Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 1995 Pemerintah Pusat Mengakuisisi PT. Semen Tonasa ke PT. Semen Gresik Group. Akan tetapi akuisisi ini ditolak oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, adanya penolakan tersebut, maka Pemerintah Pusat merubah akuisisi menjadi konsolidasi. Dengan demikian PT. Semen Tonasa menjadi bagian dari PT. Semen Gresik Group. Seiring terjadinya krisis ekonomi, BUMN merupakan aset bangsa yang potensial untuk dioptimalkan pemberdayaannya dalam rangka mendapatkan devisa untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa.Pada tahun 1998 Pemerintah melakukan privatisasi PT. Semen Gresik dengan model kerjasama mitra strategis (Cemex) pabrik semen dari Mexico. Tujuan privatisasi disamping untuk melakukan penyebaran kepemilikan kepada pihak swasta dan publik. juga dalam rangka mendapatkan tambahan biaya untuk menutupi defisit APBN. Dalam perkembangannya kerjasama dengan pihak asing, Pemerintah Pusat membuat perjanjianparjanjian dengan mitra strategis tersebut, diantaranya adalah put option (menjual kembali sisa saham yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat) kepada pihak mitra strategis dengan tingkat harga yang telah ditentukan. Serta perjanjian lainnya seperti peningkatan volume penjualan ke pasar internasional, melakukan transfer teknologi, melindungi tenaga kerja lokal.Put option yang dimiliki oleh Pemerinah Pusat ditolak oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, karena dengan put option berarti kepemilikan PT. Semen Gresik yang didalamnya terdapat PT. Semen Tonasa akan dikuasai oleh pihak asing. Serta dan berbagai kajian yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. kerjasama dengan pihak asing (Cemex) posisi PT. Semen Tonasa banyak dirugikan. Dengan demikian tujuan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk menjaga aset negara yang berada di daerah sekaligus kebanggaan masyarakat tidak tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menginginkan spin off PT. Semen Tonasa dari PT. Semen Gresik. Dengan spin off berarti merupakan penghargaan terhadap landasan berdirinya PT. Semen Tonasa sendiri yang memiliki unsur historis dan politik.Namun pada lain sisi Pemerintah Pusat melakukan privatisasi dalam rangka untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut maka masing-masing pihak memiliki strategi untuk keberadaan dan pengelolaan PT. Semen Tonasa. Untuk melihat perbedaan itu, dianalisis dengan menggunakan AHP dan Game Theory, dalam analisis AHP Pemerintah Pusat memprioritaskan dalam mencapai tujuan adalah melakukan efesiensi perusahaan dengan nilai bobot sebesar (0,230). sedangkan pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan memprioritaskan PT. Semen Tonasa harus memberikan kontribusi yang proporsionai kepada daerah dengan bobot sebesar (0,313).Untuk analisis dengan (Game Theory apabila Pemerintah Pusat terlebih dahulu mengambil langkah maka yang diprioritaskan adalah privatisasi dengan bobot (0,128) menjadi pilihan. Sedangkan apabila Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terlebih dahulu mengambil strategi maka pilihannya bekerjasama dengan pihak asing harus dibicarakan kembali dengan membentuk kesepakatan baru dengan nilai bobot prioritas sebesar (0,153). Dari pilihan masing-masing strategi tersebut tidak terjadi normal form dengan demikian keseimbanganpun tidak tercapai. Tidak tercapainya keseimbangan diakibatkan masing-masing pihak bertahan pada strateginya."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Dunder Mifflin atas akun pendapatan PT Michael untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. PT Michael adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan produk utama minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Fokus laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi prosedur audit atas akun pendapatan yang dijalankan KAP Dunder Mifflin berdasarkan konsep, pedoman, dan standar yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit sudah sesuai dengan standar yang berlaku dengan pengecualian pada prosedur pengujian asersi pisah batas. Laporan ini juga membahas refleksi diri selama menjalani kegiatan magang di KAP Dunder Mifflin. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi Penulis untuk perkembangan diri ke depannya.

---

This internship report evaluates the audit procedures carried out by KAP Dunder Mifflin on PT Michael's revenue accounts for the period ended December 31, 2020. PT Michael is a plantation company with crude palm oil and palm kernel as the main products. The focus of this internship report is to evaluate audit procedures on revenue accounts carried out by KAP Dunder Mifflin based on applicable concepts, guidelines, and standards. The evaluation results indicate that the audit procedures are in accordance with applicable standards with the exception of the cutoff assertion test procedure. This report also discusses self-reflection during an internship at KAP Dunder Mifflin. This experience is the foundation for the author to develop themselves in the future."

"ABSTRAKStatus Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) sebagai Badan Hukum Non-publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus untuk memberi batasan yang rinci mengenai definisi Badan Hukum Publik, kemudian juga dibuat sebuah pedoman bagi yayasan, khususnya yayasan yang bergerak di bidang Pengembangan Informasi Publik.

