Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penciptaan arsip dinamis (rekod) dalam kegiatan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta cukup banyak jumlahnya Organisasi kearsipan Pemerintah Propinsi DKI diatur dalam Satminkal yang merupakan pusat kegiatan administrasi Pemerintah DKI Jakarta Di seluruh DKI terdapat 452 Satminkal besar atau kecil. Sebagai contoh Satminkal yang besar adalah Biro Umum yang menangani persuratan di dalam lingkungan kegiatan Sekretaris Daerab Pemerintah Propinsi DKI. Penerimaan surat tiap harinya pada setiap Satminkal tersantung kepada lugs tidaknya kegiatan Saiminkal tersebut dan wewenang dari unit kerja Sebagai eontoh Satminkal di bawah Sekretaris Daereh Propinsi yang terpusat kepada Biro Umum setup harinya menerima surat masuk sejumlah lebih dari 100 surat, sedangkan Satminkal Kotamadya Jakarta Pusat dengan Induk Tata Usaha (ITU) berada pada bagian umum setiap harinya menerima antara 50 sampai 100 surat Dengan jumlah Satminkal di DKI sebanyak 452, dapat dibayangkan berapa jumlah surat masuk setiap harinya.Kondisi ini membuat kegiatan administrasi memerlukan kegiatan penyusutan arsip dinamis (rekod) yang disimpan baik di ITU maupun di Cabang Tata Usaha (CTU). Kegiatan penyusutan arsip dinamis (rekod) telah diatur dalam PP No.34 Tahun 1979 yang kemudian diambil alih dan diperjelas oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Keputuean Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.100 Tahun 1994 tentang "Daftar Jadwal Retensi Arsip". Tesis ini mengadakan penelitian tentang bagaimana "Daftar Jadwal Retensi Arsip tahun 1994" dimanfaatkan dalam kegiatan administrasi DKI. Hasil analisa atau kuesioner yang diedarkan, memperlihatkan bahwa pemanfaatan "Daftar Jadwal Retensi Arsip DKI Tahun 1994" belum sepenuhnva dilaksanakan oleh seluruh karyawan khususnya pelaksana kearsipan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.Bahwa retensi, penyusutan, pemindahan dan pemusnahan arsip dinamis (rekod) memang sudah berjalan tetapi kegiatan ini merupakan hasil pengenalan karyawan semi petunjuk dari atasan kepada staf dan dilaksanakan menurut suatu rutinitas sehari-hari. Karena itu penulis mengusulkan agar pembinaan terhadap karyawan dan pejabal yang langsung menangani kearsipan perlu diperkenalkan kepada "Daftar Jadwal Retensi Arsip DKI Tahun 1994" meskipun menurut pendapat dari beberapa orang pejabat dan pelaksana kearsipan "Daftar Jadwal Retensi" itu masih memerlukan revisi.

