Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai politik, demikian juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki seperangkat ideologi, nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang melalui fungsi-fungsi yang diembannya disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Proses sosialisasi dan komunikasi ini sangat mempengaruhi sejauh mana partai politik mampu menarik simpati dan dukungan massa. Karenanya, proses sosialisasi dan komunikasi ini menuntut strategi dan taktik yang efektif dan efisien. Dalam kaitan ini, fungsi dan tugas humas (public relation) memiliki nilai signifikan tinggi bagi suatu partai politik untuk menarik simpati dan merekrut massa. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka penulis mencoba meneliti "Manajemen Humas PKB dalam Pemilu 1999). Manajemen Humas PKB yang diteliti ialah menyangkut konsep, perencanaan, program dan pelaksanaannya dalam Pemilu 1999. Hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian evaluatif dan metode analisis induktif melalui penggunaan teknik pengumpulan data observasi terlibat, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan lokakarya/seminar/diskusi, diperoleh gambaran sebagai berikut: 1. Konsep hubungan masyarakat (humas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilihat dari prinsip dasar, pendekatan, sifat, kode etik, prinsip komunikasi, dan membangun pesan persuasif dalam kampanye, sudah dirumuskan dengan ideal dan rasional. 2. Proses perencanaan program humas PKB telah dilakukan dengan cukup tepat dan teratur, baik( menyangkut pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media dan teknik-teknik humas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan seperti ini akan memudahkan humas PKB dalam mencapai tujuan humas PKB maupun PKB secara lebih luas. 3. Pelaksanaan program humas PKB baik dalam masa deklarasi, masa sosialisasi sampai menjelang kampanye Pemilu, dan masa kampanye Pemilu, dilihat dan hasil kerja dan publikasi yang ada, sasaran yang hendak dituju, dan dampak yang ingin dicapai telah cukup memenuhi target dan tujuan. 4. Praktik manajemen humas PKB dilihat dari kerangka teoritik kehumasan (public relations) sudah dapat dikategonikan memadai. Meskipun belum melaksanakan proses kehumasan yang ideal dan utuh, namun humas PKB telah melakukan proses-proses dasar manajemen kehumasan."

"The 2009 legislative general election is a new era of the general election in Indonesia. Law No. 10/2008 about the General Election Implementation mandetes the General Election Commission (KPU) to socialize or distribute information about the general election implementation to the society. This study describes the content of general election socialization new in three local newspapers, namely Kedaulatan Rakyat, Bernas and Harian Jogja. The sample of this study is cpmpiled from daily issues (on the socialization of the general election from March 1 to April 8, 2009 (n=26 news units from the three newspapers). The findings of this study describes that the KPU has a minor role in socializing the general election. It is the society who has a major role of the KPU and political parties in socializing the general election influence negatively the legislative general election influence negatively general election 2009."

"Pemilihan Umum merupakan pesta politik rakyat, hajat politik pemilik kedaulatan, pertunjukan kemerdekaan politik rakyat untuk mengekspresikan hak-hak politiknya secara merdeka, langsung, demokratis legal dan beradab sehingga terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang legitimate, mendapat pengakuan luas dari masyarakat. Pemilu Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tujuan utama dengan dilakukannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak lain adalah merupakan bentuk apresiasi terhadap kedaulatan itu sendiri. Rakyat dalam pemilihan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan sikap dan pilihannya tentang siapa yang akan mereka pilih. Di sinilah kedaulatan rakyat sangat menentukan, rakyat bebas memilih, bebas, menentukan sikap dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung rakyat betul-betul berdaulat."

"Peran televisi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat sangat diharapkan karen media ini mampu menjangkau hingga ke pelosok-pelosok desa. penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah materi/informasi pemilu yang didiseminasikan melalui televisi dapat di mengerti dan dapat menggungah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu presiden 2014. penelitian kuantitatif yang dilaksankan dengan survei di desa landungsari, kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan jumlah sampel sebanyak 101 responden ini menghasilkan temuan bahwa pesan-pesan pemilu yang disampaikan melalui televisi cukup dimengerti oleh responden. walaupun demikian, untuk dapat membangkitkan partisipasi politik masyarakat yang nyata dalam pemilu presiden 2014 masih diperlukan upaya peneguhan melalui komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh agen informasi yang ada di masyarakat"

"Bureaucracy,inside which the civil servants are,is one of important political structure in democratizion process.Tendency which has happened,during the period of New Order Government was that bureaucracy became political power machine in order to justify all government policies...."

"Pemilu dalam Kondisi Vuca, karya Ibrahim Malik Tanjung, merupakan upaya penyempurnaan Pemilu 2024, berkaca dari pemilu terdahulu. Di tengah kebaikan sarana paling demokratis, terdapat ancaman VUCA yaitu Volatility, merujuk kepada kondisi labil, yang berubah sangat cepat dalam skala besar, Uncertainty, merujuk keadaan yang akan terjadi dan sulit diprediksi dengan akurat, Complexity, merujuk tantangan yang lebih rumit karena keterkaitan antar faktor, dan Ambiguity, merujuk kepada suatu kejadian dan mata rantai akibatnya.Buku ini akan membahas mengenai bagaimana VUCA mempegaruhi demokrasi Indonesia khususnya terhadap Pemilu 2024, hal yang menjadi arena utama pembahasan buku ini yaitu; Pertama,menyangkut penyempitan daya saing elektoral secara bertahap, karena peraturan yang semakin membatasi, dan secara tidak langsung meningkatkan biaya politik. Kedua, beberapa segmen elit politik dipersenjatai dengan politik identitas, dengan minoritas menjadi korban utama dalam penggunana politik identitas. Ketiga, sementara kekuatan oposisi terutama bertanggung jawab atas lonjakan politik identitas, pihak eksekutif menanggapinya dengan menggunakan instrumen yang sangat tidak liberal untuk mempertahankan posisinya. Ini melibatkan penggunaan pasukan keamanan untuk melawan para kritikus; pemanfaatan instansi pemerintah untuk kepentingan Pemilu; dan eksploitasi pemerintah atas peningkatan konsentrasi kepemilikan di media.Buku ini tepat hadir sebagai upaya pembaharuan dan evaluasi atas asumsi, teori, serta kritik kepada pemilu sebagai sarana demokratis, yang perlu dibaca oleh para peminat, pelaku dan pemegang regulator politik Indonesia."