Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi dan distribusi atau pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang penting dalam Pembangunan Ekonomi. Kedua-duanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau pembangunan ekonomi diandaikan sebuah keping mata uang, maka sisi yang satu adalah pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya adalah distribusi/pemerataan pendapatan. Jadi, adalah hampa jika membahas pertumbuhan ekonomi tanpa sekaligus membahas distribusi atau pemerataan Karena pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah gagal. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dengan pemerataan yang baik tetapi tanpa pertumbuhan adalah merupakan pemerataan kemelaratan/kemiskinan. Tesis ini bertujuan menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Oleh karena itu, membentuk kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan lain dalam tesis ini. Kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta, 1997 dirancang-bangun menjadi 21 Neraca, yaitu Neraca Faktor Produksi terdiri dari 2 (dua) neraca; Neraca institusi terdiri dari 7 (tujuh) neraca, yaitu 5 (lima) neraca rumahtangga, dimana 65,96 persen merupakan pendapatan berupa upah dan gaji. Di samping itu, kinerja perekonomian menunjukkan bahwa tabungan masyarakat telah mampu membiayai kebutuhan investasi. Berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor. Sedangkan dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) perekonomian Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran neraca institusi khususnya neraca ruimah tangga memberikan dampak yang relatif besar terhadap perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil simulasi bahwa jika pemerintah menarnbah transfer berupa subsidi atau bantuan kepada rumahtangga akan berdarnpak terharlap peningkatan aktivitas perekonomian Sehingga jika krisis ekonomi masih terus berkepanjangan maka strategi penyelamatan berupa tindakan pemberian subsidi dan bantuan kepada rumahtangga masih harus dilaksanakan."

"This paper examines the income distributional impact of the 1997?s economic crisis that hit Indonesia using Social Accounting Matrix data for 1995 and 1998. Relying on a comparison of the distribution before and after crisis, the study suggest three main findings based on multiplier analysis. First, poor households have been harder hit by crisis than rich households. Second, there are indication that crisis making income transfer likely to occurs from consumer to producer. Third, it is hard to eliminate disparity in income distribution relying only on market mechanism. From impact analysis we obtain the result for policy recomendation. Agriculture price support policy tend to biased to rural rich households, while export promotion policy biased to urban rich households. Direct income transfers to poor household and income redistribution policy seems to be the best policy for improving the distribution of income after crisis."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti : (1) Menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga dan keterkaitan sektor-sektor dalam perekonomian DKI Jakarta; (2) Dengan menggunakan SNSE untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah melalui pengeluarannya untuk pembangunan fisik sistem busway, terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta; (3) Menggunakan SNSE DKI Jakarta tahun 2000 untuk menganalisis dampak kebijakan, apabila pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik sistem busway dialihkan untuk sektor kesehatan dan pendidikan, terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan karena adanya injeksi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik sistem busway, dan golongan rumah tangga mana dalam blok institusi, yang paling besar menikmati proyek busway tersebut?. Bagaimana dampak distribusi pendapatan rumah tangga DKI Jakarta yang ditimbulkan akibat adanya investasi pembangunan fisik sistem busway. Untuk mengetahuinya maka penelitian ini menggunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta tahun 2000.Hasil analisis dampak pengganda, yaitu dampak peningkatan kegiatan produksi terhadap pertumbuhan distribusi pendapatan di Propinsi DKI Jakarta, adalah bahwa sektor angkutan jalan raya yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang relatif besar, disamping itu pertumbuhan ekonomi yang relatif besar juga memberikan dampak distribusi pendapatan rumah tangga yang relatif merata yakni sebesar 18,73. Di sisi lain sektor kesehatan dan pendidikan mempunyai dampak ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang sangat tajam. Hal ini terlihat dari ratio angka pengganda dampak distribusi pendapatan yang paling tinggi yaitu sebesar 42,44 dengan pertumbuhan sebesar 1,1685.Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan koefisien Gini, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga di DKI Jakarta sebelum dan setelah adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik sistem busway maupun untuk invesatasi di sektor kesehatan dan pendidikan berada dalam ketimpangan yang tinggi, yaitu sebesar 0,55. Hal ini disebabkan karena proporsi kepemilikan faktor produksi oleh golongan rumah tangga kaya dan golongan rumah tangga miskin yang berperan besar dalam proses kegiatan pembangunan fisik sistem busway, baik faktor produksi modal maupun faktor produksi tenaga kerja berada dalam ketimpangan yang tinggi.Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan distribusi pendapatan, melalui dampak pengganda yang relatif besar dalam penelitian ini, maka sektor jasa perlu ditingkatkan, terutama sektor angkutan jalan raya. Yang utama perlu dilakukan antara lain dengan menambah/memperbaiki sarana angkutannya terutama angkutan massal, misalnya dengan memperbaiki pelayanan angkutan bus tersebut. Selain sarana angkutan jalan raya perlu didukung dengan angkutan massal berbasis jalan rel antara lain: light train, monorel, dan MRT (Mass Rapit Transit).Untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata diperlukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan angkatan kerja yang terdidik dan terampil."

