Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pelaksanaan otonomi daerah, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Cilodong sebagai kecamatan hasil pemekaran, dihadapkan tugas sebagai perangkat daerah seperti menjalankan tugas umum pemerintahan dan pelimpahan wewenang dari walikota. Namun dalam praktiknya, kecamatan hasil pemekaran masih ditemukan keterbatasan dan permasalahan sehingga kecamatan hasil pemekaran sebagai organisasi yang baru, perlu dikembangkan agar dapat beradaptasi dan meningkatkan kemampuan. Penelitian ini tertarik untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintahan kecamatan hasil pemekaran dengan dikaitkan konsep pengembangan organisasi. Pendekatan penelitian positivis, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Pengembangan organisasi kecamatan hasil pemekaran melibatkan intern organisasi kecamatan, Pemerintah Kota Depok, masyarakat, dilaksanakan dengan berbagai tahapan kegiatan pengembangan organisasi yang meliputi sistem-sistem dalam organisasi. Pelaksanaan pengembang organisasi masih ditemukan berbagai kendala, sehingga disarankan Pemerintah Kota dan Kecamatan hasil pemekaran bersinergis untuk mengatasinya.

---

ABSTRACTIn the implementation of regional autonomy, Cipayung Subdistrict, Bojongsari Subdistrict, Cinere Subdistrict, Tapos Subdistrict, and Cilodong Subdistrict are subdistrict of catchment area result, faced with the task of local devices such as general administrative duties and delegation of authority from the mayor. However, in pratice, they are still to be found limitations and problems, so that subdistrict of catchment area result as the new organization, need to be developed in order to adapt and improve the ability. This research interested to study implementation of organizational development of Subdistrict of catchment area result with the associated concept of organizational development. This research is positivist approach with descriptive design, cross sectional study, in-depth interviews, observation, and literature study. Organizational development in Subdistricts of catchment area result, involves internal organization subdistrict, Local Goverment of Depok, Society, carried out with various stages of organizational development activities, including systems within the organization. Implementation of development organizations are still found many obstacles, so it is recommended The Local Goverment of Depok and the Subistrict of catchment area result to cope."

""