---

The volume of public records produced in the DKI Jakarta Province tivities is quite well in numbered. The DKI archival organization was administrated in Satminkal (Satuan Adininistrasi Pangkat) which became the central administative activities of DKI Jakarta Governement. There are 452 Satminkal. either big or small in DKI Jakarta. As on example, one of the biggest Satminkal is "Biro Umum (Public Bureau) that manages the correspondense in the whole secretarial activities of DKI Province. The daily papers acceptance in each Satminkal depends on the extent of eat-h Satminkal activities and based on the remt authority. As an Province Secretariate which is centralized on Biro Umum, accepts more than 100 letters everyday; whereas the Satminkal of the central Jakarta regency with Induk Tata Usaha on Bagian Umum receives 50 to 100 papers. With the number of 452 Satminkal in DKI Province we can imagine how many letters are received everyday.This condition makes the administrative activities need record disposition which are stored in ITU as wel as in CTU. The record disposition activities had been arranged on Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, later taken over and clarified by the DKI Government by the "Keputusan Gubernur I]KI Nomor 144, Tahun 1994 concerning the "Daftar Jadwal Retensi Arsip tahun 1994". a theori was based on a research to get an answer how for the "Daftar Jadwal Retensi Arsip Tahun 1994" was implemented in DKI Jakarta Administrative activities especially the Personnel Recordn. The result of the analizes based on the questioners given, show us that the use of "Daftar Jadwal Retensi Arsip Tahun 1994" hadn't been fall carried out by the staff: especially the archival staff within the DK1 Province Government.The record retensi disposition and destruction had been accomplished though they were done as an routine in accordance with the manager instruction to the staff Therefore it is suggested to provide or arrange training relating to records management to them, the archive staff and the archival leaders. If the "Daftar Jadwal Retensi Arsip Tahun 1994" is still to be used as a code of ethies for disposition records of DK1 Province Government archieves, it must be acknowledge to the staff the archivists, the archival leader, the managers, the users in the whole provinciee of DKI Jakarta.The importance thing to be noticed by the DKI Government is the "Cap Retensi" which should be placed on each letter received. In the Archival General regulation, the disposition records must be done bundle per bundle instead of peace per peace, based on the records retensi schedules and controls or records disposition. Because of it, each letter accepted must be place in one care and together with the unit, reduced."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penerapan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BadanPerpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui penerapan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Perpustakaandan Arsip Daerah dalam rangka tercapainya pengelolaan arsip yang efektif danefisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiandeskriptif berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian iniadalah mengungkapkan bahwa Jadwal Retensi Arsip belum dirasakan manfaatnyasecara menyeluruh dikarenakan bukan hanya kurangnya pengetahuan SDM yangtersebar di berbagai unit kerja akan Jadwal Retensi Arsip, sehingga masihmengandalkan arsiparis dalam melakukan pengelolaan arsip di berbagai bidang,tetapi juga kurangnya jumlah arsiparis yang tersedia membuat pengelolaan arsipdi satminkal menjadi terabaikan dikarenakan arsiparis cenderung melakukanpengelolaan arsip inaktif dari berbagai SKPD, dan tidak tersedianya anggarandalam pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip di satminkal membuat lambannyaimplementasi Jadwal Retensi Arsip dan pengelolaan arsip secara menyeluruhdalam pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengelolaankearsipan. Hasil peneltian ini menyarankan upaya untuk meningkatkan jumlahSDM dan staf pengelola kearsipan yang mempunyai latar belakang pendidikankearsipan, adanya sosialisasi Jadwal Retensi Arsip yang lebih mendalam keseluruh unit kerja, serta dibentuknya Tim Pengawas guna melakukan pengawasanyang ketat dan kontinu dalam rangka tertib penyusutan di satminkal.

---

AbstractThis research discussing about the implementation of Retention Archive Scheduleat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). The purpose of this research isto discover the implementation of Retention Archive at Badan Perpustakaan danArsip Daerah in order to succeed the effective and efficient archive management.Method used in this research is the descriptive research method which is formedinto case study using qualitative method. The result of this research reveals thatthe retention archive isn?t yet figure its function comprehensively because notonly the lack of Human Resources knowledge spread in many unit to the retentionschedule, so BPAD is still counting on archivist in managing archive for everyfield, but also the lack of archivist resources has also made the archivemanagement at satminkal abandoned because the archivist tend to manage theinactive archive from other SKPD, and the unavailable funds in shrinking theinactive archive at satminkal has also postponed the implementation of retentionarchive and the overall archive management in order to fulfill the suggestion andfacility to support the archive management activity. The results of this researchsuggest that efforts to increase the number of human resources and managementstaff of archives which has the educational background of archives, socialize theretention schedule more comprehensive to all units, and also form a supervisorteam for a strict and continuous supervision for an archive shrinking in an orderlymanner at satminkal."

"Skripsi ini membahas mengenai proses kegiatan penyusutan arsip berdasarkan. Jadwal Retensi Arsip yang dilakukan oleh arsiparis Politeknik Negeri Jakarta. Kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan meliputi kegiatan pemindahan arsip, penyerahan arsip, dan pemusnahan arsip. Dalam melakukan kegiatan penyusutan arsip oleh arsiparis, terdapat kendala-kendala yang ditemui dan terdapat manfaat atas kegiatan penyusutan arsip berdasarkan JRA PNJ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam kegiatan penyusutan arsip, unit kearsipan melakukan sosialisasi, evaluasi, dan pembinaan bagi unit pengolah. Agar kegiatan penyusutan arsip dapat berjalan optimal.

