Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jalan tol sebagai suatu jasa publik yaitu jasa transportasi jalan pada penentuan tarifnya selama ini selalu diupayakan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat yaitu operator, pengguna dan regulator. Khususnya untuk kepentingan pengguna jalan tol yang menyangkut kemauan (willingness) membayar tarif tol yang dibatasi kemampuannya (ability) sampai saat ini masih diukur dengan sederhana (kira-kira) sehingga kadang menimbulkan perdebatan mengenai kepantasan besarnya tarif dari sisi kepentingan penggunanya. Untuk itu dirasakan perlu dibuat suatu cara atau pendekatan willingness to pay (WTP) tarif tol yaitu suatu tarif yang mau dan mampu dibayar penggunanya. Pengukuran WTP dilakukan berdasarkan data stated preference dan sebagai exercise dipakai objek jalan tol Serpong-Bintaro yang akan dioperasikan dalam waktu dekat. Adapun WTP direpresentasikan sebagai suatu probabilitas masuk tol berdasarkan utilitas jalan tol tersebut. Untuk melihat probabilitasnya digunakan model logic dan untuk utilitas jalan tol yang terdiri dari komponen biaya dan waktu digunakan estimasi maksimum likelihood dengan bantuan software alogit keluaran Hogue Consulting Group. Selanjutnya dilihat bagaimana hubungan WTP dengan penentuan tarif tol secara normatif berlaku yaitu berdasarkan selisih biaya operasi kendaraan di jalan non tol dengan tol ditambah dengan Nilai Waktu. Nilai waktu diperoleh juga berdasarkan utilitas sedangkan selisih biaya operasi kendaraan dimaksud merupakan data sekunder yang diperoleh operator jalan tol. "

"Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber hukum bersama ini.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar. Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil."

"Pricing Strategy of General Nursing Room at Bhakti Yudha General Hospital, Depok.Various changes at a hospital caused the health expense to increase. As a result, a certain effort is required to maintaining a hospital to survive. One of the efforts is to calculate the unit cost correctly. This calculation will be used to determine an optimum tariff for a hospital. This optimum tariff means that the tariff is affordable for consumers and will cover the hospital operation cost including a reinvestment program. Currently, the BOR of the superior class, first and second class have not indicated the optimum value including the tariff setting which is still changed every year. This-research is intended to have the unit cost of the general nursing room at RSUBY and the relationship to the optimum tariff setting concept by considering the tariff setting goal, ATPIWTP, competitors and marketing strategy.The Unit cost calculated by double distribution method. The ATP/WTP analysis derived from the interview data on 185 respondents at general nursing room. Meanwhile, the competitors identification was performed by an observation. The unit cost calculation of RSUBY indicated that the purpose of cross subsidization from the superior class, first and second class to third class have not been successfully achieved. The 20% mark up for inflation anticipation and reinvestment also did not cover the deficit. This is because the tariff setting orientation has not figured the RSUBY future projection and the gradation index point was far away.ATP analysis showed that the demand for the general nursing room has inelastic characteristic. This means that the setting price by RSUBY does not influent the consumer buying power. This analysis also denoted that the 1st class, 2nd and 3rd class patients were at deficit financing level that might create a potential bad debt. WTP analysis showed that some of 1st, 2nd and 3rd class patients did not agree with the existing tariff. This WTP indicates the patient's relatives payment capability. Since the nursing expense is patients' relatives responsibility (both nuclear or extended family), therefore, WTP is only a rough figure of patients' willingness based on perception of serving quality that they received.The potential competitors of RSUBY are private medical physicians and 24 hours medical clinics locate at the surrounding. This is because that the patients who visited RSUBY were near and a lot of them recommended by those physicians. In this case, RSUBY needs to have join effort in a certain ethical degree with those private medical physicians. The RSUBY marketing strategy is to determine the target market for common community and give humanistic services. In performing promotion strategy, RSUBY is recommended to utilize direct contact method to the target market. In other hand, RSUBY requires to perform a tariff intervention.

