Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud visi Indonesia Sehat tahun 2010. Guna mencapai visi tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, diantaranya Paradigma Sehat, Profesionalisme, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Desentralisasi. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan diperioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM merupakan upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara paripurna. terstruktur, terjamin kesinambungan dan mutunya serta pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya. Program JPKM bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sampai ketaraf optimal, meningkatkan kemampuan hidup sehat dan produktivitas keria yang tinggi melalui penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan perorangan dan keluarga secara paripurna sesuai kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan anggota JPKM di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain cross sectional, dimana data-data dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota JPKM yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara periode tahun 1998 dan jumlah sampel penelitian adalah 200 orang dihitung dengan menggunakan proportional / stratified random sampling. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa anggota JPKM yang masih melanjutkan keanggotaannya pada tahun 1998/1999 hanya 60% dari 200 orang peserta, sedangkan yang 40% tidak bersedia lagi untuk memperpanjang kontrak kepesertaannya. Sebanyak 43,5% responden mengatakan bahwa prosedur berobat ke Puskesmas sulit karena harus membawa surat pengantar dari Kepala Desa, Lurah atau Pengurus LKMD dan pada analisis bivariat terlihat variabel ini berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan JPKM. Demikian juga halnya dengan tarif premi yang harus dibayar anggota, dimana 75,5% mengatakan premi yang harus dibayar terasa mahal. Padahal dibandingkan dengan besarnya penghasilan responden pertahun jumlah premi ini terlihat kecil sekali, tetapi jika dibandingkan dengan tarif Puskesmas terlihat premi JPKM lebih mahal. Pada analisis bivariat variabel lain yang terlihat bermakna adalah pengetahuan anggota mengenai JPKM, sikap petugas Puskesmas dalam memberikan layanan kepada anggota JPKM dan sosialisasi peraturan mengenai program JPKM. Guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggota JPKM, maka perlu lebih disempurnakan dan disesuaikan program yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

Analysis on Variables Related with Sustainability of Public Health Maintenance Guarantee Participates at Bukit Kemuning Sub district, North Lampung, Year 1998National Development's goal is to increase public health through all field of development. Health development is one of national development effort, which directed to create awareness, willingness, and abilities of healthy lives for everyone so that Indonesia Health Vision 2010 can be realized. In order to achieve that, good strategy, namely Health Paradigm, Professionalism, Public Health Maintenance Guarantee, and Decentralization are must.

The policy of health development in North Lampung District performed in integrated ways, spread all over the places, evenly distributed and reachable by entire public and also sustainability performed. The priority of the goal is the poor, isolated people, which have high risk of health. The Public Health Maintenance Guarantee is a way to maintain health in structured, guaranteed sustainability, qualitative ways, and prepaid.

Public Health Maintenance Guarantee program's goals are to improve the health of the public to an optimal level, to increase the ability to live healthy, and to increase the work productivity through proper health maintenance whether it is personally or family done.

The goals of this research to obtain any variables that related to sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates in Bukit Kemuning Sub District, North Lampung. It is a descriptive research with cross sectional design where the data were gathered in same time.

The population is all of the members of the Public Health Maintenance Guarantee Program in the Bukit Kemuning Sub District, North Lampung, year 1998. Samples are 200 people and counted with proportional / stratified random sampling.

In results, members of the Public Health Maintenance Program whom continued their membership were 60% of those 200; the other 40% were not. 43.5% said that the procedures to the Puskesmas were complicated, because they had to bring a letter from the Head Village. In bivariat analysis, it was clear that this variables was related to the sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates. So was the insurance, which had to be paid by the members, 75.5% of them said it was too expensive. Although this insurance was very cheap comparing to the income of the members, but it was more expensive comparing to the Puskesmas' tariff.

In another bivariat analysis, the knowledge on Public Health Maintenance Guarantee Program, the attitudes of the Puskesmas' attendants of giving services, and the socialization of the rules on public health maintenance are very meaningful. To maintain and increase the members of the Public Health Maintenance Guarantee program, the program should be improved and matched with the people's needs."

