Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya keinginan sebagian besar pengguna jasa angkutan umum di wilayah DKI Jakarta untuk dapat menikmati angkutan umum dengan aman, tertib, murah dan nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain perlu peningkatan optimalisasi kinerja baik yang berkaitan dengan kebijakan manajemen, sistem jaringan dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum sehingga lemahnya mekanisme hubungan kerja antar instansi. terkait, tidak jelasnya wewenang dan tanggungjawab setiap instansi, kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan yang ada, tidak tersediannya arahan mengenai bagaimana sebaiknya sistem pengelolaan transportasi perkotaan ditengah kompleksitas permasalahan yang ada dapat tertangani dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tentang optimalisasi pemanfaatan jalur- jalur jalan, penyediaan angkutan umum bus dan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas, mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan dapat optimal dilaksanakan.Judul yang dipilih adalah Evaluasi Kinerja Manajemen Sistem Jaringan Transportasi Umum di Wilayah DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja kebijakan manajemen, kinerja sistem jaringan terhadap kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dan menjadi wacana untuk masyarakat.Dengan pendekatan analisis kebijakan deskriptif penelitian dilaksanakan di Dinas LLAJ, Dinas PU dan Ditlantas Polda Metrojaya. Populasi dipilih dari seluruh pegawai di tiga instansi dengan sampel; 35 di DLLAJ, 33 di Ditlantas Polda Metrojaya dan data sekunder pada Dinas PU. Metode pengumpulan data meliputi data sekunder melalui pengamatan, observasi dan angket untuk data primer; Tehnik analisis data korelasi dari Spearman, Kendall tau-b dan Pearson. Pendekatan teoritis / pemikiran mencakup : l) Pendekatan konseptual tentang sistem jaringan transportasi perkotaan ; 2) Pendekatan terhadap aspek kebijakan ; 3) Pendekatan sistem jaringan transportasi umum ; 4) Kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum.Hasil penelitian; Tingkat optimalisasi kebijakan manajemen sistem jaringan transportasi umum data primer diperoleh data rata-rata 78,82 % dan dari data sekunder diperoleh data tingkat realisasi jumlah armada 90.7% dan untuk trayek 84,9 %. Hasil perhitungan angket diperoleh 0,767 Uji korelasi Pearson dengan demikian adanya pengaruh yang signifikan antara kinerja kebijakan , kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta . Penelitian ini berkesimpulan belum optimalnya kinerja kebijakan, kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu perlu peningkatan kinerja di masa mendatang."

"ABSTRAKTugas anggota Kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada kenyataannya terdapat banyak anggota Polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Value yang dimiliki oleh anggota kepolisian diduga menjadi alasan dibalik tidak sejalannya perilaku yang diharapkan dan yang ditampilkan. Penelitian ini melihat perbedaan value set antara Anggota Kepolisian dengan masa dinas nol tahun dan minimal empat tahun di Polda Metro Jaya. Kuesioner yang digunakan adalah Portrait Values Questionnaire (PVQ) 5X. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada value set Self-transcendence, value set Openness to Change, dan value set Conservation. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena adanya pergeseran value pribadi, dimana seorang anggota Kepolisian menjadikan senior sebagai tauladan sehingga mengubah value yang ia punya untuk disesuaikan dengan value yang ada pada kelompok tersebut, dalam hal ini lembaga kepolisian.

---

ABSTRACTPolice officers' job is to maintain safety and order in society. But the fact shows that many police officers themselves break law. The difference between the expected and the shown behavior may be caused by their personal value. This research aims to see the difference of values between police officers with nil years and at least four years terms of office in Polda Metro Jaya. The questionnaire used is Portrait Values Questionnaire (PVQ). The result shows that there is a significant difference in value set Self-transcendence, value set Openness to Change, and value set Conservation. These differences may be caused by changes in police officers' personal value. They enter a new environment, in this case the police department, and see their superiors as an example so they adjust their own value into the group's value."

"Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara.Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pelatihan, kompetensi dan karakteristik individu (pangkat/golongan, masa kerja, latar belakang pendidikan dan usia) terhadap kinerja Pegawai Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas LLAJ DKI Jakarta. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu pendukung agar organisasi dapat melakukan kegiatannya dengan baik. Pelatihan dan kompetensi pegawai merupakan faktor yang penting untuk dikaji karena erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. Fokus perhatian dalam studi ini adalah Variabel pelatihan dan kompetensi yang dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia agar dapat menguasai berbagai kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini menggunakan 60 responden yang diambil secara random dari lima wilayah pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat mewakili penguji yang ada di Balai Pengujran Kendaraan Bermotor. Metode dan teknik pengumpulan data untuk masing-masing variabel, dilakukan melalui survai dengan menggunakan kuesioner dan tes kemampuan pegawai yang hasiinya dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi berganda. Dalam menjawab hubungan antara variabel X dan Y digunakan hasil analisis korelasi (r), sedangkan R2 (coeficien determination ) digunakan untuk menjelaskan kontribusi variabel pelatihan dan kompetensi terhadap peningkatan kinerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan mempunyai korelasi (r = 6,885; p"

