Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, mempunyai peranan yang semakin besar. Hal ini menuntut fiskus untuk melaksanakan tugas semakin lebih profesional, sehingga potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise dapat tergali secara optimal.Masalah pokok tesis ini adalah. pertama tingkat pengetahuan fiskus mengenai bisnis franchise berpengaruh terhadap besarnya penggalian potensi perpajakan, kedua adalah pengetahuan fiskus tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis franchise erat hubungannya dengan kemampuan fiskus dalam menggali potensi fiskal yang ada.Hipotesis yang diajukan tentang tingkat pengetahuan fiskus (variabel bebas) dan penggalian potensi perpajakan (variabel terikat) adalah Ha ; terdapat pengaruh tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan di bidang bisnis franchise, sedangkan Ho ; tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan dibidang bisnis franchise. Penelitian dilakukan terhadap beberapa petugas pemeriksa pajak dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 112 responden (Pemeriksa Pajak) dari 126 (Populasi) yang terdapat di 4 Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki Wajib Pajak yang bergerak dalam bisnis franchise.Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise secara empiris terbukti mempengaruhi penggalian potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise. Hal ini terlihat dari Ho ditolak dan Ha diterima untuk t hitung sebesar 5.76947. Terdapat korelasi yang kuat antara pengetahuan fiskus dengan penggalian potensi perpajakan dari bisnis Franchise (koefesien korelasi sebesar 0.9712474238 dan koefesien determinasi 94.33%)."

"Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbalas.Dalam system self assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan.Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pasal 29 Undang - Undang No. 10 Tahun 2000. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DIP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menegakkan Peraturan Perpajakan (Law Enforcement) melalui pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kecakapan dan pengetahuan fiskus mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperllukan dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan dari Wajib Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat pengetahuan fiskus mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan masalah-masalah yang dihadapinya serta menjelaskan pengetahuan fiskus mengurai peraturan-peraturan pajak yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifdan analisis statistik dengan teknik korelasi, dengan sampel sebanyak 36 responden (fiskus) dari 40 responden (fiskus) di dalam populasi.Hipotesis yang diajukan adalah "terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan".Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t sebesar 2,034 yang berarti Ho ditolak dan H,.diterima. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9247 dan koefisien determinasi 85,51 %."

"Penghindaran pajak secara umum legal di beberapa negara, tergantung bagaimana perusahaan memanfaatkan celah kebijakan perpajakan, namun praktik tersebut masih tidak bisa dikatakan etis, karena praktik tersebut dapat membuat kerugian negara. Praktik ini terjadi dikarenakan salah satunya adalah adanya konflik keagenan, dan konflik tersebut salah satu penyebabnya adalah perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi seperti yang perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Etika bisnis jika di komitmen dan dilakukan dengan baik oleh perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas dan menciptakan kepemimpinan yang beretika yang akan membawa perusahaan dalam pengambilan keputusan yang beretika dalam proses bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dimiliki oleh keluarga, dan pengaruh dari komitmen pada etika bisnis terhadap praktik penghindaran pajak, dengan melakukan uji empiris pada 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 - 2019. Hasil menemukan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tidak melakukan penghindaran pajak, peran dari komitmen etika bisnis dapat menurunkan penghindaran pajak di perusahaan, dan interaksi pada komitmen etika bisnis pada perusahaan keluarga tidak memiliki hubungan pada penghindaran pajak.

---

Tax avoidance is generally legal in some countries, depending on how companies take advantage of tax policy loopholes, but the practice still cannot be said to be ethical, because the practice can create losses to the state. This practice occurs because one of them is the existence of agency conflicts, and one of the causes of these conflicts is companies that have a concentrated ownership structure such as family-owned companies. Business ethics if committed and carried out properly by the company will be able to improve quality and create ethical leadership that will lead the company in making ethical decisions in its business processes. This study aims to examine Indonesian familyowned companies, and the effect of commitment to business ethics on tax avoidance practices. By conducting empirical tests on 110 companies listed on the Indonesia Stock Exchange on 2016 – 2019 periods. The results found that family-owned companies not engage in tax avoidance, the role of business ethics commitment can reduce tax avoidance in the company, and the interaction on business ethics commitment in family companies has no relationship on tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversitas dan koneksi politik Direksi terhadap strategi perusahaan. Strategi perusahaan diukur menggunakan diversifikasi unrelated. Diversitas Direksi diukur berdasarkan kewarganegaraan, usia, gender, masa jabatan, latar belakang pendidikan, pengalaman, tingkat pendidikan, dan koneksi politik. Penelitian ini menggunakan 408 observasi emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Direktur berkewarganegaraan asing berpengaruh positif terhadap strategi perusahaan. Hal ini diduga disebabkan karena Direktur berkewarganegaraan asing akan memberikan perspektif dan ide-ide baru serta memiliki pengetahuan mendalam terkait pasar internasional maupun domestik yang bermanfaat bagi strategi perusahaan. Kemudian, diversitas usia dalam susunan Direksi juga berpengaruh positif terhadap strategi perusahaan karena menyediakan berbagai pola pengambilan risiko yang dapat mengurangi bias dalam pengolahan-pengolahan informasi dalam penentuan strategi. Terakhir, diversitas tingkat pendidikan juga berpengaruh positif terhadap strategi perusahaan karena diversitas tingkat pendidikan akan menyediakan berbagai macam pengetahuan, keterampilan serta ide-ide inovatif yang diperlukan dalam penentuan strategi. Untuk variabel diversitas seperti gender, masa jabatan, latar belakang pendidikan, pengalaman serta koneksi politik tidak berpengaruh terhadap strategi perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena ada faktor-faktor lain yang membuatnya tidak berpengaruh terhadap strategi perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Secara keseluruhan, studi ini dapat memberikan pertimbangan bagi pemegang saham akan kriteria calon Direksi yang dapat menunjang keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. "