---

This thesis discusses the process of records disposition activity based on records retention schedule which is being conducted by Politeknik Negeri Jakarta?s Archivist. Records disposition activity is done by transferring records, submitting, and disposing records. By doing the records disposition activity, archivist faced obstacels but they also got the benefits from doing the records disposition activity based on records retention schedule. This researchis qualitative with case study method. The researcher suggest the archival unit to do socialization, evaluation, and teaching about records disposition activity. In order for the records disposition activity can be optimal."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses kegiatan penyusutan arsip berdasarkan.Jadwal Retensi Arsip yang dilakukan oleh arsiparis Politeknik Negeri Jakarta.Kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan meliputi kegiatan pemindahan arsip,penyerahan arsip, dan pemusnahan arsip. Dalam melakukan kegiatan penyusutanarsip oleh arsiparis, terdapat kendala-kendala yang ditemui dan terdapat manfaatatas kegiatan penyusutan arsip berdasarkan JRA PNJ. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif berbentuk studi kasusdengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam kegiatanpenyusutan arsip, unit kearsipan melakukan sosialisasi, evaluasi, dan pembinaanbagi unit pengolah. Agar kegiatan penyusutan arsip dapat berjalan optimal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the process of records disposition activity based on recordsretention schedule which is being conducted by Politeknik Negeri Jakarta?sArchivist. Records disposition activity is done by transferring records, submitting,and disposing records. By doing the records disposition activity, archivist facedobstacels but they also got the benefits from doing the records disposition activitybased on records retention schedule. This researchis qualitative with case studymethod. The researcher suggest the archival unit to do socialization, evaluation, andteaching about records disposition activity. In order for the records dispositionactivity can be optimal.;"

"Skripsi ini fokus terhadap otentisitas dalam pengelolaan rekod elektronik di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov DKI Jakarta yakni bagaimana otentisitas dalam suatu rekod elektronik dipertahankan atau dipelihara Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan mengidentifikasi upaya BPAD dalam mempertahankan otentisitas dalam pengelolaan rekod elektroniknya Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam observasi dan studi dokumen Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya BPAD untuk mempertahankan otentisitas terhadap rekod elektroniknya masih rendah namun hal tersebut bukan berarti BPAD tidak melakukan upaya apapun dalam mempertahankan otentisitas dari rekod elektronik telah ada beberapa upaya yang dilakukan namun disisi lain BPAD belum mempunyai prosedur yang rinci terhadap apa yang seharusnya dikerjakan

---

This study focus on discussion concerning managing electronic record authenticity at Badan Perpustakaan and Arsip Daerah Pemprov DKI Jakarta Focus on how to protect and maintain the authencity of electronic record The purpose of this study is to find out the procedures and to identify BPAD efforts for maintaining authenticity in managing electronic record This research applied qualitative approach with case study method Depth interview observation and study documents were technique that used as data collecting method The result of this research describe that BPAD efforts to maintain authenticity of electronic record were still low but it didn rsquo t mean BPAD made no attempt to maintain the authenticiy of electronic records there have been some efforts but on the other hand BPAD doesn rsquo t have a detailed procedure of what should be done "

"Dewasa ini, informasi menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Keseluruhan kegiatan instansi pada dasarnya membutuhkan informasi. Oleh karena itu, informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administrasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dari birokrasi didalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dengan cepat.Salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi dan birokrasi adalah arsip. Arsip merupakan rekaman informasi seluruh aktivitas instansi dalam berbagai media, berfungsi sebagai pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, bukti eksistensi instansi dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan administrasi suatu organisasi. Oleh karena itu keberadaannya dalam organisasi pemerintahan memiliki nilai dan arti yang sangat penting.Untuk menunjang proses kegiatan administrasi maka arsip yang ada perlu dikelola dengan baik, tetapi pengelolaan arsip seringkali diabaikan dengan berbagai macam alasan, seperti tidak ada pemahaman mengenai pentingnya arsip, kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan kearsipan, tidak adanya prosedur manual dan terus bertambahnya arsip seiring dengan makin tinggi dan kompleksnya pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi.Di sisi lain permasalahan menumpuknya arsip di ruang kerja berujung pada sulitnya menemukan kembali arsip yang diperlukan dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, peningkatan jumlah arsip harus diikuti dengan kebijakan penyusutan. Pengelolaan arsip atau kebijakan pengurangan arsip disebut manajemen arsip. Manajemen kearsipan adalah sebuah kontrol sistematik atas daur hidup informasi terekam mulai dari penciptaan sampai kepada arsip akan dimusnahkan atau disimpan secara permanen (The Archives Authority of New South Wales,1995:1)."

