Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"he interaction of immune function and nutrition underlies the low-grade chronic inflammation involved in the etiology of many common obesity-associated and age-related chronic disease conditions. This close interaction is the genesis of the term immunonutrition, which represents a new interdisciplinary field of nutritional and medical research. Immunonutrition: Interactions of Diet, Genetics, and Inflammation introduces the breadth of this field, which implicates nutrition in both immune function and in the etiology, prevention, and treatment of common diseases influenced by inflammation and immune imbalance, including obesity, diabetes, heart disease, asthma, autoimmune diseases, and common forms of cance"

"Pemberian kredit kepada pengusaha kecil adalah sarana yang penting untuk mengembangkan dunia usaha kecil. Namun demikian, usaha kecil di Indonesia belum dapat berkembang sebagaimana halnya dengan usaha besar. Hal ini disebabkan terutama karena pemberian kredit di Indonesia lebih menekankan pada agunan kredit. Walaupun konsep pemberian kredit kepada pengusaha kecil merupakan hal yang diwajibkan, tetapi hingga dewasa ini masih merupakan "das sollen", yang masih memerlukan upaya yang terus menerus dalam waktu yang relatif lama, untuk menjadikannya suatu "das sein". Dari sekian banyak faktor yang turut mempengaruhi tercapainya das sollen menjadi das sein itu, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum atas skim-skim kredit dengan persyaratan ringan, agar mudah dimanfaatkan oleh usaha kecil. Tanpa itu, usaha kecil tidak akan mungkin untuk memanfaatkan peluang memperoleh kredit sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Kredit Usaha Kecil dalam Pakjan 1990."

"Menghadapi persaingan perbankan dalam meningkatkan Loan to Deposit Ratio (LDR), perbankan berusaha meningkatkan aktifitas pelepasan kredit, namun dalam kondisi biaya bunga yang tinggi saat ini menyebabkan penggunaan fasilitas kredit dan permohonan kredit barn cenderung menurun. Di sisi lain bank juga mengalami masalah dengan peningkatan Non Performing Loan (kredit bermasalah). Dalam kondisi demikian, Bank hares melakukan proses kredit dengan mekanisme yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai calon debitur agar dapat memberikan kualitas kredit yang balk dan lebih terukur dari sisi resiko.Untuk itu terhadap permohonan kredit calon debitur PT ABC di Bank X yang mengajukan fasilitas kredit modal kerja untuk membiayai usaha calon debitur di bidang IT Provider, fasilitas kredit investasi dan fasilitas bank garansi, bank X hams memutuskan apakah permohonan kredit PT ABC Iayak untuk diberikan atau tidak, karenanya diperlukan suatu analisis yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.Proses analisis kredit diawali dengan proses pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk proses analisis kredit dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat usaha calon debitur untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai data-data yang diberikan dan aktifitas usaha calon debitur.Dari keseluruhan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan proses analisis berbagai aspek yang menyangkut analisis bidang industri Telekomunikasi, analisis kondisi usaha PT ABC yang meliputi analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral) termasuk analisis terhadap kondisi-kondisi khusus yang meliputi analisis keuangan PT ABC untuk periode tahun 2004, tahun 2005 dan bulan April 2006, analisis aspek pemasaran produk dan jasa, aspek operasilteknis, aspek manajemen dan aspek hukum.Untuk menghitung kebutuhan fasilitas kredit maka dilakukan perhitungan kebutuhan kredit modal kerja berdasarkan proyek yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan, perhitungan Net Present Value dan Internal Rate of Return dari investasi yang akan dilakukan serta menghitung kebutuhan fasilitas Bank Garansi.Dan hasil analisis yang dilakukan, saat ini kondisi industri dari usaha yang dijalankan oleh talon debitur masih memiliki prospek untuk berkembang, performance 5C PT ABC balk dan dan berbagai aspek aktifitas usaha PT ABC menunjukkan perkembangan kinerja yang baik.Berdasarkan pertimbangan dari seluruh hasil analisis dan hasil perhitungan kebutuhan fasilitas kredit talon debitur maka alas permohonan kredit calon debitur layak disetujui sesuai dengan permohonan dari calon debitur.

