Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah tentang perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah Proses/manajemen pencarian calon Bintara Polri yang memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat.Tesis ini ingin menunjukkan bahwa pola kegiatan perekrutan Bintara Polri diwilayah Jakarta Barat Polda Metro Jaya tidak didukung oleh pemahaman yang tepat tentang konsep putra daerah pada masyarakat heterogen. Selain itu Kelemahan mendasar pada sistem desentralisasi tidak diantisipasi oleh pimpinan Polri di daerah.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pencarian untuk memperoleh calon Bintara Polri yang memiliki kemampuan memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A 2004 yang dilakukan secara profesional bersih dan objektif. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah Mengapa Polda Metro Jaya merekrut putra daerah pada masyarakatnya yang heterogen untuk menjadi Bintara Polri dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?Dalam tesis ini, perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri dilihat dari perspektif Panda selaku pembuat kebijakan dan pelaksana, calon peserta seleksi dan unsur pelaksana tingkat Panbanrim Jakarta Barat secara timbal balik. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta tindakan Panbanrim wilayah Jakarta Barat dalam menerima pendaftaran dan seleksi calon Bintara Polri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian putra daerah oleh Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan kesukubangsaan dan seluruh rangkaian kegiatan perekrutan belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mencari Bintara Polri berkualitas dan mehamami karakteristik dan orientasi masyarakat diharapkan dapat diperoleh apabila yang bersangkutan berasal dari masyarakat setempat atau dimana ia akan ditugaskan. Pemilihan manusia yang baik dapat dilakukan melalui sistem perekrutan yang bersih dan objektif. Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Polres Jakarta Barat berani mengambil terobosan yang positif untuk merekrut putra daerah dengan membuat kriteria putra daerah dan program Bintara Polri rekrutan Polsek. Kebijakan yang berusaha melibatkan masyarakat dan para petugas Polri terdepan akan lebih berhasil bila dikelola melalui perencanaan yang matang, sistem kontrol yang baik dan analisa serta evaluasi yang lebih mendalam. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan perekrutan akan dapat menghilangkan kesan bahwa kebijakan yang dibuat hanya baik diatas "kertas" namun sulit atau tidak dapat dioperasionalkan.Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya pendefinisian ulang putra daerah pada masyarakat Jakarta yang bersifat heterogen. Panitia penerimaan hendaknya bekerja secara professional, untuk itu seluruh unsur pelaksana harus memilki pengetahuan dan keterampilan dibidang menejemen sumberdaya manusia Polri secara menyeluruh. Selain itu, peran konkrit masyarakat dan optimalisasi fungsi kontrol sangat diperlukan dalam proses penerimaan Bintara Polri."

"Test ini tentang Pengawasan yang diiakukan oleh pihak eksternal dalam Penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 di Polda Metro Jaya. Pengawasan dalam penerimaan Bintara Paid pada awainya hanya melibatkan pihak eksternal, namun tidak diiaksanakan secara optimal sehingga pengawasan tersebut bersifat semu. Hal tersebut dikarenakan pengawasan eksternal masih terikat dalam suatu birokrasi dan hierarkhi yang dapat mempengaruhi jalan atau hasil dart pengawasan. Berdasar hal tersebut pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep1214IIVI2004 tanggal 12 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Bintara Polri diatur tentang pelibatan pihak eksternal baik sebagai fungsi pendukung maupun sebagai fungsi pengawas. Pelaksanaan pengawasan eksternal setelah dikeluarkan Skep Kapolri tersebut masih belum dirasakan hasilnya. Pelibatan pengawas eksternal hanya bersifat formalitas saja, mereka hanya dilibatkan dalam surat perintah Kapolda tetapi pada pelaksanaannya tidak melakukan apa-apa. Pada penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 Kapoiri melalui De SDM Kapolri menekankan kepada seluruh Panitia agar melaksanakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dengan memberdayakan pihak eksternal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penekanan De SDM Kapolri tersebut dijabarkan oleh Polda Metro Jaya dalam penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 sehingga pelaksanaannya sudah memberdayakan pihak eksternal baik sebagai pengawas maupun sebagai pendukung peiaksanaan penerimaan Bintara Polri. Karena baru pertama kali pemberdayaan pihak eksternal dilaksanakan maka image masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Bintara Polri masih seperti penerimaan sebelumnya, sarat dengan KKN. Sosialisasi yang sudah gencar dilaksanakan masih belum dapat meyakinkan masyarakat/calon peserta seleksi bahwa penerimaan Bintara Gelombang f T.A. 2007 sudah bersih, transparan, dan bebas KKN sehingga masih banyak yang menjadi korban penembak di atas kuda. Komitmen pejabat Polri atau anggota Polri untuk mendukung kebijakan Kapolri dalam menciptakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan bebas KKN masih dirasakan kurang, hal ini mungkin disebabkan dukungan dan persiapan untuk melakukan kegiatan tersebut juga masih dirasakan belum cukup. "

