Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan smart card saat ini semakin diterima di sebagian besar outlet bisnis, antara lain pada mesin-mesin ATM, terminal/ card reader di merchant maupun pusat-pusat penyedia jasa layanan untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronis. Di Indonesia layanan berbasis smart card banyak diaplikasikan pada payphone, SIM-Card GSM dan kartu perbankan. Perkembangan teknologi smart card yang semakin maju memungkinkan aplikasi layanan yang terpisah-pisah disatukan kedalam satu kartu untuk berbagai aplikasi layanan, yaitu multipurpose smart card. Kapabilitas teknologi smart card ini memberikan peluang bisnis baru bagi operator telekomunikasi untuk mengembangkan bisnisnya ke pasar sektor lain. PT.Telkom sebagai operator telekomunikasi yang mempunyai customer base yang besar mempunyai peluang untuk memperoleh tambahan pendapatan dengan menggelar layanan baru yang dikembangkan dari layanan telepon umum kartu smart yang sudah digelar, yaitu layanan pembayaran secara elektronis pada jalan tol, pembayaran kredit dan debit, pembayaran tagihan jasa telekomunikasi dan layanan percakapan. Dalam tesis ini dilakukan kajian pengembangan bisnis layanan multipurpose smart card melalui analisis kondisi lingkungan bisnis internal maupun eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian dapat ditentukan langkah-Iangkah strategis untuk memasuki bisnis layanan baru ini. Dengan melakukan analisis Internal Ekstemal (IE) dan analisis matriks SPACE diperoleh kesimpulan bahwa dalam memasuki bisnis layanan multipurpose smart card, PT.Telkom berada pada posisi kompetisi. Strategi yang harus diterapkan yaitu strategi pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi horisontal. Sedangkan berdasarkan analisis matriks SWOT dan QSPM, strategi yang sesuai dalam pengembangan bisnis layanan multipurpose smart card yaitu strategi integrasi layanan dengan CMS, strategi PT.Telkom sebagai operator terminal dan card issuer, kerjasama dengan merchant, PUS, bank/institusi jaringan finansial, strategi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan unit organisasi. Sedangkan berdasarkan analisis kelayakan investasi, bisnis layanan multipurpose smart card masuk dalam kriterta layak. Untuk memberikan arah bisnis yang digelar, disusun rencana bisnis (business plan) yang mencakup rencana produk, rencana pemasaran, rencana organisasi dan SDM serta rencana keuangan.

---

Now on the most of business outlet, terminal/ card reader at merchants and point of services can accept smart card for electronic payment transaction. In Indonesia, services based smart card are applied at payphene, SIM-Card for GSM and card for banking. The development of smart card technology allows several separated and independent applications to be integrated into using one smart card, called multipurpose smart card. Smart card technology with its capability provides telecommunication operators to develop their business services into other sectors._

PT.Telkom as a telecommunication operator which has a wide customer base, will have a potential opportunity to get revenue added by providing new services developed from the existing payphone network, include electronic payment for toll road, credit and debet payment, payment for telecommunication services bill, and voice servives by using payphone. The study in this thesis is to analyze the business development of multipurpose smart card services by doing analysis of business environment (internal and external) to indicate the strengths and weaknesses of the company, as well as opportunities and threats. Thereby, the company should decide some strategic decissions on providing the new services.

By using Internal External (lE) analysis, and SPACE analysis, we get a condussion that to entry the business of multipurpose smart card services, PT.Telkom is on the cornpetitif area position. The company should apply Growth Strategy with focusing horizontal integration. By using SWOT and QSPM analysis, the company should apply some strategies, include to integrate the services with the existing CMS management, PT.Telkom as terminal operator and card issuer, joint operation/ partnership with merchants, point of services and banks/ financial network institution, increase service quality; and develop an organization unit. Based on the feasibility study, the business of multipurpose smart card services is feasible. For giving the guidance, business plan has been made, include product plan, marketing plan, organization and human resources plan; and financial plan."