"Kepesertaan JPKM masih rendah atau hanya 0,3% dari jumlah penduduk Indonesia (SUSENAS 2004 dalam Depkes RI 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor dari dalam dan faktor-faktor dari luar keluarga terhadap kepesertaan masyarakat dalam JPKM sukarela di Kota Metro Tahun 2008. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kepala KeIuarga (KK) di Kota Metro Lampung. Penelitian ini merupakan survei (non experiment) dirnana data ini dikumpuIkan seeara cross sectional. Jumlah sampel 131 IC.K yang diambil secara klaster yaitu di tiap kecamatan diambil satu kelurahan tiap kelurahan secara random ditentukan sampel menurut jumlah proporsi KK yang ada (sconpel random sampling).Penelitian ini kemudian menemukan bahwa ada hubungan antara faktor-faktor dari dalam keluarga (Umur KK, Jenis kelamin KK, Pendidikan KK, Pengetahuan KK, Pekerjaan KK, Penghasilan KK, Juralah anggota keluarga dan Arti sakit bagi keluarga) dan faktor-faktor dari luar keluarga (Promosi JPKM, Dukungan Pernerintah, Keberadaan asuransi lain/Askin, Pola Perilaku Masyarakat dalarn Menghadapi Sakit, Lokasi pelayanan Kesehatan dengan JPKM) terhadap kepesertaan dalam JPKM. Dan i penelitian ini ditemukan hanya 14,5% yang menjadi peserta JPKM. Ini diperkuat dengan fakta pertanyaan terbuka yang menyatakan rnasyarakat mempersepsikan bahwa JPKM adalah jaminan pemeliharan kesehatan untuk orang miskin.Analisis variabel dalam penelitian ini menernukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan KK (faktor dari dalam keluarga) serta variabel dukungan pemerintah dan pola perilaku masyarakat dalam menghadapi sakit (faktor dari luar keluarga) dengan kepesertaan JPKM. Dan Analisis selanjutnya (multivariat) ditemukan bahwa faktor pengetahuan KK berpengaruh terhadap kepesertaan .TPKM sukarela (p-,043) Odd Ratio (OR) 3,42 yang berarti mereka (KK) yang rnengetahui JPKM sukareta mempunyai pe1uang 3-4 kali menjadi peserta.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan sangat mempengamhi kepesertaan JPKM sukarela melalui pembentukan persepsi yang benar tentang .JPKM Sebagai saran maka JPKM sukarela ini yang sebenamya merupakan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan sebagai mana yang dicita-citakan dalam pembangunan kesehatan perlu didorong melalui extensifikasi sosialisasi JPKM sukarela yaitu melalui berbagai peluang, jalur dan cam yang memungkinkan. Ini sesuai dengan amanat UU no 23 Th 1992 tentang kesehatan pasal 66 ayat 1: Pemerintah mengembangkan, membina dart mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (.111134) sebagai cam yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan perneliharaan kesehatan, yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya , berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan

---

The study has a purpose on explore the internal and external factors on the family for the voluntarily membership of the RICA at Kota Metro, Lampung at the year of 2008. The study is a survey (non-experiment) and data is gathered by a cross sectional design. The population of the study is the Head of the Household (NH) of Kota Metro, Lampung. The sample size is 131 of HH that withdrawn by a cluster sampling method, i.e. in every sub-district there will be one neighborhood is chosen, and from every neighborhood, a random sampling method is used to get the sample proportionately with the number oh the HH in the neighborhood.

The study found that there is a relationship between the family internal and the external factors with the membership for JPKM. The internal factors are consists of the age, sex, education, knowledge, occupation, and the income of the HA member of the family, and the mean of the illness for the family. While the external factors are the .113KIvl campaign, government support, availability of Poor Family Insurance or other insurance, community behavior pattern to deal with the illness, the location of health services with WKM. The study reveal that there is only 14.5% is a member of JPKM, because mostly perception on the community say that JPKM is a health security for the poor.