"Public Sphere atau ruang publik adalah salah satu hak dasar individu maupun masyarakat untuk mengekpresikan kebutuhan dan kepentingannya menyangkut dengan isu-isu politik dan pembangunan. Public Sphere merupakan prasyarat utama pembangunan demokrasi, di mana di dalamnya terbangun sistem dan mekanisme bagi publik untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat, melakukan transaksi gagasan bahkan memperdebatkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil dan memihak kepada publik.Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi menuntut penyediaan ruang publik yang memadai. Hal ini penting terutama dilihat dari upaya memperkuat basis kekuatan masyarakat sipil yang selama ini menempati posisi pinggiran dengan posisi tawar sangat lemah ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Dalam konteks pembangunan lokal khususnya ditingkat komunitas, mainstream otonomi daerah dan desentralisasi adalah upaya menggeser dominasi pemerintah dalam perumusan kebijakan publik dan pada saat yang sama memperkuat posisi daya tawar publik dimana sejak awal harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan melalui keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan publik dalam governance adalah aksioma dan menjadi formula bagi terciptanya good governance.Akan tetapi pada tataran praktis, sampai saat ini peran publik tetapdikesampingkan dalam setiap tahapan pembangunan. Gagasan perencanaan pembangunan partisipatif yang diintroduksi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sering kali tidak dapat menjembatani aspirasi publik khususnya pada level penyediaan program yang sesuai dengan ekspektasi publik. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa publik tidak terlibat dalam pembahasan program atau paling tidak diabaikan aspirasinya.Berkenan dengan itu tesis ini berusaha mendeskripsikan dinamika public sphere dalam perencanaan pembangunan tingkat komunitas khususnya dalam pelaksanaan forum Musrenbang dan kemungkinan penggunaan strategi serta model lain untuk mengembangkan publik sphere sehingga dapat memberikan solusi bagi peningkatan peranserta publik ke dalam sebuah Musrenbang yang Iebih partisipatif. Tulisan ini akan mengelaborasi konsep public sphere dalam 5 (lima) indikator, yakni diskusi dan dialog publik, partisipasi publik, peran organisasi sosial tingkat komunitas, ixtingkaf kesetaraan serta independesi publik dalam pelaksanaan Musrenbang. Secara konseptual tesis ini berbasis pada teori publik sphere yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas, teori-teori tentang perencanaan maupun konsep-konsep partisipasi warga dalam governance.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta pengumpulan dokumen dari beberapa sumber data. Site penelitian adalah di Kota Ternate dengan mengambil sample pada 2 kelurahan dilakukan penelitian selama kurang Iebih 2 bulan.Berdasarkan hasil penelitian ternyata pelaksanaan Musrenbang sebagai sebuah mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan di Kota Ternate belum berjalan sebagaimana mestinya dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kelima indikator public sphere yang disebutkan di atas. Akibatnya adalah perencanaan yang dibuat tidak aspiratif karena sebagian besar masih ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan temuan lapangan, untuk meningkatkan peran publik dalam pelaksanaan Musrenbang dapat direkomendasikan beberapa hal mendasar, pertama; aspek teknis, Musrenbang harus dilaksanakan dengan memperbaiki mekanisme penyelenggaraannya sehingga dapat menyediakan waktu yang cukup untuk terjadinya diskusi dan dialog, selain itu Musrenbang harus transparan dengan membuka akses Iuas kepada publik; kedua, aspek informasi, pelaksanaan Musrenbang haws memberikan informasi tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD maupun plafon anggaran lainnya sehingga dapat menjadi pedoman bagi peserta dalam membuat perencanaan dan desain program serta menghindari ekspaktasi secara berlebihan; ketiga; aspek representasi dan partisipasi, sedapat mungkin Musrenbang dilaksanakan dengan memenuhi syarat perwakilan stakeholders yang terdapat dalam komunitas. Partisipasi aktif peserta yang hadir dapat dilakukan melalui publikasi terbuka mengenai jadwal Musrenbang, agenda dan prorgam yang akan dibahas serta pengumuman tentang hasil-hasil Musrenbang sebelumnya baik yang dapat dilaksanakan maupun yang tidak sempat diimplementasikan; keempat; aspek metodologi, forum Musrenbang harus dilakukan dengan menggunakan metode fasilitasi untuk mengantisipasi kesenjangan pemahaman dan kemampuan diantara peserta sehingga menghindari dominasi forum oleh sebagian peserta atau bahkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara; kelima; aspek pengawasan, publik khususnya anggota komunitas harus diberikan akses serta hak untuk masuk dalam Tim Verifikasi Pengusulan Program dan Penganggara sehingga anggota komunitas sebagai penerima manfaat pembangunan dapat memantau secara langsung proses dan tahapan Musrenbang baik persiapannya maupun sampai pada tahap evaluasinya.Selain itu, rekomendasi lainnya berdasarkan hasil penelitian adalah pertu dikembangkan model forum warga atau kampung sebagai model pengembangan public sphere sehingga seluruh potensi komunitas dapat disinergikan bagi kepentingan komunitas. Selain itu forum warga atau kampung ini dapat dijadikan sarana untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah, ruang untuk bertukar pendapat serta diskusi tentang berbagai kebutuhan komunitas yang selanjutnya diperjuangkan menjadi program pembangunan. Model forum seperti ini juga dapat digunakan untuk memediasi forum Musrenbang baik dari tahapan persiapannya sampai sosialisasi program kepada komunitas. Forum kampung apabila dikembangkan dengan mengakomodasi kearifan lokal akan memberikan kontribusi terjadinya kohesi sosial melalui peningkatan keintiman sosial, sebagai bahan dasar pembentuk modal sosial serta diharapkan dapat menjadi media pembelajaran demokrasi bagi segenap anggota komunitas."

