Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan makin meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak. Kebutuhan biaya dan distribusinya menjadi sesuatu yang memberatkan bagi Pemerintah maupun Pertamina, hal ini terlihat dengan makin besarnya subsidi BBM. Undang-undang minyak dan gas bumi yang baru nomor 22 tahun 2001 memungkinkan adanya peranan perusahaan lain diluar Pertamina untuk menangani penyediaan BBM.Disamping itu dengan akan dimulainya pasar bebas AFTA yang akan dimulai pada tahun 2003, tidak dapat dihindari masuknya perusahaan global didalam pemasaran BBM di Indonesia seperti halnya yang telah terjadi di negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga akan terjadi suatu perubahan srategi bisnis dari usaha monopolistik menjadi usaha yang dapat bersaing. Untuk mengantisipasi era pasar bebas yang tidak lama lagi akan di mulai maka perlu disiapkan langkah strategi bisnis bahan bakar minyak di Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas mendatang.Teknik penelitian yang dilakukan adalah mempelajari faktor Internal dan eksternal yang dianalisis dengan metode SWOT melalui penelitian kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi Pertamina didalam bisnis bahan bakar minyak. Dari analisis SWOT tersebut dapat diketahui posisi perusahaan dan strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan di dalam bisnis bahan bakar minyak pada era pasar bebas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih mempunyai kondisi internal yang kuat dan masih adanya peluang yang cukup besar di dalam bisnis bahan bakar minyak di Indonesia, meskipun ancaman yang akan di hadapi cukup besar pada era pasar bebas. Strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah strategi Intensif atau integration.Adapun strategi bisnis bahan bakar minyak yang perlu dilakukan oleh Pertamina adalah mengupayakan maksimalisasi pangsa pasar, mengembangkan kompetensi inti dalam infrastruktur distribusi bahan bakar minyak, memperkuat integrasi vertikal antara pengolahan dan pemasaran bahan bakar minyak, meningkatkan kualitas mutu bahan bakar minyak serta cost effectiveness dalam penyediaan distribusi bahan bakar minyak."

"Efisiensi pada aktivitas distribusi, khususnya dalam permasalahan pengiriman bahan bakar minyak masih menjadi fokus utama perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan rute yang efisien serta penjadwalan armada yang baik demi terciptanya penurunan biaya distribusi. Pada penyelesaian Vehicle Routing Problem ini, Tabu Search digunakan sebagai teknik pencarian solusi melalui model yang akan dirancang. Perancangan model distribusi diawali dengan membangun model matematis yang sesuai dengan proses operasional pengiriman bahan bakar minyak. Setelah itu, model matematis ditranslasikan ke dalam bahasa Visual Basic. Penelitian ini membandingkan data selama tujuh hari biaya distribusi yang dilakukan perusahaan dengan hasil dari model distribusi yang dirancang. Hasil dari model memberikan biaya distribusi yang lebih rendah sebesar 3,1% dibandingkan biaya distribusi yang dilakukan perusahaan.

---

Efficiency in distribution activities, especially in the case of fuel oil shipping is still the main focus of the company. The purpose of this study is to determine efficient routes and good fleet scheduling for the creation of reduced distribution costs. In solving this Vehicle Routing Problem, Tabu Search is used as a solution search technique through the model to be designed. The design of the distribution model begins with building a mathematical model that is suitable for the operational process of fuel oil delivery. After that, the mathematical model is translated into the Visual Basic language. This study compares data for seven days of distribution costs made by the company with the results of the distribution model designed. The results of the model give a lower distribution cost of 3.1% compared to the cost of distribution by the company."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang terdiri dari identifikasi jenis transaksi, pengukuran, peyajian dan pengungkapan terkait dengan akuisisi blok Irak dan Aljazair oleh PT. XYZ. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan akuisisi blok Irak teridentifikasi dan disajikan sebagai aset tak berwujud yang diukur dengan nilai perolehan dan diamortisasi dengan metode unit produksi serta dilakukan uji penurunan nilai dan pengungkapan cadangan minyak dalam laporan keuangan diperbolehkan. Akuisisi atas blok Aljazair teridentifikasi sebagai kombinasi bisnis yang mana seluruh aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih diukur dengan nilai wajar serta mengakui adanya goodwill, penyajian menggunakan Laporan Keuangan Tersendiri dan Konsolidasian dan pengungkapan cadangan minyak dalam laporan keuangan diperbolehkan.