---

Berbagai perubahan pada rumah sakit mengakibatkan peningkatan biaya kesehatan, sehingga diperlukan upaya tertentu agar rumah sakit dapat survive. Salah satu upaya tersebut adalah perhitungan biaya satuan yang benar sehingga dapat ditetapkan tarif yang optimal bagi rumah sakit, artinya terjangkau oleh konsumen dan rumah sakit mampu menutup biaya operasional serta reinvestasi. Saat ini BOR kelas Utama, I dan II belum menunjukkan angka yang optimal demikian pula tarif yang ditetapkan, masih mengalami perubahan setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya satuan kamar rawat inap umum RSUBY dan kaitannya dalam konteks proses penetapan tarif yang optimal, dengan mempertimbangkan tujuan penetapan tarif, ATP/WTP, pesaing dan strategi pemasaran.Perhitungan biaya satuan menggunakan metode double distribution, sedangkan analisis ATP/WTP berasal dari data wawancara terhadap 185 responden di rawat inap umum. Identifikasi pesaing dilakukan berdasarkan observasi. Perhitungan biaya satuan RSUBY menunjukkan bahwa tujuan untuk subsidi silang dari kelas Utama, I dan II ke kelas III belum terpenuhi, demikian pula mark-up 20% untuk antisipasi inflasi dan reinvestasi tidak bisa berjalan. Hal ini disebabkan orientasi penetapan tarif belum mencerminkan proyeksi RSUBY ke depan dan penetapan gradasi index point yang terlalu jauh. Analisis ATP menunjukkan bahwa permintaan untuk rawat inap umum bersifat inelastic, jadi berapapun harga yang ditetapkan RSUBY akan tetap dibeli konsumen.Analisis ATP menunjukkan bahwa pasien kelas I, II dan III berada pada tingkat deficit financing sehingga berpotensi menyebabkan bad debt. Analisis WTP menunjukkan pasien kelas I, II dan III sebagian menyatakan tidak setuju dengan tarif yang ada: WTP ini menunjukkan kemampuan keluarga pasien untuk membayar, tetapi karena biaya perawatan merupakan tanggungan keluarga pasien (baik inti maupun extended) maka WTP hanya merupakan gambaran kasar kemauan pasien berdasar persepsinya terhadap layanan yang diterima.Pesaing RSUBY yang potensial adalah dokter praktek swasta dan klinik 24 jam yang berada disekitarnya, karena alasan pasien yang masuk RSUBY adalah dekat dan banyak yang direkomendasikan oleh dokter tersebut. Dalam hal RSUBY perlu melakukan kerja sama dalam batas-batas etis dengan dokter swasta tersebut. Strategi pemasaran RSUBY adalah pemilihan target pasar untuk masyarakat umum dan memberikan layanan yang bersifat humanistik. Dalam melakukan promosi RSUBY sebaiknya langsung 'menyentuh' target pasar. Disamping itu RSUBY perlu melakukan intervensi tarif."

"Sebagian besar masyarakat kota lebih memilih bermobilisasi menggunakan angkutan umum, terutama pada jam sibuk (06.00-09.00) atau peak hour. Di satu sisi, angkutan umum pada jam nonsibuk (09.00-16.00) atau off-peak hour, memiliki tingkat penggunaan atau utilitas yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat utilitas atau penggunaan angkutan umum pada jam nonsibuk adalah melalui penerapan kebijakan tarif dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi dan potensi perpindahan masyarakat dalam menanggapi pemberlakuan tarif dinamis angkutan umum, serta dampaknya pada peningkatan utilitas angkutan di jam nonsibuk. Metode analisis data menggunakan model logit biner dan pendekatan regresi logistik. Setiap fungsi utilitas diuji kelayakannya dengan uji Omnibus, uji Hosmer-Lemeshow, Nagelkerke R Square, dan Overall Percentage. Selanjutnya dilakukan uji validasi menggunakan Root Mean Square Error pada setiap fungsi utilitas. Setelah itu, dilakukan pemilihan model berdasarkan hasil uji kelayakan dan uji validasi. Uji komparasi Mann Whitney dilakukan pada kelompok data menghasilkan terdapat perbedaan karakteristik untuk menentukan pewakilkan model. Dilanjutkan dengan analisis probabilitas permintaan kombinasi penghematan waktu dan tarif diskon dari model terbaik pada kelompok yang diuji. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner berisi pertanyaan revealed preference dengan pendekatan stated preference. Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat untuk meningkatkan utilitas angkutan umum pada jam nonsibuk dipengaruhi oleh penawaran penghematan waktu dan tarif diskon. Potensi permintaan yang berpengaruh ke peningkatan pengguna LRT Jabodebek pada jam nonsibuk berada di angka 70% untuk low income dan 60% untuk high income, serta kombinasi penawaran penghematan waktu dan tarif diskon yang paling efektif adalah di penghematan waktu 10 menit dengan tarif diskon 50% untuk low income dan penghematan waktu 10 menit dengan tarif diskon 30% untuk high income.