"Undang-Undang no. 22 1 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengembangkan daerahnya, sementara itu Undang-Undang no. 36 / 1999 tentang Telekomunikasi memberi peluang kepada swasta untuk melakukan usaha di bidang jaringan dan layanan telekomunikasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah juga mempunyai kewewenangan dan berpeluang untuk mengembangkan jaringan dan layanan telekomunikasi di daerahnya.Penulisan tesis ini membahas kajian antisipasi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan kewenangan dan peluang tersebut di atas. Kajian antisipasi ini menggunakan teori manajemen bisnis dalam menentukan strategi-strategi yang diperlukan. Sebagai tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha jaringan dan layanan telekomunikasi untuk melakukan usaha di daerahnya. Sebagai obyek untuk contoh penerapan hasil kajian ini adalah Pemerintah Kota Depok. Dan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal Pemerintah Kota Depok diperoleh strategi-strategi yang diperlukan yang dapat diusulkan untuk menangani pengembangan jaringan dan layanan telekomunikasi di wilayah Kota Depok.

---

Law no. 22 of 1999 relating to Local Government confers extensive power on Local Governments (Districts and Towns) to develop themselves, whereas Law no. 36 of 1999 relating to Telecommunication provides the private sector the opportunity to engage in business in the field of telecommunication networks and services. The Local Governments have, therefore, also the competency and opportunity to develop telecommunication networks and services in their regions.This thesis is a study of the Local Government anticipation in taking advantage of the aforementioned competency and opportunity, and uses the business management theory in determining the strategies required. The aim is to create a conducive environment for telecommunication network and service entrepreneurs to engage in business in their region.The Kota Depok Government serves as example of the result of the study. From the outcome of the Kota Depok Government external and internal environmental analyses, the required strategies were obtained that might be proposed to manage the development of telecommunication networks and services in Depok."

"Implementasi kebijakan keuangan dalam mengejawantahkan Visi dan Misi Kota Depok merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cermin kebijakan publik tetapi sekaligus juga menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Strategis Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membahas alokasi anggaran pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok; serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok.Penelitian menggunakan Teori Anggaran dari Syamsi, Suparmoko, Mardiasmo, Salomo, dan Schick; Teori Anggaran Belanja Daerah dan Muluk, Bird dan Jantscher, Musgrave & Musgrave, Sukirno; Teori Perencanaan Anggaran Belanja dari Abe, teori prencanaan Pembangunan Daerah dari Sitanggang, Meyer, Sigian, Tjokrowinoto Bryan &. White, Miranda, dan Arsyad.Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Alokasi anggaran pembangunan dalann pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok kurang optimal untuk merealisasikan Visi dan Misi Kota Depok, yaitu Kota Depok sebagai Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Yang Religius Dan Berwawasan Lingkungan. Alokasi untuk sektor pendidikan masih dibawah 5 persen, alokasi untuk sektor permukiman sekitar 3 persen dan alokasi untuk sektor perindustrian dan perdagangan belum dapat mendapat pnioritas yang maksimal.Faktor pendukung implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain kondisi demografis, letak geografis, kondisi dinamis perekonomian masyarakat, sumber daya aparatur, kebijakan keuangan Pemerintah Pusat serta situasi perekonomian nasional.Faktor penghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain faktor budaya kerja birokrasi yang inefisien dan sarat KKN, faktor kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang kurang memperhatikan tuntutan moral dan etika, serta faktor keterbatasan sumber daya alam.Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut :Pemerintah Kota Depok perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan meiibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional.Pemerintah Kota Depok bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok perlu segera merumuskan dan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah.Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan nisi dan mini Kota Depok, yaitu sektor pendidikan, permukiman, perdagangan dan jasa perlu menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan Daerah Kota Depok di masa mendatang tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lain."

"Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah dan setiap daerah dituntut untuk mampu mempercepat peningkatan daya saing. peringkat daya saing kota Depok dibandingkan dengan kota besar di Indonesia menduduki peringat 107 dari 434 kabupaten/kota yang dipetakan kemampuan daya saingnya. Salah satu indikator untuk mengukur daya saing adalah inovasi, pengembangan inovasi dilakukan dengan membentuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa).Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis terbentuknya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Depok dan menganalisis faktor-faktor apa saja berpengaruh dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah postpossitivisme.Hasil dari penelitian ini adalah tahapan pembentukan SIDa di Kota Depok dilakukan dengan menentukan tema SIDa yaitu menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan, penetapan kebijakan yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan SIDa dan penataan unsur SIDa (Tim SIDa yang terdiri dari stakeholder yang terkait yaitu pemerintah daerah, bisnis, akademisi, dan masyarakat berbasis komunitas serta kelembagaan). Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan SIDa di Kota Depok adalah potensi yang dimiliki oleh Kota Depok (pertanian, perikanan, peternakan dan industri kreatif), jaringan/interaksi antar stakeholder yang sudah terbentuk dan kelembagaan yaitu keberadaan lembaga R&D baik yang dimiliki oleh Pemda maupun dari perguruan tinggi yang ada di Kota Depok.

---

An increasing of local competitiveness is one of objectives of local autonomy. Each region should be able to accelerate an improvement of competitiveness. In term of competitiveness, Depok City compared to other big cities in Indonesia ranks at 107 of 434 districts/cities that are mapped its capabilities of the competitiveness. One of indicators for measuring is innovation, i.e. the innovation that formed by establishing a Regional Innovation Sistem or Sistem Inovasi Daerah (SIDa).Objectives of this research are to analyze the formation of SIDa in Depok City and to analyze factors that influence in developing SIDa in the city. A methodology is used in the research is post-positivism.Result of the research is phases of the formation of SIDa in Depok City that is determined a theme of SIDa, which is to establish a superior product that will be developed. The theme refers as well to defining a policy that can be used as a basis for implementing SIDa and structuring elements of SIDa (Team of SIDa consisting relevant stakeholders from local government, private sector, academia, and community - based organizations and institution). Factors that influence in the development of SIDa in Depok City is potential resources (agriculture, fishery, livestock and creative industries), networking/interaction among stakeholders that has been formed and institutionalized, namely the existence of R & D, either belongs to local government or university in Depok City."

"Pemerintah sebagai aktor pembangunan, dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik akan dihadapkan pada berbagai masalah yang ada, baik masalah dari masyarakat maupun masalah dari alam. Sebagai peran dan tanggung jawabnya, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan caraagar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan program PPSP dilaksanakan di berbagai kota, salah satunya Kota Depok karena mengingat Kota Depok merupakan kota yang berkembang pesat sehingga sedang giat melakukan pembangunan kota dan tidak lepas dari dampak negatif yaitu sanitasi. Sanitasi kurang mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga pemerintah mengikuti program PPSP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan program PPSP. Program PPSP ini dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi/ AMPL Kota Depok beserta OPD-OPD terkait dengan koordinasi lintas dinas untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi dengan target pelaksanaan per 5 tahunan untuk pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan program PPSP di Kota Depok. Dari hasil penelitian, pelaksanaan program PPSP di Kota Depok baru sampai tahap perencanaan danbelum berjalan maksimal karena masih ada berbagai kendala.

---

In their role as public servants, government as development actors faced with various problems that exist, both problems of society and the problem of nature. As roles and responsibilities, the government issued a policy or development programs to achieve these goals. Implementation of the policy is a way for a policy to achieve its objectives. PPSP program implementation conducted in various cities, one of them for remembering Depok Depok is a rapidly growing city that is actively and urban development can not be separated from the negative impacts of sanitation. Sanitation less get more attention, so that the government follow the PPSP program. This study uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of the implementation of the PPSP program. PPSP program is conducted by the Implementation Team Sanitation / AMPL and its Depok-OPD OPD associated with inter-agency coordination to achieve accelerated development of sanitation with a target of 5 per year for the implementation of sustainable sanitation development. This study aims to discuss the implementation of the PPSP program in Depok. From the research, the implementation of the program in Depok PPSP new to the planning stage and has not gone up because there are still many obstacles."

"Skripsi ini membahas mengenai pengembangan sistem informasi pencatatan dan pelaporan Demam Berdarah Dengue (DBD) berbasis komputer di Puskesmas Beji Kota Depok pada tahun 2009. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Model Prototyping Level 0 sampai Level 1. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masalah dalam sistem informasi pencatatan dan pelaporan DBD di Puskesmas Beji adalah belum digunakannya sistem informasi dan manajemen basis data dalam penyimpanan datanya. Masalah tersebut menyebabkan proses pengolahan data DBD menjadi informasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan belum optimal. Kesimpulannya pengembangan sistem informasi pencatatan dan pelaporan DBD berbasis komputer di Puskesmas Beji diperlukan untuk membantu dalam manajemen data DBD dan mempercepat proses pengolahan data DBD menjadi informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program DBD.