---

This study aims to determine the accounting treatment which consists of identifying the type of transaction, measurement, presentation and disclosure associated with the acquisition of blocks of Iraq and Algeria by PT. XYZ. Research conducted by interview and literature study. The results showed that the acquisition of block of Iraq recognized and presented as an intangible asset which measured at acquisition cost, amortized using the unit of production method, and tested for impairment and disclosure of oil reserve in financial statement is allowed. The acquisition of block of Algeria identified as a business combination transaction which all assets acquired and liabilities taken over are measured at fair value and recognize the existence of goodwill, the presentation using separate and consolidated financial statement and disclosure of oil reserve in financial statement is allowed."

"Indonesia mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendominasi pasaran ekspor minyak atsiri, sementara kemampuan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih rendah berdampak pada rendahnya daya saing minyak atsiri Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan strategi pengembangan dan keunggulan kompetitif minyak atsiri Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya saing minyak atsiri Indonesia di dunia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing minyak atsiri Indonesia di dalam perdagangan minyak atsiri dunia, faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam pembuatan strategi pengembangan minyak atsiri Indonesia serta alternatif strategi pengembangan dan keunggulan kompetitif minyak atsiri Indonesia.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggambarkan secara deskriptif bagaimana daya saing minyak atsiri Indonesia di pasar dunia, bagaimana strategi pengembangan minyak atsiri nasional yang dikaitkan dengan peningkatan keunggulan daya saing minyak atsiri Indonesia serta bagaimana peran pemerintah dalam mempengaruhi daya saing minyak atsiri Indonesia. Untuk mengetahui daya saing minyak atsiri Indonesia digunakan metode RCA (Revealed Competitif Advantage) sedangkan untuk perumusan alternatif strategi digunakan metode PHA (Proses Hirarki Analitik).Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komoditas minyak atsiri Indonesia dapat diandalkan sebagai komoditas ekspor, karena mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai RCA yang lebih besar dari satu yaitu berkisar antara 1,75-3,77 pada periode 1994-1998 (Pusdatin,Dirjen Daglu Depperindag dan diolah oleh penulis).Berdasarkan analisis PHA didapatkan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan berdasarkan urutan prioritasnya adalah : Kondisi permintaan, Strategi, Struktur dan Persaingan industri, Kondisi faktor, Kebijakan pemerintah, Industri pendukung dan terkait (kemasan) serta Kesempatan/peluang. Pelaku yang diharapkan lebih berperan berdasarkan urutan prioritasnya adalah : Industri minyak atsiri, Asosiasi, Pemerintah, Negara tujuan ekspor, Perguruan Tinggi, Lembaga keuangan/perbankan dan negara pesaing. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan urutan prioritasnya adalah: Pertumbuhan dan Perluasan Pasar, Peningkatan Perolehan Devisa dan Peningkatan Daya Saing. Adapun alternatif strategi yang ingin diterapkan dalam upaya peningkatan keunggulan daya saing minyak atsiri Indonesia berdasarkan urutan prioritasnya adalah : Diversifikasi produk, Pernberdayaan Pengembangan Pranata Ekspor dan Pengembangan lklim Usaha yang Kondusif."

"

Minyak goreng kelapa sawit kemasan di Indonesia mendapat perhatian sejak pemerintah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang bertujuan melindungi kesehatan dan meningkatkan daya saingnya. SNI menetapkan kualitas spesifik untuk kandungan total vitamin A. Tujuan dari studi ini adalah merancang proses bisnis untuk kemasan minyak goreng kelapa sawit untuk mengurangi biaya. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah Value Stream Mapping-Lean Thinking (VSM-LT) dan Business Process Modeling Notation (BPMN). Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa model BPMN dapat diintegrasikan dengan VSM-LT untuk mengidentifikasi pemborosan.