---

ABSTRACTPublic Corporate as stated in Law Number 14, 2008 about Public Information Transparancy, has the obligation to disclose any public information in either way, by announcement or by demand. Oil and Gas Upstream Business Executive Unit (BP Migas) disclaims that they are not a Public Corporate, therefore they do not have obligation to disclose their information, as demanded by Public Information Development Center Foundation(YP2IP). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by juridical normative approach and a case study. The researcher suggests that government should make a specific regulation that explains more specific about Public Corporate, and to make a guidelines about foundation, particularly about foundation of a Public Information Development"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Objek perusahaan ini adalah perusahaan transportasi pelayaran yang beroperasi di Negara Asia Pasifik dan terdaftar di Bursa selama periode penelitian yaitu tahun 2009-2013. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap struktur modal perusahaan adalah profitabilitas, tingkat pertumbuhan, ukuran perusahaan, tangibilitas aset, likuiditas, operating leverage dan tax benefit. Estimasi model yang dilakukan dengan menggunakan metode generalized methods of moment. Dari hasil regresi yang dilakukan, semua faktor menunjukan pengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan.

---

This aim of this study is to explore the impact of firm?s factors toward capital structure. This study seeks to examine the effect of several factors on capital structure in the period of 2009 to 2013. The firm?s factors that are being explored are profitability, growth, size, asset tangibility, liquidity, operating leverage and tax benefit. This Generalized methods of moment regression is being employed in the model estimation. The finding reveals that all of factors play an important role in influencing capital structure."

"PT. KA (Persero) as a BUMN (Badan Usaha Milik Negara/State Owned Company) running business in the field of transportation in its performance measurement satisfactorily takes as its reference KEP. MEN BUMN No. 100 dated June 4, 2002, i.e. performance 'measurement based on 3 aspects, those are financial aspect with 50 score in weight, operational aspect with 35 score in weight, and administrational aspect with 15 score in weight. Based on the said performance measurements, PT. KA (Persero) for 4 years (2001-2004) achieves the average score of 66.84 or A as "Healthy" criteria. What must be observed the said score is slightly different 1.84 point from the "Not Healthly Enough" that is 65. The said result is a tendency of achieving decresed score in financial aspect, especialy ROE (Return On Equity), ROl (Return On Investment), and TATO (Total Assets Turnover).Performance evaluation thus far still giving great attention/weight on financial aspect has its weakness. The basis of financial aspect evaluation on financial report has its limitation that is only on financial activity report in certain period/duration and incapable to maximally explain the relation or link between those periods. Business cycle in carrying out the strategic vision and mission of the company experiences three stages that is growth, sustain, and harvest, which are of course different in the pattern of income, pattern of operational costs, or investment policies, thus resulting in performance measurement limited on financial aspect is not too effective as the basis of decision making.Performance measurement with Balanced Scorecard approach gives other alternatives of the measured aspect in the said performance measurement including 4 aspects that is financial aspect, internal business process aspect, and expenditure & development aspects. Financial aspect in Balanced Scorecard approach is still considered strategic for financial performance is the result from other performances.The frame of mind is as follow: Financial performance represented by ROCE (Return On Capital Employed) is Scorecard measurement in financial perspective. This measurement is the result of product/service sales continuously repeated and developing of the consumers reflecting the height level of loyalty among the customers. Loyalty occurs by the existence of customer satisfaction or level of service quality. Increasing service quality is achieved through internal business process through training, improving the skill level of the employees, and work satisfaction of the employees.The result of performance measurement of PT. KA (Persero) with Balanced Scorecard achieves the total score of 66 of the total maximal score of 95 with "Good" criteria. The range of total score for good criteria is between total score of 64.63 to 79.83. This result provides the picture to management that achievement of performance score based on the dominant State Miinisterial Decree of BUMN with financial aspect must be observed and to be made as the consideration in measuring performance."

"Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh pemerintah Indonesia paska krisis ekonomi akhir tahun 90-an. Divestasi saham pemerintah terhadap PT. Indosat Tbk, pada tahun 2002 merupakan privatisasi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penjualan saham PT. Indosat Tbk, dilakukan dengan mekanisme Strategic Sale, yang pada akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan Temasek Holding salah satu BUMN negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pemerintah melakukan kebijakan privatisasi BUMN. Kondisi eksternal dan internal BUMN, kondisi krisis finansial dan privatisasi merupakan salah satu desakan dan syarat yang diajukan IMF dalam memberikan bantuan finansialnya kepada pemerintah Indonesia di masa krisis. Bagi pemerintah khusus untuk penjualan saham PT. Indosat Tbk, melalui mekanisme strategic sale, adalah karena adanya niatan pemerintah guna mendapatkan dana dalam rangka menutup defisit APBN 2002 karena krisis ekonomi.