---

Most urban residents prefer to mobilise using public transport, especially during peak hours (06:00-09:00). On the one hand, public transport during non-peak hours (09.00-16.00) or off-peak hours, has a low level of utilisation. One way to increase the level of utility or use of public transport in off-peak hours is through the implementation of dynamic tariff policies. This study aims to analyse the preferences and potential displacement of people in response to the implementation of dynamic public transport tariffs, as well as its impact on increasing the utility of public transport in off-peak hours. The data analysis method used a binary logit model and logistic regression approach. Each utility function was tested for feasibility with the Omnibus test, Hosmer-Lemeshow test, Nagelkerke R Square, and Overall Percentage. Furthermore, a validation test is carried out using Root Mean Square Error on each utility function. After that, model selection was carried out based on the results of the feasibility test and validation test. The Mann Whitney comparison test was carried out on data groups resulting in differences in characteristics to determine model representation. This was followed by an analysis of the probability of requesting a combination of time savings and discount rates from the best model in the tested group. Data collection was done by distributing questionnaires containing revealed preference and stated preference questions. In this study, it can be concluded that public interest in increasing public transport utility during off-peak hours is influenced by the offer of time savings and discounted fares. The potential demand that affects the increase in Jabodebek LRT users during non-busy hours is at 70% for low income and 60% for high income, and the most effective combination of time saving offers and discount rates is at 10 minutes time savings with a 50% discount rate for low income and 10 minutes time savings with a 30% discount rate for high income."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis pengaruh pricing strategy, khususnya penerapan priceframing yang membuat harga makanan menjadi lebih murah dari hargaminuman, serta pemberian penawaran refill pada konsumen, selanjutnya akandilihat pengaruhnya terhadap persepsi keadilan harga (price fairness), persepsiresiko yang diterima (perceived risk), kesadaran harga (price consciousness),serta niat pembelian (purchase intention) dari konsumen. Penelitian inibersifat kuantitatif dan merupakan riset konklusif yang bersifat kausal dimanabertujuan untuk menguji hipotesis dan khususnya untuk memeriksa hubunganantara variabel-variabel dependen dan independen yang diuji. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan antara penggunaanstrategi price framing dan refill tactic pada price fairness, perceived risk danpurchase intention, namun tidak mempengaruhi price consciousnesspartisipan/konsumen. Disisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwakombinasi dari penggunaan strategi price framing dan refill tactic justru dapatmenurunkan price fairness dan purchase intention, sekaligus meningkatkanperceived risk, namun tetap tidak mempengaruhi price consciousnesspartisipan/konsumen.

---

ABSTRACTThis paper analyzed the effect of pricing strategy, in particular the applicationof price framing that cause food prices to be cheaper than the price ofbeverage, as well as providing refill offers the consumer, will see its influenceon price fairness, perceived risk, price consciousness, as well as purchaseintentions of participant/consumers. This study used quantitative methods andwas a conclusive research with causal type, which its objective was to test thehypothesis and especially to verify the relationship between its independentand dependent variables. The results of this study indicate that there is aninfluence and the relationship between the use of price framing strategy andrefill tactic on price fairness, perceived risk, and purchase intention, but itdoes not affect price consciousness of consumers. On the other hand, the studyalso showed that the combination of the use of price framing strategy andrefill tactic will reduce price fairness and purchase intention while increasingthe perceived risk, but it still does not affect the price consciousness ofconsumers."

