Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selat Bali merupakan seuatu perairan laut yang subur, sehingga banyak ikan berkumpul di perairan tersebut terutama ikan lemuru. Ikan tersebut memegang peranan penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jembrana. Sebelum tahun 1972 ikan lemuru ditangkap dengan alat tangkap sederhana seperti payang oras, payang besar, jala tebar, jala eder dan bagan. Sejak diperkenalkan alat tangkap purse seine pada tahun 1972 usaha penangkapan dengan alat tangkap tersebut mendominasi hasil tangkapan ikan lemuru.Kenaikan upaya penangkapan yang dilakukan ternyata memberikan hasil yang lebih rendah. Demikian pula dengan terjadinya pengurangan upaya penangkapan, belum mengembalikan pada keadaan hasil tangkap yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan salah satu gejala tangkap lebih.Salah satu instrumen untuk mencegah proses penurunan sumber daya adalah dengan membebankan biaya-biaya kerusakan lingkungan dan kerusakan sumber daya tersebut kepada pengusaha. Salah satu bentuk biaya tersebut adalah pajak sumber daya. Dalam pengertian ini yang disebut pajak adalah penarikan jumlah tertentu biaya sebagai kompensasi atas pemanfaatan sumber daya tersebut.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk (i) mengetahui pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan sumber daya ikan lemuru, (ii) menghitung besarnya "resource rent" ikan lemuru, dan (iii) mengkaji besarnya "user fee" atau pungutan perikanan. Penelitian dilakukan menggunakan kesioner dan data sekunder.Dari data yang terkumpul dan dianalisa dengan OLS untuk Y=a+bX antara "Catch per Unit Effort" (Y) dan "Effort" (X) diperoleh parameter a=6,5999 dan b=-0,5898. Dari parameter tersebut menggunakan Algoritma Fox diperoleh parameter daya tangkap q=0,0000467; daya dukung lingkungan K 1,41369,3; dan laju pertumbuhan populasi R=0,00052241. Sedangkan dari analisa usaha penangkapan purse seine diperoleh biaya per trip c=Rp I.149.710,00 dan harga lemuru per ton Rp400.200,00. Dari parameter-parameter tersebut di atas diperoleh dugaan hasil tangkap optimal (ff*) sebesar 14.965 ton, jumlah "rent" sebesar Rp2.356.380,00. Stok sumber daya lestari/maximum sustainable yield (x*)=I01.452,62 ton dan upaya tangkap optimum (E*) = 3 hari.Dari hasil perhitungan tersebut telah terjadi upaya tangkap yang telah jauh melebihi upaya tangkap yang optimum atau melebihi tingkat Maximum Economic Yield (MEY). Kondisi ini di satu pihak akan merugikan nelayan karena dengan semakin tinggi upaya tangkap, biaya operasional meningkat pula, sedangkan produksi semakin kecil sehingga keuntungannya menurun dan pendapatan nelayan juga menurun. Di lain pihak tekanan terhadap sumber daya ikan semakin besar.Dalam rangka pengendalian usaha penangkapan, pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan antara lain yang mengatur ukuran kapal, dimensi ukuran purse seine, ukuran mats faring, serta jumlah kapal purse seine yang beroperasi. Selain itu telah terbentuk Badan Pengelola Perikanan. Lemuru yang beranggotakan pemerintah dan swasta yang berkepentingan dengan pemanfaatan ikan lemuru yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali.Berkaitan dengan kondisi perikanan lemuru tersebut perlu dilakukan (i) penurunan biaya operasional penangkapan, (ii) penegakan peraturan yang telah ditetapkan (iii) melakukan pendugaan stok secara berkala, (iv) melakukan kebijakan penutupan area saat musim pemijahan, (v) meningkatkan legalitas dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada BPP Lemuru, (vi) mengalokasikan anggaran untuk operasional pengendalian, (vii) melakukan koordinasi dengan Departemen Industri dan Perdagangan, (viii) memungut retribusi atas sumber daya lemuru, dan (ix) pengembangan fasilitas PPI Pengambengan."

"Dalam hubungan industrial banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang terpenting adalah hubungan industrial antara perusahaan atau manajemen, dan pihak pekerja. Dengan melihat banyaknya jumlah pekerja maka dari itu terbentuklah serikat pekerja. Serikat pekerja disini berfungsi untuk menjembatani permasalahan yang ada di dalam perusahaan antara pekerja dengan manajemen. Di Bulog sendiri terdapat satu serikat pekerja bernama Sekar. Sekar sendiri memiliki fungsi antara lain adalah melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog agar dapat meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan juga Berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membentuk media dari dan untuk anggota. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang akan dibahas adalah tentang peran serikat pekerja di Perum Bulog yaitu Sekar dalam menghadapi permasalahan dana pensiun yang selama ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Saat ini sedang ada permasalahan gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengakibatkan terancamnya dana pensiun milik karyawan Perum Bulog. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran Sekar sebagai serikat pekerja dalam membela hak-hak karyawannya sudah cukup baik melihat banyak sekali serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang mendatangkan solusi bagi semua pihak khususnya karyawan Bulog