"Pariwisata mempunyai peran sangat panting dalam berbagai aspek strategis pernbangunan ekonomi nasional maupun daerah. Diantaranya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan serta memeratakan pendapatan masyarakat.DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia cukup banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Devisa mengalir dari wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara Soekamo-Hatta maupun Tanjung Priok terus meningkat tiap tahunnya. Perolehan devisa DKI Jakarta pada tahun 1997 mencapai US$ 3.023 juta. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis keamanan perolehan devisa terns menurun menjadi USS 2.438 juta tahun 1998 dan hanya mencapai USS 760 juta pada tahun 2001.Sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB DKI Jakarta menduduki urutan kedua setelah sektor industri di luar sektor keuangan, persewaan dan jasa. Dibandingkan sektor lainnya peranan sektor ini mampu diandalkan apabila kondisi dan citra Jakarta dapat dipulihkan. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB DKI Jakarta mencapai 14,39 persen pada tahun 1997, namun memasuki tahun 1998 kontribusinya mengalami sedikit penurunan menjadi 14,08 persen. Bahkan dari tahun 1999 kontribusinya terus menurun hingga hanya 3,50 persen pada tahun 2001.Penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara menyebabkan penurunan permintaan terhadap komoditi domestik, dan berpengaruh negatif terhadap sektor produksi, pada akhimya akan menyebabkan penurunan tingkat penghasilan masyarakat DKI Jakarta. Tingkat penghasilan yang menurun menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat dan merosotnya jumlah konsumsi masyarakat. Selanjutnya berakibat melemahnya kegiatan sektor produksi dan menurunnya konsumsi masyarakat menyebabkan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.Turunnya PDRB mencerminkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan: a) seberapa besar pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta, b) seberapa besar dampak penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara yang terjadi akibat krisis ekonomi dan konflik sosial politik berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di DKI Jakarta.Hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penulisan ini adalah, pertama pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap pendapatan dan berpengaruh positif balk langsung maupun tak langsung terhadap perekonomian DKI Jakarta. Kedua, penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta.Metode yang digunakan adalah Sosial Accounting Matrix (SAM) atau sering disebut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Penggunaan SNSE dimaksudkan agar sektor-sektor ekonomi dapat sebanyak mungkin dimasukkan dalam penelitian ini, baik berupa kegiatan produksi, faktor produksi maupun institusi atau rumah tangga.Dalam melihat dampak pengeluaran wisatawan mancanegara dari SNSE DKI Jakarta 2000 ukuran 103 x 103 dikembangkan lagi menjadi 129 x 129. Pemecahan dilakukan terhadap sektor-sektor dalam blok kegiatan produksi. Hal ini dimaksudkan agar sektor yang terkait dengan pariwisata dapat dilihat secara lebih rinci, sehingga studi dampak pariwisata terhadap perekonomian DKI Jakarta memungkinkan untuk diketahui.Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap pendapatan masyarakat digunakan pendekatan pengganda neraca, Acccunting Multiplier (Ma). Sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut aliran pengaruh tersebut digunakan pendekatan Structural Path Analysis (SPA).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang ditimbulkan oleh pengeluaran wisatawan mancanegara terdistribusi diantara blok Faktor Produksi, blok Institusi dan blok Kegiatan Produksi. Distribusi pendapatan faktorial menujukkan bahwa secara umum dalam perekonomian DKI Jakarta bersifat intensif modal, ditandai dengan besarnya dominasi pendapatan yang diterima oleh faktor produksi kapital yaitu sebesar Rp. 3.643,71 milyar yang berarti 54 persen dari total pendapatan yang diterima pleb faktor produksi.Pendapatan faktor produksi tenaga kerja di bidang Tata Usaha, Penjualan, Jasa¬jasa Penerima Upah dan Gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan bidang lain, yaitu menyerap 50,9 persen dari total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi tenaga kerja. Tenaga Kerja Pertanian Penerima Upah dan Gaji merupakan bidang yang paling sedikit penyerapannya yaitu sebesar Rp. 3,66 milyar, yang berarti 0,1 persen dari total pendapatan yang diserap faktor produksi tenaga kerja. Di dalam Institusi Rumah Tangga terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup besar antara Rumah Tangga Golongan X dengan Rumah Tangga Golongan I sampai IX. Rumah Tangga Golongan X memperoleh pendapatan terbesar yaitu Rp. 1.787,87 