"Rumah sakit ibu dan anak (RSIA) harus memiliki strategi kompetitif dalam penetapan harga untuk menghadapi kompetisi karena adanya keterbatasan penerimaan pelayanan pasien yang diluar pasien kekhususannya. Oleh karena itu RSIA harus dapat kompetitif pada layanan kekhusannya dalam hal ini adalah layanan rawat inap melahirkan sebagai focus RSIA. Dengan dasar strategi kompetitif ini RSIA dapat membuat strategi penetapan harga untuk dapat mengambil pangsa pasar yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi penetapan harga dengan kriteria faktor dalam menetapakan harga yaitu strategi manajemen dalam menghadapi kompetitor, minat pelanggan, dan biaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus berbasis evaluasi dan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pemahaman terkait situasi obyek penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah obyek penelitinnya. Penelitin dilakukan dengan mengumpulkan data secara wawancara, kuisioner dan dokumen. Obyek penelitian ini adalah RSIA ABC dengan strategi penetapan harga untuk rawat inap melahirkan di tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah adanya ketidaktepatan strategi penetapan harga oleh RSIA ABC dimana RSIA ABC menggunakan best cost provider dalam menghadapi kompetitor namun harga yang ditawarkan cenderung mahal pada layanan persalinan normal dan kompetitif pada persalinan SC/Caesar. Fitur layanan yang ditawarkan oleh RSIA ABC pun secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan kompetitor. Pendapat pasien juga menguatkan adanya kesalahan dalam strategi penerapan harga dan ketidak cocokan pemahaman nilai pada fitur layanan yang ditetapkan oleh manajemen sebagai competitive advantage oleh pelanggan dinilai tidak begitu penting. Dari segi perhitungan biaya RSIA ABC juga tidak menghitung biaya secara akurat dan beberapa biaya yang didasari analisa pasar saja. Oleh karena itu RSIA ABC harus meningkatkan fitur layanan yang unik bagi RSIA ABC secara kuantitas maupun penilaian pelanggan, serta perhitungan biaya yang lebih akurat yang didasari pemahaman akuntansi biaya.

---

Mom’s and children’s hospitals must have competitive strategy and pricing to face competition because limitation for them to give services to patients out of their specialty. Therefore, Mom’s and children’s hospitals must be competitive within their specialty services in this case inpatient of maternity is the focus of Mom’s and children’s hospitals. With the competitive strategy, Mom’s and children’s hospital can make pricing strategy to take the market share. This research objective is to evaluate the pricing strategy with pricing factor namely as follow management’s strategy against competitor, consumer’s demand and cost as the criteria. This research uses case study method with evaluation basis and qualitative descriptive to describe the understanding of the research object’s situation with their natural condition. This research uses interviews, questionnaires and documents to collect research data. The object of this research is RSIA ABC’s maternity inpatient pricing strategy in the year 2022. The results of this study reveal an inaccuracy in the pricing strategy employed by RSIA ABC. While RSIA ABC positions itself as the best cost provider when competing with other companies, the prices offered tend to be expensive for normal delivery services and competitive for SC/Caesar deliveries. The service features offered by RSIA ABC are also fewer in quantity compared to its competitors. Furthermore, patients' opinions further reinforce the presence of errors in the pricing strategy and a misalignment in understanding the value of service features. Management considers these features as competitive advantages, while customers perceive them as less important. Moreover, when it comes to cost calculations, RSIA ABC does not accurately calculate costs, and some costs are determined solely based on market analysis. Therefore, RSIA ABC needs to enhance the quantity and customer assessment of its unique service features, as well as improve the accuracy of cost calculations by leveraging a comprehensive understanding of cost accounting."