---

Facing the tight competition in the banking industry, each bank has to increase its Loan to Deposit Ratio by aggressively increasing its lending activities. Unfortunately, the high interest rate condition in the market has caused the high percentage of unused loan as well as the decreasing number of new loan proposals.At the same time, the banking industry is also facing the difficulties in the increasing of the Non Performing Loan (NPL). So that in this kind of condition, every bank has to be able to process the loan proposals cautiously in order to better control the risk factor, but on the other hand can also give a satisfying decision to the borrowers. For instance, PT ABC as an IT provider company requests for an investment loan, working capital loan and bank guarantee facility from bank X, then the bank has to make decision whether PT ABC' proposal is appropriate to be approved or not. And if the proposal is approved, how much amount of facilities can be given and with what kind of terms and conditions.Loan process is starting with the data collection which will give more information on the company, and then visiting the business offices and or factories. The data given by the company has to be verified and clearly explained.The credit analysis will be based on the 5C framework, which are: Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy and Collateral. The analysis of the company covers all areas such as finance, marketing, operation, legal entities and management activities. For financial data, the bank will need the past and present financial statement. The history of the company is also needed to see how the company's growth during this 2 or 3 years. Then, the bank will analyze in depth the financing needs for the present and future by doing the projection of financial situation.An analysis shall also be done on the industry of the company's business. The analysis will determine if the industry is still growing (to what extend) or declining. Other external analysis are BI Checking and Trade Checking.Calculated the current and future project undergone in the company is conducted in order to analysis PT ABC's working capital needs. Net Present Value and the Internal Rate of Return are calculated on the requested investment loan. If the requested credit facility line match Bank X' calculations of PT ABC's needs, then new credit facility line will be grantedIn this particular example of better processing mechanism for approving) disapproving credit facility requests from PT ABC, it has been shown that PT ABC operates in industry that has room to grow, that PT ABC has excellent performance from multiple angles, and that PT ABC has attractive track record. Thus Bank X may give PT ABC the credit facilities it requested."

"Pengelolaan obat di rumah tangga pada dasarnya mencakup tentang bagaimana mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan baik dan benar atau dikenal dengan program DAGUSIBU (BPOM, 2015). DAGUSIBU adalah singkatan dari DApatkan, GUnakan, SImpan, dan BUang. Gerakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar (BPOM, 2015). Pengetahuan yang kurang mengenai pengelolaan obat di rumah dapat berisiko untuk pasien dalam penggunaan obat yang tidak rasional dan meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan obat. Hal ini akan dijelaskan kepada pasien di Puskesmas Kecamatan Jatinegara melalui media promosi kesehatan berupa leaflet. Leaflet akan dibagikan dan dijelaskan pada pasien yang sedang menunggu antrian. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil beberapa Kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pemberian informasi mengenai DAGUSIBU telah dilakukan dengan menggunakan alat bantu peraga sehinga lebih mudah dipahami. Selain itu, pemaparan informasi mengenai DAGUSIBU meningkatkan pengetahuan pasien terkait bagaimana mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar yang dilihat dari pemahaman pasien dan tidak adanya pertanyaan dari pasien.

---

Drug management in households basically includes how to obtain, use, store and dispose of drugs properly and correctly or known as the DAGUSIBU program (BPOM, 2015). DAGUSIBU stands for Get, Use, Store, and Dispose. This movement aims to educate the public on how to obtain, use, store, and dispose of drugs properly (BPOM, 2015). Lack of knowledge about home medicine management can put patients at risk for irrational drug use and increase the likelihood of drug abuse. This will be explained to patients at the Jatinegara District Health Center through health promotion media in the form of leaflets. Leaflets will be distributed and explained to patients who are waiting in line. Based on this study, several conclusions can be drawn, including the following. Providing information about DAGUSIBU has been done by using props so that it is easier to understand. In addition, exposure to information about DAGUSIBU increases patient knowledge related to how to get, use, store, and dispose of drugs properly and correctly as seen from patient understanding and the absence of questions from patients."

