover the needs of housing for military personnel. Therefore, with the state housing policy issued by the government expected housing needs for military personnel can be met in order to support the performance and fundamental duty of the TNI as a major component of defense. Faced with conditions of national defense, the performance of military personnel have received attention in anticipation of dynamic conditions domestically and internationally. Under these circumstances, the fulfillment of housing needs and the state housing policy is an important factor in supporting the performance of military personnel in carrying out its functions.

The result, first, there is a positive and significant influence between the influence of the housing needs of military personnel performance levels, which means the better the effect of the housing needs of the consequences will be even greater levels of performance of military personnel and vice versa are not good influences growing housing needs of the consequences will be smaller in all levels of concentration on the performance of military personnel because the correlation coefficient of determination (r2) = 0586 then 58.6% there are levels of performance of military personnel due to the influence of housing needs in Puspomad Jakarta. Second, there is a positive and significant influence between state housing policy influence on the performance of military personnel . Because the correlation coefficient of determination (r2) = 0.5169 so there are 51.69% of TNI personnel performance levels due to the influence of state housing policy in Jakarta Puspomad Third, there is a positive and significant influence between the influence of housing needs and housing policy states Because the coefficient of determination correlation (r2) = 0.5882 so there are 58.82% of TNI personnel performance levels due to the influence of housing needs and housing policy in the country Puspomad Jakarta."

"Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahandan permukiman merupakan kebijakan Pemerintah ORDE BARU yang berbasisparadigma pertumbuhan ekonomi telah mendorong investor menanam modalnya disektor perumahan dan permukiman. Konsekuensi Iogis dari kebijakan tersebutmenciptakan kemudahan pengembang memperoleh tanah dalam ukuran yang Iuas,tumbuhnya perumahan baru serta hunian skala kota baru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan kebijakanpenguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukimantelah sesuai dengan amanat UUPA 1960. Kemudian, apakah implementasi kebijakantingkat operasional teiah memberikan manfaat bagi pelaku pembangunan,mendorong produktivitas tanah dan pengembangan wilayah di Kabupaten Bekasi.Selanjutnya, rekomendasi apa saja yang diperlukan bagi penyempurnaan kebijakantersebut agar Iebih baik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat explanatif - evaluasi danmemakai landasan teori hirarki kebijakan (Bromley, 1989) dengan studi kasus diKabupaten Bekasi.Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahandan permukiman telah gagal mencapai sasaran yang telah diamanatkan oleh UUPA.Namun menghasilkan dampak positif terhadap program pembangunan danpermukiman di satu pihak dan dilain pihak menguntungkan bagi pengembang skalabesar serta merugikan secara sosial - ekonomi bagi pemilik tanah dan masyarakatsekitar, serta menambah beban dan tanggung jawab baru bagi PemerintahKabupaten Bekasi. Kegagalan kebijakan terletak pada Pemerintah itu sendiri, dantidak efektifnya pelaksanaan di Iapangan.Ketidakberhasilan kebijakan dimaksud disebabkan (a) sistim pemerintahanyang sentralisasi, (b) perumusan peraturan pelaksanaan UUPA yang kurangmemadai, (c) Implementasi kebijakan yang kurang mempertimbangkan efisiensi,pemerataan, perlindungan hukum, transparan dan (d) kegagalan Pemerintah.Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan yang lebih baik melalui peningkatankapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah: pertama, menyempurnakan danmelengkapi peraturan perundang-undangan terkait; gay, memberikankewenangan yang besar urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah; dan ketiga,menyempurnakan sistim administrasi kebijakan di bidang perizinan, pengawasan danpenertiban, komunikasi dengan pengembang, sosialisasi peraturan danpengembangan kelembagaan di tingkat operasional."