"Tesis ini disusun untuk menjadi panduan PT. Black Bishop dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya di sektor Content Provider, dengan penekanan pada perencanaan pemasarannya. Bergerak dalam suatu industri yang penuh dengan persaingan dan lingkungan usaha yang tergolong memiliki ketidakstabilan yang tinggi maka perusahaan haruslah memiliki sebuah perencanaan bisnis yang baik khususnya perencanaan yang berfokus pada komunikasi pemasaran. Dengan menerapkan strategi diferensiasi dan diferensiasi yang terfokus dengan mengandalkan keunikan, maka Black Bishop memerlukan suatu rencana komunikasi yang sesuai dengan kapasitas keuangan perusahaan serta siklus ekonomis produk perusahaan.

---

This thesis is set to be a guidance of Black Bishop in conducting its business as a Content Providers, with emphases at marketing planning. Doing business in an industry with heavy competition and high environment instability like RBT business line, then a company needs to formulate a proper business plan focusing in marketing plan that emphases marketing communication. By implementing different strategy and focused different strategy tat more bring uniqueness on its products, Black Bishop is need to formulate a communication marketing plan that also inline with its financial capacity and its product life cycle."

"Tingginya implikasi dan tingkat sensitivitas pemberitaan seputar kasus bunuh diri membuat organisasi pemerhati kesehatan dunia, WHO dan lembaga pengawas pers di Indonesia, Dewan Pers, mengeluarkan seperangkat aturan yang memuat pedoman untuk melakukan reportase bunuh diri yang bertanggung jawab. Media daring yang saat ini menjadi opsi saluran media utama yang diminati oleh Masyarakat Indonesia, seharusnya mematuhi pedoman tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan penerapan pedoman bunuh diri tersebut dalam media daring dengan mengkajinya melalui ketersediaan unsur-unsur potensi helpful yang seharusnya ada dan potensi harmful yang seharusnya dihindari dalam penulisan artikel reportase bunuh diri. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menemukan bahwa unsur harmful justru memiliki prevalensi yang lebih tinggi ketimbang ketersediaan unsur helpful dalam tulisan artikel media daring. Lebih jauh lagi, penulis menemukan bahwa tingginya ketidaksesuaian antara hasil reportase dengan pedoman pemberitaan bunuh diri ini, dilatarbelakangi oleh faktor tekanan ekonomi akibat semakin banyaknya media daring di Indonesia. Hal ini memunculkan iklim kompetitif antar media daring untuk mendapatkan atensi khalayak yang akhirnya membuat hasil reportase tidak sesuai dengan pedoman pemberitaan bunuh diri.

---

The high implication and sensitivity level of reporting on suicides has made the World Health Organization (WHO)

and the press watchdog agency in Indonesia, Dewan Pers, issued a set of rules containing guidelines for reporting

responsibly on suicide. Online news media, which is currently the main media channel Indonesians desired, should comply with these guidelines. Therefore, this paper will describe the application of these suicide guidelines in Indonesian online news media by examining the availability of potentially helpful elements that should be present and potentially harmful factors that should be avoided when writing about suicide. Based on this study, the author found that the harmful elements had a higher prevalence than the availability of helpful elements in online media articles. Furthermore, the authors found that the high discrepancy between those reportage and the guidelines on reporting suicide was caused by the economic pressure factor due to the increasing number of online news media in Indonesia. This has created a competitive climate among Indonesian online news media to get audience’s attention, which ultimately makes the reportage results not in accordance with the guidelines of reporting on suicide."

"

Pemerintah memiliki berbagai macam program yang bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun, program tersebut menjadi tidak efektif apabila tidak ada masyarakat yang tahu. Oleh sebab itu, diperlukanlah komunikasi pembangunan agar informasi terkait pembangunan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mekarjaya dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, berikut dengan dampak yang diberikan dari proses tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, supaya bisa menjelaskan mengenai pandangan subjektif dari masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KIM. Hasil penelitian ini menemukan beberapa tahap yang dilakukan oleh KIM dalam meliput kegiatan pembangunan masyarakat. Hasil liputan ini pun memberikan dampak masyarakat menjadi termobilisasi, menjadi lebih kohesif, juga meningkatkan rasa aman di masyarakat

---

Government has many kinds of program that can be used to increase the welfare of its citizen. However, those programs can be rendered ineffective if there is nobody that know its existence. Thus, it is imperative to do communication for development so that the information regarding to development can be informed to the people. This research would like to explain how KIM implements their program to inform from the government to its people and vice versa, regarding development messages. This research is conducted by using qualitative method, to further understanding about the subjective opinion of the people about the activities that had been conducted by KIM. The findings of this research are that it found that there are several steps that KIM did during its activities to inform the people through coverage. This research finds that the impact for the people are they can be mobilized, becoming more cohesive, and increasing the security of the people.