---

""ABSTRACT"This study aims to analyze the effect of Board of Directors 39 diversity and political connections on firm strategy. Firm strategy is measured using unrelated diversification. Board of Directors rsquo diversity is measured by nationality, age, gender, board tenure, educational background, experience, education level, and political connections. The result indicates that the presence of foreign Director positively affects firm strategy. It is because the presence of foreign Director will provide some perspectives, thoughts, new ways for problem solving and deep knowledge about international and domestic market that are beneficial to firm strategy. Then, the age diversity also positively affects firm strategy as it provides various ideas and risk taking patterns that can reduce bias in information processing in strategy determination. Last, educational level diversity positively affects firm strategy because educational level diversity will provide a wide range of knowledge, skills and innovative ideas needed in strategy determination. For other diversity variables such as gender, tenure, educational background, experience and political connections have no effect on firm strategy. This may be due to other factors that make it unaffected to the firm 39 s strategy, adapted to the conditions in Indonesia. Overall, this study gives consideration to shareholders on the minimum criterias to candidates for Board of Directors in order to support firm sustainability in the long term. "

"Penelitian ini mencari bukti mengenai besarnya rata-rata biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan besarnya biaya CSR yang dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hubungan antara praktek CSR yang dilakukan perusahaan terkait dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dengan teknik dokumentasi. Sampel yang diambil dalam penelitian terdiri dari 82 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010 - 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Selain itu, jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 2010, didapatkan gambaran bahwa perusahaan tetap melakukan kegiatan CSR walaupun perusahaan mengalami kerugian fiskal pada tahun sebelumnya.

---

This study looked for evidence of the average cost of CSR that spent by the companies listed in the Indonesia Stock Exchange and the amount of CSR cost that charged according to the prevailing tax regulations. Besides, the focus of this study is to review the relationship of CSR activities according to tax avoidance. This study used secondary data with documentation techniques. The sample of this study consisted of 82 companies listed in the Indonesia Stock Exchange during 2010-2012.

The results showed that CSR disclosure has a negative effect to tax avoidance. In addition, according to Government Regulations No. 93 of 2010, this study showed that companies still do the CSR activities eventhough they suffer of fiscal loss in the previous year."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan bisnis yang diterapkan oleh suatu entitas pembangkit listrik swasta berdasarkan implikasi perpajakan yang mungkin terjadi, jika entitas tersebut gagal beroperasi. Situasi gagalnya suatu bisnis usaha pada perusahaan pembangkit listrik swasta di Indonesia yang dikenal dengan Independent Power Producers (IPP) memerlukan analisa manajemen pajak yang sesuai. Permasalahan green energy dan emisi karbon yang muncul belakangan ini, berdampak pada pendanaan untuk sektor energi fosil sedikit kemungkinan untuk diperoleh. Akibatnya, terjadi terminasi atau pembatalan Power Purchase Agreement (PPA) yang berujung kepada kebangkrutan seperti yang dialami oleh PT X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yang memiliki pengalaman dan keahlian terkait dalam penerapan perpajakan untuk pengusahaan pembangkit listrik. Berdasarkan hasil analisa penelitian ini menyimpulkan pemilihan keputusan bisnis yang dianggap tepat adalah dengan menghentikan operasional perusahaan melalui status dormant, karena menghasilkan financial burden yang lebih minimal serta dengan tujuan mengurangi tax exposure yang mungkin timbul jika dibandingkan opsi likuidasi. Pemanfaatan tarif P3B untuk transaksi afiliasi serta penghapusan biaya pinjaman yang dilakukan PT X juga sudah tepat dan sesuai kaidah perpajakan, serta memberikan rekomendasi kepada PT X bahwa konversi debt to equity adalah opsi yang lebih baik dalam hal penghapusan pinjaman pemegang saham.