Analysis found that there is a significant relationship between variables of HH's knowledge (family's internal factor), government support variable and community behavior pattern in dealing with the illness (family's external factor), and the membership of JPKM Further analysis (multivariate) found that the factor of HI-I's knowledge have the influence to the involuntary membership on JPICIVI (p value: 0.043) has the OR on 3.42, and it means that I-11-1 with a good knowledge have opportunity to become a JPKM membership 34 times in compare with HH with low knowledge.

To conclude, knowledge has a great extent in influencing the voluntary membership for JPIKM through a proper understanding of perception on JPKM It is suggested, as it hopes in the health development goals, that voluntary JPKM membership, as a form of community participation on health area, should be supported by a broadening socialization of the JPKM voluntary membership through any opportunity, channel and possibilities way. This also consistent with the statement of the U1.1 NO. 23, 1992 in relation to health, at the Chapter 66 verse 1 "The government should support and encourage the JPKM as a foundation of any application for health care that financed by a pre-finance scheme, base on a kinship mutually affair"."

"Dana Sehat merupakan salah satu bentuk operasional JPKM, dimana pesertanya relatif kecil dan berasal dari kemampuan ekonomi masyarakat lemah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program ini tidak dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan Kabupaten Lampung Barat memliki 6 kecamatan. Diantara kecamatan tersebut hanya satu kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Jaya yang menjalankan program ini dengan cakupan peserta 6010 jiwa pada tahun 1998 yang cenderung berkurang pada periode berikutnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan Dana Sehat JPKM di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung. Penelitian dilakukan di 10 desa wilayah kerja Puskesmas Surnber Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan jumlah sampel 181 responden Variabel Independen terbagi dalam 3 kelompok faktor. Variabel tersebut adalah perdisposing (pendidikan, pengetahuan, persepsi, kebiasaan berobat ke sarana kesehatan), enabling (pendapatan pengeluaran kelengkapan sarana yankes,jarak tempuh ke sarana pelayanan kesehatan, sosialisasi), reinforcing (perilaku pejabat dan komitmen pejabat).Hasil penelitian menunjukkan hanya 35,4% peserta yang melanjutkan kepesertaannya sementara 64,6 tidak melanjutkan,Diantara 10 variabel yang diuji,hanya 5 variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan kesinambungan kepesertaan Dana Sehat JPKM. Variabel tersebut adalah pendidikan (p~,006),pengetahuan (p = 0,000),persepsi (p=0,000),sosialisasi (p =0,014) dan perilaku petugas (p =0,017).Diantara variabel yang bermakna tersebut,yang paling berpengaruh adalah variabel persepsi dengan odd ratio 6,925.Dengan melihat rendahnya proporsi peserta yang melanjutkan kepesertaanya, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ini merupakan hal yang serius yang harus ditangani secara proporsional.Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melanjutkan program ini karena bermanfaat bagi masyarakat, dengan membuat model yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Disamping itu juga disarankan kepada peneliti lain untuk menambah variabel besarnya iuran dan kemampuan ekonomi masyarakat.

