Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang telah lama menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Dampak dari krisis moneter dan ekonomi. yang mana meruntuhkan sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk rontoknya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi penyaluran dana kemasyarakat menjadi tersendat. Tidak terkecuali dalam hal ini kredit bagi usaha kecil yang turut terpengaruh.Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh usaha kecil perlu disikapi secara tepat dengan melihat kondisi yang dihadapi, karakteristik kegiatan dan masalah-masalah sesuai prioritas kebijakan. Secara politis keberadaan usaha kecil dalam perekonomian nasional memang telah mendapat dukungan, antara lain melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang No. 9/1995 tentang Usaha Kecil, serta paket kebijakan bagi usaha kecil sejak tahun 1978, Paket Januari tahun 1990, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang; Perbankan yang diubah dalam UU No.10 Tahun 1998 hal dalam fasilitas kredit seperti kredit usaha Kecil (KUK) yang tertuang datum SK DIR. 3014, tahun 1990 -1997 dari Bank Indonesia yang mengatur secara rind mengenai penyaluran KUK each seluruh lembaga perbankan nasional. Tetapi.dalam realitanya usaha kecil seringkali menghadapi masalah dalam mengaplikasikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Dalam proses permohonan kredit usaha kecil misalnya, agar dapat dikabulkan oleh bank, apabila usaha tersebut dinilai layak oleh bank, selain memenuhi syarat-syarat yang sangat rumit dan berat yakni 5 C atau K yaitu Karakter (Character), Kemampuan (Capacity) ,Kapital atau modal (Capital), Kondisi dan prospek (Conditions) dan Kolateral atau agunan (Collateral)Dari kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam penyaluran KUK, masih menghadapi permasalahan yang timbul dalam masalah kebijakan kredit bagi usaha kecil dimana perlu penjelasan dalam pelaksanaan penyaluran KUK. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut semua bank diwajibkan menyediakan kredit dengan dana sendiri minimal sebesar 20% dari total portfolio kredit bank disalurkan untuk pengusaha kecil dalam bentuk KUK. Dalam implementasi program KUK yang merupakan kewajiban, karena hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam penilaian kesehatan oleh Bank Indonesia.Dalam implementasinya khususnya dalam menetapkan besaran target maupun jangka waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank-Bank, baik itu Bank BUMN, BUSN, BPD, Bank Asing dan Campuran, sulit mencapai target. Pada tahun 1998 dan 1999 penyaluran KUK oleh Bank Pemerintah mengalami penurunan masing- masing Rp. 27,255 miliar dan Rp. 25,375 miliar atau terjadi pertumbuhan negatif yakni sebesar (- 17,11) dan (- 6,89) persen. Dari implementasi kebijakan Bank Indonesia tersebut , Bank Pemerintah Daerah, memiliki tingkat keberhasilan merealisasikan KUK. Dari tahun 1996 telah mencapai realisasi 56,99 persen dariseluruh kreditnya untuk KUK. Bahkan pada tahun 1997 mencapai 60,75 persen dan pada tahun 1998 dan 1999 penyaluran KUK nya sebesar 52,0 persen dan 60,90 persen. Hal ini merupakan kondisi BPD yang di daerah-daerah, lebih banyak melayani nasabahnya yang sebagian besar usaha kecil serta kondisi ekonominya masih kecil. Namun, kondisi ini memperlihatkan, bahwa masing-masing perbankan memiliki karakteristik dan spesilisasi dalam melihat kearah mana kredit akan disalurkan. Dalam hal ini BPD atau BRI memiliki jaringan yang kuat dalam implementasi kebijakan dalam penyaluran KUK, namun masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut."

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1KPROGRAM PACASARJANAPROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNISABSTRAKERY ARIANTO3996232292ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECILDAN KOPERASIXiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 GambarDaftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001)Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut:1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia.PERPUSTAKAAN PUSAlHUNIVERSI1AS INDONESIA I r4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai.Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya.Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima.Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja.Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini."

"Penelitian ini menganalisa dampak kompetisi industri perbankan terhadap penyaluran kredit dan suku bunga kredit usaha UMKM di tiap provinsi Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Banyak studi empiris yang menyatakan bahwa tingkat kompetisi berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini menggunakan dua ukuran kompetisi yaitu concentration ratio dan Herfindahl-Hirschman Index, namun hasil dari kedua ukuran tersebut berbeda terhadap penyaluran kredit UMKM. Adapun, kompetisi industri perbankan tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit UMKM. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang mempertimbangkan contestability dalam industri perbankan sebagai ukuran kompetisi dan adanya rigiditas perubahan suku bunga kredit dalam pasar yang berkonsentrasi tinggi.

