Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 188920 dokumen yang sesuai dengan query
cover
I Ketut Ramawisada
"Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya.
Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna).
Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211).
Fakta ini menunjukkan bahwa :
1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang.
2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah.
3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T12049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Settlement and construction concept of retailers (PKL) have to develop regulations, construction and protection purposes. Regulation of settlement and construction for PKL have to accommodation sociological, juridical and philosophical principal to enact local ordinance. Neglecting those dimensions has negative implication for the people, especially PKL. It's no relevance with protection of human rights and good regulation principles."
JIPUR 12:21 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Apep Insan Parid AP
"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk menata kota dalam rangka menyukseskan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan Tumaninah.
Penelitian ini difokuskan di Jl. Merdeka sebagai lokasi yang terkena kebijakan sesuai dengan keputusan Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.
Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap menjalankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban.
Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban, situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang.
Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki lima."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10910
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulkifli Al-Humami
"Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kapital (modal) sosial merupakan variabel penting bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau negara. Begitu penting nilai kapital sosial itu hingga mendorong lembaga keuangan internasional, Bank Dunia, berinisiatif untuk mensponsori berbagai pengembangan kajian ihwal kapital sosial di berbagai Negara Dunia Ketiga dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan.
Dalam diskursus ekonomi ala J.H. Boeke, ekonomi (sektor) informal, dalam hal ini usaha PKL, secara analogis dikategorikan sebagai jenis ekonomi tradisional (pra-kapitalistlk) yang dinilai statis dan sulit berkembang. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya ekonomi sektor informal (PKL), cenderung memiliki daya survival sangat tinggi. Padahal, ekonomi (sektor) informal hanya ditopang oleh kapital (modal) finansial yang relatif kecil dan terbatas. Kenyataan ini menegaskan bahwa dengan dukungan kapital finansial yang relatif terbatas, keberlangsungan usaha informal (PKL), seperti halnya pedagang angkringan di Kota Yogyakarta, pada dasarnya karena disokong oleh kapital sosial yang besar.
Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat jaringan sosial-ekonomi yang dirajut komunitas pedagang angkringan, serta kepedulian dan kepercayaan sosial yang dibangun dan dikembangkan oleh komunitas pedagang angkringan. Ketiga hal ini merupakan bentuk dari sosiabilitas komunitas pedagang angkringan, dan karena itu dinilai sebagai bagian penting dari kapital sosial angkringan.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuannya termasuk jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, data (informasi) penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan lapangan (observasi). Sementara sebagai informan (subyek) penelitian adalah para pedagang angkringan yang tergabung dalam Kelompok Angkringan Demangan.
Berdasarkan analisis data Iapangan, dapat digambarkan bahwa komunitas pedagang angkringan merajut jaringan angkringan secara kolektif (komunalistik). Kolektifitas angkringan terbentuk karena dua motif kepentingan, yakni: kepentingan ekonomik, dan kepentingan etik. Kepentingan ekonomik terkait dengan keterbatasan kapital finansial yang dimiliki pedagang, sehingga memaksa mereka melibatkan banyak orang untuk melakoni usaha angkringan. Sementara kepentingan etik terkait dengan dorongan moral (kerelaan) untuk berbagi rezeki (peluang usaha) dengan sesama Wong cilik. Simpul struktural dan jaringan angkringan berakar pada ikatan- ikatan sosial, seperti ikatan kekeluargaan (kekerabatan), hubungan ketetanggaan, dan jalinan pertemanan. Selain itu, ikatan ekonomi juga menjadi simpul penghubung bagi kerjasama usaha yang dijalin para pedagang angkringan. Dalam perspektif Colemanian, struktur jaringan angkringan dalam wujud hubungan kerjasama yang dirajut secara kolektif tersebut termasuk kategori struktur sosial yang ketat-tertutup (closure of social structure).
Struktur jaringan angkringan yang bersifat closure tersebut menjadi basis bagi tumbuh-kembangnya norma-nonna kelompok yang dipedomani oleh komunitas pedagang angkringan sebagai acuan bagi perilaku sosial-ekonomi mereka. Norma-norma kelompok ini selanjutnya menjadi dasar bagi penciptaan kepercayaan sosial angkringan. Di antara norma-norma kelompok yang dimaksud itu adalah: kejujurandan tanggungjawab (pemenuhan tugas) yang berbasis pada ajaran agama (Islam), yakni keharusan untuk berlaku amanah, dan kepedulian yang diwujudkan dalam bentuk sikap saling perhatian dan tindakan saling menolong, yang berakar pada norma-norma sosial masyarakat Jawa, yakni kesetiakawanan dan kerukunan. Komitmen yang kuat terhadap kejujuran dan tanggungjawab (pemenuhan tugas), serta kepedulian, kesetiakawanan, dan kerukunan, sebagaimana dikembangkan oleh komunitas pedagang angkringan, merujuk pada Francis Fukuyama, merupakan bentuk substansial dari norma-norma (nilai-nilai) koperatif yang sangat mendukung perilaku kerjasama.
Dengan demkian, bisa disimpuikan bahwa komunitas pedagang angkringan pada dasamya punya persediaan kapital sosial yang sangat besar. Hal ini tercennin dari struktur jaringan angkringan yang termasuk dalam kategori struktur sosial yang ketat-tertutup (closure of social struktur), dengan simpul-simpul struktural yang berakar pada ikatan-ikatan sosial, seperti ikatan kekeluargaan (kekerabatan), relasi ketetanggaan, dan jalinan pertemanan. Besarnya kapital sosial angkringan juga dapat dilihat dari besamya kepercayaan sosiai di antara pedagang angkringan. Komunitas pedagang angkringan membangun dan memelihara kepercayaan sosial dengan memegang teguh norma-norma (niiai-nilai) infomasi yang mendukung dan mempromosikan perilaku koperatif, seperti kejujuran, tanggungjawab, dan kesediaan untuk saling membantu dan menolong, yang dibangun atas dasar kesetiakawanan sosial yang kuat.
Simpul-simpul struktural dari jaringan angkringan yang berakar pada ikatan kekerabatan (kekeiuargaan), hubungan ketetanggan, dan jalinan pertemanan sekaligus menunjukkan bahwa komunitas pedagang angkringan pada hakekatnya mempunyai radius kepercayaan (radius of trust) yang Iuas. Banyaknya ikatan sosial yang menjadi simpul jaringan angkringan menunjukkan bahwa kepercayaan sosiai angkringan tidak hanya dibangun atas dasar solidaritas kelompok yang terbatas (bonding solidarity). rnelainkan juga atas dasar solidaritas keiompok yang lebih luas (broading solidarity)."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21473
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudi Efendi
"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disingkat dengan PKL) di tepian Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputususan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan/Kios Liar Dalam Wilayah Kota Pontianak salah satu kegiatannya adalah melakukan penertiban terhadap PKL di tepian Sungai Jawi Kota Iontianak. Penertiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menata wajah Kota Pontianak sesuai dengan Visi Kota Pontianak yaitu kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaanloperasi penertiban dan tahap pasca pelaksanaan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.
Penelitian ini difokuskan di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak di sepanjang jalan Hasanudin dan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan Pengumuman Walikota Pontianak Nomor 6 Tabun 2001 mengenai larangan membangun tanpa ijin dan berjualan di tempat-tempat terlarang serta Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tabun 2003 mengenai larangan membangun kios/los dan berjualan di atas badan jalan/ parit/berem dan di atas trotoar pada ruas jalan dalam wilayah Kota Pontianak.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan
informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. lnforman penelitian ini adalah beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Pontianak dan beberapa PKL yang terkena pelaksanaan program kebijakan.
Menurut hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Pontianak merasa bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak melalui penertiban dan penataan PKL jika dibandingkan dengan penertiban sebelumnya telah dilakukan secara persuasif, hal ini dilihat dari jumlah 624 PKL yang terkena operasi penertiban, hanya sekitar 30 PKL atau sebesar 4,81% saja PKL yang bertahan untuk tetap melakukan jualan di sekitar tepian Sungai Jawi Kota Pontianak, selebihnya sebanyak 594 orang atau 95,19% bersedia untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Pontianak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tiro penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu.
Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Pontianak untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Pontianak beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada.
Berkenaan dengan kendala tersebut, disarankan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Pontianak agar merevisi SK Walikota Nomor 14 tahun 2004 dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang komunikatif, dan perlunya penegakan hokum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan. Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22176
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rilyan Shela Handini
"Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu Indonesia kembali mengembangkan sistem desentralisasi sehingga daerah dapat berinovasi sesuai kebutuhannya, tidak terkecuali Kota Surakarta. Dalam meningkatkan pelayanan, Pemkot Surakarta melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kedua program tersebut di Surakarta menurut model Sound Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data campuran. Teknik analisis data univarian dengan deskriptif-analitik pada variabel inovasi sektor publik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut model sound governance, praktik program revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL, belum sepenuhnya memberikan kebermanfaatan kepada para pedagang.

Bureaucratic reform is needed to improve the quality of public services. In line with those situation, Indonesia develop again the system of decentralization so that the region can innovate according to necessity, Surakarta is not exception. In improving services, the government of Surakarta implement revitalization of traditional market and management of street vendors.
Based on these conditions, this research aims to analyze the programs in Surakarta. This research use positivist approach and mix of data collection technique. Data analysis techniques is univarian with descriptive-analytic variables public sector innovation.
The result of this research show that according sound governance model, the practice of traditional markets revitalization and street vendor management innovation programme do not give benefits to traders.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S53008
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mujiarjo
"Studi ini mengungkap apa sebenarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait tindakan okupasi ruang publik perkotaan yaitu trotoar dan jalan. PKL sebagai pelaku usaha sektor informal adalah elemen bagi bergulirnya ekonomi perkotaan. Keberadaannya ikut mendukung kegiatan sektor formal di samping menjadi penyedia komoditas berharga murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena disadari bahwa PKL ikut berperan dalam ekonomi perkotaan, Pemerintah Kota merasa perlu membina mereka agar berkembang dan mandiri dan mampu menembus 9pasar bersama usaha di sektor formal.
Regulasi Pemerintah dalam legalisasi PKL sangat rinci namun tidak diimplementasikan dalam kebijakan spasial, sehingga PKL mengokupasi ruang publik perkotaan. Tindakan ini berstatus illegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota. Namun karena ruang publik yang diokupasi adalah lokasi ideal bagi PKL, mereka akan tetap bertahan dengan cara berlindung kepada aparat pemerintah dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan. Meskipun demikian okupasi tetap merupakan tindakan melanggar peraturan yang rawan terpinggirkan.
Keberadaan PKL diruang publik ini juga merupakan bentuk ruang yang dipersepsikan berbeda dari yang dikonsepsikan. Okupasi trotoar dan jalan juga merupakan representasi ruang sosial yang terbangun dari praktik pertukaran antara PKL dengan pelanggan masyarakat perkotaan yang tidak terwadahi dengan tepat. Maka dengan mengacu pada teori Lefebvre : Produksi Ruang, gejala ini dapat dijelaskan sebagai masukan untuk acuan dalam proses konsepsi ruang, yang akan mengarahkan pada wujud lingkung bangun yang memberi persepsi akan guna ruang yang sesuai untuk merepresentasikan hubungan sosial yang diwadahinya.

This study reveals what actually hawkers or Pedagang Kaki Lima (PKL) related to occupational measures of urban public space and street pavement. PKL as informal sector businesses are the elements for the passing of the urban economy. Supporting the existence of formal sector activities in addition to low-cost commodity providers for Poor People. Since it was realized that the PKL participating in the urban economy, the city felt the need to nurture them to grow and self-reliant and able to penetrate the market with the formal business sector.
Government Regulation in the legalization of PKL are very detailed but not although conscious violation of the rules remain as PKL who occupied the location is most ideal for his business. Strategies to survive in the preferred location to do the street vendors to government officials is to take refuge with the reward according to agreement.
The presence of PKL is also a form of public room space is perceived is different from that conceived. Occupational sidewalks and roads are also a representation of social space that is built up from the practice of exchange between the PKL with customers but is not contained properly. Referring to the theory of Lefebvre: Production of Space, this phenomenon can be explained as an input for reference in the conception of space, thus leading to a form suitable environment up to represent social relationships.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T30085
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rakhmawati
"ABSTRAK
Paradigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya.
Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda Kota
Bogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.
Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataan
pedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budged
and Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar dan
metode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor.
Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan .
Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang."
2007
T 20184
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Pertiwi
"Pengelolaan pedagang kaki lima seringkali menjadi masalah bagi pemerintah saat pelaksanaan programnya. Seringkali terjadi konflik antara pemerintah dan pedagang yang menjadi sasaran. Namun ternyata Pemerintah Kota Surakarta mampu merelokasi 989 pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo tanpa kekerasan. Selain mendapat banyak pandangan positif dari berbagai pihak, tentu saja hal tersebut menjadi benchmarking bagi pemerintah daerah lainnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan konsep best practice didalam relokasi tersebut dengan menganalisis unsur-unsur dari impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait. Kesimpulan hasil yang didapatkan adalah hampir semua unsur yang menjadi landasan analisis sudah baik dan positif, meskipun ada beberapa hal yang masih kurang dan menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Management of street vendors is often a problem for the government when implementation of the program. Often there is a conflict between the government and the merchants who were targeted. But the Surakarta?s Government was able to relocate 989 street vendors in Banjarsari Monument to Notoharjo Market without violence. In addition to their many positive views of various parties, of course it became a benchmark for other local governments. This study wanted to know how the application of the concept of best practice in relocation by analyzing the elements of impact, partnership, sustainability, leadership and transferability. Data was collected through in-depth interviews to interested parties. The conclusion results obtained are almost all the elements on which the analysis is good and positive, although there are some things that are lacking and to advise the Government of Surakarta."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Miftah Fadhli
"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61299
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>