---

Factors Related to Membership Continuation of Health Fund in West Lampung Regency, Lampung Province.Health fund is a form of community financing with relatively small participants of low economic people. Previous research showed that this program could not running well as have been expected. West Lampung Regency have 6 sub districts. Among them, only one sub district has health fund program with coverage of 6010 participants in 1998 which tcnd' to decrease in 1999.The purpose of this research is to know factors related to the continuation of membership of health fund in West Lampung Regency, Lampung Province. The research was conducted in 10 villages of Public Health Center Area of Sumber Jaya. This was a survey research with samples of 181 respondents. Independent variables were divided into three categories. They were predisposing (education, knowledge, perception, the use of health care), enabling (family income, sufficiency of health care facilities, the distance to health care, socialization), and rein forcing (health provider's behavior, commitment ofpolicy maker). Dependent variable was the membership continuation between 1998 and 1999 of health fund.The result of this research showed that only 35,4 % participants continuation membership while 65,6 % did not. Among independent variables tested, only 5 variables have significant correlation with continuation of membership of health fund. Those variables were education (p~,006), knowledge (p=0,000), perception (p=0,000), socialization (p=0,014) and health provider's behavior (0,017). The most dominant variable were perception with Odd Ratio=6,925. Based on the low proportion of continuation it could be concluded that this is a serious problem in the future development of community financing.Considering the result of this research it was suggested to sustain this program because it is beneficial to the community as well as made a model according to the condition of the community. It was also recommended to the next researcher to add independent variables such as contribution (premi) and the ability to pay of the community."

"Kotamadya Padang adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat, dimana fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih perlu mendapat perhatian, dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan fungsi kepemimpinan tokoh masyarakat dalam menghadapi kemandirian daerah tingkat II Kotamadya Padang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, hal ini disebabkan saran dan prasarana kesehatan masyarakat yang ada belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan cenderung menurun. Unit analisis adalah tokoh masyarakat yang selama ini telah ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam meningkaikan pencapaian program kesehatan yang bertempat tinggal di daerah tingkat II Kotamadya Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah study kuantitatif dengan jenis penelitian cross sectional, untuk melihat gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat di Kotamadya Padang, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih kurang berfungsi dengan baik sebanyak 57,1%. Kemudian dari 8 (delapan) faktor yang penulis rancang mempunyai hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan yaitu: Persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui pelatihan, persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal, umur responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan jabatan responden dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Empat diantaranya terbukti ada hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan adalah sebagai berikut :1. Terbukti ada hubungan antara persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,001).2. Terbukti ada hubungan antara jenis kelamin tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,002).3. Terbukti ada hubungan antara tingkat pendidikan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,026).4. Terbukti ada hubungan antara jabatan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,0005). Informasi ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengoptimalkan pencapaian program di daerah tingkat II Kotamadya Padang, sehingga dapat memberi dampak yang terbaik. Oleh sebab itu pertemuan yang bersifat informal masih perlu ditingkatkan mengingat tokoh masyarakat akan lebih berpartisispasi bila diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dibidang kesehatan.

---

Factors having relation with health leadership function of public figures at Second Level Region of Padang Municipality, West Sumatra Province, Years 2000Municipality of Padang lied on one of Second Level Regions at West Sumatra Province in which health leadership function of public figures still having attention, within framework of empowering large public by increasing of leadership functions of public figures in facing the autonomous of Second Level Region of Padang Municipality by virtue of Laws Number 22 Year 1999 on autonomous of region, it is caused the structure and infra structure of public health had not been functioned yet as wished and trend to down. The analysis unit is public figures, currently, they had played role and participated to increase health program target residing at Second Level Region of Padang Municipality.

Approach method to be used is quantitative study by cross sectional research in order to know the indication of health leadership function of public figures at Padang Municipality and other factors having relation with health leadership function.

Research result had indicated that health leadership function of public figures had not functioned in good is 57.1%. Then, from eight (8) factors the author design it has relation with building of center for public health (Puskesmas) through training, perception of public figures against Puskesmas building through informal forum, respondents gender, educational strata, marital status, occupational variety, and respondents title with health leadership function. Four of them had been proven having relation with health leadership function as follows :

1. Having relation among public figures and Puskesmas building through informal forum by health leadership function (P value is 0.001).

2. Having relation among gender of public figures and health leadership function (P value is 0.002).

3. Having relation among educational strata of public figures and health leadership function (P value is 0.026).

4. Having relation among title of public figures and health leadership &action (P value is 0.0005).

Necessarily, this information should be implemented by further research of maximizing program target at Second Level Region of Padang Municipality, hence, it may give the best impact, However, the meeting in informal character should remain be increased in taking account of public figures will more participate if they are involved to make decision of health."