"Peran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (DPJU & SJU) utamanya adalah memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian rekomendasi izin penempatan jaringan utilitas kepada lembaga pengelola utilitas dalam menempatkan jaringan utilitasnya. Namun sebelum ke dua unit ini melebur jadi satu, masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada perencanaan dan program kerja tahun sebelumnya dan belum memiliki Pereneanaan Strategik (Renstra) yang saling bersinergi. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi Dinas PJU & SJU yang saling bersinergi dengan mengkombinasikan strategi Dinas Penerangan Jalan Umum (DPJU) dan strategi Badan pengelola Sarana Jaringan utilitas (BPSJU) sekaligus membuat program kerjanya.Berdasarkan hasil analisa kombinasi strategi antara strategi DPJU dan strategi BPSJU dengan menggunakan metode AHP (game theory) dapat diketahui bahwa tidak tercapai Nash Equilibrium dikarenakan masing- masing pihak saling tarik-menarik dan memiliki ego yang berlebihan terhadap kepentingan strategi unitnya sehingga tidak diperoleh titik temu dalam memperolch strategi yang saling bersinergi. Dimana diketahui jika DPJU berrnain lebih dulu maka akan memilih strategi Menghilangkan ego sektoral masing-masing dinas teknis (POI) dengan nilai 0,102 sedangkan jika BPSJU yang melakukan ]chili dulu pcrmainan, akan memilih strategi Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan koker terpadu kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Swasta dan Masyarakat (BOI) dengan . nilai 0,120. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa tidak tercapai win-wiry solution yang diharapkan dari kombinasi dua strategi dua unit yang merger atau dengan kata lain strategi yang saling bersinergi tidak tercapai.Untuk memperoleh sinergi yang saling bersinergi diupayakan agar kedua belah pihak sebaiknya perlu melakukan diskusi intern yang lebih intens dan berkesinambungan dalam memperoleh keseimbangan dalam menerapkan strateginya. Adapun diskusi-diskusi intern tersebut dapat dituangkan dalam program kerja yang baru dilakukan selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi intern dan ekstern dinas dengan mengundang masyarakat dan swasta (kontraktor pclaksana dan instansi pengelola utilitas, tentang tugas pokok dan fungsi unit yang baru, melaksanakan rapat-rapat intern dinas secara kontinyu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini sekaligus mencari solusi terbaik, melakukan mutasi pegawai secara menyeluruh dan berimbang komposisinya dari dua unit serta membuat data kepegawaian secara tersistem dan akurat."

"Salah satu argumentasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda harus mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sesuai dengan tugas pokok Pemda itu sendiri, yaitu public service function, development function, dan protective function.Dinas PJU SJU adalah salah satu Unit dibawah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang membuat tugas pokok melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di Bidang Penerangan Jalan Umum dan sarana jaringan utilitas.Budaya organisasi merupakan suatu pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi Dinas PJU SJU, selain itu juga berperan sebagai perekat bagi seluruh karyawan Dinas PJU SJU, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan memainkan peran sebagai penegak jati diri. Budaya organisasi yang dominan tertanam pada Dinas PJU SJU ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Pengukuran kinerja dilakukan dengan memakai metode Balance Scorecard (Norton dan Kapklan) dengan daerah studi Dinas PJU SJU yang merupakan organisasi publik. Maka itu penelitian hanya menggunakan satu perspectif saja yakni the learning and growth, realibility, responsibility, assurance dan emphaty.Dari kelima dimensi tersebut, melalui 100 responden (eselon 3-4 dan staf) ternyata hanya satu dimensi pelayanan yang bernilai baik, yaitu dimensi responsivess. Sedangkan keempat dimensi lainnya bernilai kurang baik walaupun nilainya tidak signifikan benar.Dari hasil penilaian ini, diharapkan Dinas PJU SJU dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang Iebih prima kepada masyarakatnya.

---

One of the statements in our local autonomy implementation is that the local government should be able to provide services equally as needed by local community, according to their own main tasks, which are public service function, development function, and protective function.

Department of Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure of Jakarta Provincial Government (PJU SJU DKI Jakarta), is one of many units that related to Jakarta Provincial Government, which its main tasks are to conduct design, planning, construction, maintenance, safety, and regulating the Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure.

Organizational culture is a role-guide for directing all of PJU SJU DK1 Jakarta employee's behaviour, neither as a form to bind them one to the others, then enables them to achieve the organization's goals nor plays their role as an regulator. A better organizational culture planted to each member will improve his or her performance and the organization's achievements, which finally improves the quality of public service itself.

This study uses Balance Scorecard (Norton and Kaplan) method as a measure of performance with PJU SJU DKI Jakarta as the base study which is a public organization. The research will only use only one perspective named as the learning and growth.

Public service comprises of five service dimensions, which are tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy. The questionnaire was distributed to 100 respondents (echelon 3-4, and staffs). Out of five service dimensions, only responsiveness dimension which shows good value and the other four produced insignificant results

This valuation has shown that the organization should implement further improvement steps to achieve a better quality of service to the community."