"Tesis ini membahas mengenai analisis implementasi program “AREA” sebagai bentuk affirmative action dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu. Penurunan rekrutmen bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu, membuat biro SDM Polda Metro Jaya membuat sebuah program dengan tujuan dapat menjadi jembatan bagi putera-puteri di wilayah Kepulauan Seribu dapat terakomodir sebagai bagian dari personil Polri. Hal ini didasarkan pada nilai keadilan sosial yang diupayakan untuk dipenuhi dalam sebuah praktik manajemen SDM publik. Fakta yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, hasil dari rekrutmen dan seleksi di wilayah Kepulauan Seribu tidak memiliki putera-puteri yang berhasil lolos menjadi personil Polri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan memfokuskan penelitian dalam sejak tahun 2016-2018 dimana program “AREA” pertama kali di laksanakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori implementasi program, dan model kesesuaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada ketidaksesuaian di 3 unsur yaitu pelaksana (biro SDM Polda Metro Jaya), program “AREA” dan pemanfaat (pemuda-pemudi Kepulauan Seribu). Selain itu pelaksanaan implementasi program “AREA” memiliki bebebrapa faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi , dan struktur organisasi yang dimana ke-4 faktor tersebut menyebabkan bentuk tindakan affirmative action yang dilakukan melalui program “AREA” belum dapat dikatakan sebagai jembatan bagi nilai keadilan sosial dalam praktik manajemen sumber daya manusia publik seperti instasi Polri.

---

This thesis analyze the implementation of 'AREA' program as affirmative action form in the bintara Polri recruitment process and selection in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region. The decreasing of Bintara Polri recruitment in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region, made the Human Resources Bureau of Polda Metro Jaya make a program that has the aim to bridging Kepulauan Seribu sons and daughters to be able to join as Polri personnel. This is based on the social justice value that is sought to be fulfilled in a public Human Resources management practice. The fact that occurred in the last 2 years, the results of recruitment and selection in the Kepulauan Seribu region did not have sons and daughters who managed to qualify as Polri personnel. In this study, the authors used qualitative methods, focusing on research in 2016-2018 where the 'AREA' program was first implemented. The theory used in this thesis is the program implementation theory and program suitability model. The results showed that the  program impementation had not been implemented properly because there were incompability in 3 elements, which are the executor (Polda Metro Jaya Human Resources bureau), the 'AREA' program and the beneficiaries (Kepulauan Seribu sons and daughters). In addition, the implementation of the 'AREA' program has several factors that influence its implementation, which are communication, resources, disposition, and organizational structure. This 4 factors cause the affirmative action form that carried out through the 'AREA' program can not be called yet as a bridging to social justice value in public Human Resources management practice like Polri agency."

"Kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah yang diundangkan dalam Undang Undang No. 22 tahun 1999, berdampak pada bergulirnya isu Putera Daerah. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas Polri, beberapa konsep dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat telah dikembangkan, diantaranya merekrut putera daerah untuk dididik sebagai anggota Polri. Konsep ini dikenal sebagai local boy for local job.Fungsi polisi adalah memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi diharapkan untuk senantiasa berinteraksi dengan warga masyarakat yang dilayaninya. Penelitian ini ingin menunjukkan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Putera Daerah pada satuan fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembinaan kwalitas sumber daya anggota Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau etnografi, ditujukan pada anggota Bintara Remaja Polisi Putera Daerah Jakarta yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ditempatkan pada unit Patroli Kota sebanyak 15 orang, Kompi Pengendalian Massa sebanyak 42 orang dan Penjagaan Markas sebanyak 13 orang.Yang dapat disimpulkan dari tesis ini adalah : Keberadaan Polisi Putera Daerah yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan cocok dengan warga komuniti masyarakat yang dilayaninya melalui simbol-simbol kebudayaan yang dapat dengan mudah dimengerti. Polisi Putera Daerah dalam hal ini berfungsi menjembatani kepentingan kepolisian dengan warga masyarakat yang dilayaninya dengan menerapkan bahasa yang komunikatif dan simbol-simbol kebudayaan yang cocok untuk saling berkomunikasi."