---

This study aims to evaluate the business decisions implemented by a private power generating entity based on the tax implications that may occur if the entity fails to operate. The situation of the failure of a business as a private power plant company in Indonesia known as Independent Power Producers (IPP) requires an appropriate tax management evaluation. The problems of green energy and carbon emissions that have emerged recently have resulted in less possibility of obtaining funding for the fossil energy sector. As a result, there was a termination or cancellation of the Power Purchase Agreement (PPA) which led to bankruptcy as experienced by PT X. This study used a qualitative method with interview analysis techniques. Interviews were conducted with respondents who have related experience and expertise in the application of taxation for power plant operations. Based on the evaluation results, this study concludes that the selection of business decisions that are considered appropriate is to stop the company's operations with dormant status, because it results in a more minimal financial burden and with the aim of reducing tax exposure that may arise when compared to the liquidation option. Utilization of P3B rates for affiliated transactions and the elimination of borrowing costs by PT X is appropriate and in accordance with the tax regulations, also provides recommendations to PT X that debt to equity conversion is a better option in terms of writing off the shareholder loans."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menganalisis apakah pengaruh keberagaman gender, dewan komisaris independen, keberagaman usia dan kewarganegaraan pada dewan komisaris akan memperlemah pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposive sampling dan mempunyai sampel sebesar 101 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2012-2016. Penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender dan kewarganegaraan dalam dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dewan komisaris independen dan keberagaman usia tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak perusahaan

---

This study was conducted to analyze the effect of corporate social responsibility to tax avoidance and to analyze the effect of gender diversity, independent commissioners, the diversity of ages and nationality of the board of commissioners will weaken the disclosure of corporate social responsibility to tax avoidance. This study uses secondary data with purposive sampling technique and has a sample of 101 companies listed on the BEI with the period 2012 2016. This study proves that there is a negatif impact of CSR disclosure to tax avoidance. The diversity of gender and nationality in the commissioners board proves to weaken the negatif impact of disclosure of corporate social responsibility on tax avoidance. While independent comissioners and age diversity does not affect the relationship between disclosure of corporate social responsibility and tax avoidance."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pengaruh aktivitas CSR yang tidak bertanggung jawab (Irresponsible CSR Activities) terhadap penghindaran dan agresivitas pajak. Penulis menggunakan sampel perusahanperusahaan dari industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan proxy ETR, namun berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan proxy BTD. Hal ini menunjukkan bahwa BTD adalah proxy yang lebih akurat untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak terutama praktik penghindaran pajak yang agresif dibandingkan dengan proxy ETR. Pengungkapan CSR berdasarkan kriteria ISO 26000 dijadikan metode untuk mengukur aktivitas CSR yang tidak bertanggung jawab.

---

This study aims to provide empirical evidence of the influence of irresponsible CSR Activities on tax avoidance and tax aggressiveness. Using manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange during the year of 2014, the results indicate that Responsible CSR activities have significant negative association on tax avoidance measured with ETR, but significant positive association on tax aggressiveness measured with BTD. This implies that BTD is more precise measurement of aggressive tax avoidance compare with ETR. CSR disclosure as a proxy of irresponsible CSR activities was measured using ISO 26000 criteria."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar pada transaksi perdagangan, dengan adanya internet pada saat ini transaksi perdagangan dapat dilakukan secara online. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan secara online yaitu melalui online marketplace, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah mulai melakukan usaha perdagangan melalui online marketplace. Pemerintah melihat bahwa perdagangan melalui online marketplace yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui online marketplace, terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada transaksi melalui online marketplace sama dengan pemungutan pajak pada transaksi secara konvensional. Namun, pada Surat Edaran tersebut belum dijelaskan secara khusus bagaimanakah tahap-tahap pemungutan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online marketplace apakah diperlukan data pembanding dalam bentuk data pendapatan pelaku usaha dari pihak ketiga (pihak penyedia jasa online marketplace) ataukah tidak. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, serta pada penelitian ini menguraikan permasalahan pemungutan pajak melalui online marketplace dan melakukan analisa atas permasalahan tersebut. Mengacu pada permasalahan pada pemungutan pajak melalui online marketplace tersebut, maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi online marketplace di Indonesia agar penerimaan pajak pada transaksi yang dilakukan melalui online marketplace dapat lebih optimal.

---

The development of information and communication technology brings major changes to trade transactions. With the internet, at this time, trading transactions can be done online. One of the forms of transactions carried out online is through an online marketplace. Currently, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have started trading businesses through the online marketplace. The government sees that trading through online marketplaces by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has the potential for large tax revenues. However, until now, no regulation specifically regulates the collection of taxes on transactions made through the online marketplace, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Based on the Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-62/PJ/2013 concerning Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions, it is stated that tax collection on transactions through online marketplaces is the same as tax collection on conventional transactions. However, in the Circular Letter, it has not been specifically explained how the stages of tax collection for business actors who conduct transactions through the online marketplace, whether comparative data in the form income data is needed from a third party (the online marketplace service provider) or not. This research is juridical-normative, and this research describes the problem of tax collection through the online marketplace and analyzes these problems. Referring to those problems, the government should regulate tax collection on online marketplace transactions in Indonesia so tax revenue on transactions made through online marketplaces can be more optimal."