"ISO17025:2005 mensyaratkan adanya pengendalian mutu untuk laboratorium pengujian.Laboratorium sebagai unit pelaksana teknis yang melakukan pelayanan dibidang jasa penelitian dan pengujian baik untuk instansi maupun perusahaan sangat memerlukan penerapan ISO17025:2005 untuk meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.Tujuan penelitian ini mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggan dengan diterapkannya sistem manajemen mutu berbasis ISO17025:2005.Untuk mencapai tujuan penelitian ini strategi penelitian yang digunakan adalah metode survey serta metode analisa yang digunakan adalah analisis krelasi menggunakan program SPSS.Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor personil dan laporan hasil pengujian mempunyai nilai yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelnggan.

---

ISO17025:2005 requiring a quality control in Construction testing laboratory. Laboratory, as a technically executive unit in observing and screening for government and private enterprise, is really need the practice of controlled ISO17025:2005 to increase customer satisfaction. The aim of this research is to conduct a measurement and to evaluate customer satisfaction with a practicable quality management ISO17025:2005 based. The research metodology is using survey andanali sysmethods is using correlationanaly siswith SPSS Programme. The conclusion of this research is personal competencies and report of testing result have the most significant factor for customer satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ethical workplace climate, organizational identification, leader-member-exchange (LMX), team-member exchange, dan organizational citizenship behavior (OCB), di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Data dikumpulkan melalui survey terhadap 687 responden yang merupakan anggota polisi lalu lintas di Jakarta. Analisis data dan pengujian model penelitian dilakukan dengan menggunakan Smart PLS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa organizational identification memediasi hubungan positif antara ethical workplaceclimate dan OCB secara penuh. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa LMX memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, dan LMX juga memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, serta pengaruh tidak langsung ethical workplace climate terhadap OCB melalui organizational identification. Namun, efek langsung dari ethical workplace climate pada OCB, dan efek moderasi TMX pada efek langsung dari organizational identification pada OCB, ditemukan tidak signifikan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi praktis dan teoritis yang bermanfaat bagi kepolisian untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan ethical workplace climate, OCB, LMX, dan organizational identification mereka.

---

This research paper examines the relationships among ethical workplace climate, organizational identification, leader-member exchange (LMX), team-member exchange, and organizational citizenship behavior (OCB) in Indonesian National Police. Data was collected through a survey of 687 respondents who are members of the traffic police in Jakarta The researcher used SmartPLS to test this research model. These findings showed that organizational identification fully mediates the positive relationship between an ethical workplace climate and OCB. Data analysis also showed that LMX moderates the direct effect of the ethical workplace climate on organizational identification. LMX also moderates the direct effect of ethical workplace climate on organizational identification and the indirect effect on OCB via organizational identification. However, the direct effect of the ethical work climate on OCB, and the moderating effect of TMX on the direct effect of organizational identification on OCB, was found not significant. The researcher hopes that these studies could provide practical and theoretical implications for police to develop effective strategies to maintain or even improve their ethical climate, OCB, LMX, and organizational identification. "

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kondisi faktual pada penyidik anak terkait dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kasus yang menimpa anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kejahatan. Sehingga penyidik anak baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi suatu keniscayaan. Penelitian menggunakan konsep Kompetensi yang merujuk pada Zwell, yang diantaranya mencakup elemen task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Dengan pendekakatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, penelitian dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Anak, Pimpinan Penyidik Anak, dan Bagian Sumber Daya Manusia di Polda Metro Jaya. Setelah melakukan triangulasi sebagai metode analisis dan verifikasi data, penelitian menunjukkan hasil bahwa kompetensi penyidik di PMJ dinilai kurang memadai dari segi task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Meskipun rasio jumlah penyidik dengan kasus masih dinilai memadai, akan tetapi kompetensi yang kurang mengakibatkan penyelesaian kasus berjalan lambat dan tidak efektif. Pelatihan yang kurang menjadi faktor penyebab. Untuk itu peneliti menyarankan agar POLRI melakukan pemberdayaan dengan pelatihan secara rutin dan melibatkan stakeholder eksternal, baik Kejaksaan, Hakim maupun lembaga professional di bidang psikologi anak.

---

This study aims to examine the factual conditions of child investigators related to their competencies. This is due to the increasing number of cases that afflict children as victims and as perpetrators of crime. So that child investigators both in terms of numbers and competence are a necessity. This research uses the concept of competence which refers to Zwell, which includes elements of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). With a qualitative approach and techniques for collecting interview data and document study, the research was conducted by interviewing child investigators, the head of child investigators, and the human resources division at Polda Metro Jaya. After triangulating as a method of data analysis and verification, the study showed that the competence of investigators at PMJ was considered inadequate in terms of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). Although the ratio of the number of investigators to cases is still considered adequate, the lack of competence has resulted in slow and ineffective case resolution. Inadequate training is a contributing factor. For this reason, researchers suggest that POLRI conduct empowerment through regular training and involve external stakeholders, both the Attorney General's Office, Judges and professional institutions in the field of child psychology."