---

This thesis is focusing about the privatisation regulation toward PT. Indosat Tbk, by the Indonesian government after economic crisis in the end 90s. The divestation of the government?s stock of PT. Indosat Tbk, in 2002 was the second privatisation had been carried out by the government. The Selling of PT. Indosat Tbk's stock has been done by using strategic sale mechanism, which in the end this bid won by Singaporean Technologies Telemedia (STT) which is the sister company of Temasek Holding, one of Singapore?s State-Owned Enterprise. This research uses quantitative method and deductive analytical approach, which using literature study to collect datas.The outcome of this research is to confirm that there are several reasons made Indonesian Government committed through the privatisation of state-owned enterprise. Both the external and internal of the state-owned enterprise situation, financial crisis and particularly privatisation was one of the requisites that issued by IMF in related to given aid in financial sector for the Indonesian government during the economic crisis. Privatisation of PT. Indosat Tbk's through the strategic sale mechanism had been chosen due to the government's need in obtaining fund in order to cover the deficit of APBN year 2002 which had emerged by the economic crisis."

"Memasuki tahun 2005, tanpa terasa genap satu dasawarsa usia Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 1995. Sepanjang masa itu, pembahasan dan kajian ilmiah mengenai perseroan terbatas tidak pernah usang dan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan perusahaan menuju perusahaan modern.Salah satu keistimewaan Perseroan Terbatas dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain adalah bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum, pelaku ekonomi yang mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi lainnya. Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar antara lain untuk mengembangkan diri, dan dapat dirancang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.Seiring dengan meningkatnya volume usaha suatu perusahaan dan semakin besarnya pertumbuhan modal, maka perusahaan berusaha untuk melakukan perluasan usaha ke berbagai sektor usaha dengan membentuk perusahaan baru.Pembentukan perusahaan baru ini melahirkan apa yang dinamakan sebagai anak perusahaan (subsidiary company) dan perusahaan pendirinya menjadi perusahaan induk (Holding Company).Adakalanya lahirnya Holding Company bukan karena dibentuknya subsidiary company, namun dibentuk sebagai pemegang saham bagi perusahaan yang terpisah-pisah atau didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu.PRINSIP KEMANDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERANAN DAN KEDUDUKAN HOLDING COMPANY, demikian judul dari tesis ini, disusun untuk mengkaji secara mendalam konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum dihadapkan pada hubungan, peranan dan kedudukan holding company terhadap subsidiary yang tercerrnin dalam norma-norma peraturan perundang-undangan dan dalam praktek pengelolaan perusahaan.Akhirnya, kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan kami tesis ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana dalam ilmu hukum ekonomi, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, pengelolaan perusahaan dan holding company."

"ABSTRAKPerilaku perusahaan penerima fasilitas pembebasan pungutan negara yang cenderung tidak sejalan dengan upaya peningkatan daya saingnya menuju pemantapan struktur ekspor non migas cukup menarik untuk diamati dan diteliti.Masalah pokok tesis adalah ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku impor yang sangat menentukan ketahanan hidupnya (survival), sehingga kecenderungan timbul perilaku yang tidak patuh terhadap ketentuan guna memperoleh fasilitas bahan baku tersebut.Analisis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data hasil pemeriksaan lapangan, didukung hasil pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang tidak patuh sehubungan dengan ketergantungan bahan baku adalah keterbatasan sumber daya Bapeksta Keuangan, tidak adanya sanksi yang efektif, serta lemahnya daya saing perusahaan sehingga riskan terhadap pengaruh lingkungan yang memicu timbulnya pelanggaran yang memanfaatkan kelemahan peraturan.Rekomendasi penulis sebagai sumbangan pernikiran bagi Bapeksta Keuangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran oleh perusahaan penerima fasilitas, yaitu :1. Penajaman prioritas alokasi anggaran operasinal untuk pemeriksaan lapangan (post audit)2. Peningkatan kemampuan dan jumlah personil3. Mengkaji dan mengevaluasi sistim dan prosedur pelayanan pemberian fasilitas4. Perumusan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran5. Peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada perusahaan6. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantapan koordinasi intern. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh variabel-variabel Ukuran Perusahaan (SIZE), Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), Struktur Aset (Tangibility of Assets), Leverage, Degree of Operating Leverage (DOL) dan Degree of Financing Leverage (DFL) terhadap Profitabilitas yang diukur menggunakan proksi Return On Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Penelitian dilakukan terhadap 80 perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2011-2013. Metode penelitian menggunakan pengujian regresi data panel.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa Size, Sales Growth, Tangibility of Assets dan Degree of Operating Leverage (DOL) berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas, baik menggunakan proksi ROA maupun ROE. Leverage berpengaruh signifikan terhadap Profitabilits dengan menggunakan proksi ROE. Sedangkan Degree of Financing Leverage (DFL) tidak memiliki pengaruh terhadap ROE."