Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 122042 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mariatul Fadilah
"Penetapan tarif ruang rawat inap kelas III RSUD Palembang Bari selama ini belum memiliki keseragaman metode, sehingga dalam kebijakan penetapan tarif ruang rawat inap (ranap) kelas III untuk gakin memakai PPE sedangkan untuk pasien umum memakai Perda kota Palembang tanpa memperhitungkan dan menganalisa biaya satuan layanan. Bagaimana metode penetapan tarif ranap kls III di RSUD Palembang Bari bila dilihat dengan analisa biaya yang berbasis aktifitas, maka dilakukan suatu penelitian/studi tentang hal ini.
Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (survey) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian keuangan dan catatan medis RSUD Palembang Bari dan data primer didapat dengan wawancara mendalam. Perhitungan dan analisis biaya satuan layanan dilakukan dengan metode pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) sedangkan kebijakan tarif ruang rawat inap kls III ditetapkan sesuai dengan biaya satuan layanan.
Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif ruang rawat inap kls III di RSUD Palembang Bari (BOR 32.83 % tahun 2002) dengan menggunakan biaya satuan layanan yang berbasiskan aktifitas adalah tarif ranap kls III rata-rata sebesar Rp 77.938 dengan rincian tarif ranap kls III Anak sebesar Rp 62.540. tarif ranap kls III Kebidanan sebesar Rp 165.742 dan tarif ranap kls III Perawatan Umum sebesar Rp 61.000, hal ini lebih besar dari tarif yang ditetapkan pada ranap kls III sebesar Rp 10.000.
Sehingga untuk tahun 2002, Pemda Kota Palembang telah mensubsidi pasien yang menggunakan ranap kls III sebesar Rp 260.545.964, dimana sebesar Rp 107.981.610 diberikan pada pasien umum yang bukan gakin. Kesalahan pemberian subsidi ini akan meningkat bila disimulasikan dengan BOR 80 % (normatif, di isi semua oleh pasien umum) sebesar Rp 205.454.996.
Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Palembang serta DPRD Kota Palembang.

Tariff Analysis for Poverty in In-Patient Unit at RSUD Palembang Bari, in 2002RSUD Palembang Bari has been applied various methods for coming to a decision for the in-patient tariff in class III. The hospital has been exercised Essential Service Package (PPE) for poverty group as well as for regular patient using local government policy without analyzing its unit cost. Due to the situation, this study is conducted in order to evaluate how tariff for the inpatient unit in RSUD Palembang Bari may be analyzed using unit cost analysis.
This non experimental (survey) research is descriptive using qualitative approach. Data provided is divided into two types: secondary and primary data. Secondary data is presented from hospital's financial department and medical record. Primary data is provided using in-depth interview. Unit Cost analysis employs activity based costing method, while tariff for class III will be analyzed based on unit cost per services.
Research has indicated that the inpatient unit should consider the average tariff for class III is Rp. 77.938,- including Rp. 62.540 for pediatric and Rp. 165.742,- for the obsgyn and Rp. 61.000,- . This number is more than the existing tariff which is Rp. 10.000,-.
This eventually causes high number of cost subsidizing the non poverty patient which is Rp. 107.981.610 out of Rp. 260.545.964 cost of services. Assuming 80% of BOR, government may subsidize the non poverty group of Rp. 205.454.969,-.
Hopefully, this research may become the initial information as well as following up decision by RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palmbang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Kota Palembang and DPRD Kota Palembang.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T 10924
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Kusmiyati
"Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah.
Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur.
Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin.

The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue.
The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age.
To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF.
Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34452
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laura Mayanda
"Rumah sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mum yang baik dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk dapat memenuhi usaha di atas rumah sakit harus berkembang dan memenuhi kemajuan teknologi kedokteran yang ada.
Mengingat bahwa bidang usaha perumahsakitan yang kompleks, dinamis, padat teknologi, padat modal dan padat karya, multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah, maka manajemennya juga sangat kompleks. Salah satu komponen manajemennya adalah manajemen keuangan rumah sakit, yang apabila dikelola dengan baik akan menunjang dalam pengembangan rumah sakit, dimana sasaran pokoknya adalah peningkatan pendapatan fungsional rumah sakit agar biaya operasional dan investasi dapat ditutupi (Cost recovery).
Dalam manajemen keuangan rumah sakit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan piutang pasien (Patient account receivable). Dengan pengelolaan piutang yang baik diharapkan terjadi pembayaran yang penuh terhadap semua pelayanan yang diberikan rumah sakit. Pos piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian yang terpenting dari aktiva lancar dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar perkiraan piutang ini dapat dikelola dengan cara yang seefisien mungkin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pasar Rebo dari bulan Mei sampai dengan Juni 2002, bertujuan untuk mendapatkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas manajemen sistem piutang di RSUD Pasar Rebo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah research operasional untuk menganalisis sitem penagihan piutang yang mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam.
Dari data keuangan RSUD Pasar Rebo didapat bahwa piutang pasien rawat inap terjadi setiap tahunnya sebesat 0,6 % dari total pendapatan. Piutang ini berasal dari pasien yang bayar sendiri. Pasien jaminan perusahaan dan ASKES tidak mempunyai piutang. Tetapi bila dibandingkan dengan pendapatan rawat inap piutang tersebut telah mencapai 2,5 % pada tahun 2001. Dari piutang ini yang dapat ditagih hanya sebesar 5-10 %, sisanya menjadi piutang yang tak tertagih yang secara terus menerus akan membebani keuangan rumah sakit. Dan juga mengingat perkembangan RSUD Pasar Rebo ke depan yang akan menjadi BUMD, maka perlu dilihat kembali bagaimana sistem manajemen piutang yang berlaku di rumah sakit Pasar Rebo.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1.Piutang yang terjadi dibandingkan dengan biaya operasional rumah sakit sebesar 0,68 % pada tahun 2000 dan 0,64 % pada tahun 2001.
2.Sistem deposit hanya untuk pasien jaminan perusahaan
3.Sistem pemulangan pasien telah melewati prosedur medis dan administrasi
4.Tidak tegasnya petugas dalam menarik uang muka perawatan.
5.Tidak adanya bagian pra penerimaan dan penerimaan yang khusus menangani pasien rawat inap. Kegiatan ini dipegang oleh bagian informasi (front office).
6.Tidak ditemukannya beberapa standard operating proceduer dari masing-masing tahapan piutang.
7.Pemberitahuan jumlah tagihan pasien telah dilakukan secara periodik setiap 3 hari.
8.Banyaknya tugas rangkap pada petugas yang bersifat pelayanan maupun penerimaan piutang.
9.Kurangnya usaha rumah sakit untuk menagih piutang yang ada pada pasien.
10.Penutupan piutang pasien berdasarkan peraturan Pemerintah Provinsi DKI.
Saran yang diberikan adalah:
1.Perlunya sosialisasi uang muka pada masyarakat
2.Perlunya ketegasan petugas dalam menarik uang muka
3.Melengkapi/membuat semua SOP pada setiap pelaksanaan tahapan piutang sebagai landasan petugas bekerja.
4.Mengoptimalkan fungsi penerimaan pasien
5.Pengadaan tim verifikator alamat.
6.Memisahkan fungsi pelayanan dan penerimaan keuangan
7.Perlunya mekanisme kontrol antara pemberi jasa dan penerima keuangan.
8.Pengadaan kasir 24 jam
9.Peningkatan keaktifan rumah sakit dalam menagih piutang.
10.Membentuk tim khusus untuk menagih piutang dan pemberian reward pada petugas yang berhasil menagih piutang.

Analysis of Accounts Payable Management System of Pasar Rebo District Hospital's In-Patient Department in the Year 2001Hospital is one of health services that are required to provide good quality of services within affordable price for the society. A hospital is an enterprise with characteristics of dynamic, technological based, large capital investment and requires a considerable amount of personnel, and multidiscipline. In addition, the enterprise is also highly interactive with its environment, which in result requires a highly complex management. Financial management is an essential component of hospital management and if it is properly managed will significantly contribute to the development of the hospital, with the specific focus on the effort to increase the functional income of the hospital. This increase will in turn recovers the operational and investment cost (cost recovery).
In the hospital financial management, the attention should be given to patient account receivable with specific target to fulfill all charged cost of health care services received by the patient. Account receivable is the most important factor in the balance sheet; therefore it should be granted the most attention of all in terms of the efficiency of projected.
This qualitative study used direct observation and in-depth interview on the success rate of the collection of account-receivable, in Pasar Reba Hospital during May - June 2002, with the design of the study is operational research in account collection's system analysis.
From RSUD Pasar Rebo's financial data, it recorded that account receivable frin in-patient patients is 0.6 % from total income or if calculated from the total in-patient income is 2.5 % in the year 2001. This account receivable are source from out of pocket patient, and then is no problem from in patient from coorporate company and ASKES, because all of the service give by hospital will pay after that. From this percentage, the success ratio of collection is around 5-10%, and the rest would become un-collected account receivable. With the intention on becoming State Enterprise, these issues should get more attention.
From the research's results:
1. Account receivable is compare with operational budget is more than 0,68 % at 2000 and 0,64 % at 2001.
2. Deposit system for corporate company patients
3. Discharge system patients has done medical and administrative procedure
4. Weak firmness of employee to receive down-payment for in-patient services
5. There no standard operating procedure (SOP) in each steps of account collection and no pre admission and admission department
6. Joint appointment in service area and financial area
7. Regularly informs account receivable patient
8. Little effort was conducted by the hospital to collect the account receivable.
As suggestion are:
1. There is a need to socialize down payment to all hospital customers and community.
2. Develop necessary SOP at each step of collection.
3. Optimalization admission department function.
4. Separate service functions and payment receiving to simplify control.
5. Develop a verificator patients address
6. Establish 24 hours cashier
7. Improve the hospital?s effort to collect account receivables.
8. Make a special team for collect account receivable and give reward to the team by hospital if they successfully collate the account receivable.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T4452
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henny Chaerani
"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.
Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.
Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.
Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.
Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.
This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.
The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.
The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.
Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T 10655
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surahman
"Pembangunan kesehatan di negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperberat dengan tingginya laju inflasi di bidang kesehatan. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan adalah transisi epidemiologi, semakin tingginya proporsi usia lanjut, meningkatnya teknologi kedokteran, serta sistem pembiayaan dan pembayaran yang tidak efisien.
Ketika pasien tidak menanggung biaya karena dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atau oleh perusahaan asuransi komersial dan pembayaran dilakukan secara fee .for service maka dengan mudah provider menciptakan permintaan baru. Situasi ini mendorong permintaan yang lebih tinggi oleh konsumen dan memberi insentif kepada provider untuk memberikan pelayanan kesehatan secara berlebihan.
Untuk memotret perbedaan biaya dari ke tiga jenis pembayar dalam penanganan pasien penyakit demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta tahun 2001. Dilakukan studi perbandingan penanganan pasien antara ke tiga jenis pembayar tersebut.
Desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimental dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap pasien demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta pada tahun 2001. Jumlah pasien 65 orang karena adanya kriteria inklusi penelitian maka jumlah populasinya tinggal 56 orang. Oleh karena populasinya yang relatif kecil maka dilakukan pengambilan sampel secara total sampling.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada perbedaan pemberian pemeriksaan penunjang medis dan biaya pemeriksaan penunjang medis antara ke tiga jenis pembayar, di antara subvariabel pengobatan dan jenis pembayar ditemukan satu perbedaan bermakna dalam pemberiaan obat antitusive dan ekspektoran namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam pemberiaan obat dan biaya obat antara ke tiga jenis pembayar tersebut, tidak ada perbedaan rata-rata lama hari rawat dan biaya sewa kamar antara ke tiga jenis pembayar. Tidak ada perbedaan total biaya perawatan pada ketiga jenis pembayar.
Saran yang diberikan adalah bagi rumah sakit sebaiknya perlu kehati-hatian dalam menulis resume kelas perawatan dan kode ICD pasien yang di rawat, bagi pihak asuransi perlu melakukan kesepakatan dengan rumah sakit dalam hal penentuan biaya administrasi dan penetapan jenis obat yang diberikan pada pasien, sedangkan bagi rumah sakit perlu mengadakan resume medis bila rata-rata biaya perawatan demam tifoid melebihi rata-rata total biaya perawatan demam tifoid di kelas satu.

Treatment Cost Analyses for Typhoid Fever Patient at Inpatient Hospitalized at MMC Jakarta Based on type of Payment Determined for Year 2001Health development in developing country in general is facing the problem of low budget allocation for health sector. It also burdened by the high rate of inflation on the field of health. Which also affect the risk of epidemiological transition, the proportion of elderly, and medical technology, also inefficiency on the fee and payment system.
When the patient is not paying for the fee since it is paid by the company where they work or the health insurance company and the payment is conducted by fee of service, so the provider easily create new request. This situation in encourages to the high of request by consumer and gives the provider incentive in providing unnecessary health services.
To describe the different cost form three kinds of payment in handling the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001, it has been conducted comparison study in handling the patient among the three kinds.
The study design used non-experimental with quantitative approach. This study is conducted on the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001. The number of patient is 65 people, since there were criteria in inclusion study, so the population is only 56 peoples. Because the sample is relatively small, so the study is conducted on the sample total sampling.
Based on this study, it can be concluded that there is not many different in giving medical support examination and the fee of medical supporting examination among the three kinds of payment system. Between sub-variable of treatment and the kind of payment, it was found one significant different in giving antitusive medicine and expectorant, however in the entire perspective there is no different in giving medicine and medicine fee among the three kinds of payment system. There is no different on the average between the day of hospitalized and fee of room rental among the three payment system. So it can be concluded that there are no significant different in on the total fees of treatment on the three kinds of payment system.
It is recommended to the Hospital that it code ICD patient must be written with care. For insurance party should conduct agreement with the hospital in stating the administration fee and kind of medicine that should be given to the patient. While for hospital, should conduct medical summary if the average cost of treatment of typhoid fever went over the average total cost of treatment of typhoid fever at I-class.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T11481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Tajudin
"Penetapan tarif Unit Kamar Bedah (UKB) di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur (RSIJT) tanpa menggunakan perhitungan biaya satuan yang benar dapat mengakibatkan kerugian pihak Rumah Sakit. Pada unit pelayanan yang produknya beragam (heterogen) seperti UKB perlu dilakukan analisis biaya di tiap golongan karena pemakaian yang bervariasi untuk bahan medis, alat kesehatan dan lama operasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran penetapan tarif yang lebih realistis berdasarkan biaya satuan di UKB. Penelitian ini merupakan penelitian operasional yang bersifat deslaiptif. Metode analisis biaya yang digunakan adalah dengan memberikan pembobotan (relative value unit) pada setiap golongan operasi yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu golongan operasi kecil, sedang, besar dan khusus. Untuk setiap kelompok dipilih satu jenis operasi yang dapat mewakili.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan di masing-masing golongan operasi adalah Rp.770.830 untuk operasi kecil, Rp.835.304 untuk operasi sedang, Rp.1.035.938 untuk operasi besar dan Rp.1.651.445 untuk golongan operasi khusus.
Penelitian ini juga membuat simulasi tarif yang dihitung menurut kelas perawatan. Hasil simulasi tarif bila memperhitungkan semua komponen biaya (full cost) ternyata lebih tinggi dari tarif yang berlaku sekarang. Sebagai contoh untuk operasi kecil di kelas VIP sebesar Rp.1.510.827 sedangkan tarif yang saat ini berlaku adalah Rp.850.000. Dibanding tarif Rumah Sakit pesaing, tarif di RSUT lebih rendah. Akhirnya penelitian ini ditutup dengan saran agar RSIJT hendaknya melakukan evaluasi terhadap tarif operasi yang berlaku saat ini.

Analysis of Price Setting of Surgical Unit at Rumah Sakit Islam Jakarta-East Jakarta in the Year 2000Price setting of surgery unit without computation of unit cost will lead loss to the hospital. Therefore, in a service unit producing various products needs to be supported by proper cost analysis.
The study was aimed to get more realistic description of price computation and price setting in a Surgical Unit. This research was a descriptive operational research using relative value unit technique as method of unit cost computation for every group of surgery, which divided into 4 (four) groups i.e. minor surgery, middle surgery, major surgery, and special surgery. For each surgery group was picked one of surgeries that represented its group.
The finding of this research showed that unit cost of every group of surgery was as follows: minor surgery was Rp 770.830,-, middle surgery was Rp 835.304,-, major surgery was Rp 1.035.938,-, and special surgery was Rp 1.651.445,-.
This study also conducted tariff simulation that computed according to type of inpatient class. The finding of this simulation which including full cost revealed that tariff for every group of surgery was higher than the existing tariff in the hospital. For example, the tariff for minor surgery in VIP class was Rp 1.510.827,-while the existing tariff was Rp 850.000,-. In comparison to the tariff applied in the hospital's competitors, the tariff applied in Rumah Sakit Islam Jakarta was lower.
Based on the above-mentioned findings, it is suggested to Rumah Sakit Islam Jakarta to conduct the evaluation for surgery tariff.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T 9269
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Kurnianto
"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi kepala ruangan dalam area personil keperawatan, lingkungan dan peralatan, asuhan keperawatan serta pendidikan dan pengembangan staf.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan bersifat cross sectional. Data primer diambil dengan mengadakan wawancara yang mendalam dan data sekunder didapatkan dari pengumpulan dokumen yang terkait. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 132 orang yang terdiri dari 9 orang kepala ruangan, 122 pelaksana perawatan serta satu orang ketua komite keperawatan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa uraian tugas kepala ruangan di ruang rawat inap sudah ada, tetapi belum sesuai dengan standar yang ada dalam literatur. Hal ini mungkin disebabkan karena pada waktu membuat uraian tugas tidak memakai acuan yang ada dan sebagian besar kepala ruangan belum pernah mendapat kursus manajemen perawatan. Skor kompetensi supervisi kepala ruangan rawat inap dalam area personil keperawatan : kurang sampai dengan sedang, di area lingkungan dan peralatan : sedang sampai dengan cukup, area asuhan keperawatan : sedang sampai dengan cukup, serta area pendidikan dan pengembangan staf : kurang sampai dengan cukup.
Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi supervisi kepala ruangan rawat inap RSPP masih perlu ditingkatkan. Saran dari penelitian ini adalah segera dilakukan penambahan pengetahuan manajemen keperawatan bagi kepala ruangan, melengkapi uraian tugas serta kaderisasi kepala ruangan rawat inap.

Analysis on the Supervisory Competency of Ward Head Nurse in Pertamina Central HospitalThis study aimed to identify the effects of job descriptions and profile of the ward Head Nurse on the levels of supervision in the area of nursing personnel, environment & facility and nursing care as well as training & developing of staff.
The methodology was cross sectional, using qualitative and quantitative approach. Data collection was done by in-depth interview and secondary data was obtained through analyzing relevant documents.
The study interviewed 132 staff consisted of 9 ward head nurse, 122 nurse and the chief of nursing committee. The study found that job description of ward head nurse is available, yet not according to the Department of Health Standards. The Supervisory Competency of Ward Head Nurse in the area of nursing personnel is ranged: from very low to excellent, in the area of environment & facility: from low to moderate, in the area of nursing care: from low to moderate and the area of staff development & training : from very low to moderate.
This concludes that supervisory competency of Ward Head Nurse at the Pertamina Center Hospital needs to be improved.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T10918
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anakotta-Hallatu, Margie
"Masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin mendapat tantangan yang berat, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, sementara biaya kesehatannya sendiri relatif kecil. Dengan adanya krisis ekonomi memberi dampak juga dalam pembiayaan sektor kesehatan termasuk Rumah Sakit. Dilema yang dihadapi Rumah Sakit disatu pihak dengan segala keterbatasan dana, Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dengan biaya yang terjangkau. Untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan tersebut maka Rumah Sakit harus dikelola dengan baik terutama manajemen keuangannya.
Masalah manajemen keuangan khususnya piutang pasien merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai di Rumah Sakit. Dari data laporan keuangan yang diperoleh dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 menunjukkan bahwa ada kecenderungan piutang pasien meningkat dalam nilai nominal dimana terlihat jumlahnya 4 kali Iebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dan secara persentase telah mencapai 28 % dari total pendapatan Rumah Sakit di tahun 1999. Bila persentase terus meningkat, Rumah Sakit akan kekurangan modal kerja yang menyebabkan terhambatnya operasional Rumah Sakit
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran penyebab besarnya saldo piutang pasien rawat inap dengan jaminan pribadi di Rumah Sakit Tebet dengan pendekatan pada sistem yaitu : Input, Proses dan Output. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab besarnya saldo piutang jaminan pribadi yang berhubungan dengan penatalaksanaan manejemen piutang yaitu manajemen piutang khususnya piutang bayar sendiri belum merupakan prioritas untuk mendapat perhatian dari pihak manajemen, sistem komputerisasi yang belum terpadu, lemahnya sistem penagihan, serta informasi kharakteristik pasien yang belum digali secara mendalam.
Saran-saran yang dapat diberikan adalah penetapan prosedur/kebijakan secara tertulis untuk meningkatkan penagihan dan pengawasan, sistem komputerisasi secara terpadu dengan unit-unit yang terkait serta bagi pihak manajemen untuk memprioritaskan juga manajemen piutang khusus piutang bayar sendiri.

Analysis of account receivable management administration of hospitalize patient with the private guarantee, at the Tebet Hospital by the year of 2000.The medical expense problem of health in Indonesia has been faced the challenges today. The problems increased from the quantity or quality sides, while the health expences itself so little. The economic crisis which happened in Indonesia has been given the big effect on health expences including the hospital services. The dilema between hospital and the fund put them into a problem on how to give a better services with a low cost. To overcome hat target, the hospital must be work out in a better ways, especially in its financial management.
The financial management problem, especially the patient's account receivable is one of the all problems which could found in Hospital everyday. The financial report which been taken from the 1996 to 1999 data, shows that there is an inclination of the patient's claims which become increased in a nominal value, where the total ammount are 4 times bigger than the years before and in a percentace value it became 28 % of the total income of hospital in 1999. If the percentace become more and more bigger , the hospital will losing its investment and would have an effect on a hospital operation.
This analysis purporting to have a picture of the source problem which have been increased the patient account receivable balance of the hospitalize patient with the private guarantee at Tebet Hospital through the approaching system, which are : Input, process and output. This thesis has analitic description way through the observation and an interview source on the spot.
From the analyses of the all documents and files , we can say that the source problem of the wide ballances of private guarantee account receivable which deal with account receivable management administration is that account receivable management, especially self-payable account receivable , never be a priority focused of management unit, and disholistic computerised system,weakly creditor system, and undeeper analyze system of patient's caracteristic.
The sugestions could be given here are, Human Resource build up, the resulation of the procedure writtenly to increase the creditor system and control, also the holistic computerised system through all units in charge and the management unit itself to put in a priority that account receivable management.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2000
T430
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Erni Kurniati
"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.
Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan.
Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.
The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.
The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T33733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
E.A. Sani
"Dunia usaha perumah sakitan nasional dewasa ini tidak terpisahkan dari situasi pasar global dan kondisi krisis ekonomi dimana tingkat persaingan yang ketat dan tingginya biaya pelayanan kesehatan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan operasionalnya rumah sakit.
Pengaruh tersebut perlu diantisipasi dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efsien dan efektif. Salah satu sumber pendapatan yang cukup besar berasal dari pelayanan pasien rawat inap. Namun transaksi pelayanan pasien rawat inap ini tidak seluruhnya dibayar tunai/kas, melainkan sebagian pembayarannya ditagih kemudian yang tercermin dalam saldo kumulatif piutang pelayanan.
Data keuangan yang diolah dari Neraca dan Rugi Laba Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 1999 dan 2000 menunjukkan bahwa pendapatan rumah sakit meningkat secara bermakna sebesar 149,71 % pada tahun 2000. Sekitar 40 % dari pendapatan rumah sakit berasal dari pendapatan rawat inap. Sedang pendapatan rawat inap meningkat sebesar 156,46 % tetapi piutang pelayanan meningkatnya jauh lebih besar mencapai 245,98 %. Proporsi piutang pasien rawat inap terhadap pendapatan rawat inap ternyata meningkat secara drastis dari hanya 9,64 % pada tahun 1999 menjadi 15,16 % pada tahun 2000.
Sehubungan dengan meningkatnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap tersebut, maka perlu mendapat perhatian khusus dan ditangani secara profesional. Hal ini mengingat bahwa piutang pelayanan adalah sumber dana likuid untuk mendukung operasional rumah sakit dan apabila tidak dikelola dengan baik, tentu akan mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran penyebab dari besarnya jumlah piutang pelayanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta dengan pendekatan sistem yaitu input, proses dan output. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab besarnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap karena lamanya waktu dalam proses penyampaian surat tagihan kepada para debitur. Akibatnya tingkat pembayaran yang diterima rendah yaitu rata-rata 23;30% dan masih cukup tingginya jumlah saldo piutang yang tidak terbayar yang terakumulasi pada total piutang pelayanan bulan berikutnya rata-rata sebesar 76,70%. Disamping itu pula terdapat piutang yang berumur lebih dari 90 hari mencapai sebesar 39,75% dan total piutang pelayanan pasien rawat inap per 31 Maret 2000.
Saran yang dapat diberikan adalah perlunya diingatkan para dokter dalam melakukan pemeriksaan wajib untuk mengisi hasil pemeriksaannya pada resume medik, dan dilakukannya evaluasi terhadap tingkat kepatuhannya. Dengan demikian penataan rekening harian dan invoice tagihan pasien rawat inap dapat dikerjakan secara cepat dan akurat. Petugas penagihan dapat lebih cepat menyampaikan surat tagihan kepada para debitur yang jumlahnya mencapai 178 perusahaan. Selanjutnya perlu dipertimbangkan adanya batasan waktu dalam penyampaian surat tagihan, penambahan petugas dan kendaraan operasional roda dua agar dapat menjangkau lebih banyak debitur yang lokasinya tersebar di wilayah Jabotabek.

Analysis on Management of Collection Account Receivables of Third Party Inpatient Care at RS Haji Jakarta for the Year of 2000Nowadays, the business word of national hospitality can not he separated from global market situation and the economic crisis condition, in the full competition and the high prices of health services. It is fluencies to the sustainability hospital operations.
We need to anticipate the influence in order to process the resources that we have efficiently and effectively. One of the biggest resources of incoming is from in patient services. Unfortunately, not all of the transactions of patient are paid in cash, but a half of the payment is collected latter, which could be shown up in cumulative service debt balance.
The financial data was derived from the balance sheet and income statement of Haji Hospital Jakarta for the period of 1999 and 2000, It showed that hospital revenue has substantially increased for 149,71 % in the year 2000. Approximately 40 % of the revenues generated from inpatient care. Although revenue increased by 156, 46 %, however the balance of account receivable also increase by 245, 98 %. The proportion of account receivable as compared to patient?s revenue.
Because of the increase of the debt balance of the patient services, it is necessary to handle it professionally. It reminds that the debt service is a liquid resource to back the operationally of the hospital up, because if it didn't be proceed well, it would influence the work capital that we need.
This observation aims to get a description of the causal of the high total debt of the patient at Haji Hospital Jakarta with several approach systems are input, process and output. This observation is analytic descriptive which doing direct observation and making several interviews deeply.
From the result of the observation could be concluding that the causal of the high debt balance of patient was because of a very long process time giving the letter for the payment of the debt to the debtor. So, the total received payment from the debtor was still low, and the arrange or it was around 23,30 % and because the unpaid debt balance was still in high number which accumulated in total debt service for the next month would be around 76,70 %. Beside there were debts which had been more than 90 days, about 39,75 % of the total debt service of in patient per march, 31, 2000
The suggestions could be given are the extent necessary to remind the doctors when they do the obligation examine, the have to fill the result of the examination in to a medical status recorded card and to evaluate the level of the obedience. By doing that, the arrangement of daily payment and invoice debt of patient could be done fast and correctly. As well as, the debt collector could send the letter of the debt payment to a debtor faster, which the number of the debtor is 178 companies. For the next step, it is necessary to consider for giving a time limitation in sending the letter of the debt collector and the operational vehicles especially motorcycle, in order to reach more debtors in all of Jabotabek area.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T7819
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>