Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hukum danmekanisme konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dianut oleh PartaiGolongan Karya 2003-2004 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan reknitmenKonvensi Nasional pemilihan calon presiden Partai Golongan Karya. Selain itu, tesisini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara KonvensiNasional pemilihan calon presiden yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dengankonsep Konvensi Nasional pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, baik PartaiDemokrat maupun Partai Republik.Secara metodologi, penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan kategorideskripsi analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dataprimer {indepth interview) dan sekunder (dokumen partai dan sumber pustaka). Prosesanalisa dilakukan dari penggabungan kedua data ini.Temuein dari penelitian tesis ini ialah; pertama, dalam mekanisme pelaksanaankonvensi, partai Golongan Karya cenderung bersifat reaksioner atas perkembanganisu-isu aktual yang berkembang, mekanisme konvensi masih terkatagorikan tidakbaku. Artinya aturan dasar konvensi hanya terdapat pada Keputusan Rapim, tidakdiataur dalam AD/ART. Hal itu tentunya berbola dengan Konvensi di AmerikaSertikat, dimana ketentuan dasar Konvensi diatur dalam AD/ART Partai Politik, baikPartai DemokratmaupunPartai Republik.Ketidakbakuan mekanisme itu terlihat mulai dari tahap persiapan hingga tahappemilihan. Ketidakbakuan mekanisme tersebut karena konvensi tidak memilikikedudukan politik dan hukum yang kuat dalam tata organisasi partai. Ini disebabkankonvensi tidak diatur dalam AD dan ART Partai sebagaimana di Amerika Serikat(partai Republik dan partai Demokrat) sehingga hasil konvensi pun tak memilikikekuatan yang tetap sebab ada peluang rapat pimpinan (Rapim) bisa mengubahnyakembali.Selain mekanisme yang cenderung tidak mendukung terhadap pelaksanaanKonvensi Partai Golongan Karya ke arah yang lebih baik dan berkualitas, jugapelaksanaan Konvensinya yang inkonsistensi ikut mendorong rusaknya tujuan muliad£iri konvensi. Inkonsistensi yang diperagakan pada pelaksanaan Konvensi telahmerampas prinsip-prinsip dasar terciptanya konvensi yang baik dan berkualitas, yaknikedaulatan pemilih, keterbukaan proses pemilihan dan indefedensi panitiapenyelenggara. Sehingga pada gilirannya dengan mekanisme dan pelaksanaankonvensi yang baik akan turut membangun demokrasi yang berkualitas dalam tatananpolitik ketatanegaraan. Sementara jika dikomparasikan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat diAmerika Serikat, mekanisme Konvensi Nasional Partai Golongan Karya dapatdikatakan masih ketinggalan dibanding keduanya. Kenyataan itu terlihat dari tigadimensf; (1) landasan hukum (2) mekanisme pelaksanaan konvensi, dan (3) peseitadan suara. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama menerapkan tigadimensi ini secara terbuka, independen,dan memiliki kedaulatan tinggi."

"On the establishment of political parties in Indonesia from legal perspective."

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan kembali mengemuka menjelang Pemilu 2004, ketika Pasal 65 L]ndang-Undang Namor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan untuk dicalonkan di lembaga legislatif sebagai berikut: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30%. Wacana ini menjadi berkembang mengingat posisi perempuan Indonesia dalam sektor politik dapat dikatakan masih marjinal. Salah satu indikator nyata dari masih terpinggirkannya hak-hak politik perempuan adalah rendahnya persentase perempuan yang menduduki kursi di lembaga perwakilan atau parlemen. Sesuai dengan pengertian parlemen yang berarti suatu lembaga publik yang terdiri dari angota-anggota yang dipilih atau diangkat untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dari suatu negara, maka keterwakilan perempuan di parlemen, berarti adanya perempuan di lembaga perwakilan itu untuk mewakili kepentingan-kepentingan perempuan sebagai bagian dari rakyat suatu negara. Lembaga perwakilan yang akan dibahas dalam tesis ini dibatasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya masa bakti 2004-2009 yang terpilih dari hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Dengan adanya ketentuan pembenian kuota 30% bagi capon anggota legislatif berdasarkan Pasal 65 ayat (1) tersebut, tercapai jumlah calon legislatif perempuan untuk DPR RI sebanyak 2.507 atau sekitar 32,2% dari total 7.756 calon legislatif, meskipun tidak semua partai politik dapat memenuhi jumlah calon legislatif perempuan sebanyak 30%. Akan tetapi, dari hasil Pemilihan Umum 5 April."

"ABSTRAKSepanjang masa pemerintahan Hindia Belanda masalah Islam merupa_kan persoalan sosial yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sebenarnya kurang menguasai masalah-masalah Islam oleh sebab itu mereka selalu kuatir terhadap kekuatan gerakan Islam. Mereka mempunyai pendapat bahwa golongan Islam selalu ingin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sehubungan dengan masalah itu saya terdorong untuk menulis skrip_si yang berjudul Partai Islam Indonesia (1938-1942), karena meskipun Partai ini adalah Partai Islam tetapi mempunyai haluan ko-operasi jadi tidak seperti partai Islam pada umumnya yang berhaluan non-kooperasi. Selain itu yang menarik perhatian saya adalah para anggota yang duduk di dalam kepengurusan Partai terdiri dari 2 golongan Islam, yang mendapat pendidikan Barat, dimana mereka itu semuanya dapat bersatu dalam PII. Di dalam studi sejarah masih sedikit sekali masalah mengenai PII ini dibahas., memang ada beberapa tulisan yang membahas mengenai PII teta_pi hanya dibahas secara sekilas lintas seperti misalnya yang ditulis oleh J.M. Pluvier, A.K. Pringgodigdo dan Deliar Noer. Jadi tidak secara _

---

"