"[Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalammendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakankewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tolmembutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swastamelalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakanalternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untukpembangunan infrastruktur sangat terbatas. Tarif tol menjadi salah satu faktor yangmempengaruhi pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usahajalan tol dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.Sehingga permasalahan mengenai tarif tol merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi minat swasta dalam melakukan investasi di bidang pengusahaanjalan tol. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaanjalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, badan usahajalan tol seringkali mengalami kenaikan biaya investasi tambahan. Hal ini akanmempengaruhi pendapatan dari badan usaha jalan tol. Untuk itu penelitian ini akanmembahas mengenai upaya negara dalam pengembalian biaya investasi badanusaha jalan tol. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukummengenai upaya negara dalam mengembalikan biaya investasi badan usaha jalantol., Highway is one of the most important infrastructure that has influence for economicgrowth in a country. The development of toll roads is the responsibility ofIndonesian Government, but in this case the private sector can built theinfrastructure with the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is amajor source of alternative financing, because the state has a limited budget forinfrastructure development. Highway pricing is the one of most important factorthat influence the revenue of private sector. So it influence the private sector toinvest in highway development in Indonesia. Private sector can face a majorproblem that influence their revenue because of the addition of operation andmaintenance cost that cause additional cost for their investment. To that end, thisresearch will discuss about the state effort to return the private sector investmentcost by highway pricing control. The purpose of this research was to determine theeffort of the state to return the investment cost that invested by the private sector.]"

"Pada praktiknya masih ditemukan perusahaan yang membuat dokumen transfer pricing dengan cara ex-post yakni setelah transaksi afiliasi dilakukan atau setelah berakhirnya tahun pajak. Salah satu bentuk sengketa pajak pada transfer pricing yakni Otoritas Pajak menganggap bahwa penggunaan data pembanding internal PT X tidak ex-ante. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal yang sesuai pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan ex-ante menggunakan data pembanding internal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan penentuan data pembanding internal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) di Indonesia masih memiliki ketidakpastian sehingga terdapat berbagai alternatif dalam penerapannya. Wajib Pajak menggunakan celah hukum untuk menerapkan pendekatan ex-ante dalam pertimbangan data pembanding internal untuk menguji prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) transaksi afiliasinya. Di sisi lain, penerapan pendekatan ex-ante dengan menggunakan data pembanding internal menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT X menggunakan analisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan metode RPM yang menunjukkan transaksi pembelian dan penjualan kepada pihak afiliasi yang dilakukan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Lebih lanjut pada transaksi pendapatan agen komisi PT X telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada divisi chemical, forest, dan transport sedangkan pada divisi lifestyle transaksi dengan pihak afiliasi dinyatakan tidak wajar.

---

In practice, it is still found that companies make transfer pricing documents using the expost method, namely after the affiliate transaction is carried out or after the end of the tax year. One form of tax dispute on transfer pricing is that the Tax Authority considers that the use of PT X internal comparable data is not ex-ante. The purpose of this study is to analyze the implementation of the ex-ante approach in considering the determination of appropriate internal comparable data on the application of the arm’s length principle in Indonesia and the application of the arm’s length principle at PT X in 2019 under the ex-ante approach using internal comparable data. The research was conducted with a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and field studies (interviews). The results of this research indicate that the application of the exante approach in determining internal comparison data based on the arm's length principle in Indonesia still has uncertainty, so there are various alternatives to its application. Taxpayers use legal loopholes to apply an ex-ante approach in considering internal comparative data to test affiliated transactions' arm's length principle. On the other hand, the application of the ex-ante approach using internal comparison data shows that PT X's affiliated transactions are not in accordance with the principles of fairness and business practice. PT X uses an analysis of the arm's length principle commons using the RPM method, which shows that the buying and selling transactions to affiliates conducted by PT X are not in accordance with the arm's length principle. Furthermore, in the commission agent income transaction, PT X has applied the arm's length principle in the chemical, forest, and transport divisions, while in the lifestyle division, transactions with affiliates are declared unreasonable."