"Skripsi ini membahas penerapan Jadwal Retensi Arsip yang dilakukan di Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan penyusutan arsip. Kegiatan penyusutan arsip terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang dilakukan di unit pengolah dan unit kearsipan, dan penyerahan arsip Kementerian Pertanian ke Arsip Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan pelaksanaan penyusutan dalam menerapkan Jadwal Retensi Arsip di Kementerian Pertanian dan memahami kendala-kendala yang muncul pada permasalahan penerapan Jadwal Retensi Arsip mencakup identifikasi permasalahan yang timbul dalam proses penerapan Jadwal Retensi Arsip. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan penyusutan arsip belum dilakukan secara maksimal sesuai pedoman, petugas tidak memiliki pengetahuan tentang penyusutan arsip, pemusnahan yang dilakukan secara manual (disobek) yang masih dapat terbaca, dan Sumber Daya Manusia di luar Bagian arsip yang tidak mengerti tentang siklus hidup arsip.

---

This thesis is about application of achieve retention schedule. It is conducted in the ministry of agriculture, specifically in the implementation of archives shrinkage. The activities of archive shrinkage consist of three activities such as archive transference from archival processing unit into archive unit, archive destruction which is held in archival processing unit and archive unit, and archive submission of ministry of agricultural to the national archives.

The intentions of this study is provide an overview about the implementation of activities in applying shrinkage records retention schedule in the ministry of agriculture and get to know about the constraints that arise in the application of problem records retention schedule includes identifying problems that appear in the process of applying archives retention schedule.

This research is a qualitative study which is used case study method. The result of the study indicates that the activities of archive shrinkage have not done optimally as the guidelines. The officers didn’t have rich information about archive shrinkage. The archive destruction is done manually that can still be read. The human resources outside archives department don’t understand about the life cycle of archives."

"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha melihat relasi yang terjadi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Summarecon pada penggunaan Ruang Terbuka Hijau RTH dalam skema Rencana Umum Tata Ruang RUTR 1985 ndash; 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan data primer dan sekunder. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ada penyimpangan pemanfaatan lahan di kecamatan Kelapa Gading. Penyimpangan ini mengubah zona resapan air dan tadah hujan dalam RUTR 1985 ndash; 2005 menjadi kawasan pemukiman kelas menengah dan atas pada Rencana Tata ruang dan Wilayah RTRW 2010 ndash; 2030 dan kawasan sentra primer pada RTRW 2010 ndash; 2030. Penyimpangan ini terjadi atas hasil interaksi pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan PT Summarecon. Perubahan ini memicu munculnya permasalahan di kecamatan Kelapa Gading.Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau RTH ; PT Summarecon; Pemerintah DKI Jakarta; Relasi.

---

ABSTRACT

This thesis seeks to see the relation between DKI Jakarta government and PT Summarecon on the use of Green Open Space RTH in General Spatial Plan scheme RUTR 1985 2005. This research uses qualitative method with primary and secondary data usage. The findings in this study show that there are deviations of land use in Kelapa Gading sub district. This deviation changed the water catchment area and rainfed zones in RUTR 1985 2005 into middle and upper class residential areas in Spatial and Regional Plans RTRW 2010 2030 and primary centers in RTRW 2010 2030. These deviations occurred on the results of government interaction between the province of DKI Jakarta with PT Summarecon. This change triggered the emergence of problems in Kelapa Gading district.Keywords Green Open Space RTH PT Summarecon Government of DKI Jakarta Relation"

"Pengelolaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, perlu diingat bahwa transisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal dengan bentuk penelitian yuridis normatif.

---

Solid waste management, especially in developing countries, has its own challenges in its implementation. This is related to activities in solid waste management; waste reduction and waste handling. Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays a major role in determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas, including DKI Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there is a transition in solid waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also has its own challenges in its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method is used to conduct the research."