"Implementasi Manajemen Talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai belum efektif seperti yang diharapkan sebelumnya. Adapun tujuan diterapkannya manajemen talenta Polri adalah untuk kaderisasi anggota Polisi yang masuk dalam kategori unggul untuk dapat menjadi pimpinan-pimpinan Polri. Data yang didapatkan menyebutkan bahwa terdapat 34 anggota Polri yang terseleksi dan digolongkan unggul untuk menjadi peserta dimana ke-34 anggota ini ditempatkan langsung di 34 propinsi. Mereka adalah anggota yang masuk dalam kategori terbaik pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan menjadi lulusan terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa program manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini bisa terjadi. Pertama, frekuensi program dilaksanakan hanya dua kali dan yang efektif terhitung bahkan hanya satu kali saja karena pertemuan pertama hanya berisi arahan-arahan dan belum masuk materi yang diharapkan. Kedua, faktor ketidak-konsistenan para petinggi Polri dalam menerapkan program-program yang berasal dari Peraturan Kapolri (Perkap). Ketiga, materi yang disajikan hanya materi pengulangan yang bersifat perbaikan (Improvement) dan bukan pengayaan (Enrichment). Penelitian ini membahas alasan mengapa implementasi manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara yang diterapkan mengundang beberapa informan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta Polri di Polda Metro Jaya. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam program manajemen talenta. Sementara studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan manajemen talenta Polri. Temuan penelitian adalah bahwa manajemen talenta Polri diwilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif meski sudah dikeluarkan Perkap No.3 Tahun 2019 sebagai payung hukum diterapkannya manajemen talenta Polri diseluruh wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The implementation of Polri Talent Management in the judicial area of Polda Metro Jaya is justified to be ineffective as expected before. The aim of the implementation of Polri talent management is to regenerate police members who are in the category of “excellence” to be leaders in the Indonesian National Police (Polri). Data gained affirm that there are at least 34 Polri members who are shortlisted to be excellent to be included as the participants of talent management program where those 34 members have been placed in the 34 provinces. They are members who are in the category of “excellence” during their school at Police Academy and become the best graduates upon the completion of their studies. There are several factors of the reasons why the talent management program in the judicial are of Metro Jaya is ineffective. First, the program frequency was only twice where the effective one was only once because during the first meeting there was no important contents except information from the Polri leaders. Second, the inconsistencies of the Polri leaders to implement the programs derived from Perkap. Third, the materials presented during the program was only about improvements rather than enrichments. This study discusses the reasons of why the implementation of talent management in the judicial area of Polda Metro Jaya is not effective yet. The approach adopted was qualitative research with the methods of interviews, observations, and documentation study. Interview method was by inviting several informants who play important roles in the administration of talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya. Observation method involved the glancing at the situations having occurred during the program of talent management. Meanwhile, documentation study adopted was by learning important documents to run the talent management program. The research finding lie in the statement that Polri talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya is ineffective yet despite the fact that the program is under the official document of Perkap No.3 year 2019 as the legality to implement Polri talent management program in all judicial areas, including the judicial are of Polda Metro Jaya."

"Berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri masih terjadi. Pada tahun 2017, dari 33 Polda yang menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri, terdapat 8 Polda dan 1 Satker Mabes Polri yang masih ditemukan adanya penyimpangan. Namun demikian, Polda Metro Jaya justru mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas prestasinya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan Polda Metro Jaya dapat menjadi role model bagi Polda-polda lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri. Peraturan yang ada menggariskan bahwa prinsip yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri adalah bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) yang selaras dengan prinsip merit. Terdapat celah-celah yang berpotensi kecurangan dalam mekanisme tiap metode seleksi hingga penentuan kelulusan akhir sehingga berpotensi merit system tidak terimplementasi dengan baik. Namun demikian, Polda Metro Jaya dapat menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri tahun 2018 berdasarkan merit system. Faktor utama yang menentukan keberhasilan Polda Metro Jaya adalah faktor Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri dengan berbasis merit system.

