Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme merupakan ancaman yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentraman masyarakat terusik bukan saja pada akibat serangan fisik yang mengerikan seperti yang pernah terjadi dalam sejumlah aksi teror bom, namun juga serangan non-fisik yang secara masif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komperehensif, terpadu dan terkoordinasi. BNPT mengerahkan sumberdaya bangsa dan negara dalam menangani terorisme termasuk sumberdaya dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Hal itu bertujuan demi menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman terorisme. BNPT sebagai leading sector menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis dalam penanggulangan terorisme, seperti kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi."

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keamanan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah seluas benua Eropa di mana dua pertiganya merupakan perairan, membuat setiap warganegaranya berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Untuk itulah, pilihan yang tepat adalah menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu pula membuat bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Konstitusi telah mematerikan semua itu."

"Tiga aspek hubungan antara HAM dan pertahanan negara adalah salah satu implikasi dari menguatnya konsep keamanan manusia (human security). intinya adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Masalah ini dalam jangka panjang akan menjadi agenda hubungan internasional di kawasan yang menuntut transparansi kebijakan, profesionalisme aparat militer dan keamanan lainnya, dan legitimasi politik baik nasional maupun internasional dalam penggunaan instrumen kekerasan."