"ABSTRAKProgram gizi di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Keschatan RepublikIndonesia bemxjuan menurunkan angka penyakit kurang gizi yang terdiri dari GangguanAkibat Kekurangan lodium (GAKI), Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi(AGB) dan Kekgrangan Vitamin A (KVA). Upaya ini diharapkan dapat mcndukungakselerasi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).Petugas Gizi Puskcsmas sebagai salah sam tenaga terdepan dalam memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang gizi harus mernpunyaiupaya yang baik agar program gizi bisa berhasil, tetapi temyata di Kota Pontianak danKabupalen Pontianak pcncapaiannya masih rendah akibat proses pelaksanaan kcgiatanoleh Petugas Gizi Puskesmas masih mcnunjukkan kinerja rendah. Bcrkenaan dengan haltersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mengetahui falctor-faktoryang diperkirakan mempunyai hubungan dengan kinexja Petugas Gizi Puskcsmae diKota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.Penelitian ini diiakukan d§ Puskesmas Kota Ponnanak dan KabupatenPontianak pada bulan Oktober sampai Nopember 2000. Sampel penelilian adalah seluruh petugas gizi utama yang benugas di`Puskesmas Kota Pontia|1ak dan KabupatenPontianak sebanyak 62 orang. J enis penelitian yang digunakan adalah cross sectional.Analisis yang digunakan adaiah analisis univadat, bivariat dan multi variat :distribusi fre!-ruensi, chi-square dan rcgresi logistik. I-Iasil pcnclitian ini menunjukkanbahwa kinerja petugas gizi masih rendah. Dari analisa bivariat didapat faktor yangberhubungan dengan kinelja petugas gizi (p < 0,05) adalah motivasi, pcngetahuan,pendidikan, kcterpencilan, p¢mbinaan, rekan kezja dan kondisi kesja, sedangkan faktoryang tidak herhubungan dengan kinenja adalah umur, pengalaman, sosial budaya,keterjangkauan, pelatihan. Dari analisa multivariat, didapat bahwa variabel yang palingdominan berhubungan dengan kinerja petugas gizi adalah pendidikan dan sosial budaya.Dari hasil ini disarankan lerutama kepada Dinas Kesehatan Kota danKabupaten Pontianak serta Kanwil DepkcsfDinas Kesehatan Propinsi Kalimanlan Baratagar melakukan pcnempatan dan pengadaan tcnaga gizi sesuai dengan Iatar belakangpendidikan dan mcmbuat pcdoman yang jelas tentang tugas pdkok dan tugas khusussesuai dengan permasalahan gizi di wilayah kenja puskesmas.Daliar Bacaan 43 (I974 _ 2000) PERPUST U 5 2 lAKA/EN PUIINKVERSEMS ,szfsomgggEgmbdiin/i'5§c§ah dar!