---

Various problems in the recruitment and selection process of non-commissioned officer still occur. In 2017, of the 33 Regional Police Offices (Polda) that held national police recruitment and selection process, there were 8 Regional Police Offices and 1 National Police Headquarters Work Unit where  irregularities were still found. Nevertheless, Polda  Metro Jaya instead received an award from The Chief of Indonesian Police for its achievements in holding the 2017 national police recruitment and selection process.

The purpose of this study is to analyze the implementation of merit systems in the recruitment and selection process of Non-commissioned  Police Officer held by Polda Metro Jaya in 2018 as well as the factors that influenced them, with the expectation that Polda Metro Jaya could become a role model  for other Regional Police Offices. The study uses an approach post-positivist. Data collections are done by document studis and in-depth interviews which the data analysis then were carried out.

The results showed that there was no Kapolri Regulation that explicitly regulated the implementation of merit systems in the process of recruitment and selection of National Police. The existing regulations outline that the principles used in the National Police recruitment and selection process are clean, transparent, accountable and humane (BETAH) that are in line with the principle of merit. There are potential loopholes in the mechanism of each selection method which determine the final graduation  with the result that the potential merit system is not implemented properly.

Nevertheless, Metro Jaya Regional Police could still hold the 2018 National Police commission recruitment and selection process based on the merit system. The main factor that determines the success of Polda Metro Jaya is Chief of Regional Police as the Chairperson of the Regional Committee who has a high commitment to administer Non-commissioned  Police Officer recruitment and selection process with a merit-based system."

"Adanya keinginan sebagian besar pengguna jasa angkutan umum di wilayah DKI Jakarta untuk dapat menikmati angkutan umum dengan aman, tertib, murah dan nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain perlu peningkatan optimalisasi kinerja baik yang berkaitan dengan kebijakan manajemen, sistem jaringan dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum sehingga lemahnya mekanisme hubungan kerja antar instansi. terkait, tidak jelasnya wewenang dan tanggungjawab setiap instansi, kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan yang ada, tidak tersediannya arahan mengenai bagaimana sebaiknya sistem pengelolaan transportasi perkotaan ditengah kompleksitas permasalahan yang ada dapat tertangani dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tentang optimalisasi pemanfaatan jalur- jalur jalan, penyediaan angkutan umum bus dan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas, mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan dapat optimal dilaksanakan.Judul yang dipilih adalah Evaluasi Kinerja Manajemen Sistem Jaringan Transportasi Umum di Wilayah DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja kebijakan manajemen, kinerja sistem jaringan terhadap kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dan menjadi wacana untuk masyarakat.Dengan pendekatan analisis kebijakan deskriptif penelitian dilaksanakan di Dinas LLAJ, Dinas PU dan Ditlantas Polda Metrojaya. Populasi dipilih dari seluruh pegawai di tiga instansi dengan sampel; 35 di DLLAJ, 33 di Ditlantas Polda Metrojaya dan data sekunder pada Dinas PU. Metode pengumpulan data meliputi data sekunder melalui pengamatan, observasi dan angket untuk data primer; Tehnik analisis data korelasi dari Spearman, Kendall tau-b dan Pearson. Pendekatan teoritis / pemikiran mencakup : l) Pendekatan konseptual tentang sistem jaringan transportasi perkotaan ; 2) Pendekatan terhadap aspek kebijakan ; 3) Pendekatan sistem jaringan transportasi umum ; 4) Kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum.Hasil penelitian; Tingkat optimalisasi kebijakan manajemen sistem jaringan transportasi umum data primer diperoleh data rata-rata 78,82 % dan dari data sekunder diperoleh data tingkat realisasi jumlah armada 90.7% dan untuk trayek 84,9 %. Hasil perhitungan angket diperoleh 0,767 Uji korelasi Pearson dengan demikian adanya pengaruh yang signifikan antara kinerja kebijakan , kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta . Penelitian ini berkesimpulan belum optimalnya kinerja kebijakan, kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu perlu peningkatan kinerja di masa mendatang."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peta organisasi pembelajar yang ada di PoldaMetro Jaya. Transformasi budaya birokrasi organisasi pada polda metro jaya sangat pentingdan diperlukan untuk lebih mampu menghadapi berbagai tantangan kejahatan yang makinkompleks untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan kualitaskehidupan masyarakat. Pengambilan sampel penelitian ini diwakili oleh empat fungsi yangterdiri dari satreskrim, sabhara, intel dan biro sumber daya manusia yang terdiri dari anggotapamen, pama dan bintara. Kuesioner penelitian ini menggunakan kuesioner yang telahdikembangkan oleh Marquardt 2002 yang terdiri dari 5 lima dimensi yang mencakup: 1 dinamika pembelajaran Learning Dynamics , 2 transformasi organisasi OrganizationTransformation , 3 pemberdayaan pegawai People Empowerment , 4 pengelolaanpengetahuan Knowledge Management , 5 penerapan teknologi Technology Application .Analisis data deskripsi statistik frukensi distribusi dan prosentase yang menjukkankapabilitas setiap masing-masing dimensi organisasi pembelajar seperti yang dikembangkanMarquardt. Kemudian digunakan analisis Korelasi Produk Momen yang digunakan untukmenguji sejauh mana korelasi setiap dimensi organisasi pembelajar.Hasil uji diiterprestasikan bahwa hasil rata-rata setiap dimensi sangat baik dan dapat digunakan padaorganisasi. Dan berdasarkan penelitian ditemukan korelasi yang kuat diantara setiap dimensiorganisasi pembelajar r= 0.894; p< 0.01 . Organisasi memiliki kondisi yang potensial untukmenuju organisasi pembelajar. Sumberdaya manusia sangat penting bagi organisasipembelajar karena hanya sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas untuk belajar.Sumberdaya manusia adalah nakoda yang dapat mengambil informasi danmentransformasikannya kedalam pengetahuan untuk digunakan bagi individu dan organisasi,