---

Packaged palm cooking oil in Indonesia has received attention since the government mandated the Indonesian National Standard (SNI), which aims to protect health and enhance its competitiveness of it. It sets the specific quality for total vitamin A content. The objective of this study is to design a business process for packaged palm cooking oil to reduce the cost. Value Stream Mapping-Lean Thinking (VSM-LT) and Business Process Modelling Notation (BPMN) are used in this study's methodology. The results of this study indicate that the BPMN model can be integrated with the VSM-LT to identify waste.

 

"

"Semakin pentingnya kedudukan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan perolehan devisa telah menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit antara kepentingan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok atau kepentingan untuk meningkatkan perolehan devisa, melalui ekspor crude palm oil (CPO).Mengingat bahwa industri minyak goreng sawit Indonesia sampai saat ini masih belum berjalan dengan kapasitas penuh, bahkan menurut beberapa survei hanya berkisar 50-60 persen dari kapasitas terpasang, maka kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng. Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, baik melalui penghapusan bea masuk maupun pengenaan pajak ekspor serta alokasi CPO kepada Badan Urusan Logistik (BULOG).Dari gambaran intervensi pemerintah yang telah dilakukan selama ini terhadap minyak sawit Indonesia terlihat bahwa senantiasa terjadi benturan-benturan kepentingan dalam penerapan kebijakan. Dua dilema kebijakan yang dihadapi yaitu:1. Pilihan antara pengembangan industri minyak goreng dalam negeri atau mengimpor minyak goreng dan mengekspor bahan mentah pembuatan minyak goreng (CPO) sebagai penghasil devisa;2. Pilihan antara menggunakan instrumen minyak goreng impor atau pengaturan produksi minyak goreng dalam negeri untuk pengelolaan (stabilisasi) harga minyak goreng dalam negeri.Dilema ke dua ini langsung terkait dengan jaminan ketersediaan minyak goreng dalam negeri, dengan demikian harga minyak goreng tidak akan berfluktuasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap kondisi penawaran dan permintaan minyak sawit Indonesia dan pengaruhnya terhadap industri minyak goreng serta gejolak harga minyak goreng di pasar domestik. Untuk itu dalam penelitian ini diidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan minyak sawit domestik dan pengaruhnya terhadap harga minyak goreng. Disamping itu penelitian ini juga berupaya mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan harga bahan baku industri minyak goreng (CPO) maka harga minyak gorengpun akan naik, atau dengan kata lain harga minyak goreng berbanding lurus dengan harga CPO domestik. Secara teoritis hal ini sangat wajar, karena dengan naiknya salah satu harga input produksi maka perusahaan yang rasional akan menaikkan harga outputnya agar tetap dapat mempertahankan keuntungannya. Ditunjukkan bahwa apabila harga CPO domestik naik sebesar Rp. 1000,00 per ton maka harga minyak goreng sawit akan naik sebesar Rp. 2000,15 per ton. Hasil ini nyata pada tingkat kepercayaan di atas 90%. Sedangkan perubahan harga CPO di pasar internasional juga berpengaruh positif terhadap perubahan harga minyak goreng. Berdasarkan hasil regresi ditunjukkan bahwa kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar US$ 1 per ton akan menaikkan harga minyak goreng sebesar Rp. 0.42 per ton, cateris paribus.Harga minyak goreng berhubungan negatif dengan penawaran CPO domestik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa apabila pasokan CPO di pasar domestik meningkat maka akan dapat menurunkan harga minyak goreng sawit. Apabila penawaran CPO di pasar domestik meningkat sebesar 1 ton maka harga minyak goreng akan dapat turun sebesar Rp. 0,11 per ton, cateris paribus. Apabila pasokan CPO berkurang, maka produksi minyak goreng berkurang yang pada gilirannya menyebabkan minyak goreng di pasaran menjadi berkurang sehingga memicu kenaikan harga minyak goreng.Bagi produsen CPO rangsangan untuk mengekspor CPO lebih menarik dibandingkan dengan kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan domestik. Walaupun telah ditetapkan pajak ekspor, selama kegiatan ekspor masih memberikan keuntungan yang lebih besar daripada menjual di dalam negeri maka produsen CPO akan berusaha untuk mengekspor. Sehingga sering ditemukan ekspor CPO secara illegal. Dengan demikian catatan jumlah ekspor resmi berbeda dengan kenyataan aktual CPO yang dilarikan ke luar negeri yang cenderung lebih besar dari catatan volume ekspor. Sehingga jumlah CPO yang dipasok di dalam negeri berkurang lebih besar dari jumlah CPO yang diekspor.Semakin meningkatnya kebutuhan minyak goreng masyarakat, maka kebutuhan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng juga meningkat. Dari hasil pengujian ditunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan permintaan bahan baku CPO untuk industri minyak goreng maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penawaran CPO di pasar domestik, walaupun kenaikan penawaran CPO di pasar domestik tidak sebesar permintaan CPO. Apabila permintaan CPO untuk industri minyak goreng meningkat sebanyak 10 ribu ton maka penawaran CPO domestik juga akan meningkat tetapi hanya sebesar 2,1 ribu ton, cateris paribus. Oleh karena itu untuk menutupi kesenjangan lonjakan permintaan tersebut, pemerintah seringkali harus campur tangan guna menjamin ketersediaan pasokan CPO.Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi CPO adalah melalui pembukaan areal perkebunan kelapa sawit. Pengukuran terhadap pengaruh perubahan variabel luas areal perkebunan kelapa sawit terhadap penawaran CPO domestik menunjukkan bahwa apabila terjadi pertambahan areal perkebunan kelapa sawit seluas 1000 hektar maka akan terjadi kenaikan penawaran CPO di pasar domestik sebesar 2,13 ribu ton CPO, cateris paribus. Data Ditjen Perkebunan (1998) menunjukkan bahwa dari areal perkebunan kelapa sawit seluas 2,79 juta hektar-dihasilkan 5.64 juta ton CPO atau rata-rata satu hektar perkebunan kelapa sawit menghasilkan 2.02 ton CPO.Untuk variabel kebijakan pemerintah tentang produksi dan tata niaga minyak sawit terlihat bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah sejak tahun 1979 telah berhasil meningkatkan penawaran minyak sawit domestik (berpengaruh positif). Akan tetapi pengaruhnya belum dapat memberikan dampak yang berarti dalam menjamin ketersedian pasokan CPO di pasar domestik, karena dengan adanya kebijakan tersebut penawaran CPO domestik hanya meningkat sebesar 199,84 ribu ton dalam kurun waktu 19 tahun.Ketidakefektifan kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan CPO untuk keperluan industri minyak goreng dalam negeri menyebabkan harga minyak goreng senantiasa mengalami gejolak. Kebijakan pemerintah melalui instrumen alokasi CPO dalam negeri dan alokasi CPO untuk ekspor hanya bertahan dalam jangka pendek. Disamping itu kebijakan tersebut harus dibayar cukup mahal karena dalam jangka panjang menghambat promosi ekspor dan dalam jangka pendek menurunkan perolehan devisa negara melalui ekspor CPO.Upaya stabilisasi harga minyak goreng melalui mekanisme alokasi dan penetapan harga bahan baku dinilai banyak kalangan tidak efektif. Dapat dikemukakan beberapa faktor sebagai penyebabnya, seperti:a. Permintaan dunia terhadap minyak sawit (CPO) terus mengalami peningkatan dan harga di pasar internasional juga meningkat cukup pesat.b. Secara operasional mekanisme alokasi CPO produksi PTP melalui KPB (Kantor Pemasaran Bersama) tidak lagi banyak pengaruhnya pada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri minyak goreng.c. CPO tidak hanya digunakan oleh industri minyak goreng. Penggunaan CPO untuk bahan baku industri lain (bukan industri minyak goreng) dalam negeri juga terus meningkat. Jenis industri tersebut antara lain adalah margarin, sabun dan oleokimia. d. Mekanisme alokasi dan penetapan harga CPO yang disertai operasi pasar minyak goreng pada saat-saat tertentu (seperti menjelang tahun baru, bulan puasa dan lebaran) menyebabkan margin keuntungan produsen minyak goreng sangat tipis.e. Harga CPO akan cenderung tetap tinggi karena permintaan domestiknya lebih besar daripada kapasitas produksi CPO.Dari hasil perhitungan elastisitas harga CPO internasional terhadap penawaran CPO domestik menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar 1% akan menurunkan penawaran CPO domestik sebesar 0,32%.Harga CPO internasional berpengaruh negatif terhadap penawaran CPO domestik, ditunjukkan dengan nilai dugaan parameter sebesar -0.69, yang berarti apabila terjadi kenaikan harga CPO di pasar internasional sebesar 1 dollar US maka penawaran CPO domestik akan turun sebesar 0.69 ribu ton.Dari hasil pendugaan dapat dinyatakan bahwa permintaan CPO domestik searah dengan jumlah produksi minyak sawit. Permintaan minyak sawit domestik sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi minyak goreng sawit walaupun tidak dapat diabaikan permintaan CPO oleh industri margarin dan sabun yang konsumsinya meningkat di atas 15% dari tahun ke tahun.Pertumbahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita, berpengaruh positif terhadap permintaan minyak sawit domestik, hal ini ditunjukkan oleh koefisien yang bertanda positif sebesar 0.003 yang berarti setiap kenaikan penduduk 1.000 orang akan meningkatkan permintaan minyak sawit domestik sebesar 3 ton. Sedangkan hasil pendugaan parameter untuk pendapatan per kapita terhadap permintaan minyak sawit domestik sebesar 0,0006 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp. 1000 maka akan meningkatkan permintaan CPO domestik sebanyak 0,6 ton, dan sebaliknya.Dalam jangka pendek, kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri minyak goreng dalam negeri jelas lebih buruk dalam hal perolehan devisa. Hal ini terjadi karena dalam jangka pendek, kebijakan ini bersifat sebagai subtitusi impor, sehingga akan menurunkan penerimaan ekspor. Disamping itu, kebijakan ini mungkin saja kurang efisien dalam jangka pendek karena teknologi dan manajemen industri pengelolaan pada umumnya belum dapat dikuasai dengan baik.Namun demikian, faktor negatif kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri minyak goreng dalam negeri mestinya dapat diatasi dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong industri minyak goreng untuk terus menerus meningkatkan efisiensinya. Dalam kaitan ini, strategi yang perlu ditempuh adalah pemberian insentif dan kemudahan (proefisiensi) dalam proses produksi, bukan proteksi. Salah satu bentuk kebijakan yang bersifat proefisiensi ialah penghapusan berbagai faktor yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi seperti perizinan usaha dan biaya-biaya non-fungsional. Bila hal ini dapat dilakukan, maka, dalam jangka panjang industri minyak goreng dalam negeri akan berubah dari industri yang bersifat subtitusi impor menjadi industri yang bersifat promosi ekspor."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"PERTAMINA adalah perusahaan negara yang tugas dan kewajibannya diatur dengan Undang-Undang. Khusus untuk kegiatan Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri tugas pokoknya adalah melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri. Disamping itu PERTAMINA juga memiliki misi perusahaan untuk mencari laba, yang didapat dari penjualan produk hasil pengilangan minyak bumi, termasuk pelumas. Dalam rangka menuju era tinggal-landas, Pemerintah Indonesia mencanangkan angka pertumbuhan yang besar bagi setiap sektor untuk menopang lajunya pembangunan. Transportasi memainkan peranan vital, karena mobilisasi faktor-faktor produksi banyak bergantung pada kelancaran transportasi. Kebutuhan akan mesin-mesin otomotif yang bekerja baik dan efisien pun menjadi semakin terasa. Disinilah keberadaan pelumas mutlak diperlukan, karena fungsinya sebagai pelancar gerak perputaran mesin. Peluang yang besar ini sudah selayaknya dimanfaatkan PERTAMINA dengan sebaik-baiknya, karena PERTAMINA didukung oleh jalur distribusi yang solid dan sumberdaya manusia yang cukup besar. Namun kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa volume penjualan pelumas otomotif Mesran secara nasional mengalami penurunan beberapa tahun terakhir ini, dengan tambahan suatu fakta yang tak kalah menarik bahwa khusus untuk propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat terjadi kecenderungan yang sebaliknya. Mengingat bahwa dari sisi produk, penetapan harga, maupun pola distribusi atas pelumas otomotif Mesran tidak berbeda di seluruh Indonesia, maka penulis memusatkan perhatian kepada pola promosi yang dijalankan PERTAMINA selama beberapa tahun terakhir ini, karena sejauh ini khusus mengenai promosi masih dijalankan dengan metode yang berbeda-beda. Dengan memperhitungkan berbagai faktor eksternal dan internal yang melingkupi proses pemasaran khususnya promosi pelumas otomotif Mesran di Indonesia, maka penulis mencoba untuk menganalisa penyebab penurunan volume penjualan nasional, sekaligus mencoba menyodorkan beberapa saran untuk perbaikan program promosi PERTAMINA untuk pelumas otomotif Mesran tersebut."

"perusahaan minyak Lestari Oil adalah suatu perusahaan minyak asing yang bekerja sama dengan Pertamina melalui sistem bagi hasil dengan pembagian keuntungan 85 15 untuk pertamina : Lestari Oil. Perusahaan ini mendapatkan konsesi dan beroperasi di suatu bagian wilayah negara Indonesia sejak tahun 1979. Konsesi ini akan berakhir pada tahun 2000. Sebelum tahun 1979, blok ini telah dieksplorasi oleh perusahaan minyak X selama 10 tahun, tetapi perusahaan minyak X tidak berhasil menemukan lapangan minyak. Dalam waktu 10 tahun pertama, perusahaan minyak Lestari Oil telah berhasil menemukan dan mengembangkan beberapa lapangan minyak, dan sekarang pada tahap 10 tahun terakhir. Produksi awal perusahaan Lestari Oil adalah 30.000 barel per han (bph) dan lapangan L di lepas pantai. Dan produksi awal kemudian ditemukan dan dikembangkan beberapa lapangan minyak baru seperti M (lepas pantai), K, N, S, dan Lapangan V (pantai). Produksi puncak dari seluruh total lapangan pernah mencapal sekitar 70.000 bph. Dengan terus diproduksikannya minyak dan sumur-sumur di lapangan tersebut, maka produksi minyak mentah Lestari Oil lambat laun mengalami penurunan Saat ini tingkat produksi minyak Lestari Oil berkisar sekitar 35.000 bph (industri minyak adalah industri ýang tidak terbaharui). Dengan kecenderungan tingkat produksi yang semakin turun, bila tidak ada penambahan cadangan baru dengan penemuan-penemuan lapangan baru, maka pada suatu waktu produksi minyak Lestari Oil akan mencapai suatu batas ekonomis tertentu yang tergantung pada besar biaya operasinya. Saat ini, dinyatakan di daerah konsesi yang dikontrak oleh Lestari Oil, sebagai daerah yang telah jenuh, jadi tidak ada lagi untuk sementara ini program pencarian cadangan cadangan baru maupun program-program pengeboran sumur-sumur baru. Lestari Oil sedang menghadapi tahapan decliningnya. Sebagai layaknya suatu organisasi atau perusahaan, maka tentu saja Lestari Oil dengan kondisinya tersebut menghadapi problematika untuk terus mengoptimalkan aset-asetnya, terus Survive, dan agar terus mampu meraih keuntungan dalam persaingannya dengan perusahaan-perusahaan minyak lainnya, yaitu mempunyal tingkat profitability yang di atas rata-rata perusahaan di dalam industri minyak. Diperlukan kemampuan dalam mengidentiflkasikan faktor-faktot kunci di dalam maupun di luar lingkungan Lestari Oil untuk dianalisa dan dipelajari sebaik-baiknya dan secara mendalam agar Lestari Oil dapat menyusun perencanaan strategis yang tepat dan menyusun formulasi langkah-Iangkah strategis yang dirasa perlu untuk menerapkan pada prioritas utama, efisiensi dan efektifitas usaha dalam memproduksikan inyak bumi pada kondisi yang paling optimum. Penentuan strategi usaha secara manajerial - yang tepat bagi Lestari Oil di dalam perjalanan usahanya (khususnya dalam kondisi declining seperti sut ini) dan di dalam menghadapi persaingannya, dengan mencoba meninjau dan mempelajari semua aspek dan faktor yang terkait secara komprehensif, mendalam, dan menyeluruh, diharapkan dapat membawa implikasi pada optimalisasi usaha dan optimalisasi aset-aset Lestari Oil, paling tidak sampai batas perjanjian kontrak dengan Pertamina berakhir, yaitu tahun 2000. Analisa dan studi ekonomi, kemungkinan re-strukturisasi bagan organisasi guna menerapkan hubungan dan tatanan kerja yang lebih sesuai, dan analisa manajemen sumberdaya manusia juga disertakan."

"Perkembangan kendaraan bermotor yang semakin pesat, memicu naiknya konsumsi bensin di dunia. Namun naiknya konsumsi tidak diimbangi dengan naiknya produksi. Cadangan minyak bumi di dunia yang kian menipis menyebabkan perlu adanya sumber lain yang dapat diperbaharui untuk diolah menjadi hidrokarbon setaraffraksi gasoline. Minyak sawit (CPO) dipilih untuk dijadikan sumber baru dalam pembuatan gasoline karena CPO memiliki struktur rantai karbon yang dapat dikonversi dan diolah menjadi hidrokarbon setaraffraksi gasoline dengan metode perengkahan. Metode perengkahan pada penelitian ini dilakukan secara katalitik dengan menggunakan katalis ZSM-5/Alumina. Katalis alumina digunakan untuk merengkahkan struktur karbon yang panjang dari minyak sawit dan ZSM-5 digunakan sebagai aditif karena katalis ini merupakan katalis sintetik dengan keasaman yang sangat tinggi, sehingga sangat baik digunakan untuk reaksi perengkahan. Namun jumlah katalis ZSM-5 yang dipakai hanya sebagai aditif karena konsentrasi ZSM-5 yang tinggi akan menyebabkan produk reaksi perengkahan menjadi gas C2-C4 dan bukan produk bensin. Reaksi ini dilakukan pada fixed bed reactor sederhana. Umpan yang akan direngkahkan dipreparasi terlebih dahulu dengan cara oksidasi, transesterifikasi dan penambahan metanol. Temperatur reaksi akan dilakukan dari 350 °C sampai dengan 500 °C dengan space velocity 1,8 h-1 . Selain itujuga akan dilakukan variasi berat HZSM-5 dari 5 sampai 20 % berat total katalis. Metode yang digunakan dalam menguji hasil reaksi adalah GC-TCD dan FT-IR. Hasil reaksi dengan umpan POME menghasilkan yield tertinggi pada komposisi ZSM-5/Alumina 5 % yaitu sebesar 63,1 % pada saat temperatur reaksi sebesar 400 °C. Untuk reaksi dengan umpan minyak yang ditambah metanol, juga didapatkan yield tertinggi sebesar 26,75 % pada kondisi reaksi yang sama (temperatur reaksi 400 °C; 5 % berat H-ZSM-5 dalam katalis)."