 

"

"Perencanaan pengadaan sebagai bagian dari proses bisnis Sudin Bina Marga adalah proses yang vital karena merupakan tahap awal dalam pelaksanaan penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun kenyataannya alur komunikasi yang ada dalam proses perencanaan pengadaan belum terbangun secara optimal sehingga waktu dan mutu perencanaan pengadaan masih kurang baik. Dalam penelitian ini ditemukan empat belas faktor risiko dominan dalam alur komunikasi yang mempengarui kinerja perencanaan pengadaan.Selanjutnya berdasarkan risiko-risiko dominan tersebut disusunlah suatu strategi pengembangan alur komunikasi untuk meningkatkan kinerja perencanaan pengadaan dalam bentuk rekomendasi prosedur.

---

Procurement planning as part of a business process Sub-Department of Highways is a vital process for an early stage in the implementation of the use of the budget that has been given by Jakarta Provincial Government. But in reality the communication channel is in the process of procurement planning has not been built so that the optimal time and quality of procurement planning is still not good.

In the present study found fourteen dominant risk factors in the communication flow that affects the performance of procurement planning. Furthermore, based on the predominant risks drafted a communication flow development strategy to improve the performance of procurement planning in the form recommended procedures."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi strategi humas pemerintah dan menganalisis peran humas dalam meningkatkan reputasi organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teori yang digunakan adalah teori peran kehumasan, teori perencanaan strategis kehumasan dan teori reputasi organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatoris dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan perencanaan strategis kehumasan. Namun demikian implementasi belum dilakukan secara optimal, yaitu belum melakukan riset awal yang menganalisis tentang situasi, organisasi dan publiknya yang merupakan dasar dari perencanaan. Selain itu, humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum menjalankan perannya sebagai communication manager yang bertindak sebagai konseptor program kehumasan.

---

ABSTRACT This thesis evaluates the implementation of strategic planning in government public relations and analyzed the role of public relations to enhance its organization rsquo s reputation at the Ministry of Public Works and Housing. Theories that were applied are strategic planning of public relations theory, role of public relations, and reputation of organization. This research is descriptive qualitative. The data were collected by means of in depth interview, participative observation and document review. The results show that the Ministry of Public Works and Housing rsquo s public relations has performed strategic planning for their public communication. However, it has not done formative research to analyze its situation, organization, and public, which is the base for the overall planning. In addition, it has not run the role as communication manager that masterminds its public relations program."

"Perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, meningkatkan persaingan dalam industri telekomunikasi. PT TELKOM yang dulunya memonopoli pengelolaan bisnis telekomunikasi domestik, harus siap berkompetisi untuk mempertahankan dominasi market.Dalam rangka memenangkan persaingan PT TELKOM telah merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk target kinerja usaha yang harus dicapai, dan didistribusikan (deploy) kepada seluruh jajaran PT TELKOM secara berjenjang. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan memberdayakan inovasi sebagai basil dari proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh karyawan baik secara berkelompok dalam bentuk GKM (Gugus Kendali Mutu) dan PKM (Proyek Kendali Mutu) maupun perorangan.Namun sayangnya sistem pengelolaan inovasi di tingkat KANDATEL saat ini belum sempurna. Pengelolaan inovasi saat ini, baru berorientasi kepada kuantitas dari inovasi yang dihasilkan setiap tahunnya, belum kepada impact implementasi inovasi terhadap kinerja usaha.Berdasarkan latar belakang yang ada, karya akhir ini mencoba menjawab apakah tatacara penilaian inovasi saat ini dapat diberdayakan untuk mendukung pencapaian kinerja usaha. Upaya mencari jawaban tersebut dirumuskan dalam tiga permasalahan pokok, yaitu Apakah tatacara penilaian inovasi saat ini sudah dapat digunakan untuk mengukur dampak implementasi inovasi terhadap kinerja usaha ? Jika belum, aspek penilaian dan dimensi apa saja yang sebaiknya digunakan ? Dan bagaimana mengelola inovasi pasca standarisasi agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan?Karya akhir ini mempunyai tiga maksud. Pertama, melakukan analisis terhadap tatacara penilaian inovasi tingkat KANDA TEL saat ini. Kedua, mengusulkan penyempurnaan tatacara penilaian inovasi di tingkat KANDA TEL. Dan ketig~ merekomendasikan action steps dalam mengelola inovasi pasca standarisasi.Pembahasan karya akhir ini dibatasi pada lingkup penilaian dan pengelolaan inovasi basil GKM tingkat KANDATEL di DIVRE II, dengan objek penelitian KANDATEL Jakarta Barat. Pelaksanaan penilaian dan pengelolaan inovasi tingkat KANDATEL di DIVRE II relatif sama.Dari basil penelitian di lapangan terhadap tatacara penilaian inovasi tingkat KANDATEL saat ini, ditemukan 4 (empat) kelemahan dari tatacara penilaian inovasi tersebut. Pertama, Aspek penilaian inovasi sebagian besar hanya menilai kemampuan inovator membuat inovasi. Aspek penilaian seperti ini dilatar belakangi upaya untuk membudayakan GKM di lingkungan perusahaan serta untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam pelaksanaan pengendalian mutu. Kedua, Inovasi saat ini bam secara implisit mendukung kinerja usaha. Hal ini disebabkan pada saat membuat suatu inovasi, para inovator tidak langsung mengarahkan tujuan pembuatan inovasi kepada pencapaian indikator kinerja usaha tertentu, melainkan kepada indikator QCDSMR (Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale, dan Revenue). Ketig~ Penilaian inovasi belum melibatkan pelanggan. Berdasarkan penelitian terhadap inovasi yang sudah distandarisasi pada tahun 2002 dan 2003, ditemukan hanya 1% dari total inovasi yang penilaiannya melibatkan pelanggan. Keempat, Penilaian inovasi hanya dilakukan sebelum standarisasi. Sedangkan mekanisme untuk mengukur implementasi inovasi tersebut pasca standarisasi Belum ada.Berdasarkan analisis di atas, tatacara penilaian inovasi ini perlu disempumakan dengan menggunakan 2 (dua) aspek penilaian. Pertama, Aspek penilaian pelanggan dengan menggunakan dimensi kepuasan pelanggan. Pemilihan aspek penilaian ini dengan pertimbangan sasaran dari program perbaikan berkelanjutan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Aspek kepuasan pelanggan meliputi pengukuran 10 (sepuluh) dimensi mutu, yaitu reliability, timelines and convinience, completeness, accuracy, responsiveness, courtecy, accessibility, aesthetics, consistency, dan performance. Dan kedua, Aspek penilaian kinerja usaha, dengan pertimbangan mendukung kebijakan perusahaan dalam memberdayakan inovasi. Aspek penilaian kinerja usaha meliputi 6 (enam) atribut penilaian, yaitu jumlah indikator kinerja usaha yang dipengaruhi, peningkatan kinerja usaha yang terjadi, pengaruh negatif terhadap indikator kinerja lainnya, peningkatan kinerja unit yang menjadi pelanggan internal, efisiensi yang terjadi, dan percepatan proses kerja.Berdasarkan surat Keputusan Direksi nomor 25/PS.150/CTG-20/2003 tentang Sistem Pengelolaan Inovasi, inovasi saat ini dibagi atas 4 (empat) jenis yaitu temuan bam, rekayasa ulang, standar proses baru, dan kiat manajemen. Oleh karena itu, tatacara penilaian inovasi sebaiknya dibedakan antara keempat jenis inovasi yang ada.Pengelolaan inovasi pasca standarisasi saat ini di tingkat KANDATEL belum diatur mekanismenya. Oleh karena itu, pada karya akhir ini juga diusulkan penyempurnaan pengelolaan inovasi pasca standarisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengatur mekanisme diseminasi inovasi, melakukan penilaian inovasi pasca standarisasi, melibatkan manajemen dalam mengelola inovasi yang telah distandarisasi, dan meningkatkan komitmen karyawan dan evaluator dalam mengelola inovasi melalui pemberian reward dan kompensasi."