milyar, merupakan 47,3 persen dari total pendapatan yang diterima Institusi Rumah Tangga. Sedangkan 52,3 persennya terdistribusi diantara Rumah Tangga Golongan I hingga IX. Porsi terbesar diterima oleh Rumah Tangga Golongan IX, sebesar Rp. 492,95 milyar merupakan 13,68 persen dari total pendapatan yang diterima Institusi rumah tangga sebesar Rp. 3.602,56 milyar. Bahkan Rumah Tangga Golongan 1 hanya menyerap Rp.56,51milyar, yang berarti 1,57 persen dali total pendapatan. Institusi rurnah tangga.Pendapatan yang diterima sektor Produksi sebesar Rp. 13.417,53 milyar terdistribusi ke dalam 48 sektor. Tiga sektor berpendapatan terbesar yaitu sektor Hotel sebesar Rp. 1.872,38 milyar, merupakan 13,95 persen. Terbesar kedua, sektor Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank sebesar Rp. 1.190,46 milyar, merupakan 8,87 persen Ketiga, sektor Restoran sebesar Rp. 1.137,46 milyar, merupakan 8,48 persen.Implikasi kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan peran sektor pariwisata beserta pemerataan pendapatan bagi masyarakat dan perekonomian DKI Jakarta adalah: meningkatkan investasi pemerintah di sektor pariwisata., perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung sektor pariwisata,.mendorong tumbuhnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing melalui promosi-promosi investasi., menjaga dan memelihara citra Jakarta sebagai Kota Wisata. Dalam kaitannya dengan penciptaan pemerataan perlu dilakukan kebijakan berupa: meningkatkan pendapatan rumah tangga golongan bawah, melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti pinjaman modal usaha, program pendampingan untuk pembinaan serta pemilihan usaha produktif., mendorong berkembangnya sektor jasa perorangan dan rumah tangg: yang menunjang sektor pariwisata (seperti kerajinan tangan, cindera mata) melalui pembinaan-pembinaan, pembentukan kelompok-kelompok usaha."

"Bagi pemerintah DKI Jakarta keberadaan sektor informal sering kali menimbulkan dilema. Di satu pihak, keberadaannya dapat mengganggu ketertiban, namun di pihak lain berfungsi sebagai katub pengaman yang dapat mencegah penggangguran dan keresahan sosial. Sementara itu, pelaksanaan desentralisasi berpotensi mengubah pola pendapatan dan pengeluaran dari pemeritah DKI Jakarta.Penelitian ini bertujuan mempelajari dan menganalisis dampak dari desentralisasi terhadap perekonomian DKI Jakarta secara umum dan secara khusus terhadap pendapatan sektor informal dan rumah tangga miskin di DKI Jakarta. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan bagi penduduk DKI, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Berbagai permasalahan yang dapat ditimbulkan karena meningkatnya pekerja di sektor informal dapat dihindari.Pendekatan model persamaan regresi digunakan sebagai pendekatan terhadap kondisi keuangan pemerintah DKI Jakarta, yaitu berupa pendapatan pemerintah propinsi. Selanjutnya hasiI estimasi dan peramalan persamaan tersebut serta analisis terhadap SNSE DKI Jakarta 1993 digunakan untuk meramalkan pendapatan atau upah sektor informal pada masa desentralisasi. Selain itu, diharapkan dapat diketahui pula jenis pekerjaan yang peningkatannya dapat menambah pendapatan sektor informal. Kemiskinan yang ada di Indonesia sebagian besar pada mereka yang tinggal di perdesaan dan sektor informal yang ada di perkotaan. Barkaitan dengan sektor informal, perlu adanya analisis tentang kondisi rumah tangga miskin terutama yang bekerja di sektor informal.Berdasarkan peramalan dari model ekonometrik menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2005, total pendapatan pemerintah propinsi akan mengalami kenaikan. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, potensi sumber keuangan pemerintah propinsi DKI Jakarta tergantung dari sumber pajak dan retribusi serta sumber dari penerimaan lain-lain.Perubahan pola pengeluaran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor pertanian merupakan sektor-sektor produksi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah propinsi DKI Jakarta pada masa pelaksanaan desentralisasi.Hasil t perhitungan angka-angka pengganda memperlihatkan bahwa tenaga kerja sektor informal dengan jenis pekerjaan yang berbeda memberikan tekanan atau pengaruh yang berbeda pula terhadap masing- masing ketegori rumah tangga.Secara umum kebijakan desentralisasi masih memperhatikan nasib rumah tangga berpenghasilan rendah. Dengan alasan penurunan pendapatan paling kecil terjadi pada rumah tangga dengan kategori sangat miskin dan miskin bila pelaksanaan desentralisasi diberlakukan. Berdasarkan analisis jalur dapat diketahui bahwa kenaikan pendapatan tenaga kerja sektor informal pertanian karena kenaikan penerimaan yang cukup besar pada sektor produksi pertanian dan sektor produksi bangunan.Kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kerja sektor informal dan rumah tangga miskin adalah (i) pembinaan majanemen usaha dan penambahan ketrampilan dengan cara memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan (ii) untuk menghindari peningkatan jumlah tenaga kerja sektor informal yang semakin besar, pemberlakuan UMP harus dibedakan antara industri padat modal dan padat karya.Untuk keperluan studi lebih lanjut, dengan menggunakan metode dekomposisi pengganda untuk analisa pengentasan kemiskinan yang dikenalkan oleh Eric Thorbecke & Hong-Sang Jung (1996), dapat diketahui sektor-sektor produksi apa saja yang dapat meningkatkan pendapatan sampai pendapatan tersebut berada diatas garis kemiskinan."