---

This research is to examine the learning organization at Regional Police OfficeJakarta. The organization transformation from bureaucratic culture type of organization tolearning organization is needed to enable the organization to encounter the complexity anddynamics of external environment. The sample was taken from four unit organization such ascriminal unit, sabhara, intelligent, and human resource division, which include middle seniorand lower police officer. This research used learning organization profile questionnaire tocollect the data that consist of five dimensions such as learning dynamics, organization transformation, people empowerment, knowledge management and technology application. The descriptive statistics was employed to analyse each dimension of learning organization profile based on range result by Marquadth model. And the correlation productmoment was also used to analyse the correlation among dimensions of learning organization.

The results indicated that average range results for each dimension was good meaning eachdimension mostly applicapable in organization. The finding also indicated there was strongcorrelation between dimensions learning dynamics, organization transformation, peopleempowerment, knowledge management and technology application to learning organization r 0.894 p 0.01 . The organization has potential environment to support the building oflearning organization. The human resource capacity become the strength of building thelearning organization, provided by the support with conducive and better atmosphere withinorganization."

"Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan merit system pada rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 maupun faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni post-positivism, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap internal dan eksternal Polri dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 sesuai dengan penerapan merit system pada proses seleksi yang mengutamakan adanya kualifikasi, sertifikat/lisensi dan tes uji kompetensi keahlian. Namun, terdapat temuan pada penelitian ini yakni belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Bintara kompetensi khusus penerbang yang berbeda dengan rekrutmen dan seleksi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) yang terselenggara di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Faktor utama pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang dapat berjalan optimal yakni adanya kebijakan dan aturan Panitia Pusat Mabes Polri apabila terdapat penyimpangan akan dilakukan proses hukum kepada peserta dan panitia seleksi daerah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang sesuai dengan penerapan merit system

---

This study aims to analyze the application of the merit system in the recruitment and selection of National Police Officers with special competence for pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 as well as the factors that influence the implementation of the recruitment and selection of the Special Aviation Police Officer at Polda Metro Jaya T.A. 2020. The approach used in this research is post-positivism, data collection is done through document studies and in-depth interviews with internal and external Polri followed by data analysis. The results showed that in the implementation of the recruitment and selection of National Police Officers Special Competence for Pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 is in accordance with the application of a merit system in the selection process that prioritizes qualifications, certificates/licences and skill competency tests. However, there are findings in this study, namely that there is no National Police Chief regulation that regulates the application of a merit system in the recruitment and selection process for Special Competency Officers (Bakomsus) for Aviation, which is different from the recruitment and selection of General Duty Police Officers (PTU) held at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020. The main factor in the implementation of the recruitment and selection of the National Police Officers Special Competence for Pilots can run optimally, namely the policies and rules of the National Police Headquarters Central Committee if there are deviations, the legal process for the participants and the regional selection committee will be carried out in accordance with the legal procedures applicable to the implementation of the recruitment and selection of NCOs The National Police Special Competence for Pilots is in accordance with the application of the merit system."