---

AbstractABSTRACTNutrition Program in Indonesia carried out by Indonesian HealthDepartement has the objective to decrease the morbidity rate of malnutrition whichinclude Disturbances of lodium Deiiciency, Protein Deficiency, Anemia of Fen-umDeficiency, and Vitamin A deficiency. 'I`his effort is expected to support thcacceleration of The Infant Mortality Rate and The Mother Mortality Rate.The Nutritional oflicial of Public Health Clinic as the frontline staffpractitioner/official in providing health services to public especially in the Held ofnutrition must have good effort in sueceding the Nutrition Program. However, theachievement of the program in Pontianak City and Pontianak Distric has been low asthe result ofthe poor perfomtance ofthe Nutrition Oflicial. Dealing with this matter,this research has thc objective to obtain and know the factors considered to haverelation with the performance of Nutrition Ofiicial of Public Health Center inPontianak City and Pontianak DistrictThis study was conducted at Health Cenue in Pontianak City and PontianakDistric in October until November 2000. The sudy sample were 62 nutrition mainstaffs who worked at Health Centre in Pontianak City and Pontianak Distric. T`hisstudy employed a cross sectional method. ~The analysis techniques used were univariat, bivariat, multivariat analysis :iiequency distribution, ch-square, and logistic regression. This study reveals that theperfonnance ofthe nutrition staff is low. The bivariat analysis shows that factors thatcorrelate with low performance of the nutrition staff (p < 0,05) were motivation, knowledge, education, remoteness, couclting, workmates end worltatmosphere, whilefactors that do not cotrelate with the performance are age, experience, social andcultural background, accessibility, and training. The multivariat analysis indicatesthat variables mostly correlating with thc perfonnance of the nutrition staffs areeducation background and social and cultural background.Based on the study, it is recommended that health departemcnt ofthe city anddistrict as well as the provincial oflice ofthe health dcpartcment of West Kalimanlanprovince should recntit and assign nutrition stat? according to their educationbackground and should estabilish explicit guidelines concerning the staB`s'major andminor duties based on the nutrition issues within the puskesmas service area.References 43 (1974-2000)"

"Kepuasan kerja (job satisfiction) merupakan suatu keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (pekerjaan, supervisi, rekan kerja, promosi, gaji, kondisi lingkungan kerja) dengan variabel terikat (kepuasan kerja) pada pegawai Puskesmas Sidamulih, kabupaten Ciamis. Penelitian ini termasuk penelitian dengan metode survei analitik melalui pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel 29 dari populasi 29 melalui pengambilan sampel secara sampling jenuh. Uji statistik yang digunakan adalah Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kesesuaian pekerjaan, supervisi, hubungan antara rekan kerja, promosi, antara kondisi lingkungan dengan kepuasan kerja. Untuk variabel pengganggu adalah komunikasi adanya hubungan dengan kepuasan kerja. Saran yang bisa disampaikan adanya kesesuaian pekerjaan, supervisi dilakukan secara teratur, meningkatkan kerjasama dan hubungan dengan rekan kerja, meninjau dan mempertimbangkan kebijakan promosi, dapat melakukan sistem perubahan pembayaran (gaji) dan memperbaiki kondisi lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang mendukung pada kepuasan kerja."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Penggunaan obat rasional, kebijakan penggunaan obat dan program obat essensial disebar luaskan WHO sejak tahun 1985 dengan mengembangkan standar indikator penggunaan obat di fasilitas kesehatan yang menjadi standar global. Ketidak rasionalan peresepan dan penggunaan obat di Puskesmas banyak terjadi dan pada umumnya tidak disadari oleh petugas kesehatan yang ada. Ketidak rasionalan penggunaan obat meningkatkan risiko terjadinya efek samping dan pemborosan biaya anggaran masyarakat (Utarini, 1999).Kabupaten Lampung Utara yang memiliki 21 unit Puskesmas mempunyai kendala dalam pengelolaan obat di Puskesmas. Masalah yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan obat di Puskesmas yaitu masih adanya penggunaan obat yang belum sesuai dengan jenis kasus/pola penyakit (80% Puskesmas) dan ketidak sesuaian laporan penggunaan obat di Puskesmas (33,33% Puskesmas). Hal ini mengakibatkan laporan yang ada kurang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan kebutuhan secara keseluruhan.Ketidak sesuaian laporan penggunaan obat menjadikan satu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan melihat sistem informasi pengelolaan obat di salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Bukit Kemuning yang merupakan Puskesmas perawatan terlama di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan melaksanakan analisis sistem, disain sistem, hingga pengembangan sistem yang terkomputerisasi.Permasalahan yang ditemukan pada sistem informasi pengelolaan obat di Puskesmas Bukit Kemuning terdapat pada input, proses dan output. Hasil analisis sistem ditemukan pengisian anamnesa pasien sangat rendah (40,0%) dan penegakkan diagnosa medis pasien sebesar 86,7%. Permasalahan terdapat pula pada waktu pencatatan terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran obat baik dari Gudang Farmasi Kabupaten ke Gudang Obat Puskesmas (GOP) atau dari GOP ke unit pelayanan berupa pencatatan yang tidak lengkap. Sumber daya manusia pengelola obat di Puskesmas juga kurang memadai. Adanya pengisian laporan yang masih salah, data yang belum akurat, penegakan diagnosis yang belum sesuai dengan ICD 10 merupakan masalah yang lain. Didapatkan pula indikator penggunaan obat rasional yang tidak dimanfaatkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program.Rendahnya pencatatan anamnesis dan penegakkan diagnosa medis memperlihatkan bahwa standard Operating Prosedur (SOP) belum di jalankan dengan baik. Anamnesis dan penegakkan diagnosa medis akan menentukan jenis terapi yang diberikan. Terapi obat yang diberikan belum rasional terlihat dari penulisan resep yang mempunyai item obat per lembar 2-3 jenis obat masih rendah (36,7%).Permasalahan yang timbul dari sistem informasi pengelolaan obat ini dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan suatu software yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Software ini membantu untuk mendapatkan data yang baik, tidak redudansi, efektif dan efisien.Kepala Puskesmas Bukit Kemuning agar dapat memberikan kontrol terhadap pelaksanaan SOP pengobatan. Output yang dihasilkan program aplikasi diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dasar perencanaan kegiatan tingkat Puskesmas dan Kabupaten. Program aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan dipergunakan/disebarluaskan ke Puskesmas yang lainnya.Daftar bacaan : 23 (1984 - 2003)

---

Information System Development of Drug Management in Bukit Kemuning Health Center at Sub-district of Bukit Kemuning, District of North Lampung in 2004Since 1985 WHO has been announced the usage of rational drug, drug usage policy, an essential drug by developing the indicator standard of drug usage in the health facility that becomes global standard. Irrational prescription and drug usage in health center often occurred and generally the health staff is not aware about it. Irrational drug usage will increase the risk of side effect occurrence and cost inefficiency in the community (Utarini, 1999).

The District of North Lampung, having 21 health centers, had some problems in managing drug in health centers. They were inappropriateness drug usage with type or disease pattern (80%) and inaccurateness on reporting drug usage (33.33%). Consequently, the management could not use the existing report to make a planning.

Inaccurate drug usage reporting become interesting to be studied through assessing information system of drug management in Bukit Kemuning Health Center, the oldest health center in the District of North Lampung. This study method used System Development Life Cycle (SDLC) approach by conducting system analysis, system design, and computerized development system.

The problems found on drug management information system in Bukit Kemuning Health Center were available in components of input, process, and output. The result of system analysis patient's anamnesis was low (40%) and most of the straightening of medical diagnosis of patient had been conducted (86.7%). Another problem found was recording incompleteness when 7ansaction of drug input and output occurred both from District Pharmacy Store to Health Center Drug Store and from Health Center Drug Store to Service Unit. Human resources that managed the drug in Health Center were insufficient, incorrectness on filling the report and inaccurate data, and inappropriateness between medical diagnosis determination and ICD X were still found. Also the existing rational drug usage indicator was not used yet as key success indicator of the program.

The lack of anamnesis recording and medical diagnosis enforcement showed that standard operating procedure (SOP) had not been conducted well because anamnesis and medical diagnosis enforcement would determine the therapy given. The existed drug therapy was not rational yet. It could be seen from in each prescription that consisted of 2-3 drug items was still low (36.7%).

To overcome the problem that mentioned above was to apply modified software according to the user's need. The software would help to keep data well, irredundant, effective, and efficient.

The Head of Bukit Kemuning Health Center should control the medication SOP. Outputs that resulted from application program can be used as input for program planning in the level of Health Center and district. The application program can be developed to obtain detail data and be used or informed to other Health Centers.

References: 23 (1984-2003)"