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta akan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu. menyediakam pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkaian pada tariff angkutan Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30l-40%. dan sebagai akibatnya, pemilik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah meningkatkan tariff sebesar 8-!9% yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tariff angkutan publik terhadap perekonumian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting baigi Jakarta mengurangi dampak negatif dari kebijakan energl nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model regional computable general equilibrium ' (regional CGE). Model CCE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated. "

"Studi ini hendak menganalisa dampak dan kebijakan harga energi Indonesia terhadap perekonomian kota Jakarta; khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini juga berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk menurunkan dampak negative dan kebijakan energi nasional ini terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun sebuah model CGE (computable general equilibrium) regional. Model ini merupakan model CGE pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk sebuah kota."

"Dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kajian tentang transformasi struktur ekonomi menghadirkan terjadinya proses evolusi Intelektual di pemikiran kalangan akademik yang mencoba menggambarkan tentang pola-pola pembangunan dapat berlangsung dengan berdasarkan proses terjadinya pergeseran peran sektor-sektor dalam struktur ekonomi. Di sisi Iain--masih dalam ilmu ekonomi pembangunan--terjadi juga proses evolusi intelektual dalam hal penggunaan indikator pembangunan sehingga mengemuka beberapa indikator lain yang diyakini dapat menjadi pelengkap dare indikator pertumbuhan dalam menilai hasil pembangunan, yang salah satunya adalah indikator yang menggambarkan tentang pola distribusi pendapatan. Kahan tentang proses transformasi struktur ekonomi yang dikaitkan dengan pola distribusi pendapatan untuk tingkatan regional menjadi rrienarik untuk dllakukan di daerah lain di Indonesia karena hal ini biasanya dilakukan untuk tingkat negara.Penelitian Ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola transformasi struktur ekonomi yang terjadi dl Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; (2) mengetahui pola distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 1969-2004; dan (3) mengetahui pengaruh proses transformasi struktur ekonomi terhadap pola distribusi pendapatan di Provinsl Lampung. Penelitian ini menggunakan (1) metode pendekatan struktur produksi untuk melihat proses transformasi; (2) !coefisien gini ratio untuk melihat pola distribusi pendapatan; (3) regresi berganda dengan tehnik OLS untuk melihat pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap distribusi pendapatan; dan (4) Location Quotient (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif antar sektor.Penelitian ini mendapatkan basil bahwa (1) proses transformasi struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dl Provinsi Lampung yang dapat dlsebabkan oleh transisi peran antara sektor primer dengan sektor sekunder serta transisi peran antara sektor primer dengan sektor tertier. Sementara transisi peran antara antara sektor sekunder dan sektor tertier tidak mempengaruhi distribusi pendapatan di Provinsi Lampung; (2) dalam kurun waktu 35 tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi dalam Provinsi Lampung, akan tetapi arah menuju terjadinya pergeseran tersebut sudah terllhat dengan semakin menurunnya peran sektor primer khususnya sektor pertanlari yang diiringl dengan semakln meningkatnya sektor peran sekunder khususnya sektor Industri pengolahan sementara untuk sektor tertier relatif konstan. (3) Pola distribusi pendapatan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 35 tahun sejak iahun 1969 sampai dengan tahun 2004 ternyata cukup rnerata dengan arah perkembangan dart tingkat distribusi pendapatan Ini menunjukkan trend yang semakin membaik."