---

In industrial relations many parties are involved in it. But most important is the industrial relations between the company or management, and the workers. By seeing the large number of workers, a trade union is formed. The union here functions to bridge the problems that exist within the company between workers and management. In Bulog itself there is a union called Sekar. Sekar itself has a function, among others, to provide guidance to members of the Sekar State Logistics Agency (Bulog) to increase its commitment to achieving the vision and mission of the State Logistics Agency (Bulog) through continuous discussion and discussion, and also to play an active role in the field of employment in the efforts to defend the rights and obligations of members of the Sekar State Logistics Agency through improving communication and information relations by forming media from and for members. In this study using qualitative methods, and what will be discussed is about the role of trade unions in Bulog of Sekar in facing pension fund problems that have been managed by PT.Asuransi Jiwasraya. At the moment there is an issue of default by Jiwasraya that has threatened the pension fund of Bulog’s employees. From the results of the study, the researchers found that Sekar's role as a union in defending the rights of its employees was good enough to see many series of activities carried out to support the success that brought a solution for all parties, especially Bulog’s employees"

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Tindak pidana di bidang perikanan sebenarnya telah menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen perikanan dunia, oleh karena itu Food and Agriculture Organization (FAO) mengeluarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka pengelolaan bagi pemanfatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan baik dalam tatanan global, regional maupun nasional.Sebagai pelaksanaan dari CCRF, FAO mengeluarkan panduan yang dinamakan International Plan of Action (IPOA). Sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan FAO tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki pengelolaan perikanan nasional, termasuk dalam hal penegakan hukum yang selama ini dirasa lemah. Salah satu usaha peningkatan penegakan hukum adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting untuk menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu instansi penyidik (penyidik tunggal) yaitu PPNS Perikanan, namun ide tersebut ditolak oleh Perwira TNI AL dan penyidik POLRI.Pada akhir pembahasan, disepakati suatu kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan dan penyidik POLRI, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 31Tahun 2004. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing - masing penyidik sehingga tercipta suatu mekanisme penyidikan yang akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk menimalisir tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai."

"ABSTRAK Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapalasing. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4)Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelamankapal asing dalam kondisi memaksa (forced major), seperti adanya perlawanan dari Nakhodaatau anak buah kapal (ABK) kapal asing yang dapat membahayakan keselamatan kapalpengawas perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya, penenggelaman kapal yang semulabertujuan untuk memberikan efek jera dinilai kurang efektif karena proses peradilan selamaini hanya menjerat Nahkoda dan awak mesin kapal namun tidak menjerat pemilik kapal.Permasalahan lainnya yaitu pengawasan yang lemah serta proses hukum yang berlarut-larut.Selain itu, penerapan Pasal 69 ayat (4) dalam pelaksanaan di lapangan menimbulkan distorsidan banyak kritik dari berbagai pihak karena terkait dengan ketentuan-ketentuan hukuminternasional khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982). Dengandemikian, isi dari Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang mengatur ketentuanpenenggelaman kapal asing dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup ke depannyamenjadi sulit untuk dilaksanakan. Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing yangdapat dipertanggungjawabkan secara hukum memerlukan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat(4) Undang-Undang Perikanan

---

ABSTRAK One form of criminal law enforcement in law of the sea is an act of sinking foreign vessels.Parties whom authorized to do that action are Civil Servant Investigators Fisheries,Investigators Navy officer, and / or Investigator of the Indonesian National Police. Until now,there is no other better way in handling vessels that allegedly used in the crime of fisheries.As stipulated in Article 69 paragraph (4) Indonesia Fisheries Act when in a state of forcedmajor, such as the resistance of the captain or crew of foreign vessels that may endanger thesafety of fishery patrol ship, then it could be the reason to burn and sink them. On furtherdevelopments, sinking ship that was originally intended to provide a deterrent effect,considered less deterrent for the vessels owner. Legal sanction has been given to the captainand chief of engine room crew, but have not been able to ensnare the ship owner becauseproceedings for the perpetrators of illegal fishing has not ensnare vessel owner and is stillconstrained weak supervision and a dragged on legal process. In addition, the application ofArticle 69 paragraph (4) the implementation of a practice cause a lot of distortion and getcriticism from various parties including countries that are victims of sinking as in the case offoreign vessel sinking associated with the provisions of international law, especially the UNConvention on the law sea (UNCLOS 1982). Thereby, the content of Article 69 Paragraph (4)Fisheries Act provisions governing foreign vessel sinking with sufficient evidence based onthe future becomes difficult to implement. In order for sinking action of foreign fishing vesselcould be accounted for by law then it required judicial review of Article 69 paragraph (4) ofthe Fisheries Act"

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."