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus, yakni bentuk otonomi yang hanya diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Dalam bidang keuangan, kekhususan ini diwujudkan dengan pemberian Dana Otonomi Khusus yang berupa Dana Penerimaan Khusus dan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam yang prosentasenya lebih besar dibandingkan Daerah lain di Indonesia, disamping juga Dana Perimbangan lainnya.Dengan Dana Otonomi Khusus yang besar jumlahnya, sementara kualitas sumber daya manusia yang mengelola Dana Otonomi Khusus tersebut relatif rendah, diragukan efektivitasnya untuk mencapai tujuan pemberian Otonomi Khusus, yakni meningkatkan pendidikan dan kesehatan (gizi) masyarakat asli Papua.Sifat penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan menerapkan metode studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur dengan pejabat di lingkungan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri.Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan utama diberikannya Otonomi Khusus pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua faktor politis, yakni untuk mereduksi keinginan sebagian masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 3 tahun pemberlakuannya, Dana Otonomi Khusus juga ternyata tidak efektif karena bagian terbesar Dana Otonomi Khusus tidak digunakan untuk pendidikan dan kesehatan (perbaikan gizi masyarakat) namun dibagikan secara hampir merata ke semua sektor pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua.Pemberian Dana Otonomi Khusus Papua ini ternyata bertentangan dengan dasar pemberian Dana Perimbangan. Dana Otonomi Khusus ternyata tidak memberikan keseimbangan fiskal, baik vertikal maupun horizontal, bahkan sebaliknya menambah kesenjangan fiskal, mengingat sebagian besar kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua termasuk kategori sedang dan tinggi (hanya 2 yang berkapasitas fiskal rendah). Selain itu, ternyata terdapat peraturan pelaksanaan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang saling berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi.Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa dana otonomi khusus dapat diberikan dalam kerangka dana perimbangan, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dimungkinkan sesuai undang-undang, hal tersebut dapat lebih menjamin efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus. Selain itu juga perlu diperjelas aturan mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya."

"Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan partisipasidari semua lapisan masyarakat ekonomi, dimana lapisanmasyarakat ekonomi yang terbesar adalah golongan pengusahakecil. Pemerintah mewajibkan bank umum untuk memberikankredit untuk usaha kecil. Pembentukan Undang-Undang JaminanFidusia bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan yang kuatdengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaaneksekusinya. Skripsi ini meneliti Undang-Undang nomor 42tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan fokus pelaksanaanpengikatan Jaminan Fidusia untuk Kredit Usaha Kecil (KUK)dengan keterbatasan biaya dan bagaimana mengatasipermasalahan yang timbul pada saat dilakukan eksekusi.Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahuikekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang JaminanFidusia, kemudian mencari pemecahan permasalahan yangtimbul dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah ada khususnya pengaturanuntuk kredit usaha kecil. Dalam pelaksanaan pengikatanjaminan Fidusia, ada beberapa bank yang tidak melaksanakanketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalamUndang-Undang Jaminan Fidusia dengan alasan bahwa debiturtidak berkeinginan untuk mengikuti aturan pengikatanjaminan oleh karena biaya pengikatan secara notariil bagidebitur dirasakan sangat tinggi, sedangkan kredit usahakecil biasanya berjangka pendek. Disamping itu peraturanmengenai eksekusi untuk KUK juga belum diakomodasi di dalamUndang-Undang Jaminan Fidusia khususnya mengenai “parateeksekusi”. Pelaksanaan parate eksekusi dalam praktekperbankan masih mendapat hambatan birokrasi karena kantorLelang Negara tidak bersedia melakukan lelang agunansebelum ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri."