Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberitaan kejahatan akhir-akhir ini marak disiarkan di beberapa media massa balk cetak maupun elektronik, dalam pemberitaan kejahatan ini tidak dapat dilepaskan dari peran polisi dan pers. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan pola hubungan yang dilakukan oleh polisi dengan pers dalam pemberitaan kejahatan. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan tehnik pengamatan terlibat. Penelitian dilakukan pada Bidang Humas Polda Metro Jaya, pengamatan terlibat difokuskan pada kegiatan hubungan polisi dengan pers yang terkait dengan pemberitaan kejahatan. Pengamatan terhadap kegiatan polisi dan pers yang berada di Bidang Humas Polda Metro Jaya adalah untuk menemukan pola hubungan antara polisi dengan pers dalam pencarian, pengumpulan, penyiaran berita kejahatan. Informan kunci ditentukan berdasarkan gejala bukan karena kedekatan dengan peneliti.Hasil penelitian dalam tesis ini memperlihatkan bahwa hubungan kerjasama antara polisi dengan pers merupakan sarana dapat terlaksananya pencarian, pengumpulan dan pemberitaan kejahatan sehingga kelangsungan atas pemberitaan di media massa ini ditentukan oleh hubungan kerjasama tersebut. Hubungan kerjasama ini terjadi didasari adanya dua kepentingan yang sama baik polisi maupun pihak pers, dengan munculnya kepentingan ini terdapat beberapa aturan yang dilanggar. terkait dengan dilanggarnya asas praduga tidak bersalah dan menimbulkan efek imitasi (imitation crime model) pada masyarakat dan efek labelling terhadap tersangka atau keluarganya yang diberitakan secara terbuka melalui media massa.Kepustakaan : 19 buku + 8 dokumen + koran"

"Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial.

---

This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan. Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"Kontra (counter) pemberitaan adalah konsep hak jawab dari institusi Polri untuk melakukan sanggahan terhadap suatu pemberitaan. Pemberitaan yang perlu dilakukan konter adalah pemberitaan yang dapat mempengaruhi image masyarakat terhadap institusi Polri mendiskriditkan Polda Metro Jaya dan melanggar kode etik jurnalistik). Konter pemberitaan perlu dilakukan untuk mempengaruhi opini publik yang sudah terbentuk oleh pemberitaan sebelumnya. Ketepatan dalam memaknai suatu teks berita merupakan modal utama dalam menyusun atau membuat berita sanggahan, sehingga konter berita yang dibuat benar-benar cepat dan tepat.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman personil Dispen Poida Metro Jaya terhadap teori analisa semiotik dan analisa wacana yang digunakan sebagai landasan dalam memaknai suatu teks berita, sehingga konter berita yang dibuat sesuai dan benar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian dokumen. Peneliti ingin memotret gambaran yang terjadi sebelumnya melalui penelitian dokumen dengan analisa semiotik dan analisa wacana khususnya terhadap pemberitaan Tommy Soeharto. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi Polri khususnya Polda Metro Jaya untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya pada fungsi penerangan Polri.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konter berita yang selama ini dilakukan oleh Dispen Polda Metro Jaya tidak dilandasi suatu landasan teori dan konsep yang mendukung, yaitu analisa semiotik dan analisa wacana. Personil Dispen Polda Metro Jaya dalam melakukan tugas pokoknya masih mengacu pada produk-produk (Juklak/Juknis) yang dibuat pada tahun 1991 dan 1993, sehingga konsep yang ada dalam Juklak/Juknis tersebut masih mengacu pada kebijakan Mabes ABRI. Kondisi ini bertentangan dengan kemandirian Polri yang mengarah civilian society, dampaknya sangat berpengaruh terhadap otoritas dan kreativitas para personil Dispen Polda Metro Jaya serta kecepatan konter berita sampai pada masyarakat.Kepustakaan : 35 buku6 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)Kliping Koran Khusus pemberitaan Tommy Soeharto."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi di Polda Metro Jaya yang hanya memenuhi tugas tanpa mempertimbangkan data dan peta kerawanan wilayah yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan patroli tidak optimal dalam mencapai tujuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Polda Metro Jaya telah merencanakan patroli dengan matang, namun sistem hunting yang digunakan dalam patroli seringkali mengabaikan data intelijen yang penting, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan hasil yang diharapkan. Sesuai penjelasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan mengeksplorasi berbagai penyebab ketidakmampuan pelaksanaan patroli perintis presisi dalam mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, konsep analisis SWOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil evaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi belum mampu mencegah gangguan kamtibmas secara optimal di wilayah hukum Polda Metro Jaya disebabkan oleh masalah keterbatasan pemahaman wilayah oleh tim, anggaran, sarana bensin, serta dukungan masyarakat dan koordinasi antar satuan merupakan kendala utama. Pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya preventif mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diterapkan melalui strategi peningkatan koordinasi, sosialisasi, kemitraan strategis dengan masyarakat, serta penggunaan data intelijen dan teknologi modern dalam pelaksanaan patroli.

---

This research is motivated by the inefficacy of the Precision Pioneer Patrol implementation at Polda Metro Jaya, which only fulfills tasks without considering data and regional vulnerability maps that have been prepared, resulting in suboptimal patrol performance in achieving the goal of preventing security and public order disturbances. Although Polda Metro Jaya has meticulously planned the patrols, the hunting system used often disregards critical intelligence data, ultimately reducing the expected effectiveness and outcomes. Accordingly, this research aims to evaluate the implementation of the Precision Pioneer Patrol as a preventive measure against disturbances to security and public order in the Polda Metro Jaya jurisdiction and to explore the various causes of the patrol's inability to prevent such disturbances.

Theories used in this research include crime prevention theory, management theory, and the SWOT analysis concept. This type of research is qualitative, employing an exploratory research method in the Polda Metro Jaya. The results of the evaluation of the implementation of the Precision Pioneer Patrol have not been able to optimally prevent social security and order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya due to the problem of limited understanding of the area by the team, budget, petrol facilities, as well as community support and coordination between units which are the main obstacles. Implementation of Precision Pioneer Patrols as a preventive effort to prevent Public Security and Order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya can be implemented through strategies to increase coordination, outreach, strategic partnerships with the community, as well as the use of intelligence data and modern technology in carrying out patrols. "