---

This paper address the affect of banking industry competition on credit distribution and interest rates for micro, small and medium enterprises (MSME) in Indonesia during the period of 2013 until 2018. Many studies has proven that competition in bank level affect the credit distribution. This study uses two competition measures namely concentration ratio and the Herfindahl-Hirschman Index, but the results of the two measures differ from the distribution of MSME loans. Meanwhile, the banking industry competition has no effect on MSME credit interest rates. This supports previous research that considers contestability in the banking industry as a measure of competition and the rigidity of changes in lending rates in highly concentrated markets."

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi terhadap kredit UMKM. Menggunakan data dari bank yang beroperasional di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2016, penelitian ini melakukan regresi data panel. Persaingan memiliki efek yang tidak signifikan pada kredit UMKM, sementara faktor-faktor spesifik bank seperti ROE dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kredit UMKM. NPL kredit UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kredit UMKM. Indeks lerner dengan peraturan memiliki efek positif yang signifikan terhadap persentase pinjaman UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, bank lebih cepat bereaksi terhadap peraturan daripada kondisi industri dalam hal pinjaman UMKM kepada perusahaan besar ketika pertumbuhan ekonomi meningkat.

---

This study aims to analyze the effect of the competition on MSME credit. Using data from Indonesia banks in 2009 until 2016, this research performed panel data regression. Competition has an insignificant effect on MSME credit, while bank-specific factors such as the ROE and LDR have a significant effect on the level of MSME Credit. The NPL of MSME Credit plays a significant role in reducing MSME credit. Lerner index with regulation has significant positive effects on the percentage of MSME loans. This result indicates that, in general, banks are faster reacting to regulations than industry conditions in terms of MSME lending to big firms when the economic growth is increasing."

"Luxembur Jason Sihombing dalam Pengaruh Kredit Terhadap Usaha Industri Kecil Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah. Tesis ini menjelaskan bagaimana pengaruh kredit terhadap industri kecil yang meliputi pengaruh terhadap jumlah produksi industri kecil itu sendiri, jumlah penyerapan tenaga kerja sebagai akibat adanya kredit usaha kecil serta nilai tambah yang diciptakan oleh kredit terhadap industri kecil dilihat dari aspek ketahanan ekonomi daerah. Temuan penting dalam penelitian ini adalah model regresi linier sederhana Y= a + bx dimana koefisien regresi produksi = 0,023765 dan RS = 65,9% ; koefisien regresi tenaga kerja = 0,45891 dan RS = 75,4%; koefisien regresi nilai tambah = 0,0029090 dan RS = 63,7%. Secara statistik kredit memberikan sumbangan (koefisien determinasi) yang sangat berarti kepada ketiga variabel tersebut sedangkan sisanya sebesar 34,1% dari variabel produksi, 24,6% dari variabel tenaga kerja dan 36,7% dari variabel nilai tambah disebabkan oleh varibel lain yang tidak atau belum masuk dalam model. Dari model diperoleh bahwa kredit usaha kecil lebih dominan dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan pengembangan usaha baru dibandingkan dengan jumlah produksi industri kecil dan penciptaan nilai tambah dari industri kecil itu sendiri. Pengembangan industri kecil tidak ditujukan untuk peningkatan nilai tambah dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi semata. Kebijakan pemerintah pusat maupun kabupaten Sidoarjo kepada industri kecil merupakan upaya mengembangkan ekonomi daerah dan diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan hadirnya industri kecil dapat menekan biaya tinggi dalam memenuhi kebutuhannya, karena pengembangan industri kecil juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan kepentingan ekspor. Kredit yang diperoleh pengusaha kecil dalam menciptakan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja telah memberikan kesempatan kerja kepada penduduk sekitar industri kecil, sehingga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan lebih sejahtera. Ini berarti memberi sumbangan positif terhadap pendapatan masyarakat dan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo. Karena semakin jauh suatu perekonomian dari garis kemiskinan semakin tinggi tingkat ketahanannya. Tolok ukur ketahanan daerah ini dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dari segi pendekatan kesejahteraan, tercukupinya kebutuhan mendasar, kecerdasan, kesehatan lahiriyah, ketaqwaan dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan telah terpenuhi dapat dikatakan sejahtera. Dari parameter keamanan, ketentraman, ketertiban, keselamatan dan kemampuan untuk mengadakan pertahanan pada penduduk, maka keamanan telah terwujud. Posisi kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat kemakmuran yang lebih baik setingkat dibawah PDRB perkapita Surabaya. Pentingnya industri kecil untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dengan pemerataan pendapatan, untuk saat ini hingga ke depan perlu dilakukan pembinaan terhadap industri kecil dengan tidak slogan-slogan semata baik dalam penyediaan modal (kredit) dengan suku bunga yang tidak mematikan pengusaha kecil, membantu dalam pemasaran baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, membantu dalam manajemen usaha dengan memberikan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kondisi pengusaha kecil di daerah. Sehingga industri kecil dapat memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap ketahanan daerah dalam bidang sosial.

---

Luxembur Jason Sihombing in Role of Credit in Small Industry for Enhancing Regional Economic Resilience. This thesis discusses the role of credit in small industry including impacts on total products of small industry, total manpower absorption as a result of the existence of credit for small enterprises as well as added value resulting from credit on small industry seen from the aspect of regional economic resilience. Important findings from this research are simple linear regression model Y= a + bx, where product regression coefficient = 0.023765 and RS = 65.9%; manpower regression coefficient = 0.45891 and RS = 75.5%; added value coefficient = 0.0029090 and RS = 633%. By statistics, credit gives significant contribution (determinant coefficient) to these three variables, while the remaining 34.1% of production variable, 24.6% of labor variable and 36.7% of added value variable are caused by other variables that are not or have not been included in the model. The model returned that credit for small enterprises is more dominant in creating new job opportunity by developing new business, in comparison to total product of small industry and creation of added value of small industry itself. Small industry development is not simply aimed at improving added value and creating economic profit. Policies of the central government and Sidoarjo Regency on small industry constitute efforts to develop regional economy and are aimed at strengthening regional economy and economic resilience of rural community. The presence of small industry can cut down high costs in meeting their needs, because small industry development is also aimed at meeting the needs of East Java and export interests. Credit received by small industry in creating business opportunity and expanding job opportunity has provided job opportunity for people around small industry centers, so that they earn income for meeting their needs and becoming more prosperous. This means that it gives positive contribution to income of the people and to improve Gross Regional Domestic Product of Sidoarjo. Because the farther an economy from poverty, the higher its resilience level will be. This benchmark of regional resilience adopts prosperity and security approaches. From prosperity approach, the people are said as being prosperous if they can fulfill basic needs, intelligence, physical health, piety and ease to obtain services facilities. From security parameter, security is achieved if the people live in peace, orderliness, and safety and are able to organize resilience in the community. Position of the Sidoarjo Regency in term of prosperity is one level below PDRB per capita of Surabaya. That small industry is essential for strengthening regional economy and economic resilience of rural community by way of even distribution of income, from now and on, it is necessary to develop small industry by providing capital (loan) at interest not killing small enterprises, assisting in both domestic and overseas marketing and in business management, and providing education and training suitable to the condition of small enterprises in the region. Its is hoped that small industry will be able to strengthen regional economy and economy of rural community, which, in turn, will have positive impacts on regional resilience in the field of social affairs."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kehadiran bank asing terhadap aksesibilitas bank yang diilustrasikan melalui jumlah ATM dan kantor cabang serta alokasi kredit oleh bank untuk usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 63 bank umum di Indonesia sebagai sampel selama 8 tahun dari 2010 hingga 2017 dan melalui metode pengolahan data panel. Kehadiran bank asing diilustrasikan melalui persentase kepemilikan asing di bank dimana bank asing kemudian dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan metode masuk mereka, yaitu akuisisi dan greenfield. Kehadiran bank asing yang dijelaskan melalui persentase kepemilikan asing di bank ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah ATM yang dimiliki oleh bank, namun, ditemukan efeknya signifikan dan negatif untuk jumlah kantor cabang bank dan alokasi kredit kepada UMKM. Metode masuknya bank asing melalui akuisisi bank domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah ATM dan kredit UMKM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang, sedangkan metode greenfield ditemukan memiliki pengaruh signifikan pada jumlah ATM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang dan kredit UMKM.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the presence of foreign banks on bank accessibility illustrated through the number of ATMs and branch offices and the allocation of credit by banks for micro, small and medium enterprises in Indonesia. This study used 63 commercial banks in Indonesia as samples for 8 years from 2010 to 2017 and through panel data processing methods. The presence of foreign banks is illustrated by the percentage of foreign ownership in banks where foreign banks are then divided into two types based on their entry methods, acquisition and greenfield. The presence of foreign banks explained through the percentage of foreign ownership in banks was found to have no significant effect on the number of ATMs owned by banks, however, the effect was found to be significant and negative for the number of bank branches and credit allocation to MSMEs. The method of entry of foreign banks through the acquisition of domestic banks did not have a significant effect on the number of MSMEs and ATMs but not on the number of branch offices, while the greenfield method was found to have a significant influence on the number of ATMs but not on the number of MSME branch offices and loans."

"ABSTRAKKredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk modal kerja. Untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, maka dibutuhkan jasa Notaris, salah satunya untuk melegalisasi perjanjian kredit usaha mikro tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kredit usaha mikro menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro Bank X yang dibuat di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan kredit usaha mikro terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan akibat hukum perjanjian kredit usaha mikro yang dibuat di bawah tangan, apabila suatu saat terjadi kredit macet lalu muncul gugatan di pengadilan, lalu debitur yang bersangkutan memungkiri tanda tangannya, akan berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat

---

ABSTRACTMicro business loans are granted by banks to borrowers for their capital. To provide legal assurance for both creditors and debtors, Notary services are needed, as to legalise the micro credit agreement. The purpose of this study was to determine how microcredit arrangements under the terms of legislation are enforced in Indonesia and how the legal consequences of micro credit agreement of Bank X made under the hand deed. This research is done by normative juridical method. The results of this study are setting microloans come in a variety of legislation in force in Indonesia, and the legal consequences of agreement microloans made in underhand deed, that if there is unpaid credit which emerged a lawsuit in court, then the debtor in question might belie his signature, and would entail the loss of legal force of credit agreement that has been made."

"ABSTRAKModal merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalammendukung pengembangan usaha, apapun skalanya, baik usaha besar,menengah apalagi kecil. Bagi usaha besar masalah pendanaan dapat diatasimelalui pinjaman dan bank atau menjual sahamnya ke pasar modal. Tapi bagiusaha kecil, akses untuk mendapat bantuan modal dan bank relatif sulit. Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecit dan membuatnya menjadiusaha yang tangguh, salah satu usaha yang dilakukan adalah membenkemudahan untuk memperoleh, bantuan modal. Pemerintah melalui MenteriKeuangan, dengan Surat Keputusan Nomon 1232/KMK.O1 3/1 989 yangkemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Nomor 316/KMK.016/1994telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyalurkan laba yang diperolehnyasebesar 1% sampai dengar, 5 % guna menibanitu permodalan usaha kecil. Bantuan yang sudah dimulai pada tahun 1990, menunjukkan nilai yangbesar. Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang demikian besar, apabila tidakdikelofa secara baik akan menimbulkan pemborosan. Untuk melihat lebih dekat mengenaí penyaluran dana pembinaan usaha keciloleh BUMN, dalam karya akhir ini kami mencoba membahas mengenai efisiensipenyaluran dana pembinaan tersebut oleh PT JM (Persero) dan PT WK(Persero) perlode sampia dengan tahun 1996. Mitra binaan JM dan WK meliputi beibagai jenis usaha yang tersebar diberbagai daerah. Bantuan yang diberikan kepada mitra binaan tersebut meliputhibah berupa pendidikan dan pelatihan, bantuan pemasaran dan bantuan modalkerja. Dari penelitian yang dilakukan temyata bantuan pendidikan dan pelatihanyang diberikan belum terarah kepada mitra binaan. Sebagian hibah untukpendidikan dan pelatihan diserahkan kepada lembaga pendidikan yangpenggunaannya diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dan sebagianlagi digunakan untuk melatih usaha kecil yang bukan merupakan mitra binaan.Akibatnya mitra binaan yang memerlukan pendidikan dan polatihan mengenaiaspek teknis produksi dan aspek manajenal tidak memperolehnya. Bantuan pemasaran yang diberikan dalam bentuk mengikut sertakanmitra binaan dalam pameran-pameran telah membantu usaha kecil dalammemperkenalkan produk yang dihasilkannya ke pasar dan mitra binaan tersebutmenjadí tahu apa yang díinginkan oleh konsumen terhadap produk yangdihasilkannya. Bantuan modal kerja yang merupakan alokasi paling besar atas danapembinaan usaha kecil, telah disalurkan ko berbagal jenis usaha kecil diberbagalidaerah. Untuk mendapatkan bantuan modal kerja, syarat-syarat yangharus dipenuhi oleh calon mitra binaan relatif mudah, bunga yang dibebankanatas pinjaman tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank, serta untukmendapatkannya tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan.Kemudahan-kemudahan tersebut telah mengudang banyak usaha kecil"

"Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, khususnya negara berkembang. Namun, salah satu hambatan bagi UMKM sendiri adalah masalah pada pembiayaan pada sektor UMKM. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia 2015 tentang Penyaluran Kredit UMKM yang menyatakan bahwa di tahun 2018 setiap bank umum harus menyalurkan proporsi kredit UMKM sebesar 20% dari total seluruh kredit. Ternyata, angka NPL dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Model regresi data panel digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Proyeksi penyaluran kredit UMKM di tahun 2018 adalah kelompok Bank Asing dan Bank Campuran masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

---

Micro, Small, Medium Enterprise (MSME) is one of the most important sector in economy of a country, especially for developing countries. But one of the biggest obstacle to reach that is about financing for MSMEs. Bank Indonesia itself has already launched the regulation called Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2015. It is about the target that all of commercial bank must obey the rule that they have to allocate 20% of the total credit for MSMEs loan. The results are Non Performing Loan (NPL) and Dana Pihak Ketiga (DPK) affect the credit supply for MSMEs. Panel regression model is used to answer this question. Moreover, the projection shows that Foreign Bank and Joint-Venture Bank has still so many to go to reach the target."