---

The focus of this study is about computer based system information development of recording and reporting Dengue Hemmorghic Fever (DHF) in Local Government Clinic of Beji, Depok City. The methode of this study is use prototyping model to develop system. The result of this study is problem of recording and reporting DHF dat in Local Government Clinic of Beji, Depok City that have not using system information and databased management system that causes more time in proccessing and displaying the outputs. The conlusion is computer based computer based system information development of recording and reporting Dengue Hemmorghic Fever (DHF) in Local Government Clinic of Beji, Depok City needs to develop. It can helps to reduce time in proccessing and displaying the outputs, also to helps program monitoring and evaluating."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Fasilitator Pembangunan dan Keikutsertaan Masyarakat dan dalam Persiapan Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi (Studi Kasus di Kelurahan Cimuning Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi). Penelitian ini penting mengingat salah satu perubahan yang mendasar di era reformasi ini adalah perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan yang didorong oleh paket kebijakan desentralisasi yang digebut UU Otonomi Daerah seharusnya diikuti oleh perubahan kelembagaan dan paradigma penyelenggara pemerintahan. Perubahan sistem dari sentralistik ke desentralistik haruslah diikuti oleh perubahan watak penyelenggara pemerintahan dari birokratis menjadi partisipatif. Oleh sebab itu aparat pemerintah seharusnya menyadari bahwa partisipasi masyarakat harus dijadikan arus utama dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan maupun pembangunan.Dalam upaya mengikutsertakan masyarakat pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diperlukan fasilitator yang diharapkan dapat berperan sebagai pendidik (educator) dan pemercepat terjadinya pembahan di masyarakat (enabler). Sebagai educaror dan enabler seorang fasilitator harus membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mengidentifikasikan masalah masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif diperoleh melalui proses studi kepustakaan wawancara dengan informan, dan observasi Iapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan purposif dan Snowball sampling, dimana informan yang dipilih secara purposif sampling yaitu 2 (dua) orang fasilitator pembangunan, memberikan data informan berikutnya atau informan lanjutan yaitu dari pihak masyarakat sipil yang akan memberikan inforrnasi Ianjutan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain dua orang fasilitator, informan yang dipilih secara purposif sampling juga adalah pihak aparat Kelurahan Cimuning yaitu Lurah dan Kasi Ekbang serta perwakilan RW sebagai pihak penyelenggara kegiatan.Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, meskipun persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diupayakan melibatkan seluruh komponen, stakeholder atau governance kelurahan, namun masih banyak pihak- pihak di luar komponen tersebut yang tidak terfasilitasi dan terwakili seperti janda miskin, kaum duafa atau masyarakat yang terpinggirkan selama ini (marginal). Dengan demikian persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Cimuning belum dapat dikatakan partisipatif karena belum melibatkan masyarakat secara luas, terutama masyarakat marginal.Peran fasilitator pembangunan sebagai educator dan enabler, dalam membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasikan masalah mereka kurang mendukung pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan partisipatif, karena dalam melakukan peran tersebut fasililator tidak menggunakan metode-metode atau teknik-teknik perencanaan partisipatif.Keberadaan kelompok wanita yang tergabung dalam organisasi PKK dan kelompok pengajian ibu Cimuning, beberapa anggotanya diundang dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan., namun pada saat kegiatan sosialisasi kehadiran mereka berdasarkan undangan saja, hanya diam dan tidak aktif berbicara seperti pada sesi tanya jawab yang dipimpin oleh fasilitator. Sikap diam mereka disebabkan beberapa faktor antara lain: mereka umumnya sungkan dan malu untuk bicara di muka umum, sebagian dari mereka disibukan oleh mengurus anak-anaknya yang ikut pada saat kegiatan sosialisasi."